Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Corruptio Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Adhitya Miasa Sengaji
Universitas Lampung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Limitasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Tindakan Pemblokiran Rekening: Tinjauan Yuridis atas Hak Penguasaan Dana Nasabah Adelia Anggraini; Adhitya Miasa Sengaji; Maura Rahmatusyifa Adzani; Safitta Amanah; Sepriyadi Adhan S
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5367

Abstract

Prinsip kehati-hatian (prudential principle) merupakan sebuah fondasi utama dalam proses operasional perbankan di Indonesia. Namaun, dalam penerapannya dalam bentuk pembelokiran rekening nasabah sering menimbulkan ketegangan antara kewajiban keptuhan bank terhadap otoritas dan perlindungan hak konstitusional nasabah atas penguasaan dananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam melakukan pembelokiran rekening serta tinjauan yuridis terhadap perlindungan hak penguasaan dana nasabah atas tindakan pembelokiran sepihak oleh bank. Metode yang digunakan adalah penelitian hokum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa limitasi prinsip kehati-hatian ditentukan oleh sinergi antara perintah undang-undang khusus (seperti UU TTPU), prinsip perlidnungan konsumen, jaminan konstitusional hak milik pribadi, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya proposinalitas dan transparasi. Pembelokiran sepihak tanpa prosedur yang akuntabel berpotensi melanggar hak privat dan kepastian hokum nasabah, terutama dalam kasus kesalahan indentitas (overblocking). Dalam penelitian ini, merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi yang lebih spesifik mengenai tata cara pemblokiran serta penguatan mekanisme pengawasan internal bank berbasis good corporate governance.
Kedudukan Hukum Putusan Arbitrase dalam Perkara Kepailitan: Analisis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perjanjian yang Memuat Klausul Arbitrase. Chetrine Br Meliala; Adhitya Miasa Sengaji; Yulia Kusuma Wardani; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5529

Abstract

Pertumbuhan aktivitas bisnis di era globalisasi menuntut mekanisme penyelesaian penyelesaian yang cepat, efisien, dan rahasia, yang sering kali diakomodasi melalui klausul arbitrase. Namun dinamika hukum muncul ketika terjadi benturan kompetensi absolut antara lembaga arbitrase dan Pengadilan Niaga saat salah satu pihak mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum klausul arbitrase terhadap permohonan PKPU serta kekuatan eksekutorial putusan arbitrase sebagai dasar tagihan kreditor dalam proses restrukturisasi utang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptualisasi, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul arbitrase merupakan penghalang mutlak bagi Pengadilan Niaga untuk pemeriksaan utang yang sifatnya masih menjadi jaminan materiil karena belum memenuhi syarat pembuktian sederhana. Putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial yang sempurna sebagai dasar tagihan PKPU selama memenuhi persyaratan pendaftaran formal dan tidak sedang dalam proses pembatalan. Kepastian hukum dapat dicapai apabila Pengadilan Niaga menerapkan prinsip judicial Restraint dengan memberikan ruang bagi lembaga arbitrase untuk menetapkan jumlah utang yang pasti sebelum proses kepailitan dijalankan.
Probative Value of KPPU Decisions in Bid Rigging Corruption under Law Number 20 of 2025 Adhitya Miasa Sengaji; Rohaini Rohaini; Kasmawati Kasmawati; Sepriyadi Adhan S; Yennie Agustin
Corruptio Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/corruptio.v7i1.5317

Abstract

Bid rigging reflects the intersection between competition law and corruption, particularly where collusive procurement practices result in state financial losses. This study examines the legal status and probative value of decisions issued by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as documentary evidence in corruption investigations following the enactment of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (KUHAP). The research employs a normative legal methodology using statutory and conceptual approaches. The findings show that final and binding (inkracht) KPPU decisions constitute admissible documentary evidence under the new KUHAP because they contain objective factual findings concerning the actus reus of bid-rigging. These findings also provide persuasive evidence from which investigators may infer mens rea, subject to corroboration with other admissible evidence. The recognition of KPPU decisions strengthens corruption investigations by enabling investigators from the Police, the Attorney General's Office, and the Corruption Eradication Commission (KPK) to build upon established findings of collusive conduct while coordinating with authorized audit institutions to establish state financial losses. The study recommends adopting cross-institutional technical regulations to facilitate digital evidence sharing and interoperability between the KPPU and criminal justice agencies, thereby improving investigative efficiency and supporting the principle of a speedy trial in procurement-related corruption cases..
Co-Authors Adelia Anggraini Chetrine Br Meliala Kasmawati Kasmawati Maura Rahmatusyifa Adzani Rohaini Rohaini Safitta Amanah Sepriyadi Adhan S Yennie Agustin Yulia Kusuma Wardani