Articles
548 Documents
<![CDATA[PERAN ORANGTUA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA ]]>
<![CDATA[Bunsaman, Shafila Mardiana]]>;
<![CDATA[Krisnani, Hetty]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2020): Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v7i1.28132
<![CDATA[Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa ini merupakan masa yang paling krusial, dimana pada masa ini individu berjuang untuk menemukan jati dirinya. Pada tahap pencarian jati diri membuat remaja ingin mencoba hal-hal yang baru dan mencari jati diri dengan bergaul dengan kelompok sebayanya. Kelompok sebaya memiliki pengaruh yang cukup kuat pada seseorang terutama remaja. Oleh karena itu jika seorang remaja memiliki mental dan kepribadian yang cukup lemah serta berada di lingkungan yang tidak sehat, tidak dapat dipungkiri bahwa ia akan terjerumus ke dalam hal-hal negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba. Maraknya kasus penyelahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan masalah yang memprihatinkan juga mengkhawatirkan, terutama bagi para orang tua. Hingga saat ini upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh keluarga terutama orang tua. Karena orangtua dan keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Oleh karena itu penting untuk menguatkan peran orangtua dalam mengantisipasi bahaya narkoba.]]>
<![CDATA[INISIASI PEMBENTUKAN BANK SAMPAH BERBASIS ZERO WASTE DI RW 06 DESA MAJASETRA KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Aldi Ahmad Rifai]]>;
<![CDATA[Meilanny Budiarti Santoso]]>;
<![CDATA[Dessy Hasanah Siti Asiah]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2020): Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v7i1.27119
<![CDATA[Sampah masih menjadi permasalahan yang masih dihadapi masyarkat di Indonesia. Tidak terkecuali juga dihadapi di lingkungan masyarakat terkecil di tingkat RW. Masih belum adanya pengelolaan sampah mandiri di lingkungan RW menjadikan sampah yang diproduksi oleh rumah tangga terus menerus menumpuk dan tidak termanfaatkan. Salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk melakukan pengelolaan sampah mandiri yaitu dengan melakukan pengadaan bank sampah sejalan dengan program nasional pemerintah Indonesia. Solusi terbarukan lain dalam pengelolaan sampah yaitu dengan melakukan gerakan zero waste untuk mengurangi pemakaian sampah sekali pakai. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah melalukan diskusi mengenai inisiasi program pengelolaan sampah yang dapat mengintergarasikan pengelolaan bank sampah dengan gerakan zero waste di lingkungan RW 06, Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya. Metode yang dilakukan penulis yaitu melalui Participatory Rural Apprasial bersama karang taruna untuk melihat potensi dan masalah sampah yang ada dan melajutkannya dengan proses pengadvokasian dari inisiasi program yang akan dibentuk. Inisiasi pengadvokasian program bank sampah ini merupakan hasil yang dicapai penulis bersama karang taruna untuk mengadvokasi pemerintah RW 06 dalam membentuk suatu program pengelolaan sampah mandiri berbentuk bank sampah terintegrasi zero waste.]]>
<![CDATA[INISIASI PEMBENTUKAN BANK SAMPAH BERBASIS ZERO WASTE DI RW 06 DESA MAJASETRA KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Rifai, Aldi Ahmad]]>;
<![CDATA[Santoso, Meilanny Budiarti]]>;
<![CDATA[Asiah, Dessy Hasanah Siti]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2020): Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v7i1.27119
<![CDATA[Sampah masih menjadi permasalahan yang masih dihadapi masyarkat di Indonesia. Tidak terkecuali juga dihadapi di lingkungan masyarakat terkecil di tingkat RW. Masih belum adanya pengelolaan sampah mandiri di lingkungan RW menjadikan sampah yang diproduksi oleh rumah tangga terus menerus menumpuk dan tidak termanfaatkan. Salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk melakukan pengelolaan sampah mandiri yaitu dengan melakukan pengadaan bank sampah sejalan dengan program nasional pemerintah Indonesia. Solusi terbarukan lain dalam pengelolaan sampah yaitu dengan melakukan gerakan zero waste untuk mengurangi pemakaian sampah sekali pakai. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah melalukan diskusi mengenai inisiasi program pengelolaan sampah yang dapat mengintergarasikan pengelolaan bank sampah dengan gerakan zero waste di lingkungan RW 06, Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya. Metode yang dilakukan penulis yaitu melalui Participatory Rural Apprasial bersama karang taruna untuk melihat potensi dan masalah sampah yang ada dan melajutkannya dengan proses pengadvokasian dari inisiasi program yang akan dibentuk. Inisiasi pengadvokasian program bank sampah ini merupakan hasil yang dicapai penulis bersama karang taruna untuk mengadvokasi pemerintah RW 06 dalam membentuk suatu program pengelolaan sampah mandiri berbentuk bank sampah terintegrasi zero waste.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN DI KALIMANTAN ]]>
<![CDATA[Shenny Des Jouanka]]>;
<![CDATA[Gisela Kessik]]>;
<![CDATA[Santoso Tri Raharjo]]>;
<![CDATA[Nurliana C. Apsari]]>;
<![CDATA[Maulana Irfan]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2020): Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v7i1.28590
<![CDATA[Infrastruktur menjadi salah satu prioritas kinerja pemerintah Indonesia saat ini. Namun, dalam pelaksanaannya pembangunan infrastruktur belum merata dikarenakan beban ekonomi dan sosial di berbagai daerah yang ditanggung pemerintah masih sangat besar. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, sejumlah 4.796 triliun rupiah diperlukan untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2019. Namun, pemerintah pusat dan daerah hanya dapat memberikan kontribusi 41% dari total pembiayaan. Salah satu bidang infrastruktur yang masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas adalah bidang kesehatan. Infrastruktur kesehatan masih perlu ditingkatkan terutama bagi daerah di luar di pulau Jawa, salah satunya Kalimantan. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI tahun 2018 menyatakan jumlah infrastruktur kesehatan salah satunya Puskesmas, paling sedikit di Indonesia berada di provinsi Kalimantan Utara dengan total jumlah 56 puskesmas. Oleh karena itu, didukung dengan banyaknya perusahaan pada pulau Kalimantan, partisipasi perusahaan-perusahaan pemerintah maupun non-pemerintah diperlukan untuk membantu persebaran pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan yang direalisasikan melalui program CSR. Tulisan mendeskripsikan partisipasi perusahaan-perusahaan melalui kegiatan CSR dalam membantu pembangunan infrastruktur kesehatan di Kalimantan, serta bagaimana pekerja sosial industri dapat berperan dalam kegiatan CSR tersebut. Infrastructure has become one of current priority of Indonesian’s government. However, the implementation of infrastructure development have not been equally spread across the country because of the huge economic and social burden in various region that the government endure. According to the National Medium Term Development Plan of 2015-2019, 4.796 trillion rupiahs is needed to fulfill the infrastructure development goals that has been settled by the government in 2019. However, the central dan local government can only contribute 41% from the total cost. One of the fields of infrastructure development that is still need enhancement is health care and services infrastructure. Health infrastructure still needs to be improved, especially for areas outside Java, one of which is Kalimantan. The Indonesian Ministry of Health Data and Information Center in 2018 stated that the number of health infrastructure such as puskesmas in North Kalimantan province only amounted to 56 puskesmas. This number is the least compared to other regions. Therefore, the participation of governmental and non-governmental companies is required in order to help reach the health care and services infrastructure developmental goals that is implemented by CSR programs. This article will describes the companies’ participation through CSR activities on helping the development of health care and services infrastructure in Kalimantan.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN DI KALIMANTAN ]]>
<![CDATA[Jouanka, Shenny Des]]>;
<![CDATA[Kessik, Gisela]]>;
<![CDATA[Raharjo, Santoso Tri]]>;
<![CDATA[Apsari, Nurliana C.]]>;
<![CDATA[Irfan, Maulana]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2020): Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v7i1.28590
<![CDATA[Infrastruktur menjadi salah satu prioritas kinerja pemerintah Indonesia saat ini. Namun, dalam pelaksanaannya pembangunan infrastruktur belum merata dikarenakan beban ekonomi dan sosial di berbagai daerah yang ditanggung pemerintah masih sangat besar. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, sejumlah 4.796 triliun rupiah diperlukan untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2019. Namun, pemerintah pusat dan daerah hanya dapat memberikan kontribusi 41% dari total pembiayaan. Salah satu bidang infrastruktur yang masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas adalah bidang kesehatan. Infrastruktur kesehatan masih perlu ditingkatkan terutama bagi daerah di luar di pulau Jawa, salah satunya Kalimantan. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI tahun 2018 menyatakan jumlah infrastruktur kesehatan salah satunya Puskesmas, paling sedikit di Indonesia berada di provinsi Kalimantan Utara dengan total jumlah 56 puskesmas. Oleh karena itu, didukung dengan banyaknya perusahaan pada pulau Kalimantan, partisipasi perusahaan-perusahaan pemerintah maupun non-pemerintah diperlukan untuk membantu persebaran pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan yang direalisasikan melalui program CSR. Tulisan mendeskripsikan partisipasi perusahaan-perusahaan melalui kegiatan CSR dalam membantu pembangunan infrastruktur kesehatan di Kalimantan, serta bagaimana pekerja sosial industri dapat berperan dalam kegiatan CSR tersebut. Infrastructure has become one of current priority of Indonesian’s government. However, the implementation of infrastructure development have not been equally spread across the country because of the huge economic and social burden in various region that the government endure. According to the National Medium Term Development Plan of 2015-2019, 4.796 trillion rupiahs is needed to fulfill the infrastructure development goals that has been settled by the government in 2019. However, the central dan local government can only contribute 41% from the total cost. One of the fields of infrastructure development that is still need enhancement is health care and services infrastructure. Health infrastructure still needs to be improved, especially for areas outside Java, one of which is Kalimantan. The Indonesian Ministry of Health Data and Information Center in 2018 stated that the number of health infrastructure such as puskesmas in North Kalimantan province only amounted to 56 puskesmas. This number is the least compared to other regions. Therefore, the participation of governmental and non-governmental companies is required in order to help reach the health care and services infrastructure developmental goals that is implemented by CSR programs. This article will describes the companies’ participation through CSR activities on helping the development of health care and services infrastructure in Kalimantan.]]>
<![CDATA[PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENGATASI RENDAHNYA INTERAKSI DI DALAM KELUARGA PADA ERA DIGITAL ]]>
<![CDATA[Sharon Nobel]]>;
<![CDATA[Hetty Krisnani]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2020): Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v7i1.28205
<![CDATA[Perkembangan teknologi pada abad ke-21 ini sudah begitu canggih. Ada begitu banyak aktivitas manusia yang berubah menjadi begitu mudah dilakukan oleh karena kecanggihan teknologi. Teknologi membuat semua yang jauh menjadi begitu dekat karena terkoneksi melalui dunia maya. Segala sesuatu kini serba online. Namun, teknologi yang canggih pun memiliki efek samping. Kecanggihan teknologi memang membuat yang jauh menjadi dekat karena dapat berkomunikasi secara daring. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa yang dekat kini menjadi jauh. Efek samping teknologi berpengaruh negatif salah satunya di dalam keluarga. Satu keluarga yang tinggal dalam satu atap yang sama menjadi jarang berinteraksi karena masing-masing sibuk dengan smartphone dan segala kecanggihannya. Interaksi di dalam keluarga harus ada, apalagi keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Dari perspektif pekerjaan sosial, seorang pekerja sosial dapat menjadi solusi salah satunya dengan menjadi fasilitator dalam berkomunikasi. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi literatur yang berkaitan dengan era digital saat ini, keluarga, dan pekerjaan sosial. Interaksi antara anak dan orang tua di dalam keluarga memiliki peran besar terhadap perkembangan anak. Apalagi komunikasi adalah salah satu faktor yang memengaruhi keutuhan keluarga. Maka, peran pekerja sosial sebagai fasilitator dalam berkomunikasi di dalam keluarga sangat penting.]]>
<![CDATA[PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENGATASI RENDAHNYA INTERAKSI DI DALAM KELUARGA PADA ERA DIGITAL ]]>
<![CDATA[Nobel, Sharon]]>;
<![CDATA[Krisnani, Hetty]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2020): Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v7i1.28205
<![CDATA[Perkembangan teknologi pada abad ke-21 ini sudah begitu canggih. Ada begitu banyak aktivitas manusia yang berubah menjadi begitu mudah dilakukan oleh karena kecanggihan teknologi. Teknologi membuat semua yang jauh menjadi begitu dekat karena terkoneksi melalui dunia maya. Segala sesuatu kini serba online. Namun, teknologi yang canggih pun memiliki efek samping. Kecanggihan teknologi memang membuat yang jauh menjadi dekat karena dapat berkomunikasi secara daring. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa yang dekat kini menjadi jauh. Efek samping teknologi berpengaruh negatif salah satunya di dalam keluarga. Satu keluarga yang tinggal dalam satu atap yang sama menjadi jarang berinteraksi karena masing-masing sibuk dengan smartphone dan segala kecanggihannya. Interaksi di dalam keluarga harus ada, apalagi keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Dari perspektif pekerjaan sosial, seorang pekerja sosial dapat menjadi solusi salah satunya dengan menjadi fasilitator dalam berkomunikasi. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi literatur yang berkaitan dengan era digital saat ini, keluarga, dan pekerjaan sosial. Interaksi antara anak dan orang tua di dalam keluarga memiliki peran besar terhadap perkembangan anak. Apalagi komunikasi adalah salah satu faktor yang memengaruhi keutuhan keluarga. Maka, peran pekerja sosial sebagai fasilitator dalam berkomunikasi di dalam keluarga sangat penting.]]>
<![CDATA[PENERAPAN KONSEP EKOWISATA DI KECAMATAN CIHURIP KABUPATEN GARUT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[YULINDA ADHARANI]]>;
<![CDATA[Yusuf Saepul Zamil]]>;
<![CDATA[Nadia Astriani]]>;
<![CDATA[Siti Sarah Afifah]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2020): Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v7i1.25235
<![CDATA[Berbagai wilayah di Indonesia seringkali menjadi objek wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan mengembangkan dan melestarikan sumber daya alam melalui ekowisata, yang merupakan suatu bentuk wisata yang erat dengan prinsip konservasi, menggunakan strategi konservasi untuk mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di wilayah yang masih alami, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Salah satunya objek wisata yang terdapat di Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Artikel ini akan membahas bagaimana ekowisata dapat mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan bagaimana konsep ekowisata diterapkan pada objek wisata yang terdapat di Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan juridis normatif dalam arti menggunakan data kepustakaan/sekunder sebagai bahan utama penelitian. Dalam hal ini digunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan sistemik.Pengembangan ekowisata harus memperhatikan prinsip ekowisata dan kesinambungan antara lingkungan, masyarakat dan pergerakan perekonomian yang terjadi sebelum dan selama ekowisata dijalankan. Selain itu, dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan ekowisata, harus memperhatikan unsur pendidikan, perlindungan, keterlibatan masyarakat lokal, pengawasan, dan konservasi. Keterlibatan penduduk lokal harus dimaksimalkan dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.]]>
<![CDATA[PENERAPAN KONSEP EKOWISATA DI KECAMATAN CIHURIP KABUPATEN GARUT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[ADHARANI, YULINDA]]>;
<![CDATA[Zamil, Yusuf Saepul]]>;
<![CDATA[Astriani, Nadia]]>;
<![CDATA[Afifah, Siti Sarah]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2020): Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v7i1.25235
<![CDATA[Berbagai wilayah di Indonesia seringkali menjadi objek wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan mengembangkan dan melestarikan sumber daya alam melalui ekowisata, yang merupakan suatu bentuk wisata yang erat dengan prinsip konservasi, menggunakan strategi konservasi untuk mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di wilayah yang masih alami, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Salah satunya objek wisata yang terdapat di Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Artikel ini akan membahas bagaimana ekowisata dapat mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan bagaimana konsep ekowisata diterapkan pada objek wisata yang terdapat di Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan juridis normatif dalam arti menggunakan data kepustakaan/sekunder sebagai bahan utama penelitian. Dalam hal ini digunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan sistemik.Pengembangan ekowisata harus memperhatikan prinsip ekowisata dan kesinambungan antara lingkungan, masyarakat dan pergerakan perekonomian yang terjadi sebelum dan selama ekowisata dijalankan. Selain itu, dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan ekowisata, harus memperhatikan unsur pendidikan, perlindungan, keterlibatan masyarakat lokal, pengawasan, dan konservasi. Keterlibatan penduduk lokal harus dimaksimalkan dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.]]>
<![CDATA[Pernikahan Dini dan Pembangunan Daerah ]]>
<![CDATA[Tahira Nurul Azizah]]>;
<![CDATA[R. Nunung Nurwati]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2020): Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v7i1.28128
<![CDATA[Pembangunan daerah dan kualitas penduduk merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahakan. Kualitas penduduk dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan dari suatu daerah. Karena itulah, Pemerintah mencetuskap kebijakan mengenai pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kualitas penduduk. Salah satu problematika yang dapat menunjukkan kualitas penduduk yang ada di suatu tempat adalah pernikahan dini. Menurut data BPS, angka pernikahan dini mencapai 15,66% tahun 2018. Terjadinya pernikahan dini dapat menunjukkan tingkat Pendidikan, ekonomi, dan social budaya sebuah daerah. Pernikahan menjadi masalah kompleks kependudukan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan suatu daerah berjalan. Pemerintah Indonesia sendiri menetapkan bahwa angka pernikahan dini dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan suatu daerah berjalan. Oleh karena itu, melalui jurnal ini akan dibahas mengenai hubungan antara pernikahan dini dengan kualitas penduduk dan pengaruhnya pada pembangunan daerah.]]>
