cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 1,124 Documents
 96   97   98   99   100 
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK MASYARAKAT DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG Estrella Frynny Rotinsulu
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dan untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban yang diberikan negara kepada masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah diatur dalam peraturan yang ada yaitu terdapat dalam Undang-undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Yang dimana dalam pengadaan tanah terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan yaitu dimulai dengan Tahapan Perencanaan yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada dalam wilayah objek pengadaan tanah yang nantinya akan disusun dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang memuat informasi penting dari pengadaan tanah. 2. Pertanggungjawaban negara dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum juga untuk menjamin hak-hak masyarakat yang terkena dampak dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu sendiri. Dalam hal pertanggungjawaban negara terhadap masyarakat yang terkena dampak dibuktikan dengan adanya Ganti Rugi yang nantinya akan diberikan. Kata Kunci : pengadaan tanah, kepentingan umum
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI KASUS DESA KEMA I KECAMATAN KEMA KABUPATEN MINAHASA UTARA) David Ernst Tumbelaka
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan permusyawaratan desa adalah lembaga perwakilan masyarakat yang memiliki kewenangan dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa Bersama kepala desa, manampug dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan Badan Permusyawaratan Desa dan fungsinya dalam pembentukan peraturan sebagai badan perwakilan dalam mengawasi pemerintahan eksekutif yang dijalankan harus sesuai dengan undang-undang dan dalam pembentukan peraturan desa. Serta fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam peraturan desa, studi kasus di desa Kema I Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. Kata kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa.
PENGAWASAN TERHADAP TATA CARA PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING DI SUATU PERUSAHAAN DI INDONESIA Annisa Inayah
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persyaratan tenaga kerja asing yang di tempatkan disuatu perusahaan di Indonesia dan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan terhadap tenaga kerja asing yang di tempatkan di suatu perusahaan di indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penggunaan TKA di Indonesia lebih di sederhanakan proses perizinan dengan di hapus beberapa pasal dalam Undang-undang ketenagakerjaan sehingga TKA di Indonesia semakin melonjak. Penempatan TKA berdasarkan pasal 4 ayat 1 PP No 34 Tahun 2021 penggunaan tenga kerja asing yang mengatur bahwa penggunaan TKA hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu tidak sesuai karena permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan terkait dengan implementasi aturan tersebut, mulai dari rekruitmen TKA yang belum sepenuhnya berjalan selektif dalam hal ini masih terdapat tenaga kerja asing yang tidak memiliki keahlian (unskill workers) yang dipekerjakan oleh beberapa perusahaan asing di beberapa daerah di Indonesia. 2. dalam pelaksanaan pengawasan belum optimal sehingga masih adanya pelanggaran oleh TKA Dimana peran dari petugas pengawas sangatlah diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan pengguna tenaga kerja asing. Kata Kunci : perusahaan, persyaratan dan pengawasan tenaga kerja asing.
KAJIAN PUTUSAN NOMOR 7/Pid.B/LH/2022/PN TONDANO ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN DI LUAR WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN Natanael Mario Pantouw; Herlyanty Y. A. Bawole; Edwin N. Tinangon
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pertambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan dan untuk mengetahui kajian tentang putusan nomor 7/Pid.B/LH/2022/PN Tondano dalam perkara kerusakan lingkungan akibat pertambangan di luar wilayah izin pertambangan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrative, perdata dan pidana. Selanjutnya penegak hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan faktor timbulnya kerusakan kawasan hutan yang tidak terkendali akibat tidak diterapkannya good mining practices. Maraknya kegiatan pertambangan illegal mining tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaannya, yaitu faktor ekonomi, pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, sulitnya mendapatkan IUP, minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, dan lemahnya penegakan hukum. 2. Perbuatan pertambangan tanpa izin adalah suatu kejahatan karena melanggar ketentuan dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba, mendatangkan kerugian baik secara materil maupun imateril kepada masyarakat dan negara, serta menghalangi cita-cita negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan perbuatan ini merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan menggunakan sarana pidana. Kata Kunci : pekerja pada perjanjian kerja waktu tertentu
PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Vensy Eli Maria Tabita
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri menurut hukum internasional dan untuk mengetahui implementasi dalam praktik perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Berdasarkan aturan mengenai pelindungan WNI di luar negeri, WNI berhak mendapat perlindungan dari negara, dimanapun ia berada. Dalam hal ini, perwakilan diplomatik mempunyai tugas mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, terutama melindungi WNI serta badan hukum Indonesia di negara penerima dan/atau organisasi internasional melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan negara penerima dan/atau organisasi internasional. 2. Negara sebagai wadah bagi warga negara mempunyai peran yang harus menciptakan kesejahteraan keamanan bagi setiap warga negaranya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban serta tanggung jawab perwakilan diplomatik dan konsuler dalam melindungi WNI di luar negeri dikarenakan kewajiban tersebut negara dengan perangkat hukum sebagai landasan yuridis dapat menjalankan perannya sebagai negara, sehingga semua regulasi yang diundangkan harus dimaknai sebagai upaya negara mewujudkan perannya dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap setiap WNI yang mengalami kasus di luar negeri karena setiap warga negara berhak atas perlindungan dan bantuan hukum, tanpa terkecuali.Kata Kunci : warga negara indonesia, luar negeri, hukum internasional
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PN.Sby) Angelique Maria Tuerah
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Pengaturan Perjanjian Utang Piutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk mengetahui dan mengkaji Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Utang Piutang Studi Kasus Putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PN.Sby. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan mengenai perjanjian utang piutang menurut KUH Perdata tidak memberikan dasar hukum yang jelas. Namun istilah tersebut dapat disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam. 2. Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata mengatur perbuatan melawan hukum yang mengharuskan pelaku yang menimbulkan kerugian untuk menggantinya. Studi kasus putusan nomor 676/Pdt.G/2020/PN.Sby secara tegas terlihat bahwa Tergugat memiliki utang kepada Penggugat tetapi tidak menyelesaikan kewajibannya oleh sebab itu dinyatakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum karena menelantarkan objek jaminan yang diberikan kepada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan dalam putusan pengadilan bahwa Tergugat harus membayar ganti rugi utang pokok beserta dengan bunganya. Kata Kunci : perbuatan melawan hukum, perjanjian utang piutang
ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER Juan Agusto Tatimu
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui aturan yang terkait dengan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis gender dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender ditinjau dari Undang-undang tentang Perlindungan saksi dan korban. Dengan metode penelitian sosiologi hukum, kesimpulan yang didapat: 1. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak dimana kelompok ini merupakan subyek yang rentan khususnya kekerasan seksual, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kasus dan beragam jenis kekerasan yang terjadi. Ruang lingkup pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta penindakan pelaku. 2. Pelaksanaan perlindungan hukum korban kekerasan seksual secara umum sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang- undangan, akan tetapi masih ditemukan tindakan kurang simpatik dari penyidik di kepolisian terhadap terperiksa yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan pada perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan perkara tindak pidana kekerasan pada perempuan di kepolisian belum sepenuhnya berperspektif gender mainstreaming, karena masih ada tindakan penyidik yang kurang simpatik dengan menggunakan kekerasan dalam proses penyidikan. Kata Kunci : kekerasan seksual berbasis gender
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA/PENJUAL TERHADAP BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN IKLAN PADA SITUS JUAL-BELI ONLINE Victoria Chrisye Gledies Ruth Rokot; refly singal; Refly Umbas
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab penjual terhadap barang yang tidak sesuai dengan iklan ketika diterima oleh konsumen dan untuk mengetahui sanksi bagi produsen/penjual terhadap barang yang tidak sesuai iklan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pelaku usaha/penjual yang melakukan jual-beli melalui internet bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan penjual yang menjadi tanggungannya. Prinsip tanggung jawab menuntut penjual untuk memenuhi prestasinya sesuai iklan dan kontrak. Apabila terjadi wanprestasi, penjual wajib bertanggung jawab dengan ganti rugi, pemenuhan kontrak, pembatalan, denda, proses hukum, hingga pemulihan reputasi demi mengembalikan kepercayaan konsumen. Tanggung jawab ini menjadi kunci penting dalam menjaga profesionalitas dan keberlanjutan bisnis jual-beli. 2. Pelaku usaha/penjual dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi materiil kepada konsumen, pemenuhan kontrak dengan memberikan barang sesuai iklan, sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan, serta penurunan reputasi usaha. Sanksi-sanksi ini merupakan konsekuensi dari prinsip tanggung jawab pelaku usaha atas wanprestasi atau tidak terpenuhinya kewajiban sesuai perjanjian jual-beli. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan mendorong penjual/produsen bertindak profesional sesuai iklan produknya. Kata Kunci : barang yang tidak sesuai dengan iklan, jual-beli online
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN Syalom Lumenta Rumimpunu
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hak-hak bagi setiap pekerja kontrak atas pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan para pekerja kontra atas pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan sebelum masa kontrak berakhir. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar gaji pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja/buruh kontrak yang di PHK adalah upaya hukum non litigasi maupun litigasi. Melalui jalur non litigasi penyelesaian perselisihan pemutusann hubungan kerja dapat melalui beberapa cara yaitu: a. Bipartit; b. Mediasi dan c. Konsiliasi. Kata Kunci : pekerja kontrak, pemutusan hubungan kerja, undang-undang ketenagakerjaan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEDIASI DALAM PEMERIKSAAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI MANADO GLORIA ZEFANYA REGINA TUMBELAKA
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mediasi perceraian dan mengetahui prosedur mediasi dalam pemeriksaan kasus perceraian di pengadilan negeri manado. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif, Sehingga dapat disimpulkan : 1. Bahwa pengaturan mediasi dalam penyelesaian perkara cerai di Pengadilan Negeri Manado berpedoman pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang merupakan terobosan Mahkamah Agung RI dengan maksud dan tujuan sebagai upaya mempercepat, mempermurah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan, serta merupakan cara yang efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus yang dikenal dengan istilah ajudikatif. 2. Bahwa prosedur atau proses mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 telah jelas dan tegas dimulai dari Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi. Kata kunci : Tinjauan Yuridis,Mediasi, Perceraian

Page 98 of 113 | Total Record : 1124

 96   97   98   99   100 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue