Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Analisis Kesenjangan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berbasis Mitigasi: Tinjauan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Publik pada Zona Merah Multi-Ancaman Bencana Auliya Wildana Poetra; Anwar Kurniadi; Yusuf Ali; Rachmat Setiawibawa
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8501

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesenjangan tata kelola ruang terhadap mitigasi bencana melalui tinjauan evaluasi pembangunan infrastruktur publik di zona merah multi-ancaman. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen, penelitian ini menerapkan desain komparatif dan normatif untuk membandingkan kerangka regulasi mitigasi risiko dengan realitas legal peruntukan ruang. Sumber data bertumpu sepenuhnya pada data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok: instrumen mitigasi ideal (Kajian Risiko Bencana), produk tata ruang (RTRW/RDTR), dan pembuktian empiris (Laporan Kinerja Instansi serta triangulasi media massa). Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif melalui tahapan kondensasi, penyajian dalam matriks kesenjangan kebijakan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya diskoneksi tekstual yang signifikan antara rekomendasi teknis dalam dokumen mitigasi dengan ketetapan peruntukan kawasan dalam regulasi tata ruang. Matriks kesenjangan kebijakan mengonfirmasi bahwa pembangunan infrastruktur publik di zona merah sering kali dipaksakan secara legal-formal dalam RTRW meskipun bertentangan dengan peta indeks risiko bencana. Triangulasi kontekstual melalui laporan kinerja instansi dan berita media massa memperkuat temuan bahwa ketidakselarasan regulasi ini berkontribusi langsung pada kegagalan struktural infrastruktur vital di wilayah rawan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonsiliasi regulasi yang adaptif guna menyinkronkan standar mitigasi ke dalam instrumen pengendalian ruang demi menjamin resiliensi pembangunan nasional..
Perebutan Pengaruh Politik di Daerah Khusus Jakarta: Analisis Konflik Kepentingan Antara Elit Nasional dan Lokal Dalam Pemilihan Gubernur Tahun 2024 Abdul Aziz Hamdi; Pujo Widodo; Eko G Samudro; Rachmat Setiawibawa; Arifuddin Uksan
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7320

Abstract

The 2024 Jakarta gubernatorial election highlights the ongoing power struggle between national and local elites, reflecting broader political dynamics in Indonesia. As the capital city, Jakarta holds strategic importance, making its leadership contest not only a regional but also a national concern. The conflict between these two elite groups arises from differences in political interests, where national elites prioritize political stability and party dominance, while local elites focus on policies directly impacting Jakarta residents. This study aims to analyze the key factors that intensify this conflict and examine its impact on the electoral process and policy-making. Using a qualitative research approach with a literature review method, this study identifies four major drivers of conflict: divergent political agendas, national political interventions, identity politics, and communication gaps between elites. The findings indicate that these conflicts significantly affect candidate selection, campaign strategies, and governance after the election. Additionally, political polarization fueled by identity-based narratives has led to declining voter participation, increased invalid ballots, and eroding public trust in democracy. The study suggests that electoral reforms, increased transparency in political processes, and better coordination between national and local authorities are essential to mitigating elite conflicts and fostering a more democratic and representative electoral system in Jakarta.
MODEL KOMUNIKASI BENCANA “TABLE TOP EXERCISE” DENGAN KOLABORASI MULTI PIHAK DALAM PEMULIHAN PASCABENCANA Dwi Nugraheni; Herlina Juni Risma Saragih; Kusuma; Rachmat Setiawibawa; Anwar Kurniadi; Asep Supriatna
INDONESIAN JOURNAL OF ENVIRONMENT AND DISASTER Vol. 4 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Environment and Disaster
Publisher : Disaster Research Center, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/ijed.v4i2.2308

Abstract

A “TABLE TOP EXERCISE” DISASTER COMMUNICATION MODEL WITH MULTI-PARTY COLLABORATION IN POST-DISASTERS RECOVERY This research aimed to discuss the disaster communication model through a table top exercise to analyse multi-stakeholder involvement in the implementation of post-disaster rehabilitation and reconstruction activities due to the earthquake in Cianjur in 2022. The disaster impact caused were casualties, damage to infrastructure and housing, as well as massive and significant social, economic and cross-sector losses. Effective disaster communication was a key factor in accelerating post-disaster rehabilitation and reconstruction efforts. This study used a descriptive qualitative method with data collection techniques through Focus Group Discussion (FGD), literature study, and direct observation. The results showed that pentahelix-based multi-stakeholder collaboration, involving the government, business world, academia, community, and media, was a strategic approach in disaster communication. Through the Table Top Exercise, stakeholders could collaborate, coordinate, share information, and play a role in post-disaster recovery. However, the efforts made had not been integrated and run optimally. This research recommended strengthening regulations and socialisation regarding the implementation of post-disaster rehabilitation and reconstruction through the preparation of R3P (Post-Disaster Rehabilitation and Reconstruction Plan) documents collaboratively involving multi-stakeholders, especially pentahelix elements. In addition, it recommended that the establishment of a multi-stakeholder coordination forum could increase the effectiveness of communication and synergy in sustainable post-disaster recovery.  
Peran Strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam Pemberantasan Judi Online sebagai Upaya Mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kananita Saras Anggitadewi; Anang Puji Utama; Herlina Juni Risma Saragih; Rachmat Setiawibawa; Arifuddin Uksan
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13823

Abstract

Fenomena perjudian daring atau online gambling telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang semakin masif memungkinkan aktivitas judi online meluas tanpa batas ruang dan waktu, melibatkan berbagai kalangan masyarakat dari usia muda hingga dewasa. Kota Mojokerto, sebagai kota dengan pertumbuhan digital yang pesat, turut menghadapi tantangan ini. Artikel konseptual ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam pemberantasan judi online sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Melalui pendekatan studi literatur, artikel ini menganalisis dinamika kebijakan pemerintah daerah, kolaborasi dengan lembaga penegak hukum, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto memiliki posisi penting dalam membangun tata kelola keamanan berbasis digital melalui sinergi antarinstansi, literasi digital masyarakat, serta optimalisasi kebijakan lokal yang berpihak pada keamanan siber. Namun, tantangan seperti keterbatasan kewenangan daerah dan kompleksitas jaringan kejahatan digital masih menjadi hambatan signifikan. Kajian ini merekomendasikan pendekatan integratif berbasis kolaborasi multipihak dan inovasi teknologi untuk membentuk ekosistem masyarakat digital yang aman dan beretika.
Integrasi Pentahelix Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menghadapi Ancaman Keamanan Non-Militer Di Kepulauan Riau Siti Rabbani Hakim; Yusnaldi Yusnaldi; Arifuddin Uksan; Rachmat Setiawibawa
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.14767

Abstract

Wilayah Kepulauan Riau memiliki posisi geopolitik strategis sebagai beranda terdepan Indonesia, namun hal ini menciptakan kerentanan tinggi terhadap ancaman keamanan non-militer seperti illegal fishing, penyelundupan, dan perdagangan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana integrasi model Pentahelix dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat di Kepulauan Riau dalam menghadapi ancaman tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui desain analisis sistem Input-Process-Output (IPO), penelitian ini memetakan sinergi antara lima aktor utama: Pemerintah, Akademisi, Badan Usaha, Masyarakat, dan Media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman non-militer di wilayah perbatasan bersifat asimetris dan transnasional, sehingga menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan militeristik ke arah keamanan insani (human security). Integrasi Pentahelix berperan penting dalam menutup celah koordinasi dan ego sektoral antar-instansi. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan infrastruktur maritim, rendahnya literasi digital masyarakat pesisir, dan tumpang tindih kewenangan regulasi. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan masyarakat sebagai "pagar hidup" negara melalui dukungan teknologi komunikasi, kemandirian ekonomi, dan revisi kerangka hukum kolaboratif sangat krusial untuk menciptakan ketahanan wilayah yang berkelanjutan serta menjaga kedaulatan nasional di perbatasan
Tren Penelitian tentang Disinformasi dalam Konflik Rusia–Ukraina 2022–2025: Analisis Bibliometrik Muhammad Hasan Syaifurrizal Al-anshori; Bayu Setiawan; Bambang Wahyudi; Rachmat Setiawibawa; Arifuddin Uksan
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15372

Abstract

Konflik Rusia-Ukraina sejak 2022 telah memicu lonjakan penelitian tentang disinformasi sebagai senjata hibrida dalam perang informasi. Penelitian ini bertujuan memetakan tren penelitian disinformasi dalam konflik tersebut selama periode 2022–2025 melalui analisis bibliometrik. Menggunakan data dari Scopus, sebanyak 565 artikel dianalisis dengan VOSviewer dan Biblioshiny untuk mengidentifikasi tren publikasi, pola kolaborasi penulis/institusi/negara, serta kluster kata kunci. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan publikasi (rerata 73,55% per tahun), dominasi penulis seperti Mykola Makhortykh, institusi seperti Charles University, dan negara seperti Amerika Serikat. Kata kunci dominan meliputi "disinformation", "Russia", dan "Ukraine", dengan empat kluster tematik: perang informasi dan propaganda, konflik dan narasi kognitif, pendekatan teknologi, serta respons masyarakat dan literasi media. Temuan ini menegaskan disinformasi sebagai ancaman strategis keamanan nasional, dengan implikasi untuk penguatan ketahanan informasi. Penelitian mendatang direkomendasikan fokus pada disinformasi visual dan integrasi data real-time.
Menjaga Harmoni dengan Mengelola Keberagaman Agama dan Budaya sebagai Identitas Nasional Indonesia Amira Jasmine Salsabila Darojat; Anang Puji Utama; Panji Suwarno; Arifuddin Uksan; Rachmat Setiawibawa
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15566

Abstract

Keberagaman agama dan budaya di Indonesia merupakan bagian dari kekuatan utama pembentuk identitas nasional bangsa. Seiring dengan globalisasi dan era yang semakin maju, tantangan dalam menjaga harmoni keberagaman di tengah masyarakat semakin besar. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep keberagaman agama dan budaya yang dijaga dan dikelola sebagai kekuatan nasional Indonesia. Menggunakan teori identitas nasional, moderasi agama, dan multikulturalisme, serta metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data dari studi literatur, hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas nasional Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan semboyan persatuan Bhinneka Tunggal Ika memainkan peran penting dalam memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Moderasi agama dianggap sebagai pendekatan yang efektif meredam ekstremisme agama dan mendorong toleransi, sementara multikulturalisme memberikan fondasi untuk merayakan perbedaan dan menjaga kesatuan bangsa. Menghadapi tantangan globalisasi, pengelolaan keberagaman harus diperkuat melalui pendidikan multikultural, kebijakan inklusif, dan sinergi antar lembaga. Dengan begitu, Indonesia dapat senantiasa menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat identitas nasionalnya.
Asymmetric Decentralization and Policy Misalignment in Jakarta: A Systematic Review of Governance, Coordination, and Conflict Management Muhammad Sirod; Anang Puji Utama; Panji Suwarno; Arifuddin Uksan; Rachmat Setiawibawa
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.16315

Abstract

This study systematically examines how asymmetric decentralization influences governance efficiency, intergovernmental coordination, and conflict management in Jakarta’s provincial administration. The research employs a Systematic Literature Review (SLR) method by analyzing 50 empirical studies selected through structured database searches, citation chaining, and relevance screening. The review focuses on key themes including administrative efficiency, policy-making dynamics, and mechanisms of conflict resolution within Jakarta’s unique decentralized governance structure. The findings indicate that decentralization enhances local government responsiveness and encourages policy innovation, allowing provincial authorities to address complex urban challenges more effectively. However, the implementation of asymmetric decentralization remains constrained by several structural issues, including institutional fragmentation, overlapping authority among governmental agencies, and inconsistent coordination across administrative levels. These challenges often reduce policy effectiveness and complicate governance processes. The study also highlights the growing potential of digital governance and participatory governance mechanisms to strengthen transparency, accountability, and policy coordination in metropolitan governance. Nevertheless, their implementation still faces limitations related to regulatory readiness, institutional capacity, and administrative integration. Overall, this study provides an integrated synthesis of Jakarta’s experience with asymmetric decentralization and offers context-sensitive policy insights for improving governance effectiveness in complex metropolitan regions while contributing to the broader theoretical discussion on asymmetric governance models.