cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Majalah Kedokteran Gigi Indonesia
Contact Email
mkgi@ugm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
mkgi@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Governance and Public Policy
Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ISSN : 24600164     EISSN : 25497669     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The journal aims to publish research articles within the field of Public Policy and Governance, and to analys a range of contemporary political and governing processes.
Arjuna Subject : -
Articles 462 Documents
 5   6   7   8   9 
AGENDA SETTING PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) KABUPATEN BANTUL Aswari, Talitha Andwi; Darumurti, Awang; Febrian, Kurnia Rifqi
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 3 (2017): October 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program One Village One Product atau OVOP adalah suatu program yang diinisiasi Dr.Morihiko Hiramatsu. Salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan OVOP adalah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menerapkan program OVOP sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dengan memberdayakan kemampuan masyarakat miskin pada produk tertentu dan meningkatan pendapatan mereka. Penelitian ini difokuskan pada tahap Agenda Setting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Agenda Setting program One Village One Product (OVOP) di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan adalah jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada narasumber-narasumber yang mewakili institusi mereka, dan semuanya terlibat di dalam proses Agenda Setting program OVOP, sedangkan observasi dilakukan kepada kelompok usaha yang mengikuti program OVOP. Dokumentasi dilakukan kepada dokumen-dokumen terkait dengan OVOP seperti draft kebijakan, data kemiskinan, dan lain-lain. Hal-hal yang dapat dianalisa dengan ketiga teknik pengumpulan data di atas, yaitu: metode Agenda Setting program OVOP, teknik menyusun prioritas masalah publik  terkait OVOP, dan proses Agenda Setting program OVOP yang melibatkan Three Stream Theory. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa Agenda Setting Program OVOP Kabupaten Bantul menggunakan metode Quick Decision Analysis. Sedangkan Teknik Penyusunan Prioritas Masalah Publik yang digunakan yakni melewati tahap penyusunan prioritas masalah publik, penilaian oleh stakeholders terhadap alternatif kebijakan, dan penyimpulan prioritas masalah. Proses Agenda Setting menurut Three Stream Theory, yaitu dari segi Problem Stream, diketahui pemetaan masalah dilakukan oleh BAPPEDA Bantul. Apabila dari Policy Stream, single-issue yang menjadi latar belakang adalah isu kemiskinan yang kemudian dikaji lalu menghasilkan program OVOP. Apabila dari Politics Stream, program ini mendapatkan dukungan semua fraksi di DPRD Bantul dan penganggarannya masuk di dalam RKA-SKPD yang mengampu yang kemudian masuk di dalam KUA-PPAS dan APBD. Keywords: Agenda Setting, Program, Kebijakan, One Village One Product, OVOP, Bantul
Tata Kelola Kebijakan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Fikar, Muhammad; Mutiarin, Dyah
Journal of Governance and Public Policy Vol 1, No 3: October 2014
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The concept of regional autonomy and the views from the historical Aceh considered appropriate to enforce ShariaLaw kaffah. Qanun No.13 of 2003 about Maisir (Gambling) is one of the five existing Qanun in the implementationIslamic Sharia in Aceh, with the aim of preventing all forms of implementation and support for implementing gambling,to implement Islamic Sharia there are three institutions that run(1) Department of Islamic Sharia, (2) Satpol PP andWH, (3) Syariah Court. Bu tthe reality is still going on various forms of gambling. The above considerations, there viewwas conducted in order to see how the Governance Policy Qanun No.13 of 2003 about Maisir (Gambling) in Gayo LuesRegencyof Aceh province and Relationships between Implementing Agencies. The method used in answering thereview using qualitative descriptive method to obtain aclear description of the public participation, LSM in the implementationof Qanun No.13 of 2003 and the relationship between the executing agency. Therefore, the technique incollecting the data that used is observation technique which is observe the objects condition in the field, interview theperformers who involved in implementing Qanun Nomor 13 in 2013 about Maisir (gambling) in regency of GayoLueswith record it in a document.
Partisipasi Publik Deliberatif Berbasis Website Dalam Perumusan Kebijakan Daerah (Studi Kasus di Dinas Perizinan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2014) Fatchuriza, Muhammad; Nurmandi, Achmad
Journal of Governance and Public Policy Vol 2, No 3: October 2015
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Participation is one of the important elements that must be considered in the policy, this participation is a form ofpolitical participation of the people is very important in order to create good governance. Therefore, the implementationof public participation in policy formation should be regulated more clearly. Sleman District Government consistentlymanage the aspirations of the people with technology, information, and communication or so-called e-government.The purpose of this study was (1) Analyze matters relating to the implementation of deliberative public participationbased websites (2) Analyzing the supporting factors and obstacles in the implementation of web-based deliberativepublic participation in Local Government Licensing Office Sleman 2014. This research pressure was on thefield research and the method used in this study was descriptive analysis both qualitative and quantitative. The dataparticularly obtained from respondent by purposive sampling technique, based on the questionnaire and interview asprimary data, and completed with secondary data. Results of the study, the research obtained showed that theimplementation of public participation in policy formulation Sleman has been running well and were level Consultation(consultation), and there are stages Inclusion or participation. The driving factors: the institutional, kontinyunitas,facilities and infrastructure memadahi. Inhibiting factors: the complaint of data is not accurate, human limitations andhuman error.It can be concluded that the method of public participation in the formulation of regional policies, new isan obligation that must be implemented by the government, because of the demands of decentralization in localautonomy government wants a role alongside other stakeholders in the formulation of regional policies. Suggestionssubmitted so that in the future the government is obliged to increase the facilities of the level of public consultationinto the degree of force (Degree of Citizen Power).
Efektivitas Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Djakaria, Deliana Vita Sari; Husein, Rahmawati
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 2 (2017): June 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan Izin penggunaan pemanfaatan tanah masih menjadi suatu permasalahan yang cukup rumit di Indonesia.Pemanfaatan ruang dibanyak daerah di Indonesia, dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian dan lemahnya penegakan hukum. Pengendalian pemanfaatan ruang pada saat ini tidak efesien dan efektif, karena instrumen perizinan yang merupakan langkah awal dalam pengendalian pemanfaatan ruang sering saling bertentangan dan bahkan melanggar rencana tata ruang yang ada, contohnya di daerah Kecamatan Gamping banyak sekali pembangunan perumahan.Pemanfaatan ruang sudah diatur dengan kebijakan dalam penyusunan RTRW (rencana tata ruang wilayah) melalui mekanisme pengendalian, dimana dalam mekanisme tersebut terdapat kegiatan pengawasan dan penertiban.Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengawal berjalannya RTRW secara konsisten.Instrumen yang digunakan adalah melalui mekanisme perizinan pemanfaatan ruang. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau disingkat IPPT menjadi tolak ukur bagi keberhasilan sebuah produk tata ruang ditinjau dari kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana pemanfaatan ruang yang ada dalam rencana tata ruang tersebut sebagai sebuah instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui tentang Efektivitas Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) menjalankan dan menerapkan prosedur proses pengendalian pemanfaatan ruang melalui izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) di Kecamatan Gamping Kecamatan Sleman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggunakan pendekatan pada kenyataan yaitu data primer dan data sekunder.yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa,  efektivitas KPPD dalam pengendalian pemanfaatan tanah belum efektif, dilihat dari empat indikator yang diteliti. Empat indicator tersebut yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.Pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Gamping belum efektif, sebab mas5h banyak pelanggaran hukum dan peruntukan tanah yang tidak sesuai dengan yang ditentukan.Hal ini bisa dilihat dari empat indicator yang diteliti, yaitu; pengendalian melalui pengaturan perizinan, instrument ekonomi, pengendalian melalui pengadaan prasarana, dan pengendalian dengan melibatkan masyarakat/swasta.
Strategi Pemerintah Daerah Poso Periode 2010-2015 dalam Menghadapi Konflik Sosial Hi Manna, Zulkifli; Kencana Syafiie, Inu
Journal of Governance and Public Policy Vol 1, No 2: June 2014
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of  this study was 1) to determine the government’s strategy in dealing with the Poso area of  socialconflict and 2) to assess the constraints faced by local governments in dealing with conflict in Poso sosial.Jenis in thisresearch is a qualitative descriptive study using a case study approach took place in Poso, Central Sulawesi. Descrip-tive study (descriptive research) is a research method that is intended to describe the phenomena that exist, whichtakes place in the present or the past. Methods of  data collection in this research is to use interviews and documen-tation. The informant in this research is the Local Government Poso, Poso Regional Police and Community LeadersPoso. Results from the study is that there are three strategies Poso district governments in the face of  social conflicts.The first economic development policy by opening jobs, economic empowerment, providing educational facilities andhealth facilities. Both of  multicultural education by building schools harmony in collaboration with religious leaders andreligious organizations. The third inter-religious dialogue by establishing the Forum for Religious Harmony which isfunded budget. While the constraints faced by the local authorities in the face of  social conflict in Poso: First there is no permanent reconciliation. Both recovery funds for humanitarian tragedy of  the central government has not been well targeted and Third stigma that religion causes conflict. The results of  this study can be used as a reference for otherregions in anticipation of a conflict that could lead to social conflict. The conflict in the region is generally caused byeconomic factors, but wrapped in religious conflicts.
PARIWISATA RAMAH PENYANDANG DISABILITAS Zakiyah, Ummi; Husein, Rahmawati
Journal of Governance and Public Policy Vol 3, No 3: October 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

During this time, the concept of tourism is only designed for people who are normal and has not beendesigned for disabled people. Tourism is right for human being including disabled people. Friendly tourismfor persons with disabilities should provide the facility and accesibility for disabled people. Sen (2007)defines that there are three requirements for disabled people in tourism, those are: availability foraccessibility, transportation, and accomodation.This research is intended to find out what extent tourismmanagement can provide facilityand accesibility for disabled people and what the obstacles and supportingfactors are to develop the friendly tourism for disabled people. This research uses qualitatif method. Tourismplaces proposed in this research are shopping tourism (Malioboro zone), history tourism (Taman Sari andKeraton), and educational tourism (Taman Pintar). Data collected in this research use interview technique,observation, and questioner. This sample of this research has been taken from 100 disabled tourists whotravel to those three objects. The result of this research shows that the facility and accesibility provided todisabled people are still less. Moreover, there is no regulation that obligates the tourism place to servefriendly facility and accesibility for disabled people. Budget resource and human capital are still limited fortourism management to establish friendly tourism place for disabled people. Hence, the research resultrecommends the tourism policy maker to provide friendly facility and accesibility for disabled people.
Analisis Kebijakan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Eselon II : (Studi Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014) Ibrahim, Alfis; Pribadi, Ulung
Journal of Governance and Public Policy Vol 2, No 2: June 2015
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program relations employees well-ordered very useful for organization and pegawai. Internal employees itself isactivity management human resources that deals with displacement or mutation employees in organization..The problemwas appointed in this research first, where do policy mutation civil servants echelon ii by the provincial governmentsNorth Maluku. Second, factor that influences mutation civil servants by the provincial governments NorthMaluku. Data collection techniques used is a questionnaire, the interview, and observation. While the kind of data isthe primary and secondary data.Totaling population and samples to research is 60 people this research in a qualitativedescriptive using analysis.This research result indicates that mutations not only to civil servants received a lot ofchallenges new and a new task as set already.But mutations are also efforts of the governor regulation, and mutationcivil servants be consistent with act of state civil apparatus in 2014, about authority removal, shifting,dismissal of civilservants. Besides mutation civil servants in government positions of government province by North Maluku it was stillfar from expectation, because there were uncertainty the law and does not consistency of mutation requirements andremoval of office.
Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Latief, Firmanto; Mutiarin, Dyah
Journal of Governance and Public Policy Vol 3, No 2: June 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problems discussed in this study is the transparency of budget management in the area work unit (SKPD)Bulukumba Lodging at the Department of Education, Youth and Sports Bulukumba, Department of Health, Office ofFinancial Management and the Department of Highways. This study aims to determine the performance oftransparency in the management of local budgets in the regional work units Bulukumba and factors that affect theapplication of transparency. The method used in this penelitiian is the combination of qualitative and quantitativemethods, sample in this study of 60 people with menggunanakan purposive sampling method. There are two typesof data analysis applied in this study, the analysis of qualitative and quantitative analysis. The results showed thatthe transparency of budget management conducted by the Department of Education, Youth and Sports Bulukumbaof several indicators has a value of cumulative index 2:02 by category Less Good, transparency of budgetmanagement conducted by the Office of Financial Management Bulukumba of several indicators has a value ofcumulative index 2. 81 with good category, transparency of budget management is conducted by the Department ofHealth Bulukumba of several indicators has a cumulative index score of 1. 98 with the category of Less Good,transparency of budget management is carried out by the Highways Agency Bulukumba of several indicators has acumulative index score 2:09 with Less Good category.
Kualitas Layanan Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta dalam Pembuatan Paspor Berbasis E-Government Iswahyudi, Iswahyudi; Pribadi, Ulung
Journal of Governance and Public Policy Vol 1, No 3: October 2014
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The porpuse of the research is to determine the quality of servicein the government apparatus based electronicpassport, in this study using 5 indicators that Keberwujudan (tangible), Daya Tanggap (Responsiviness), Kehandalan(Realibility), Jaminan (Assurance), and Empathy (Empathy). andalsosee at the factors that influence the quality ofservice indicators Organizations, Human Resource, and Service System. The methoduse disdescriptive quantitativemethod using frequency distribution, and the data collection were interviews, observation, documentationandquestionnaires. With research sites at the Immigration Office Class 1 Yogyakarta. Results ofthe research is thatthequality of service in thegovernment apparatus based electronic passport given tothe publicis VeryGood”as indicatedby the scale 4.21cumulative indexofthe highest value 5.The variables that have the highest value is in thevariable Assurance (Warranty) with a score value of 4.60 with the category of “Very Good” and the variable that getsthe lowest score by the public is the variable empathy with a score value of 3.97although the category of “Good”. Asfor the factor of influence in the organization’s services are among the factors, for cesor human resources andservice system. Then there commendations givent o the immigration office in Yogyakarta is in grade 1 to furtherenhancethe quality of His ministry, especially in the Empathy dimension of hospitality, courtesy and discriminatoryactions in serving.
Analisis Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Dari Aspek Ekonomi, Sosial dan Politik Barisan, Barisan; Qodir, Zuly
Journal of Governance and Public Policy Vol 3, No 1: February 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research to intend for the describe and analyze about the political participation a minority communities by takingthe case on Towani Tolotang in Sidenreng Rappang. The method used in this research is descriptive qualitative andanalysis is done through collection, reduction, and categorizing. The result showed that political participation TowaniTolotang high at 64.3 % Towani Tolotang high political participation can not be separated from the strong relationshipthat woke persuasive in the group through activities Tudang Sipulung (seated together). The participation aims tobuild a network/political connection to the government in order to maintain its existence. Tolotang Towani behavior inchoosing a traditional-critical. Traditional form that they always choose the candidate who comes from the group, whilethe critical Hape that they see the private candidates before settling on the choice. The factors that influences the highparticipation that is the compromise between Towani Tolotang with the government. The form of compromise that is allthe government did not prohibit their customary activities and the government also does not deviate from the NKRIthen along the Towani Tolotang always believe and support the government.

Page 7 of 47 | Total Record : 462

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2025): October 2025 Vol. 12 No. 2 (2025): June 2025 Vol. 12 No. 1 (2025): February 2025 Vol. 11 No. 3 (2024): October 2024 Vol. 11 No. 2 (2024): June 2024 Vol 11, No 2 (2024): June 2024 Vol. 11 No. 1 (2024): February 2024 Vol 11, No 1 (2024): February 2024 Vol. 10 No. 3 (2023): October 2023 Vol 10, No 3 (2023): October 2023 Vol. 10 No. 2 (2023): June 2023 Vol 10, No 2 (2023): June 2023 Vol 10, No 1 (2023): February 2023 Vol. 10 No. 1 (2023): February 2023 Vol. 9 No. 3 (2022): October 2022 Vol 9, No 3 (2022): October 2022 Vol 9, No 2 (2022): June 2022 Vol 9, No 1 (2022): February 2022 Vol. 9 No. 1 (2022): February 2022 Vol 8, No 3 (2021): October 2021 Vol 8, No 2 (2021): June 2021 Vol 8, No 1 (2021): February 2021 Vol 7, No 3 (2020): October 2020 Vol 7, No 2 (2020): June 2020 Vol 7, No 1 (2020): February 2020 Vol 6, No 3 (2019): October 2019 Vol 6, No 2 (2019): June 2019 Vol 6, No 1 (2019): February 2019 Vol 6, No 1 (2019): February 2019 Vol 5, No 3 (2018): October 2018 Vol 5, No 3 (2018): October 2018 Vol 5, No 2 (2018): June 2018 Vol 5, No 2 (2018): June 2018 Vol 5, No 1 (2018): February 2018 Vol 5, No 1 (2018): February 2018 Vol 5, No 1 (2018): February 2017 Vol 4, No 3 (2017): October 2017 Vol 4, No 3 (2017): October 2017 Vol 4, No 2 (2017): June 2017 Vol 4, No 2 (2017): June 2017 Vol 4, No 1: February 2017 Vol 4, No 1: February 2017 Vol 3, No 3: October 2016 Vol 3, No 3: October 2016 Vol 3, No 2: June 2016 Vol 3, No 2: June 2016 Vol 3, No 1: February 2016 Vol 3, No 1: February 2016 Vol 2, No 3: October 2015 Vol 2, No 3: October 2015 Vol 2, No 2: June 2015 Vol 2, No 2: June 2015 Vol 2, No 1: February 2015 Vol 2, No 1: February 2015 Vol 1, No 3: October 2014 Vol 1, No 3: October 2014 Vol 1, No 2: June 2014 Vol 1, No 2: June 2014 Vol 1, No 1: February 2014 Vol 1, No 1: February 2014 More Issue