cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad Noorzeha
Contact Email
journalcivis@gmail.com
Phone
+6281234515396
Journal Mail Official
journalcivis@gmail.com
Editorial Address
Universitas PGRI Semarang Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Laboratorium PPKn FPIPSKR Universitas PGRI Semarang Kampus 4 Jl. Gajah Raya No. 40, Sambirejo, Ke. Gayamsari, Kota Semarang - Jawa Tengah Telp. 0248316377 Fax. 024 8448217 Email : journalcivis@gmail.com
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan
Published by Universitas PGRI Semarang
ISSN : 25974408     EISSN : 25974408     DOI : https://doi.org/10.26877/civis.v13i2
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The focus of CIVIS is to provide scientific articles on social science dan Pancasila that developed in attendance through article publications, research reports, and book reviews. SCOPE: CIVIS journal welcomes papers from academicians on theories, philosophy, conceptual paradigms, academic research, as well as social practices. In particular, papers that consider the following general topics are invited. - Social Phenomenology - Political Law - Social and Culture - State Constitution - Philosophy of Pancasila - Political Issues in local/nation - Civic Education Problems
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 198 Documents
 12   13   14   15   16 
PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM Maryanto, Maryanto
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 2 (2012): JULI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i2.457

Abstract

Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa, dengan dalih ?óÔé¼?ôsudah sesuai prosedur?óÔé¼?Ø. Koruptor tidak lagimemiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif. Perbuatan kejahatankorupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga kejahatankorupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan telah menjadi kejahatanluar biasa (extra- ordinary crimes). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tampak masih memerlukanperjuangan berat dan tidak lagi dapat dilakukan ?óÔé¼?ôsecara biasa?óÔé¼?Ø, tetapi dibutuhkan ?óÔé¼?ôcara-cara yang luar biasa?óÔé¼?Ø (extraordinarycrimes). Dengan adanya tindakan oleh aparat penegak hukum, diharapkan kejahatan korupsi tidak semakinmeluas. Bilamana penegakan hukum kurang baik seperti sekarang ini maka kejahatan semakin berkembang, korupsisemakin marak, kasus suap terjadi dimana-mana, penyalah gunaan narkotika, dan sebagainya hanya dapatdikendalikan dari lembaga pemasyarakatan. Akhirnya, sebaik apapun peraturan perundang-undangan yang ada padaakhirnya tergantung pada aparat penegak hukumnya.Kata-kata Kunci : Korupsi, Pemberantasan Korupsi, Penegakan Hukum
PENGUATAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM SISTEM BIKAMERAL Maryanto, Maryanto
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 2 (2011): JULI 2011
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v1i2.587

Abstract

Status DPD terbentuk berdasarkan kewenangan, tugas, dan hak-hak yang dimiliki oleh DPD, yang selanjutnya secara umum disebut dengan kekuasaan DPD. Anggota DPD disamping memiliki status sebagai angota DPD, juga merupakan anggota MPR sehingga juga memiliki tugas, kewenangan, dan hak sebagai anggota MPR. Berkaitan dengan sistem bikameral, yang dinyatakan sebagai sebuah model pemerintahan yang merujuk pada adanya dua dewan dalam suatu negara dan juga proses pembuatan undang-undang yang melaui dua dewan atau kamar, yaitu melalui Majelis Tinggi dan Majelis Rendah, maka peran DPD menjadi penting dalam rangka menjamin semua produk legislasi dan tindakan-tindakan pengawasan dapat diperiksa secara ganda (double check). Keunggulan sistem double check ini semakin terasa apabila Majelis Tinggi yang memeriksa dan merevisi suatu rancangan undang-undang memiliki anggota yang komposisinya berbeda dari Majelis Rendah. DPD sebaiknya memiliki kekuasaan yang lebih besar dari yang dimiliki pada saat ini. Paling tidak kekuasaan DPD harus mencerminkan kedudukannya sebagai revising chamber yang dapat menunda proses pembahasan RUU menjadi undang-undang Memperkuat kedudukan DPD sekaligus merupakan upaya untuk menerapkan prinsip checks and balances antara DPR dan DPD. Kecenderungan legislative heavy yang saat ini dimiliki DPR perlu diimbangi dengan kekuasaan DPD. Kata kunci : DPD, bikameral, checks and balances
DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP EKSISTENSI BUDAYA DAERAH Suneki, Sri
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i1.603

Abstract

Globalisasi sebagai pintu untuk melangkah ke dunia luar. Saling berinteraksi dengan dunia luar, namun masuknya globalisasi tidak semata mata berdampak positif tapi ada pula dampak negatif. Globalisasi menggeser nilai nilai nasionalisme dan kebudayaan yang telah ada di Indonesia. Globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan,misalnya : hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara, terjadinya erosi nilai-nilai budaya, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, kehilangan kepercayaan diri, gaya hidup yang tidak sesuai dengan adat kita. Oleh sebab itu perlulah bagi kita untuk membatasi lingkup globalisasi yang mana yang harus diterapkan dan yang mana yang harus di tolak. Diperlukan peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang lebih mengarah kepada pertimbangan-pertimbangan kultural atau budaya dari pada semata-mata hannya ekonomi yang merugikan suatu perkembangan kebudayaan dalam kebijakan yang dirumuskan . Maka pemerintah perlu mengembalikan fungsi nya sebagai pelindung dan pengayom kesenian-kesenian tradisional tanpa harus turut campur dalam proses estetikanya. Kata kunci: globalisasi, budaya daerah.
DAMPAK REFORMASI BIROKRASI TERHADAP KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DI INDONESIA Ginting, Rosalina
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 1 (2015): JANUARI 2015
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v5i1.631

Abstract

Reformasi birokrasi merupakan transformasi yang terencana, yang berfokus pada perubahan kelembagaan dan berdampak pada perubahan ketatalaksanaan dan kultur birokrasi pada tataran institusi pelaksana pemerintahan di bidang eksekutif, baik level nasional maupun daerah. Reformasi birokrasi harus mendorong praktik pemerintahan yang semakin terbuka (transparan) yang melibatkan aktor di luar birokrasi pemerintah sebagai stakeholders pemerintahan.Reformasi birokrasi jika dilihat dari pelayanan birokrat selalu dilakukan untuk memastikan apa yang dijalankan oleh pemerintah benar-benar akan merupakan kehendak rakyat, dan memastikan bahwa layanan birokrasi adalah cerminan dari aspirasi rakyat yang dapat dilihat dari partisipasi masyarakat. Demikian halnya, reformasi birokrasi yang dilakukan di Indonesia akan berdampak terhadap kinerja organisasi. Khususnya dalam penulisan ini lebih menitikberatkan pada kinerja KPK secara komprehensif masih sulit dilakukan dengan berbagai tugas pokok yang diembannya seyogianya dapat dievaluasi secara periodik. Dampak reformasi birokrasi terhadap kinerja KPK terlihat dari tugas koordinasi yang telah dilakukan dalam hal pemberantasan korupsi dengan instansi yang berwewenang melakukan pemberantasan korupsi dengan berbagai lembaga terkait.Kinerja KPK haruslah terencana secara berkesinambungan, sebab peningkatan kinerja KPK bukan merupakan peristiwa seketika tetapi memerlukan suatu perencanaan dan tindakan yang tertata dengan baik untuk kurun waktu tertentu. Dampak reformasi birokrasi terhadap kinerja KPK dari tugas penyelidikan, penyidikan, sampai pada penuntutan koruptor di meja hijau juga secara signifikan dapat meningkatkan moral berbagai lembaga terkait untuk turut berpartisipasi memerangi korupsi. Dampak reformasi birokrasi terhadap kinerja KPK dalam hal tugas pencegahan dan pemberantasan tidak pidana korupsi serta melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara tidak dilakukan sendiri tetapi melibatkan partisipasi masyarakat.Kata kunci: reformasi birokrasi, kinerja, KPK
MODEL PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DALAM IMPLEMENTASI UU RI NO. 6 TAHUN 2014 DI DESA KAWENGEN, KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG Widodo, Wahyu; Widodo, Suwarno
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 2 (2015): JULI 2015
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v5i2.907

Abstract

Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi amanah kepada Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota untuk memberdayakan masyarakat Desa, yang dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Pasal 122), pemberdayaan masyarakat Desa dan pendampingan masyarakat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah?é?á (PP) No. 43/2014 khususnya Pasal 126 s.d 131). Kesiapan kelembagaan Desa dan perangkat Desa merupakan syarat mutlak berhasilnya implementasi UU Desa karena merekalah ujung tombak pelaksanaan UU Desa tersebut sesaui dengan aturan pelaksanaan yang ada. Kemampuan (kapasitas) dari Lembaga Desa dan Perangkat Desa dalam menyikapi dan menyiapkan terkait implementasi UU Desa sangat menentukan tingkat keberhasilannya. Kesiapan dari Kelembagaan Desa yaitu antara lain Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD/LKMD, PKK, Karangtaruna, BKM/UPK PNPM, RW, RT dan kelompok masyarakat lainnya mempunyai persepsi yang sama dalam mendukung implementasi UU Desa sesuai tugas pokok fungsinya masing-masing. Pendekatan?é?á penelitian yang digunakan, adalah?é?á Realitas Konseptual dan Realita Penomena. Bertolak dari pandangan tersebut maka Desa?é?á Kawengen ?é?ásebagai realitas sosial,. Sedangkan Pendekatan penelitian Yurisdis Normative-sosiologis, yaitu analisis yang disandarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan fakta empiris. Hasil penelitian menyimpulkan, 1. Kelembagaan Desa yang ada di Desa Kawengen yaitu Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, BKM, LEPED, Lembaga Daurit Tauhid, Jamaah Ahli Sunnah, BAZIS, PUSTU dan Posyandu, dapat dikatakan bahwa sudah memliki hampir semua ada kelembagaan Desa yang diamanatkan oleh UU Desa, yang belum ada adalah BUMDesa, Yang masih menjadi tantangan adalah?é?á kinerja kelembagaan atau keberadaan lembaga Desa tersebut berkontribusi pada pembangunan kesejahteraan masyarakat Desa.?é?á 2.Model pemberdayaan kelembagaan Desa Kawengen tersebut, pada dasarnya?é?á secara keseseluruhan pemberdayaan kelembagaan maupun masyarakat akan menuju suatu tujuan akhir kesejahteraan masyarakat Desa yang berdaya dan mandiri, yaitu dengan metode pelatihan penguatan kelembagaan Desa, pilot kelembagaan, studi banding dan pendampingan intensif di Desa.?é?á?é?á 3. Media yang digunakan dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan?é?á?é?á?é?á?é?á adalah memperbanyak buku atau pedoman berupa petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan panduan untuk mempermudah para pelaksana kelembagaan Desa dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Serta media monitoring dan evaluasi kelembagaan Desa yang melibatkan masyarakat Desa Kawengen yang berupa monitoring ataupun pertemuan rutin berkala dan teragendakan secara baik. ?é?á Kata Kunci : Model Pemberdayaan , Kelembagaan Desa
ANCAMAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA PETANI Prihatin, S. Djuni; Hariadi, Sunarru Samsi; Mudiyono, Mudiyono
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 2 (2012): JULI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i2.452

Abstract

Ketahanan pangan harus bisa diciptakan bagi kelompokrentan yaitu rumah tangga petani. Ketahanan pangan harus dibangunberdasarkan prinsip keswadayaan dan menjauhkan dari modelimportansi pangan karena akan mendorong pada trend semakinmahalnya harga pangan bagi kelompok rumah tangga petani. Denganmodel penguatan seperti itu maka akan mendorong terciptanyaketerjaminan kesejahteraan rumah tangga petani. Untuk itudirekomendasikan agar ketahana pangan bagi rumah tangga petanidapat terjamin makan ketahanan pangan harus mendasarkan diripada prinsip keswadayaan atau kemandirian produksi pangan denganmendorong agar petani mampu menghasilkan bahan pangan ,utamanya padi secara optimal. Selain itu untuk memeprkuatketahanan pangan maka perlu didorong pada langkah-langkahdiversifikasi pangan, dimana rumah tangga petani dapat memproduksibahan pangan mandiri serta melakukan variasi konsumsi atas bahanpangan yang dapat mereka konsumsi.Pemerintah juga harus semakin menunjukkankeberpihakannya bagi petani. Mendorong mendorong produksipangan yang optimal sekaligus mengendalikan laju impor di bidangpangan, sehingga memberikan kesempatan kepada petani untuk dapatmeningkatkan kesejahteraan bagi keluarga dan mendukungterciptanya ketahanan pangan secara nasional.Kata-kata Kunci:Ketahanan pangan, kesejahteraan, impor, produksi sendiri,diversifikasi pangan
URGENSI FALSAFAH PENYULUHAN PEMBANGUNAN DAN ETOS KERJA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Siswanto, Dwi
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i1.598

Abstract

Bertolak dari pemahaman penyuluhan sebagai salah satu sistem pendidikan, falsafah penyuluhan dapat dikaitkan dengan pendidikan yang memiliki falsafah: idealisme, realisme dan pragmatisme. Artinya, penyuluhan harus mampu menumbuhkan cita-cita yang melandasi untuk selalu berpikir kreatif dan dinamis sebagai bentuk percerminan nilai-nilai ideal. Penyuluhan harus selalu mengacu kepada kenyataan-kenyataan yang ada dan dapat ditemui di lapangan sebagai wujud dari nilai real sebagai sebuah kenyataan sekaligus juga harus selalu disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi sebagai sisi pragmatisnya. Falsafah dasar dari penyuluhan mengandung sejumlah prinsip yaitu : 1) mengerjakan, artinya, kegiatan penyuluhan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu; 2) akibat, artinya, kegiatan penyuluhan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat; 3) asosiasi, artinya, setiap kegiatan penyuluhan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Dalam falsafah penyuluhan pembangunan juga mengasumsikan adanya sikap kerja yang positif, penuh dengan nilai dan etos kerja yang tinggi. Etos kerja sekaligus ?óÔé¼?ôetika kerja penyuluh?óÔé¼?Ø juga berkaitan dengan usaha menemukan prinsip-prinsip yang paling tepat dalam bersikap penyuluh untuk membuat hidup sasarannya menjadi sejahtera secara keseluruhan. Etika kerja penyuluh terkait dengan kemampuan penyuluh dalam berperilaku di masyarakat sehingga senantiasa mendapat dukungan secara tulus ikhlas untuk kepentingan bersama. Pemahaman yang komprehesif mengenai falsafah penyuluhan pembangunan dan etos kerja penyuluh sebagai sebuah ikatan yang integral akan mampu mendorong pemahaman bersama mengenai pentingnya falsafah pembangunan untuk di implementasikan dalam lapangan pemberdayaan masyarakat . Kata-kata kunci : falsafah penyuluhan pembangunan, etos kerja
PANCASILA SEBAGAI PONDASI PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA Dewantara, Agustinus Wisnu
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 1 (2015): JANUARI 2015
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v5i1.626

Abstract

Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki lima prinsip yang mengakomodasi semangat kemanusiaan dan keberagaman. Tetapi apa yang terjadi, pada faktanya Indonesia belum dapat lepas dari permasalahan dan konflik SARA. Negara ini pada faktanya belum dapat menyatukan dirinya sebagai sebuah negara besar. Persatuan Indonesia yang telah direkomendasikan dalam Pancasila belum dilaksanakan, termasuk di dalamnya dalam belum tercermin dalam sistem pendidikan nasionalnya. Penelitian ini berusaha untuk menemukan pemikiran-pemikiran dari pendiri bangsa, kususnya pemikiran Soekarno tentang Pancasila untuk memperkaya dalam melengkapi sistem pendidikan agama di Indonesia. Lebih lanjut, harapan penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam perbaikan sistem pendidikan dan kehidupan sosial yang lebih baikKeywords: Pancasila, Religion, Education
REKONSTRUKSIONISME-FUTURISTIK DALAM PENDIDIKAN DI INDONESIA Purnamasari, Iin
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 2 (2015): JULI 2015
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v5i2.902

Abstract

Aliran rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua manusia. Karenanya, pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat melalui pendidikan yang tepat akan membina kembali manusia dengan nilai dan norma yang benar pula demi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, sehingga terbentuk dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Sebagai upaya pencapaian tujuan pokok, rekonstruksionisme berupaya mencari kesepakatan antar sesama manusia agar dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tatanan dan seluruh lingkungannya. Maka proses dan lembaga pendidikan dalam pandangan rekonstruksionisme perlu merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang baru. Maka diperlukanlah kerja sama antar umat manusia. Ilmu-ilmu sosial, seperti antropologi, ekonomi, sosiologi, sains politik, dan psikologi merupakan landasan kurikuler yang amat membantu kalangan rekonstruksionis untuk mengidentifikasi lingkup persoalan utama kontroversi, konflik, dan inkonsistensi. Peran pendidikan adalah mengungkapkan lingkup persoalan budaya manusia dan membangun kesepakatan seluas mungkin tentang tujuan-tujuan pokok yang akan menata umat manusia dalam tatanan budaya dunia. Teori belajar rekontstruksi merupakan teori-teori yang menyatakan bahwa peserta didik itu sendiri yang harus secara pribadi menemukan dan menerapkan informasi kompleks, mengecek informasi baru dibandingkan dengan aturan lama dan memperbaiki aturan itu apabila tidak sesuai lagi. Kemudian mengenai dimensi-dimensi pembelajaran, rekonstruksionisme yang integratif dengan pandangan?é?á futurisme diartikan dengan memadukan antara pembelajaran rekonstruksionisme dengan pandangan futurisme yang bertujuan membantu menyiapkan warga dalam hal ini generasi muda untuk merespon perubahan dan membuat pilihan-pilihan cerdas mengingat umat manusia bergerak ke masa depan yang memiliki lebih dari satu konfigurasi. Sehingga filsafat rekonstruksionisme-futuristik bertujuan mengembangkan masa depan yang lebih menyenangkan melalui pendidikan. Kata Kunci: rekonstruksionisme, futurisme, pendidikan
IMPLEMENTASI BELA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN NASIONALISME Widodo, Suwarno
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 1 (2011): JANUARI 2011
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v1i1.572

Abstract

Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ( ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai ?óÔé¼ÔÇ£nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Kata kunci: bela negara, nasionalisme

Page 14 of 20 | Total Record : 198

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2011 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): JANUARI 2026 Vol 14, No 2 (2025): JULI 2025 Vol 14, No 1 (2025): JANUARI 2025 Vol 13, No 2 (2024): JULI 2024 Vol 13, No 1 (2024): JANUARI 2024 Vol 12, No 2 (2023): JULI 2023 Vol 12, No 1 (2023): JANUARI 2023 Vol 10, No 1 (2021): JANUARI 2021 Vol 9, No 1 (2020): JANUARI 2020 Vol 8, No 2 (2019): JULI 2019 Vol 6, No 2 (2017): JULI 2017 Vol 5, No 2 (2015): JULI 2015 Vol 5, No 1 (2015): JANUARI 2015 Vol 5, No 2/JULI (2015): CIVIS Vol 5, No 1/Januari (2015): CIVIS Vol 4, No 2 (2014): JULI 2014 Vol 4, No 2/Juli (2014) Vol 2, No 2 (2012): JULI 2012 Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012 Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS Vol 2, No 1/Januari (2012): civis Vol 1, No 2 (2011): JULI 2011 Vol 1, No 1 (2011): JANUARI 2011 Vol 1, No 2/Juli (2011): CIVIS Vol 1, No 1/Januari (2011): civis More Issue