Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

DISKURSUS DEMOKRATISASI INDONESIA PASCA ORDE BARU Yeby Ma'asan Mayrudin
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.058 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v3i2.1084

Abstract

Artikel ini menelaah persoalan runtuhnya rezim otoritarian Soeharto yang memicu terjadinya proses transisi yang mengarah ke demokrasi. Dalam mengurai tentang fenomena demokratisasi di Indonesia yang melangkah ke arah konsolidasi demokrasi, harus melihat dari beberapa perspektif, di antaranya ekonomi, budaya, agama, dan lain sebagainya. Akan tetapi, tulisan ini akan fokus mengkaji konsolidasi demokrasi di Indonesia hanya dalam perspektif politik. Di antaranya, legitimasi kekuasaan, partisipasi masyarakat, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik.
MELACAK PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT YOGYAKARTA PADA PEMILU LEGISLATIF 2014: STUDI KASUS DI DESA MLANGI KEC. GAMPING KAB. SLEMAN YOGYAKARTA Yeby Ma'asan Mayrudin
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (824.172 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v2i2.601

Abstract

Artikel ini membincang persoalan perilaku memilih masyarakat Yogyakarta yang menetap di sekitar kawasan pondok pesantren. Dalam penelitian ini, penulis mendapati beberapa temuan utama, di antaranya adalah para pemilih (responden) di wilayah yang dekat dengan pondok pesantren, seperti Mlangi masih memiliki party ID yang tinggi terhadap partai politik. Para pemilih tersebut, cenderung memiliki preferensi politik yang besar terhadap partai Islam. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat di sana begitu condong kepada partai-partai Islam, sedangkan partai-partai nasionalis-sekuler kurang begitu diminati oleh mereka.
DISKURSUS KEDAULATAN PANGAN PADA ORGANISASI PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA Yeby Ma'asan Mayrudin; Bayu Nurrohman; Renata Maharani
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/polinter.v7i2.5610

Abstract

Artikel ini memeriksa tentang bagaimana partai-partai politik dalam mengejawantahan mengenai diskursus kedaulatan pangan. Riset ini penting untuk dilakukan karena melihat Indonesia dengan segala potensi pangan yang dimiliki, namun masih banyak permasalahan pangan yang dihadapi. Permasalahan pangan memang tidak mungkin dapat ditangani sendiri oleh pemerintah. Maka perlu langkah kolaborasi dengan berbagai pihak yang punya peran strategis terhadap masyarakat salah satunya adalah partai politik. Maka riset ini akan memotret bagaimana peran partai politik dalam mendukung upaya negara untuk mencapai ketahanan pangan. Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan bersandar pada dokumen tertulis seperti dokumen resmi partai (AD/ART), dan dokumen  lain yang mendukung seperti pemberitaan di media massa daring. Hasil penelusuran dan analisa menggambarkan bahwa hanya beberapa partai politik seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mencantumkan program pangan dalam AD/ART Partai. Meski di dalam AD/ART telah dijabarkan dalam berbagai program-program partai yang mendukung tercapainya kedaulatan pangan. Namun masih perlu peningkatan upaya yang lebih massif dan terstruktur ke daerah-daerah yang berpotensi mengalami kerawanan pangan sehingga Partai Politik bisa lebih menunjukkan political will secara tegas menyelenggarakan program di tempat yang membutuhkan bantuan penguatan pangan.
Food Innovation and Local Social Movement: The Case of Juang Community of Lebak, Indonesia Riswanda Riswanda; M. Dian Hikmawan; Bayu Nurrohman; Ika Arinia Indriyany; Yeby Ma’asan Mayrudin
Journal of Asian Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Centre for Asian Social Science Research (CASSR), Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jassr.v4i2.65

Abstract

This article aims to describe how the movement carried out by the Juang Community of Lebak, Indonesia, encouraged and empowered the community to develop honey bee cultivation in Lebak Regency amidst the growing issue of local food innovation and diversification. This study contributes to the studies of the movement of honey bee cultivation, which are so far still understudied. Research on honey bees commonly focuses on collaboration with government or community empowerment. This study, however, tries to look at the social movements aimed at developing honey production in local contexts using a qualitative research method with a descriptive approach. The results show that the Juang Community of Lebak was a driving force for the community in Kampung Buana in cultivating honey bees. It attempted various activities such as building collaboration, strengthening and developing resources, and seeking wider networks for a more open market. However, the movement had difficulties in establishing good collaboration from various parties to jointly develop the potential of honey bees in Lebak Regency.
Manifestasi Gerakan Membangun Desa Tangguh Pangan di Desa Muruy, Pandeglang, Banten Yeby Ma’asan Mayrudin; Wahyu Kartiko Utami; M. Dian Hikmawan
Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 3 Issue 1, June 2023
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/komunitas:jpkm.v3i1.20766

Abstract

AbstrakTujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di Desa Muruy Kecamatan Menes, Pandeglang. Peserta kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat yang bekerja di bidang pertanian seperti pekebun dan petani Desa. Inti acara atau kegiatan pengabdian ini dapat difungsikan sebagai proses pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan produk pangan lokal, teknik pemasaran, dan mengenai produktivitas lahannya. Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga memberi stimulus penunjang untuk program desa tangguh pangan berupa paket pangan seperti bibit dan benih tanaman atau sayur dan lain sebagainya kepada beberapa warga di dua desa mitra tersebut. Program ini diharapkan oleh warga karena menurut para Kades, semenjak covid-19 menyebar secara massif dan gradual banyak warga yang terdampak dan tidak memeroleh penghasilan dan kesulitan untuk memulai lagi kerja pangannya. Selanjutnya, program yang kami target lainnya untuk diberikan kepada masyarakat desa yaitu pendampingan produk pangan dengan mengundang ahli dalam membantu pengembangan produk, pemasaran hingga produktivitas lahan. Dengan adanya pendamping, yang bertugas mengawal dari mulai proses mencari bibit unggul, menanamnya, memanennya, memasarkan dan proses pengelolaan selanjutnya diharapkan dapat memberi manfaat yang besar bagi masyarakat di kedua desa mitra tersebut.   Katakunci:  Ketahanan pangan, Pemberdayaan masyarakat, Desa tangguh, Pandeglang Abstract The purpose of this community service activity is to increase the food security of the community in Muruy Village, Menes District, Pandeglang. Participants in this community service activity are people who work in the agricultural sector such as planters and village farmers. The core of this community service event or activity can function as a process of assisting and empowering the community in the development of local food products, marketing techniques, and regarding land productivity. In addition, this service activity also provides a supporting stimulus for the food resilient village program in the form of food packages such as seeds and plant or vegetable seeds and so on to several residents in the two partner villages. This program is expected by residents because according to the village heads, since Covid-19 has spread massively and gradually, many residents have been affected and do not earn income and have difficulty restarting their food work. Furthermore, another program that we target to provide to rural communities is food product assistance by inviting experts to assist product development, marketing to land productivity. With a companion, whose job is to oversee the process of looking for superior seeds, planting them, harvesting them, marketing and the subsequent management process, it is hoped that this will provide great benefits for the people in the two partner villages.Keywords:  food security, community empowerment, resilient village, pandeglang
Dynamics of gender justice in the state’s negation of victims of sexual violence Meiliana, Trinita; Mayrudin, Yeby Ma'asan
INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 10, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/equality.v10i2.24218

Abstract

This article examines the complexities surrounding the construction and understanding of gender justice for women victims of sexual violence who are overlooked by the state. Addressing the need for justice for these victims is vital, as women frequently face discriminatory treatment that can lead to victim-blaming. The study uses a qualitative, phenomenological approach based on Creswell's framework, emphasizing the interpretation of 'Gender Justice' through the experiences of key informants, which highlight varied perspectives influenced by their life experiences. The research primarily incorporates Gender and Feminism Theory and Gender Justice to analyze the issue. Key findings reveal a lack of empathy and insufficient training among law enforcement regarding sexual violence cases, along with stigma and intimidation from officers, coupled with inadequate legal protections for victims. Additionally, the legal bureaucracy is convoluted and unresponsive, making the current legal system ineffective in achieving gender justice and often neglecting the rights and needs of sexual violence survivors. These results indicate that the existing legal and governmental frameworks fail to provide equitable gender justice, often overlooking the requirements and rights of survivors. Legal certainty should be clear and consistent; however, in reality, victims often do not experience this certainty. The injustices faced by survivors stem not only from legal shortcomings but also from entrenched discriminatory and patriarchal social norms.
Gender Inequality in Social Forestry Management of Baduy Farmers in Lebak Regency Utami, Wahyu Kartiko; Mayrudin, Yeby Ma'asan
Journal of Local Government Issues Vol. 7 No. 1 (2024): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/logos.v7i1.29639

Abstract

Baduy are attached to the forest, and the environment depends on forest management. On the other hand, the role and involvement of Baduy women are no less important in forest management to encourage food security for them and their families. This research uses the theory of gender equality; it aims to capture the gender gap in forest management through social forestry programs in the Baduy community to encourage food security. By using a qualitative descriptive method, this research seeks to let reality reveal itself naturally. The study results show that gender inequality still exists in managing social forestry in the Baduy community. This gender inequality can be seen in the minimum absence of access for Baduy women involved in social forestry management. The domestic role of Baduy women dominates in food security efforts through social forestry, but the public role of Baduy women farmers is almost nonexistent. Women's control over social forestry is also limited to the domestic role in the household. In contrast, control in forestry is held by male farmers, with all decisions in the hands of men, making it difficult for women to be present and actively involved. However, this social forestry benefits both male and female farmers, whereas women obtain these benefits indirectly through their husbands, who are actively involved as managers of social forestry.
Peran Nahdlatul Ulama dalam Upaya Mencegah Paham Radikalisme dalam Bernegara Mahfudotullah, Mahfudotullah; Mayrudin, Yeby Ma'asan
Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 24 No. 2 (2024): Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32939/islamika.v24i2.3903

Abstract

Radicalism has recently become an interesting discourse, where the existence of radicalism is a central issue in the opinion of Nahdlatul Ulama. The purpose of this research is to find out the role of Nahdlatul Ulama in couneteracting radicalism. This study uses Roxanne L Euben theory of radicalism which is used to dissect the phenomenon of radicalism and Robert Hefner civil society theory which is used to explain the role of Nahdlatul Ulama  as a civil society group in the field. This study uses a qualitative research method with a phenomenological approch. The results of this study show that radicalism in the interpretation of Nahdlatul Ulama has a tone such as thearts, violence, acts of terrorism and efforts made by Nahdlatul Ulama in preventing and reducing radicalism from developing.
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pada Program Gerbang Mapan di Desa Ketapang oleh Pemerintahan Kabupaten Tangerang Mayrudin, Yeby Ma'asan; Royadi, Irma Novia
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 14 No 2 (2024): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v14i2.14170

Abstract

This article describes the realization of community empowerment policies in the Gerbang Mapan Program in Ketapang Village by the Tangerang Regency government. Ketapang Village is the focus of empowerment through a program, namely ”Gerbang Mapan” (Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai with various coaching and training activities for the community. Community empowerment is considered effective in advancing the community in Ketapang Village. We use the theory of community empowerment formulated by Sunyoto Usman as an analytical tool. The research method used is qualitative with a case study approach by deepening community empowerment in the form of activities in the form of empowering MSMEs through training and coaching and developing mangrove ecotourism. The results of the study showed that the community empowerment program in Ketapang Village was partially successful in empowering the community to become an independent and empowered community. However, there are challenges in implementing this Gerbang Mapan program, namely the lack of Mangrove tourism visitors has an impact on the low sales results of MSMEs of community business actors.
The Problematics of Welfare State Practices and the Construction of Justice in the Operationalization of BPJS Health Mayrudin, Yeby Ma'asan; Amal, Mohamad Ilyasul
Journal of Social and Policy Issues Vol. 5 No. 1 (2025): January - March
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/jspi.v5i1.443

Abstract

This article aims to explain the phenomena that occur when providing unfair services in the field of BPJS Health services; and understand the concept of a welfare state and social justice in providing BPJS Health services. The welfare state is still a crucial issue for every country. Public welfare is still questioned by the public regarding state administration. Thus, the issue of welfare and justice in the implementation of BPJS health with assistance from key informant for the meaning of justice and prosperity. The article uses the theory of Jeremy Bentham which examines concepts welfare state with a focus on welfare and happiness from the government. Using qualitative research methods with a phenomenological approach from Cresswell which focuses on the meaning of justice and welfare based on experiences key informant BPJS users. The results of this research are BPJS has entered the concept welfare state but the facts on the ground speak differently, people are still competing to achieve prosperity and happiness in Indonesia. The facts answer that: First, there is still discrimination in people's access to health. Second, the lack of equality in obtaining the right to health. Third, the community does not have the right to health. Fourth Many people get happiness through nepotism.