cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pujiyono
Contact Email
pujifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281229887199
Journal Mail Official
privatlaw@hukum.uns.ac.id
Editorial Address
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3-Bagian Hukum Keperdataan Jl. Ir. Sutami No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 27155676     DOI : https://doi.org/10.20961/privat.v8i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ruang lingkup jurnal menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan dan hukum bisnis, maupun isu hukum keperdataan lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Privat Law memberikan akses terbuka langsung ke isinya (open access) dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 375 Documents
 24   25   26   27   28 
URGENSI PENERAPAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN ELEKTRONIK DITINJAU DARI TEORI ECONOMIC ANALYSIST OF LAW Nanik Sutarni
Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i1.60480

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan Online Dispute Resolution terhadap penyelesaian sengketa perdangan elektronik (e-commerce) yang ditinjau dengan teori economic analysist of law. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundangundangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Online Dispute Resolution relevan untuk diterapkan pada sengketa transaksi e-commerce karena memiliki karakteristik yang sama. Online Dispute Resolution telah sesuai dengan teori economic analysist of law yang memenuhi prinsip kemanfaatan dan keuntungan yang bersifat moneter dan non moneter karena dalam dapat diterapkan secara efisien dan efektif. Di Indonesia belum terdapat regulasi khusus atau peraturan pelaksanakan mengenai Online DisputeResolution. Berdasarkan Pasal 41 UU ITE, terdapat peluang untuk  dikembangkannya Online Dispute Resolution sebagai bentuk peran masyarakat mengembangkan teknologi.Para pihak dapat menentukan Online Dispute Resolution sebagai choice of forum berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, yang kemudian pelaksanaannya berdasarkan UU APS.
ASPEK YURIDIS KARYA CIPTA LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER SONG) PADA PLATFORM YOUTUBE Anandita Reza Ekaputra; Adi Sulistiyono
Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i1.60466

Abstract

Karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang atau cover song meupakan suatu kegiatan membawakan/mereproduksi ulang sebuah lagu dan/atau musik milik pencipta danatau pemegang hak cipta yang hasilnya dapat berbentuk musik atau video. Hasil dari cover song dapat diunggah oleh konten kreator ke berbagai media sosial, salah satunya adalah Youtube. Namun faktanya, banyak konten kreator yang mengunggah video cover song pada Youtube tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya, serta ada juga yang melakukan komersialisme terhadap video cover song tersebut. Permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimana aspek yuridiskarya cipta lagu yang dinyanyikan ulang atau cover song pada platform Youtube yang ditinjau dari Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Metode kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normative deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekundernya adalah buku, jurnal, dan karya ilmiah. Hasil kajian ini diharapkan agar pembaca mengetahui bagaimana aspek yuridis mengenai karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang atau cover song yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
FENOMENA COPY-PASTE DESAIN FESYEN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PERBANDINGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL NEGARA AMERIKA SERIKAT, KOREA SELATAN DAN PERANCIS) Kasvi Arsalova
Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v11i1.47219

Abstract

AbstractThis legal research identifies legal problems related to the phenomenon of copy-paste design of fashion that happens in the fashion industry through Law Number 28 of 2014 concerning the Copyright and do a comparison of the legal protection of fashion design in the United States, South Korea, and France. This legal research uses descriptive normative research methods. The result of this legal research is the protection of Copyright that the creators have is already set in the current regulations and a comparison of the legal protection of fashion design can be said to be balanced with a state of the United States and South Korea but are still lagging behind the French.Keywords: Copyright Protection; Fashion Design; Comparative Law AbstrakPenulisan hukum ini mengidentifikasi problematika hukum terkait fenomena copy-paste desain fesyen yang terjadi di industri mode melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan melakukan perbandingan perlindungan hukum desain fesyen di negara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Perancis. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif bersifat deskriptif. Hasil dari penulisan hukum ini adalah perlindungan Hak Cipta terhadap pencipta sudah diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini dan perbandingan perlindungan hukum atas desain fesyen dapat dikatakan seimbang dengan negara Amerikat Serikat dan Korea Selatan namun masih tertinggal dari negara Perancis.Kata Kunci: Perlindungan Hak Cipta; Desain Fesyen; Perbandingan Hukum
PROBLEMATIKA KONSINYASI SEBAGAI MEKANISME DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Solo-Mantingan) Fitra Restu Suryaningrum; Mochamad Najib Imanullah
Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i2.65067

Abstract

Abstract This article departs from the many problems that occur in the process of land procurement which as a means to obtain land for development with the aim of public interest. The public interest must include the interests of the majority of the community including the interests of landowners whose land is affected by land procurement, so that the interests of the parties in this case the government as the party who will use the land can be fulfilled. The author uses a type of empirical legal research that is descriptive and with the type of primary data. With the technique of collecting literature and interview study data and using qualitative analysis techniques. The author then tries to analyze the consignment as a mechanism for land procurement for public interest development. In the process of land procurement, it must be carried out by consultation to determine the form and amount of compensation. Deliberation to determine the compensation is carried out no later than 120 (one hundred twenty) days, if within that period no agreement is reached regarding the form and amount of the compensation while the project in the public interest cannot be moved to another place, a deposit of compensation (consignment) is conducted at the district court in the territory the location of the land. Consignment in civil law is carried out if the creditor rejects the offer of payment from the debtor. The application of consignment in the procurement of land for the implementation of development in the public interest can be  carried out for three reasons, namely first, development activities in the public interest that cannot be moved technically to another location; secondly, the deliberation had been going on for 120 days but did not reach an agreement; third, if there is a dispute over ownership after the determination of compensation. Consignment is a solution to the resolution of land procurement problems that help facilitate development in the public interest. Keywords: Public interest; consignment; land procurement; development                                                                             AbstrakArtikel ini berangkat dari banyaknya permasalahan yang terjadi dalam proses pengadaan tanah yang mana sebagai sarana untuk memperoleh tanah yang akan dilakukan pembangunan dengan tujuan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum harus mencakup kepentingan sebagian besar masyarakat termasuk kepentingan para pemilik tanah yang tanahnya terkena pengadaan tanah, sehingga kepentingan para pihak dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang akan menggunakan tanah dapat terpenuhi. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan dengan jenis data primer. Dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara serta menggunakan teknik analisis  kualitatif.  Penulis  selanjutnya berusaha  untuk  menganalisa  konsinyasi sebagai mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan  kepentingan  umum. Dalam proses pengadaan tanah harus dilakukan dengan musyawarah untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi. Musyawarah untuk menentukan ganti rugi dilakukan paling lama 120 hari, jika dalam jangka waktu tersebut tidak tercapai kata sepakat mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi sedangkan proyek untuk kepentingan umum tidak dapat dipindahkan ketempat lain, dilakukan penitipan uang ganti kerugian (konsinyasi) di pengadilan negeri yang mewilayahi letak tanah tersebut. Konsinyasi dalam hukum perdata dilakukan apabila kreditur menolak penawaran  pembayaran  dari  debitur.  Penerapan  konsinyasi dalam  pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan tiga alasan, yaitu  pertama, kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak dapat dipindahkan secara teknis ke lokasi lain; kedua, musyawarah  telah  berjalan selama  120  (seratus  dua puluh)  hari  namun  tidak mencapai kata sepakat; ketiga, apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti rugi. Konsinyasi merupakan sebuah solusi penyelesaian permasalahan pengadaan tanah yang membantu memperlancar pembangunan untuk kepentingan umum.Kata Kunci: Kepentingan umum; konsinyasi; pengadaan tanah; pembangunan
PERLINDUNGAN HUKUM KARAKTERISTIK EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Dorvinando Bonanta Simarmata; Albertus Sentot Sudarwanto
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60039

Abstract

AbstractThis article aims to review the legal protection of the characteristic of traditional cultural expressions based on Law Number 28 of 2014 concerning copyright. This legal research uses the normative/doctrinal method. This research is prescriptive with the type of research data that is studying literature and secondary data both primary and secondary legal materials. Protection of Traditional Cultural Expressions by the Copyright Act has not been maximized due to problems related to several conditions stipulated in the Copyright Act including 'fixation work', 'originality', 'identifiable creator' and limited time period. The requirement for a ‘form of tangible work’ (fixation) in copyright law is one of the requirements that must be met if a 'work' is entitled to legal protection. In this study it was found that the copyright legal system is difficult to provide protection for traditional Cultural Expressions because to fulfill the concept of creation protected, Traditional Cultural Expressions must be original and realized in a media, the element of authenticity and embodiment is difficult to fulfill, besides that the protection of economic rights against Expression Traditional Culture is also difficult to fulfill, due to the nature of traditional society which is open and ignores the economic rights of Traditional Cultural Expressions.Keywords : Traditional Cultural Expressions; Copyright; Legal Protection AbstrakArtikel ini mengkaji mengenai perlindungan hukum karakteristik ekspresi budaya tradisional berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif/doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan jenis data penelitian yaitu mengkaji bahan pustaka dan data sekunder baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional oleh UU Hak Cipta belum maksimal dikarenakan adanya permasalahan terkait dengan beberapa syarat yang diatur dalam UU Hak Cipta di antaranya mengenai ‘bentuk karya berwujud’ (fixation work), ‘keaslian’ (originality), ‘pencipta teridentifikasi’ (identication of author) dan jangka waktu yang dibatasi. Persyaratan bentuk karya berwujud (fixation) dalam hukum cipta merupakan salah satu peryaratan yang harus dipenuhi bilamana suatu ‘karya’ berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sistem hukum hak cipta sulit untuk memberikan perlindungan ekspresi budaya tradisional dikarenakan untuk memenuhi konsep ciptaan yang dilindungi, ekspresi budaya tradisional harus memenuhi syarat asli dan diwujudkan dalam suatu media, unsur keaslian dan perwujudan ini sulit untuk dipenuhi, selain itu perlindungan hak ekonomi terhadap ekspresi budaya tradisional juga sulit dipenuhi, dikarenakan sifat masyarakat tradisional yang terbuka dan mengabaikan hak ekonomi dari ekspresi budaya tradisional.Kata Kunci : Ekspresi Budaya Tradisional; Hak Cipta; Perlindungan Hukum
KEABSAHAN PURCHASE ORDER BERBAHASA ASING SEBAGAI PERJANJIAN JUAL BELI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN Faiz Rafii Aditya Wibawa; ' Tuhana
Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i1.50435

Abstract

This article describe, first, the validity of a foreign language purchase order as a sale and purchase agreement. Second, the legal consequences of violating Article 31 of Law Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language and National Emblem, as well as the National Anthem. This type of article is normative that is prescriptive and applied. The type of data used is secondary data with primary and secondary legal materials, as well as non-legal materials or tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out by downloading, copying, collecting and then reading, studying, reviewing and analyzing primary legal materials such as laws, Civil Code and other regulations, books, articles, journals related to the issues reviewed by the author. Furthermore, the technical analysis used is the deduction method. The study show that purchase order is a valid agreement in accordance with the valid terms of the agreement, then if the sale and purchase transaction is carried out with a foreign party and uses a purchase order to reach an understanding, the purchase order must be made in Indonesian then the equivalent is made with the national language of the foreign party country and/or English. Second, purchase orders that violate these provisions do not have a criminal sanction, but purchase order can be canceled or requested for cancellation.Artikel ini mengkaji mengenai, pertama, keabsahan Purchase Order bahasa asing sebagai perjanjian jual beli.  Kedua, akibat hukum dari pelanggaran Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Jenis artikel ini adalah normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan non-hukum atau bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunduh (download), meng-copy, mengoleksi lalu membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lain, buku-buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan isu yang dikaji. Selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduksi. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa purchase order merupakan perjanjian yang sah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, lalu apabila transaksi jual beli dilakukan dengan pihak luar negeri dan menggunakan purchase order demi tercapai kesepahaman purchase order wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia lalu dibuat padanannya dengan bahasa nasional dari pihak luar negeri dan/atau Bahasa Inggris. Yang kedua, purchase order yang melanggar ketentuan tersebut tidak terdapat sanksi secara pidana namun purchase order tersebut dapat dibatalkan atau dimintai pembatalan.
PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI RUMAH SAKIT ORTHOPEDI DAN TRAUMATOLOGI SURABAYA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Sheila Devina Binti; Albertus Sentot Sudarwanto
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60055

Abstract

Abstract This article aims to find out how the implementation of CSR in the Surabaya Orthopedic Hospital and Traumatology in realizing one of the ideals of the nation that is community welfare. At the same time knowing what are the obstacles of implementing CSR programs and solutions to overcome them. This type of legal research is an empirical legal research. The nature of the legal research used is descriptive research. The legal approach in this study is a qualitative approach which focuses on the general principles that underlie the manifestation of every phenomenon that exists in society, while also focusing on the patterns analyzed from social phenomena by using culture that comes from the community to obtain a picture from behavior. Data collection techniques are literature study, and observation As for the implementation of CSR they have program named RSOT Peduli CTEV that is a free treatment for children with bent legs. The obstacle in its implementation is there are employees who doesn’t fully understand about CSR, and and also substantial implementation funds. The solution taken is maximize the focus on existing activities, RSOT Peduli CTEV, and fundraising from the event and Open Donation.Keywords: Implementation of CSR; Surabaya Orthopedic and Traumaology Hospital; Public welfare Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan CSR di Rumah Sakit Orthopedi dan Traumatologi Surabaya dalam mewujudkan salah satu cita-cita bangsa yaitu kesejahteraan masyarakat. Sekaligus mengetahui apasaja hambatan dari pelaksanaan program CSR serta solusi untuk mengatasinya. Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Sifat penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Pendekatan hukum dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yaitu memusatkan perhatian kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan setiap gejala yang ada dalam masyarakat, selain itu juga memusatkan perhatian terhadap pola-pola yang dianalisis dari gejala sosial dengan menggunakankebudayaan yang berasal dari masyarakat untuk memperoleh gambaran dari perilaku manusia. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, observasi, dan pengamatan terhadap objek. Kegiatan CSR yang dilaksanakan berupa RSOT Peduli CTEV yakni pengobatan gratis bagi anak dengan kaki bengkok. Kendala dalam pelaksanaanya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami betul mengenai CSR dan dana pelaksanaan yang cukup besar. Solusi yang diambil yaitu dengan memaksimalkan fokus terhadap kegiatan yang ada yakni RSOT Peduli CTEV, serta melakukan penggalangan dana berupa acara dan Open Donation. Kata Kunci: Pelaksanaan CSR; Rumah Sakit Orthopedi dan Traumaologi Surabaya; Kesejahteraan Masyarakat
PROBLEMATIKA HUKUM PADA KONTRAK STANDAR PT.EXPERIAN DALAM PERJANJIAN PENGADAAN SOFTWARE DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA Tamariska Febioxicca Guayadi; Dona Budi Kharisma
Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i1.60473

Abstract

Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahanapa sajakah problematika hukum dalam kontrak standar PT. Experian dalam pengadaan software. Artikel ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis datapenelitian adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya proses pengadaan software oleh Bank dengan Vendor selaku penyedia software melalui 3 tahap besar yaitu, tahap pengadaan/ tender/seleksi umum, tahap implementasi (delivery), dan tahap pemeliharaan (maintenance). Dalam kontrak pengadaan PT. Experian, terdapat problematika hukum dalam kontrak standar PT. Experian dalam pengadaan software yaitu perbedaan persepsi terhadap kebutuhan bisnis dan realisasi jangka waktu. Penyelesaian problematika hukum pada Kontrak Pengadaan software PT Experian dilakukan dengan negosiasi sebagai tahap awal.
TINDAKAN SAMPLING PADA KARYA CIPTA MUSIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG–UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Galih Wahyu Wicaksono
Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v11i1.44806

Abstract

This article was conducted to find out the views on sampling action in terms of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and to find out how legal protection can be carried out by an Author or Copyright Holder. Sampling is an act of taking or using a part of the copyrighted work of an Author or Copyright Holder which will later be used in a new composition. The method in this research uses empirical writing methods and uses a qualitative approach. The results of the research show that sampling is not an infringement of Copyright if it is not carried out for commercial activities where commercial activities have violated the economic rights of the Creator or the Copyright Holder, if the objective is for commercial activities then it must obtain permission from the Creator or Copyright Holder, Creator or Holder. Copyright can enter into a license contract to protect his copyrighted works and has the right to file a lawsuit for compensation if his rights have been violated and caused losses, and there are criminal provisions to protect works belonging to the Creator or the Copyright Holder. In addition, the Creator or Copyright Holder can register a work, this is done as an initial presumption to prove copyright ownership, but it cannot be used as absolute evidence.Keywords: Copyright; Sampling; Music; Economic Rights
PROBLEMATIKA PENGGUNAAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DI SEKTOR INDUSTRI JASA KEUANGAN INDONESIA Livia Azzura Putri; Dona Budi Kharisma
Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i2.48967

Abstract

This articles aim to identify legal problems in the use of Blockchain technology in the financial services industry in Indonesia. In addition, this study also analyzes theurgency  of  forming  laws  and  regulations  on  Blockchain  technology  in  the Indonesian financial services industry sector. This type of research is normative legal research. The research approach used in this research is the statute approach. Legal materials used in this research are primary and secondary legal materials. The data collection technique used is literature study. The results showed that Blockchain technology has been utilized in several sectors of the financial services industry in Indonesia. However, the use of Blockchain technology still leaves some room for problems. From the legal aspect, some of these problems include the absence of laws and regulations governing Blockchain, risk and legal issue the using Blockchain technology for Financial Crime and not optimal monitoring of the use of Blockchain technology. This condition certainly creates serious risks related to transaction security, data breaches and monetary system stability. In this regard, the use of Blockchain technology has an urgency to be regulated in the laws and regulations in Indonesia.

Page 26 of 38 | Total Record : 375

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI More Issue