Vinni Dini Pratiwi
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan BUDIDAYA Binjai

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI WUJUD PARTISIPASI POLITIK Vinni Dini Pratiwi
Aptana: Jurnal Ilmu & humaniora Vol 1 No 03 (2023): Jurnal Aptana: Jurnal Ilmu dan Humaniora
Publisher : CV MEDAN TEKNO SOLUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik sebagai wujud partisipasi politik. Metode penelitian menggunakan menggunakan literature review, atau kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembuatan kebijakan merupakan usaha penataan kehidupan politik yang diarahkan pada pertumbuhan dan pengembangan tatanan politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan ditujukan kepada pengembangan etika dan moral partisipasi politik untuk mewujudkan kehidupan politik yang mantap dengan makin berperan dan berfungsinya supra struktur dan infra struktur politik secara efektif, secara nyata, dinamis, serasi, bertanggung jawab, serta kesadaran dan peran serta politik masyarakat yang terus meningkat.
Meningkatkan Motivasi Semangat Belajar Siswa melalui Kurikulum Merdeka Vinni Dini Pratiwi; Usman Alhudawi; Hafizhah Hamim Nasution; Gufanta Hendyko Purba
Aptana: Jurnal Ilmu & humaniora Vol 2 No 02 (2024): Jurnal Aptana: Jurnal Ilmu dan Humaniora
Publisher : CV MEDAN TEKNO SOLUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat bertema "Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa melalui Kurikulum Merdeka" dilaksanakan di SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan dengan metode ceramah dan diskusi. Program ini bertujuan meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menghadirkan suasana pembelajaran interaktif sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka. Tahapan pelaksanaan meliputi persiapan program, sosialisasi, hingga pembuatan laporan akhir. Kegiatan ini diikuti oleh 35 siswa dan dipandu oleh instruktur utama, Vinni Dini Pratiwi, M.Pd. Hasil kegiatan menunjukkan tercapainya tujuan program, di mana para siswa berpartisipasi aktif dalam proses sosialisasi, menunjukkan peningkatan motivasi, dan keterlibatan dalam kegiatan belajar. Meskipun terdapat tantangan terkait keterbatasan sumber daya, kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan sekolah berjalan efektif. Program ini diharapkan menjadi stimulus bagi siswa untuk lebih berperan dalam kegiatan komunitas. Program ini membawa manfaat signifikan, yaitu peningkatan kemampuan siswa dalam memahami pentingnya motivasi dan keterlibatan aktif di lingkungan belajar serta masyarakat.
PERAN ADMINISTRASI KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN NASIONAL Vinni Dini Pratiwi; Desi Purwanti; Dwilia Asty; Irfan Syahputra; Sofiani; Abdul Rahman; Sorta Lumbantoruan
Aptana: Jurnal Ilmu & humaniora Vol 2 No 3 (2024): Aptana: Jurnal Ilmu & Humaniora Vol. 01 No. 01 2025 Edisi Juli
Publisher : CV MEDAN TEKNO SOLUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang administrasi kurikulum dalam pendidikan nasional. Administrasi kurikulum dalam pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Kurikulum bukan hanya sekadar rancangan pembelajaran, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya, penilaian, serta evaluasi terhadap implementasi pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran administrasi kurikulum dalam memastikan keselarasan antara tujuan pendidikan, materi pembelajaran, serta metode pengajaran yang diterapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis dokumen yang relevan dengan topik administrasi kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi kurikulum yang baik memerlukan koordinasi yang efektif antar stakeholder pendidikan, seperti pemerintah, sekolah, dan masyarakat, serta adanya pengawasan yang berkelanjutan terhadap implementasi kurikulum. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas administrasi kurikulum guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas
Kedudukan Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Perkara Korupsi Yang Ditangani Kejaksaan Vinna Dinda Kemala; Renda Tama; Guwi Nirga Irgari; Vinni Dini Pratiwi
Aptana: Jurnal Ilmu & humaniora Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Aptana: Jurnal Ilmu dan Humaniora
Publisher : CV MEDAN TEKNO SOLUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi Menjadi salah satu perbuatan pidana yang memberikan dampak serius terhadap stabilitas keuangan negara, efektivitas penyelenggaraan lembaga, dan kepercaan warga pada lembaga penegak hukum. Kompleksitas kasus korupsi dan dilaksanakan secara tertutup dan melibatkan beberapa pihak menyebabkan proses pengungkapannya sering mengalami berbagai hambatan. Dalam kondisi demikian, keberadaan Justice Collaborator menjadi instrumen yang penting karena dapat membantu aparat penegak hukum memperoleh informasi, fakta, dan bukti yang sulit ditemukan melalui mekanisme penyidikan biasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum Justice Collaborator dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh kejaksaan serta menelaah kontribusinya dalam mendukung proses pembuktian perkara. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan hukum normatif dengan pendekatan studi literatur (library research), yang memanfaatkan berbagai sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Hasil kajian memperlihakan yaitu Justice Collaborator memiliki peran strategis sebagai pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap fakta-fakta penting terkait perkara korupsi. Keterlibatan Justice Collaborator terbukti dapat membantu mengidentifikasi pihak yang memiliki peran dominan, memperkuat alat bukti, serta meningkatkan efektivitas penanganan perkara oleh kejaksaan.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN ASAS DOMINUS LITIS JAKSA DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI BINJAI Vinni Dini Pratiwi; Zessleyn; Rohani Sitepu; Habib Rizky
Aptana: Jurnal Ilmu & humaniora Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Aptana: Jurnal Ilmu dan Humaniora
Publisher : CV MEDAN TEKNO SOLUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan asas dominus litis oleh jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Binjai. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa memiliki peran sentral sebagai pengendali perkara sejak tahap pra-penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Penerapan asas dominus litis terlihat melalui kewenangan jaksa dalam meneliti berkas perkara, memberikan petunjuk kepada penyidik, menyatakan kelengkapan berkas, menyusun surat dakwaan, dan melakukan penuntutan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan alat bukti, kompleksitas perkara, koordinasi antar aparat penegak hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas dominus litis telah diterapkan sesuai ketentuan hukum, namun masih memerlukan penguatan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi
PENERAPAN ASAS JURDIL OLEH KPU KOTA BINJAI Studi Kasus Analisis Hukum Tata Negara Terhadap Penerapan Asas Jujur dan Adil Oleh KPU Kota Binjai Dalam Pemilu 2024) Jihan Syahira; Vinni Dini Pratiwi; Zaki Alfikri; Adhiba Khanza Azzahra
Aptana: Jurnal Ilmu & humaniora Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Aptana: Jurnal Ilmu dan Humaniora
Publisher : CV MEDAN TEKNO SOLUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip kejujuran dan keadilan (jurdil) dilaksanakan oleh KPU Kota Binjai dalam pelaksanaan Pemilu 2024, dengan menitikberatkan pada struktur organisasi, kegiatan sosialisasi, kepatuhan pada peraturan, kendala yang dihadapi, serta tingkat transparansi dan akuntabilitas. Diharapkan kajian ini dapat menambah khasanah literatur hukum tata negara sekaligus memberi sumbangan praktis bagi penguatan demokrasi di tingkat daerah. Metode yang dipakai adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota KPU Kota Binjai, observasi partisipatif, dan dokumen-dokumen terkait. Validitas data dipertahankan lewat triangulasi sumber serta verifikasi hasil wawancara dan observasi. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa KPU Kota Binjai telah berupaya menerapkan prinsip jurdil sesuai mandat UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017. Pelaksanaan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tampak dalam penyusunan daftar pemilih, pengawasan praktik politik uang, serta keterbukaan rekapitulasi suara. Namun, studi ini juga mengidentifikasi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, potensi pelanggaran prosedur, dan rendahnya kesadaran politik sebagian warga. Secara keseluruhan, penerapan prinsip jurdil di Kota Binjai dinilai cukup memuaskan, meskipun masih perlu penguatan dalam aspek pengawasan dan partisipasi publik agar legitimasi demokrasi menjadi lebih kuat