Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.475
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) Tabikpun Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Yulia Kusuma Wardani
Universitas Lampung
Religion Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Pelatihan Ekonomi Kreatif Dan Edukasi Hukum Pada Masyarakat Desa Way Tuba Agung Abadi Kiswandono; Sumiharni Sumiharni; Heni Siswanto; Yulia Kusuma Wardani; Munaris Munaris
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) TABIKPUN Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Faculty of Mathematics and Natural Sciences - Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jpkmt.v1i1.2

Abstract

Masyarakat Desa Way Tuba, Gunung Labuhan, Way Kanan memiliki potensi dan peluang bisnis yang sangat strategis karena desa tersebut berdekatan dengan pusat bisnis, yaitu Pasar Bukit Kemuning dan Pasar Baradatu. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Desa Way Tuba yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Way Tuba bersama Mahasiswa KKN Unila Periode I Tahun 2019 melihat peluang ini untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis home industry. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah, selain pendampingan pembuatan sabun cair cuci piring, juga pelatihan dan praktik, penyuluhan merk, labeling, dan edukasi hukum. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman kelompok mitra tentang kewirausahaan sabun cair meningkat sebesar 73,95% (22,08% menjadi 84,75%). Pemahaman tersebut meliputi pemahaman tentang pembuatan, edukasi kesehatan, aspek hukum, dan labeling. Selain itu, kelompok mitra juga telah mampu membuat produk sabun cuci piring dan pengemasannya.
Pendampingan Pembuatan Handsoap di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Agung Abadi Kiswandono; Mita Rilyanti; Sumiharni Sumiharni; Heni Siswanto; Yulia Kusuma Wardani; Munaris Munaris
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) TABIKPUN Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Faculty of Mathematics and Natural Sciences - Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jpkmt.v2i1.13

Abstract

Tanaman sirih diminati masyarakat karena perawatannya yang mudah dan daunnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan antiseptik dan antibakteri. Demikian  juga halnya dengan warga masyarakat Desa Kedaton I, Batanghari Nuban, Lampung Timur, khususnya ibu-ibu Anggota PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Desa Kedaton I, Batanghari Nuban, Lampung Timur.  Namun, terhadap masyarakat khalayak sasaran terdapat persoalan mendasar, yaitu rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan dan pengalaman anggota kelompok mitra, sehingga mereka perlu diberikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menguatkan mereka, perlu diberikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berkaitan dengan pendampingan dan pelatihan ekonomi kreatif masyarakat berbasis home industry. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah, selain pendampingan dalam pembuatan handsoap, juga pendampingan kepada kelompok mitra dalam bentuk pelatihan dan praktik, serta sosialisasi Covid 19. Berdasarkan atas hasil pengabdian, diperoleh data bahwa pemahaman peserta tentang kewirausahaan handsoap sebesar 63,00%. Selain itu, kelompok mitra juga sudah bisa membuat produk handsoap antiseptik.
Application of the Principle of Legal Certainty in Land Ownership Disputes in Pantai Sari Ringgung Izqo Seprian Maki; Rohaini Rohaini; Dianne Eka Rusmawati; Yulia Kusuma Wardani; Siti Nurhasanah
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 02 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article analyzes the judicial reasoning and legal consequences arising from a land ownership dispute in Pantai Sari Ringgung, Pesawaran Regency, with particular attention to the application of legal certainty in Supreme Court Decision Number 3153 K/Pdt/2021. This article was adapted from an undergraduate thesis and reorganized into journal format without changing its core substance. This article uses normative legal research with a descriptive character and a judicial case study approach. The primary legal materials consist of the 1945 Constitution, the Basic Agrarian Law, the Criminal Code, Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 21 of 2020, and decisions of the district court, the appellate court, and the Supreme Court examined in this dispute. Secondary materials include books and journal articles on land registration, land certificates, overlapping claims, and dispute resolution. The findings indicate that the appellate and cassation courts prioritize administratively valid documentary evidence over factual control and historical claims unsupported by legal ownership rights. Legal certainty is achieved through the recognition of valid land registration data, the validity of evidence from deleted certificates and photocopied documents, and the rejection of claims filed without legal basis. This decision directly impacts the parties by eliminating the plaintiff's legal basis and strengthening the defendant's protected legal position.
Analisis Tanggung Gugat Perdata dalam Malpraktik Obstetri: Studi tentang Tanggung Jawab Profesional dan Institusional pada Tindakan Operasi Caesar di Indonesia Syahrai Fikal Baharaji; Yulia Kusuma Wardani; Selvia Oktaviana; Dianne Eka Rusmawati; Kasmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5400

Abstract

Pelayanan kesehatan merupakan hak fundamental setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, namun dalam praktiknya hubungan antara dokter, rumah sakit, dan pasien dapat menimbulkan sengketa hukum, khususnya terkait dugaan kelalaian medis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus meninggalnya pasien akibat pendarahan pasca operasi caesar dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Pdt/2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam membedakan risiko medis dan kelalaian medis, penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, serta bentuk pertanggungjawaban dokter dan rumah sakit. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menilai kelalaian medis sebagai penyimpangan nyata dari standar pelayanan kedokteran, yang ditunjukkan melalui tindakan operasi tanpa optimalisasi kondisi pasien, tidak tersedianya darah siap pakai, serta tidak adanya tenaga medis pendukung yang memadai, sehingga berbeda dengan risiko medis yang merupakan komplikasi tidak terhindarkan meskipun prosedur telah dilakukan sesuai standar. Selain itu, Mahkamah Agung menegaskan independensi peradilan umum, mengakui nilai pembuktian substantif putusan etik profesi, serta menyatakan bahwa pembatasan kewenangan etik tidak menghapus tanggung jawab perdata. Putusan tersebut menetapkan pertanggungjawaban tanggung renteng kepada dokter dan rumah sakit untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000 berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum.
Kedudukan Hukum Putusan Arbitrase dalam Perkara Kepailitan: Analisis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perjanjian yang Memuat Klausul Arbitrase. Chetrine Br Meliala; Adhitya Miasa Sengaji; Yulia Kusuma Wardani; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5529

Abstract

Pertumbuhan aktivitas bisnis di era globalisasi menuntut mekanisme penyelesaian penyelesaian yang cepat, efisien, dan rahasia, yang sering kali diakomodasi melalui klausul arbitrase. Namun dinamika hukum muncul ketika terjadi benturan kompetensi absolut antara lembaga arbitrase dan Pengadilan Niaga saat salah satu pihak mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum klausul arbitrase terhadap permohonan PKPU serta kekuatan eksekutorial putusan arbitrase sebagai dasar tagihan kreditor dalam proses restrukturisasi utang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptualisasi, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul arbitrase merupakan penghalang mutlak bagi Pengadilan Niaga untuk pemeriksaan utang yang sifatnya masih menjadi jaminan materiil karena belum memenuhi syarat pembuktian sederhana. Putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial yang sempurna sebagai dasar tagihan PKPU selama memenuhi persyaratan pendaftaran formal dan tidak sedang dalam proses pembatalan. Kepastian hukum dapat dicapai apabila Pengadilan Niaga menerapkan prinsip judicial Restraint dengan memberikan ruang bagi lembaga arbitrase untuk menetapkan jumlah utang yang pasti sebelum proses kepailitan dijalankan.
Efektivitas Kecerdasan Buatan Sebagai Mediator Dalam Sengketa E-Commerce Ratu Sakinatun Najah; Nurul Aini Sofiani; Yulia Kusuma Wardani; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5886

Abstract

Pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia diiringi dengan meningkatnya jumlah sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang efisien dan mudah diakses. Penyelesaian sengketa melalui litigasi tradisional seringkali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan tidak terjangkau oleh banyak pihak yang terlibat dalam transaksi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Kecerdasan Buatan (AI) sebagai mediator dalam sengketa e-commerce, dengan mengkaji potensi keunggulan dan keterbatasannya dalam kerangka hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis regulasi yang relevan termasuk UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan peraturan BPSK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mediasi berbasis AI dapat meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa secara signifikan melalui waktu pemrosesan yang lebih cepat, pengurangan biaya, konsistensi dalam pengambilan keputusan, dan ketersediaan layanan selama 24 jam. Namun, mediator AI menghadapi tantangan signifikan termasuk keterbatasan dalam memahami nuansa kontekstual, kurangnya empati, potensi bias algoritmik, dan pertanyaan mengenai akuntabilitas hukum. Hukum Indonesia saat ini belum secara eksplisit mengakui AI sebagai mediator yang sah, menciptakan kesenjangan regulasi yang perlu mendapat perhatian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa AI dapat berfungsi sebagai alat pelengkap mediator manusia dalam sengketa e-commerce, namun kerangka hukum yang komprehensif harus dikembangkan untuk mengatur penggunaannya.
Digitalisasi Mediasi: Peluang dan Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa di Era Teknologi Thyrafi Amelia Putri; Safitta Amanah; Yulia Kusuma Wardani; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5993

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah melahirkan mekanisme online dispute resolution (ODR) sebagai salah satu inovasi penyelesaian sengketa, terutama dalam konteks transaksi elektronik dan keterbatasan akses ke peradilan konvensional. Penelitian bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum mediasi elektronik dalam sistem hukum Indonesia serta mengidentifikasikan peluang dan tantangan implementasinya di era yang digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 beserta regulasi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi elektronik telah memperoleh pengakuan normatif melalui berbagai regulasi sektoral, khususnya PerMA Nomor 3 Tahun 2022, namun pengakuan tersebut masih bersifat parsial dan terfragmentasi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kekuatan mengikat hasil ODR. Selain itu, tantangan terkait keamanan data, perlindungan privasi dan kepercayaan publik terhadap platform digital masih menjadi kendala signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ODR menawarkan peluang besar dalam modernisasi penyelesaian sengketa, diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif dan terintegrasi untuk memastikan kepastian hukum, efektivitas dan keadilan bagi para pihak. Kata Kunci: Online Dispute Resolution; Mediasi Elektronik; Kedudukan Hukum; Keamanan Data; Kepastian Hukum.
Konstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif melalui Mediasi dalam Sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha Fegita Maharanny; Regita Surya Prameswari; Yulia Kusuma Wardani; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6190

Abstract

Perkembangan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam era modern seringkali menimbulkan sengketa akibat ketidakseimbangan posisi para pihak. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dinilai kurang efektif karena memakan waktu, biaya tinggi, serta prosedur yang kompleks. Oleh karena itu, mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (APS) menjadi solusi yang lebih efisien dan fleksibel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum mediasi dalam sengketa konsumen serta mekanisme pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Arbitrase dan APS, serta Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi. Selain itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berperan penting sebagai mediator yang aktif dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil. Namun demikian, masih terdapat kelemahan, seperti fragmentasi pengaturan, ketimpangan posisi para pihak, serta lemahnya kekuatan eksekutorial hasil mediasi di luar pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan agar mediasi dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi konsumen.
Peran Mediasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kontrak Komersial Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Indonesia Adelia Anggaraini; Maura Rahmatusyifa Adzani; Yulia Kusuma Wardani; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7010

Abstract

Meningkatnya volume sengketa kontrak komersial di Indonesia seiring pesatnya aktivitas bisnis nasional dan lintas batas mendorong kebutuhan mendesak terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan adptif dibandingkan jalur litigasi konvensional. Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (APS) menawarkan pendekatan yang fleksibel, rahasia, dan berorientasi pada kepentingan bersama para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) kedudukan hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa kontrak komersial di luar pengadilan dalam sistem hukum Indonesia; (2) perbandingan mediasi dengan litigasi dan arbitrase dari aspek efisiensi, kerahasiaan, dan kepastian hukum; serta (3) efektivitas penerapan mediasi komersial berdasarkan regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki landasan hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, didukung oleh infrastruktur kelembagaan berupa BANI, PMN, dan lembaga mediasi lainnya. Namun, tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih sangat rendah, hanya berkisar 3-5 persen dari total perkara, yang disebabkan oleh lemahnya itikad baik para pihak, keterbatasan mediator bersertifikat di bidang komersial, serta belum diratifikasinya Singapore Convention on Mediation. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan rekomendasi konkret berupa penguatan regulasi mediasi komersial, percepatan ratifikasi Singapore Convention, dan peningkatan kapasitas mediator nasional sebagai langkah strategis membangun ekosistem penyelesaian sengketa komersial yang kompetitif di Indonesia.
CEGAH STUNTING DENGAN MENUNDA PERNIKAHAN DINI MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI DI DESA TALANG MULYA Yulia Kusuma Wardani; Rilda Murniati; Elly Nurlaili; Selvia Oktaviana; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum; Dora Mustika
BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 6 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/buguh.v6n1.3373

Abstract

Stunting masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang berdampak serius terhadap kualitas tumbuh kembang anak dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka stunting adalah praktik pernikahan dini yang masih terjadi di banyak wilayah, termasuk di Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Pernikahan dini menyebabkan kehamilan berisiko pada usia yang belum matang secara biologis dan psikologis, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya stunting pada anak. Rendahnya literasi hukum dan kesehatan masyarakat menjadi faktor utama yang memperkuat praktik tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi, edukasi, diskusi, dan pendampingan, dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta remaja dan keluarga di desa tersebut. Materi yang disampaikan meliputi aspek hukum pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hubungan antara pernikahan dini dan risiko stunting, serta pentingnya kesehatan reproduksi remaja. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesehatan ibu dan anak, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mendukung penundaan pernikahan dini sebagai upaya pencegahan stunting. Dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis masyarakat, diharapkan kegiatan ini dapat mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Talang Mulya.
Co-Authors Adelia Anggaraini Adhitya Miasa Sengaji Agung Abadi Kiswandono Chetrine Br Meliala Dianne Eka Rusmawati Dita Febrianto Dora Mustika Elly Nurlaili Fegita Maharanny Harsa Wahyu Ramadhan Heni Siswanto Izqo Seprian Maki Kasmawati Ketut Purwaningsih Maura Rahmatusyifa Adzani Mita Rilyanti Munaris . Nurul Aini Sofiani Ratu Sakinatun Najah Regita Surya Prameswari Rilda Murniati Rohaini Rohaini Safitta Amanah Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Selvia Oktaviana Siti Nurhasanah Sumiharni Sumiharni Syahrai Fikal Baharaji Thyrafi Amelia Putri