cover
Contact Name
Teguh Sandjaya
Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
yogi.suprayogi@unpad.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
ISSN : 25809970     EISSN : 25811878     DOI : -
Jurnal ini diterbikan berkala oleh Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran dua kali dalam setahun. (Agustus dan Februari). Memuat Hasil Penelitian dan analisis teori yang berkaitan dengan perencanaan pelayanan publik, metodologi kontemporer dalam masalah-masalah publik , isu desentralisasi dan dekonsentrasi, penguatan kelembagaan publik dan kajian umum yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2019)" : 7 Documents clear
Pengaruh Perencanaan Kinerja Terhadap Kinerja (Studi tentang Pengaruh Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) Terhadap Kinerja Pelaksana pada Badan Daerah di Kabupaten Merangin) Hendi Hendi; Ira Irawati; Candradewini Candradewini
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.014 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v2i2.20608

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh perencanaan kinerja (performance planning), yang diimplementasikan sebagai sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) terhadap kinerja pada badan daerah di Kabupaten Merangin. Metode penelitian kuantitatif dilakukan melalui penyebaran angket terhadap 107 responden yang tersebar pada 7 badan daerah Kabupaten Merangin. Sampel yang digunakan dipilih secara acak dengan teknik simple random sampling. Analisis data menggunakan metode structural equation model (SEM) dengan pendekatan partial least square (PLS). Pengujian validitas dan reabilitas yang dilakukan terhadap keseluruhan variabel menunjukkan bahwa instrumen penelitian valid dan reliabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai (R2=0.907). Secara parsial dimensi-dimensi dalam perencanaan kinerja, yaitu perencanaan hasil (r=0.784, sig=0.000) dan perencanaan perilaku (r=0.246, sig=0.027) berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Sedangkan dimensi rencana pengembangan (r=-0.035, sig=0.510), tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja.
DEVEOPING AN IDEAL LEADERSHIP SUCCESSION MODEL FOR THE MALAYSIAN PUBLIC SERVICE Mohd Hafizzuddin Md Damiri
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.727 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v2i2.21145

Abstract

Leadership succession in the Malaysian Public Service’s higher management has been seen as one of the most important task for Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). This department acts as the centralized administrator for human resources for the whole of the Malaysian Public Service – excluding the Royal Malaysian Police (PDRM) and the Malaysian Armed Forces (ATM) – and determines the career path for all schemes under their purview, which includes officials of the Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik (PTD), the Pegawai Perkhidmatan Latihan dan Vokasional (PPLV) and the Pegawai Perkhidmatan Psikologi (PPPsi). This paper will review the hypothetical leadership succession strategies and any developed models in the Malaysian public sector, through various available literatures, guidelines and processes.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAX ALLOWANCE DALAM UPAYA PENINGKATAN IKLIM INVESTASI PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN Wiji Mutia Hardianti; Milla Sepliana Setyowati
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.071 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v2i2.23001

Abstract

Sebagai Negara kepulauan dengan luas area perairan sebesar 5.8 juta km2, sektor kelautan dan perikanan Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Total produksi perikanan Indonesia mencapai 25 juta ton setiap tahun dan telah memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 6.79% pada Triwulan III Tahun 2017. Oleh karenanya sektor kelautan dan perikanan kini telah menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas nasional. Salah satu upaya dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan kebijakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan untuk penanaman modal (tax allowance) dalam rangka menarik investor dalam negeri dan luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari kebijakan tax allowance pada bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu di sektor perikanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan data sekunder. Hasil awal menunjukkan bahwa fasilitas tax allowance ini belum dimanfaatkan secara optimal pada sektor perikanan. Implementasi dapat dipengaruhi oleh konten dari kebijakan dan konteks dari implementasi itu sendiri. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus meriviu bidang usaha yang tepat untuk diberikan fasilitas tax allowance dan melaksanakan sosialisasi secara intensif.  As an archipelagic country with 5.8 million km2 of water area, marine and fisheries’ sector hold enormous potential of natural resources. Indonesia’s total production of fisheries reach 25 million tons per years and has contributed to Gross Domestic Product (GDP) with 6.79% in Q3 2017. Thus, marine and Fisheries’ sector has become one of the national priority. In order to boost the development of these sectors, the government has launched a policy in reducing income tax facility for investment (Tax Allowance) which is targeting domestic and foreign investment. This study aims to analyze the implementation of tax allowance facility in the certain business fields and certain areas of fishery sectors. This study uses a qualitative approach with data collection methods in the form of in depth interview and secondary data. The preliminary result shows that the tax facility is not well-utilized by the investors in fishery sectors. The policy contents and context of implementation can affect the policy implementation. The Ministry of Marine Affairs and Fisheries must review the appropriate business fields to be given the tax allowance facility and concuct the socialization intensively.
Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis Gina Sofia Rahman; Herijanto Bekti; M.D Enjat Munajat
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.623 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v2i2.21405

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas tentang Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis, dengan menggunakan teori servqual dari Zeithaml mengukur 5 dimensi, yaitu Tangible, Reliabillity, Assurance, responsiveness dan Empathy. Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan tekhnik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan, dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara dengan 6 informan yaitu, Kepala DPMPTSP, Kabid Perizinan, Kabid Pengaduan dan Advokasi, Petugas Frontliner, Kabid Kepegawaian dan Pemohon Perzinan IMB.Berdasarkan hasil penelitian, Kualitas Pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Ciamis masih belum berjalan secara efektif dan efisien dikarenakan kurang nya SDM si bagian pelayanan perizinan DPMPTSP Kabupaten Ciamis, kurangnya kemampuan petugas dan sarana untuk menunjang online service. Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Izin Mendirikan Bangunan, Servqual.AbstractThis study discusses the Quality of Building Construction Permits (IMB) at the Ciamis District One-Stop Integrated Services Investment Office (DPMPTSP), using the servqual theory from Zeithaml to measure 5 dimensions, namely Tangible, Reliabillity, Assurance, Responsiveness and Empathy. This research is a qualitative type of research with data collection techniques using library studies, and field studies in the form of observation and interviews with 6 informants namely, Head of DPMPTSP, Head of Licensing, Head of Complaints and Advocacy, Frontliner Officers, Head of Personnel and IMB Licensing Applicants. research, Service Quality in DPMPTSP Ciamis Regency still has not run effectively and efficiently because of the lack of human resources in the licensing service section of DPMPTSP in Ciamis Regency, lack of staff ability and means to support online services.Keywords: Service Quality, Building Construction Permit, Servqual.
Evaluasi Program Izin Mendirikan Bangunan Dengan Jasa Arsitek Gratis Bagi Rumah Tinggal (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Provinsi DKI Jakarta) Okie Bismakuncara; Inayati Inayati
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.48 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v2i2.22248

Abstract

Izin Mendirikan Bangunan merupakan dokumen yang wajib dimiliki bagi setiap individu maupun badan hukum yang hendak melakukan aktivitas pembangunan di DKI Jakarta. Namun saat ini terdapat 20.000 bangunan yang berdiri namun tidak memiliki izin dimana 178 bangunan adalah hotel dan perkantoran sedangkan sisanya adalah hunian. Salah satu sebab masyarakat keberatan dalam pemenuhan persyaratan izin mendirikan bangunan bagi hunian di DKI Jakarta adalah biaya arsitek yang tidak murah. Menyadari hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menyajikan jasa arsitek gratis untuk membantu masyarakat memenuhi persyaratan izin mendirikan bangunan yang wajib dimiliki apabila membangun dan memiliki hunian. Namun dalam pelaksanaan program jasa arsitek gratis masyarakat masih sedikit yang memanfaatkan program tersebut dikarenakan harus memenuhi syarat dan tambahan khusus yang dicantumkan sehingga tidak semua masyarakat yang hendak mengajukan izin mendirikan bangunan hunian bisa mengajukan jasa arsitek gratis. Penelitian dilakukan dengan kualitatif untuk mendalami bagaimana program jasa arsitek gratis diluncurkan hingga diterapkan kepada masyarakat dilihat dari sudut pandang pembuat program, pelaksana program, pengawas program, dan masyarakat. Hasil dari temuan yaitu dari sudut pandang masyarakat yaitu belum mengetahui keberadaan program dan syarat dan ketentuan yang diterapkan bersifat situasional, sedangkan dari sudut pandang pelaksana program yaitu tidak adanya kejelasan mengenai obyek dari program, sehingga dikhawatirkan program tidak memiliki batasan dan akan merugikan pelaku arsitek profesional lain. 
BIKE TO CAMPUS: SUATU GERAKAN SOSIAL BARU BERBASIS KOMUNITAS SEPEDA Budiman Pohan; Yogi Suprayogi Sugandi
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.121 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v2i2.22564

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan performa perilaku kolektif gerakan Bike to Campus komunitas UIN Sunan Gunung Djati Bike Community (USBC). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masifnya penggunaan kendaraan bermotor dan polusi di sekitar kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang dapat mendegradasi kenyamanan kampus dan mengganggu kesehatan. Oleh karena itu, dibentuklah komunitas sepeda USBC untuk mengajak mahasiswa menggunakan sepeda sebagai transportasi alternatif yang mendukung mobilitas dan aktivitas sehari-hari mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penentuan informan secara purposive sampling. Data dikolektifkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan prosedur pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan Bike to Campus komunitas USBC adalah gerakan sosial baru yang dibentuk oleh mahasiswa yang peduli terhadap isu etika environmetalis dan kesehatan. Perilaku kolektif dilakukan secara individual, berkelompok , maupun berkolaborasi dengan komunitas sepeda atau pemerintah kota. Adapun problem yang dihadapi adalah visi dan misi yang belum konkret, perilaku kolektif sangat bergantung pada inisiatif para anggota, dan belum terselenggaranya regenerasi kepemimpinan.  ance of the collective behavior of the Bike to Campus movement in the UIN Sunan Gunung Djati Bike Community (USBC) community. This research is motivated by the massive use of motorized vehicles and pollution around the campus of Sunan Gunung Djati UIN Bandung which can degrade campus comfort and disrupt health. Therefore, the USBC bicycle community was formed to invite students to use bicycles as an alternative transportation that supports the mobility and daily activities of students. The research method used is descriptive qualitative. Determination of informants by purposive sampling. Data is collected using observation, interview, and documentation techniques. Data analysis is done by procedures for data collection, data reduction, data presentation, verification, and conclusion. The results of the study indicate that the movement of the Bike to Campus community of USBC is a new social movement formed by students who care about the issues of environmental and health ethics. Collective behavior is carried out individually, in groups, and in collaboration with the bicycle community or the city government. The problem faced is that the vision and mission are not yet concrete, collective behavior is very dependent on the initiative of the members, and the implementation of leadership regeneration has not yet been implemented.
Measuring Key Factors in E-Government Participation: A Rasch Modeling Approach with Human Resource Management Considerations Askolani, Askolani; Sari, Maya; Gautama, Budhi Pamungkas; Perdana, Yoga; Maulid, Dibias Lazuardi
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v8i2.55816

Abstract

This study examines the subject matter of e-government participation among Indonesian citizens, aiming to assess its effectiveness in enhancing government-citizen relationships through social media and good governance practices. The objectives include constructing and validating a survey instrument based on 15 experience items related to e-government perception, utilizing Rasch modeling to analyze data from 101 respondents. Results indicate strong reliability (Cronbach's Alpha = 0.94) and significant correlations (Person raw score-to-measure correlation = 0.99), affirming the instrument's capability to measure variables influencing e-government participation effectively. The findings align well with Rasch model expectations (Infit and Outfit MNSQ within acceptable ranges), highlighting the instrument's suitability for comprehensive assessment. In conclusion, this research contributes insights into enhancing government transparency, accountability, and responsiveness, crucial for fostering trust and effective governance in the digital era.

Page 1 of 1 | Total Record : 7