cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 24606162     EISSN : 25276476     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
This Journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the administration development, the regional autonomy and bureaucracy, the state apparatus, the decentralisation, the economic and science development, the public management, the governance and its policy, and any social sciences that cover sciences of public health, fiscal politics, and regional planning. JAKPP is going to publish journals twice in two terms: June and December.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 8 No. 1, Juni 2022" : 5 Documents clear
Evaluation of Innovation in the Development of Agricultural Product Processing Industry Programs in Bantaeng Regency Filial, Afrilyshiva; Susanti, Gita; Abdullah, Muhammad Tang
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 8 No. 1, Juni 2022
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v8i1.20705

Abstract

Innovation evaluation consists of a systematic investigation to look at the various objectives of activities and programs, such as enabling learning, development, improvement and capacity, the importance of policies and programs and supporting oversight. This research method uses a qualitative approach and case studies toanalyze and explain phenomenawhich focuses on how to evaluate the innovation of the agricultural product processing industry development program. Data collection is done by conducting interviews and observations. Data processing and analysis techniques are carried out in three stages, namely: data reduction, presentation and drawing conclusions. Informants in this case are as follows: a). The research is as follows: Head of the Bantaeng Regency Agriculture Office. b). Secretary of the Bantaeng Regency Agriculture Office. c). Head of the Facilities and Infrastructure Division of the Bantaeng Regency Agriculture Service. d). CBO (Community Base Organization). The results showed that the framework used to measure the evaluation of innovation in the development of agricultural product industry programs in terms of program development, network expansion, and comprehensive system improvement was effective. Then the involvement of youth groups in socialization and counseling to women farmer groups was not involved. The new approach in evaluating the innovation of the agricultural product processing industry development program in Bantaeng Regency in terms of an economic approach and a social approach has been effective.
Implementasi Kebijakan Pemekaran Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat Lambali, Suryadi; Rizal, Muhammad; Ismail, Nuralamsyah; Fauzi, Rizal
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 8 No. 1, Juni 2022
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v8i1.23419

Abstract

This study aims to analyze and empirically test the fragmentation of policy implementation on the quality of health services in Mamasa District, West Sulawesi, research question is how much the effect of policy implementation fragmentation to quality health service in Regency of Mamasa in West Sulawesi. The Method in this Research used analyses quantitative with model of path analysis. Data obtained by through circulating of questionnaire to all policy implementor fragmentation and cervices health in Regency of Mamasa. The Result of research to found that execution of policy implementation fragmentation as according to variabel exogen that is communications, resource, disposition or attitude, and the bureaucratic structure, and so that quality health service have as according to reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangible. The correlation influence of policy implementation fragmentation to quality health service, hence did not all of dimension from policy implementation fragmentation have an effect on significant to quality health service, so that create new models is to called as model struktur-3 where only have dimensions of resources, disposition or attitude, and structure of bureaucracy having an effect on significant. From model of this struktur-3 to created a model of policy implementation fragmentation can be influenced by consistency factor, authority, facilities, staffing the bureaucracy, incentive, and system operating procedure. Apart from the internal factor is influenced by environmental factor related to existence of conflict potency, leadership, elite figure, and the local culture.
Aplikasi E-Government dalam Inovasi Pelayanan Publik: Studi Kasus di Yogyakarta Wahyudi, Auralia Althooffany; Firdausy, Balqis Mira; Sari, Niken Rahmita
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 8 No. 1, Juni 2022
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v8i1.11527

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan mengenai upaya Pemerintah Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Adapun latar belakang dari penulisan ini adalah karena pelayanan publik yang diberikan oleh para aparatur negara masih terbilang memiliki banyak kelemahan. Sehingga kebutuhan untuk masyarakat masih belum terpenuhi secara maksimal. Di sisi lain, keberlangsungan reformasi birokrasi menuntut banyak pemerintah daerah untuk memperbaiki beberapa area perubahan yang salah satunya adalah pelayanan publik. Pemerintah Yogyakarta menyikapi hal tersebut dengan menghadirkan aplikasi pelayanan via online untuk memudahkan masyarakat setempat. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan penjelasan yang mengacu pada pengertian dari konsep Smart City serta reformasi birokrasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan dianalisis dengan metode interpretative. Penelitian ini mengindikasi Pemerintah Yogyakarta memiliki komitmen untuk melakukan inovasi pelayanan publik dengan memperkenalkan aplikasi pelayanan via online yakni Jogja Smart Service (JSS). Inovasi aplikasi dilakukan untuk memenuhi tuntutan agenda reformasi birokrasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Mengurai Kesenjangan Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi: Studi Kasus Kabupaten Ponorogo Febriyan, Deby; Ma'ruf, Muhammad Farid; Pradana, Galih Wahyu; Megawati, Suci
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 8 No. 1, Juni 2022
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v8i1.18633

Abstract

Penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas yang berbeda merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap infeksi virus covid-19. Dalam menghadapi covid-19 dan untuk penyandang disabilitas, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pencegahan. Regulasi ini harus diimplementasikan secara benar, dikarenakan individu dengan disabilitas memerlukan bantuan untuk melakukan aktivitas mereka karena keterbatasannya. Sehingga pendidikan mengenai protokol kesehatan menjadi sangat penting bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literature, observasi, focus group discussion dan wawancara mendalam.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan strategy dari pemerintah daerah untuk mengedukasi protokol kesehatan untuk orang dengan disabilitas mental melalui optimalisasi Lembaga sosial di Ponorogo. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah setempat, termasuk juga penyandang disabilitas, mempunyai peran yang signifikan dalam menjalankan protokol kesehatan masyarakat. Edukasi protokol kesehatan untuk penyandang disabilitas dapat dilakukan antara lain dengan a) mengikutsertakan pembicara bahasa isyarat; (b) menyusun panduan pelaksanaan komunikasi dan penyediaan informasi yang inklusif, dan (c) membuat pedoman layanan untuk kelas daring. Edukasi protokol kesehatan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Partisipasi dari lembaga sosial non pemerintah merupakan salah satu cara untuk menerapkan protokol kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Ponorogo. Komunitas Rumah Harapan Karangpatihan adalah salah satu lembaga non pemerintah yang secara langsung aktif dalam edukasi penyandang disabilitas untuk protocol kesehatan di desa mereka. Edukasi bagi keluarga penyandang disabilitas dilakukan secara informatif. Dalam rangka membatasi interaksi langsung, aktivis Rumah Harapan sering mengkoordinasikan dukungan sosial dari berbagai pihak. Namun sangat disayangkan, pengoptimalan proses edukasi protokol kesehatan untuk penyandang disabilitas tidaklah terkoordinasi dengan baik antara rumah harapan dengan otoritas terkait yang ada di Kabupaten Ponorogo. Bagaimanapun juga, jelas bahwa penyandang disabilitas dalam aktivitas keseharian mereka tidak menerapkan protokol kesehatan.
Challenges of E-Government Implementation in The Region Archipelago Characteristics Hafel, Muhlis; Jamil, Julfi; Umasugi, Mohbir; Anfas, Anfas
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 8 No. 1, Juni 2022
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v8i1.21282

Abstract

Local governments implement e-government programs as a form of bureaucratic reform to achieve good governance. However, the implementation of E-government in South Halmahera Regency, geographically an archipelagic area, has its challenges, which the authors make as problems in this study. To assist research analysis using e-government theory. This research is qualitative research with a descriptive approach to analyzing the N-VIVO 12 Plus software. Based on the findings, the South Halmahera district has implemented e-government to a low degree with various challenges, including the distribution of telecommunications technology network infrastructure is not evenly distributed, limited budget support, lack of telecommunications infrastructure, lack of skilled resources, limited supply of electricity networks, lack of training and knowledge transformation of the apparatus, limited public knowledge, low socialization of e-government programs, not maximal collaboration and synergy between stakeholders. In implementing e-government, it is considered to have benefits, while to encourage the strengthening of e-government implementation, the South Halmahera government has planned the Labuha Smart City.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 11 No. 3, November 2025 Volume 11 No. 2, Juli 2025 Volume 11 No. 1, Maret 2025 Volume 10 No. 2, Desember 2024 Volume 10 No. 1, Juni 2024 Volume 9 No. 2, Desember 2023 Volume 9 No. 1, Juni 2023 Volume 8 No. 2, Desember 2022 Volume 8 No. 1, Juni 2022 Volume 7 No. 2, Desember 2021 Volume 7 No. 1, Juni 2021 Volume 6 No. 2, Desember 2020 Volume 6 No. 1, Juni 2020 Volume 5 No. 2, Desember 2019 Volume 5 No. 1, Juni 2019 Volume 4 No. 2, Desember 2018 Volume 4 No. 1, Juni 2018 Volume 3 Number 1, June 2017 Volume 2 Number 2, December 2016 Volume 2 Number 1, June 2016 Volume 1 Number 2, Desember 2015 Volume 1 Number 2, Desember 2015 Volume 1 Number 1, July 2015 Volume 1 Number 1, July 2015 More Issue