cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Teguh Sandjaya
Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
yogi.suprayogi@unpad.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 25809970     EISSN : 25811878     DOI : -
Core Subject : Economy, Science, Social, Engineering,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences Transportation
Jurnal ini diterbikan berkala oleh Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran dua kali dalam setahun. (Agustus dan Februari). Memuat Hasil Penelitian dan analisis teori yang berkaitan dengan perencanaan pelayanan publik, metodologi kontemporer dalam masalah-masalah publik , isu desentralisasi dan dekonsentrasi, penguatan kelembagaan publik dan kajian umum yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik" : 5 Documents clear
PENGUATAN KELEMBAGAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA (RT/RW) DI KELURAHAN RINTIS KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKAN BARU Sulaiman Zuhdi; Adia Ferizko; Pebriana Melinda
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v3i1.23683

Abstract

PENGUATAN KELEMBAGAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA (RT/RW) DI KELURAHAN RINTIS KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU Salah satu mitra pemerintah kelurahan adalah organisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). RT/RW mempunyai fungsi sebagai pengkoordinasi antar warga, jembatan aspirasi antar sesama masyarakat dengan pemerintah daerah, menjadi penengah penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga, sedangkan tugas-tugasnya antara lain membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota, memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.Dari tugas dan fungsi RT/RW diatas dapat diketahui amatlah vital. RT/RW adalah lembaga kemasyarakatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, mereka adalah mulut dan telinga pemerintah yang memiliki fungsi sebagai penyampai kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagai penerima aspirasi pertama masyarakat.Pemerintah  Daerah Kota Pekanbaru  telah  mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 12 Tahun 2002 tentang RT/RW. Namun jika dilihat dari keberadaan kelembagaan RT/RW di kelurahan Rintis  dalam  menjalankan tugas dan fungsinya belum maksimal. Indikator yang terlihat adalah belum sepenuhnya ketua RT/RW mengetahui dan memahami akan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya, struktur organisasi RT/RW yang belum berfungsi dengan baik, kurangnya koordinasi dan kerjasama pengurus RT/RW dan pemerintah kelurahan serta kurangnya pembinaan dari pemerintah seperti pelatihan yang berhubungan dengan birokrasi, tata kelola dan administrasi pemerintahan.  Dengan kondisi yang demikian sangat berpengaruh terhadap kinerja kelembagaan RT/RW. Kata Kunci : Penguatan, Kelembagaan, Pemerintah, RT/RW
KETERLIBATAN KOMUNITAS (COMMUNITY ENGAGEMENT) DALAM PEMBANGUNAN DI TINGKAT DESA Kristian Widya Wicaksono
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v3i1.23689

Abstract

Abstract: Top-down approaches are more likely to represent the interests of elite decision makers in determining the decisions of the development program to be implemented. Therefore, the alternative development movement emerged as a form of criticism of the top-down pattern of development. This development movement emphasizes the active involvement of the community in the development process by placing the community as the main center of development purpose. Since then, various concepts have emerged about development such as participation, community empowerment, capacity building, participatory budgeting, and so on. As time changes, the concepts of participation begin to change toward a new concept called engagement. This paper tries to contribute ideas about community engagement in community development and the ideas are expected to be used by community leaders to build community commitment in carrying out development in accordance with their needs and appropriately addressing their problems.
DESENTRALISASI PENDIDIKAN (Studi Efektifitas Alih Kelola Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat) Toto Purwanto; Utang Suwaryo; Rahman Mulyawan
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v3i1.26379

Abstract

ABSTRAKEra desentralisasi dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014, masih memiliki permasalahan mendasar jika dilihat pada aspek hubungan antar pemerintah (intergovernmental relationship). Salah satu masalah yang mengemuka dari adanya sebab tersebut ialah terkait alih fungsi kewenangan bidang pendidikan. Dengan adanya UU No 23 Tahun 2014, pengelolaan pendidikan tingkat SMA, SMK, MA dan SLB dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hal ini melahirkan berbagai masalah seperti kebijakan sekolah gratis yang sudah berjalan di tingkat Kabupaten/Kota berbenturan dengan kebijakan pusat, permasalahan dalam pelaksanaan manajemen pendidikan, sulitnya pengendalian dikarenakan jarak yang jauh antara sekolah dengan pusat Pemerintah Provinsi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Umum oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jenis penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam aspek pembiayaan masih ditemui adanya ketimpangan pendistribusian dana bantuan, pada aspek efektifitas dan efisiensi manajemen pendidikan yang kurang, pada aspek retribusi kekuasaan terkait alih kelola kewenangan berjalan dengan baik serta didukung oleh kekuatan politik yang ada, adanya peningkatan aspek kualitas pendidikan di lingkungan Sekolah Menengah Umum, pada aspek inovasi pelaksanaan pendidikan, telah melahirkan beberapa produk inovasi pendidikan di tingkat SMU di Jawa Barat.  ABSTRACT               The era of decentralization with the issuance of Law No. 23 of 2014, still has fundamental problems when viewed in aspects of intergovernmental relationships. One of the problems that arose from the existence of these causes was related to the transfer of authority in the field of education. With the Act No. 23 of 2014, management of education at the high school, vocational, MA and SLB levels was transferred to the West Java Provincial Government, this gave birth to various problems such as free school policies that had been running at the district / city level in conflict with the central policy, problems in implementation education management, the difficulty of controlling due to the great distance between the school and the center of the Provincial Government. The purpose of the study was to analyze and describe the implementation of decentralized management of secondary school education by the Government of West Java Province. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The results of this study indicate that in the aspect of financing there is still an imbalance in the distribution of aid funds, in the aspect of effectiveness and efficiency of education management that is lacking, in the aspect of power levies related to the transfer of authority management runs well and is supported by existing political forces, an increase in the quality aspects education in the High School environment, in the aspect of innovation in the implementation of education, has given birth to several educational innovation products at the high school level in West Java.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN RAWAT JALAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA DUMAI Hengky Krismanto; Surya Irianto
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v3i1.26677

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan suatu situasi tentang  tingkat Kualitas Pelayanan Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai. Dilihat dari jumlah kunjungan pasien, pasien rawat jalan  terus mengalami peningkatan setiap tahunnya jumlah kunjungan yaitu pada tahun 2018 sebanyak 96.590 kunjungan dengan rata-rata 334 pasien berkunjungan sehari sedangkan pada 2017 sebanyak 87.922 kunjungan dengan rata-rata 305 pasien per hari dan kunjungan pada 2016 sebanyak 79.129 dengan  kunjungan rata-rata sehari 275 pasien . Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Kualitas Layanan Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas Layanan Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai dilihat dari aspek tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Kesimpulannya, penelitian membuktikan bahwa kualitas Layanan Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai ternyata dianggap kurang baik, karena masih banyak keluhan dari pasien dan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai, agar sesuai dengan harapan dan visi, misi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai.
EFEKTIVITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGHASILKAN UNDANG-UNDANG PADA TAHUN SIDANG 2016 – 2017 Muhammad Afdhal Abdiansyah; Sinta Ningrum; Ramadhan Pancasilawan
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v3i1.23465

Abstract

Pada hakekatnya fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah membuat undang-undang (Legislasi), oleh karena itu DPR membentuk unit khusus yang bertugas di bidang legislasi yaitu Badan Legislasi (Baleg), guna mengkoordinir proses pembentukan undang-undang. Namun, pada Tahun Sidang 2016 – 2017 DPR menargetkan 51 RUU, dan realisasinya hanya 7 RUU (13.73%) yang berhasil disahkan di Rapat Paripurna. Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Organisasi (Steers, 1985) yang menyatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi Efektivitas Organisasi yaitu Karakteristik Organisasi, Karakteristik Pekerja, Karakteristik Lingkungan, Kebijakan dan Praktek Manajemen. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, studi kepustakaan, serta validasi data dengan triangulasi. Hasil penelitian: pada aspek organisasi, Badan Legislasi belum melakukan pendivisian sesuai dengan skema pembentukan undang-undang. Pada aspek pekerja, pendidikan anggota Badan Legislasi belum sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain itu tujuan individu dengan tujuan organisasi masih belum selaras. Kemudian, lingkungan internal Badan Legislasi yang datang dari kepentingan individu anggotanya dapat menghambat target RUU, selain itu lingkungan eksternal, pengaruh kekuatan Partai Politik yang begitu dominan, tidak terlepas dari diberinya kewenangan luas dalam mengatur Fraksi-Fraksi. Pada aspek kebijakan dan Praktek Manajemen, perubahan Tata Tertib DPR dari yang sebelumnya mewajibkan kehadiran fisik setiap anggota berubah menjadi kehadiran yang diwakilkan melalui tanda tangan pada daftar hadir. Selain itu, belum adanya kebijakan mengenai pelarangan rangkap jabatan yang jelas, seperti pelarangan rangkap jabatan anggota DPR dengan jabatan diluar DPR seperti partai politik maupun perusahaan swasta.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 3 (2025): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 9, No 2 (2025): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 9, No 1 (2025): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 8, No 3 (2024): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2024): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 8, No 1 (2024): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 7, No 2 (2023): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 7, No 1 (2023): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 6, No 2 (2023): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 6, No 1 (2022): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (2021): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 4, No 1 (2020): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue