Articles
<![CDATA[Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Akibat Paksaan (Studi Putusan Nomor 1332/Pdt.G/2024/PA.Klt) ]]>
<![CDATA[Zita Melissa Ilfi]]>;
<![CDATA[Dara Pustika Sukma]]>;
<![CDATA[Luthfiyah Trini Hastuti]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 6 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Publication Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study analyzes aims to determine the legal basis and considerations of the judge in the case of annulment of marriage based on Decision Number 1332/Pdt.G/2024/PA.Klt as well as the regulations regarding the proof of the element of coercion which is the basis for annulment of marriage. This article is a normative legal research conducted by reviewing various legal regulations in the form of laws, regulations, and literature containing theoretical concepts then connected to the problems to be discussed. The approach of this article uses a case study approach (case approach) and a conceptual approach (conceptual approach) based on the Klaten Court Decision Number 1332/Pdt.G/2024/PA.Klt which has permanent legal force. Based on the research results, it was found that the Judge's consideration in the decision to annul a marriage due to coercion refers to Article 6 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019 and Article 71 letter f of the Compilation of Islamic Law where a marriage can be annulled if the marriage is carried out with an element of coercion and without the consent of both prospective bride and groom. In addition, the Panel of Judges assessed that the Plaintiff's witness statement did not meet the material requirements of evidence because it was only in the form of testimonium de auditu in accordance with Article 171 HIR and Article 1907 of the Civil Code so that it did not have the power of proof, the judge ex officio ordered the Plaintiff to take a suppletoir oath which was deemed to meet the formal and material requirements and was related to the main point of the main point of the case.]]>
<![CDATA[PERUMUSAN KEBIJAKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dara Pustika Sukma]]>;
<![CDATA[Hartiwiningsih Hartiwiningsih]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.105649
<![CDATA[Perkembangan globalisasi saat ini mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu sarana komunikasi dengan masyarakat juga mengalami perkembangan. Jaminan ketertiban dan keteraturan dalampenggunaan media sosial, pemerintah merespon dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa upaya perumusan peraturan di masa yang akan datang terkait tindak pidana pencemaran nama baik harus dilakukan. Pentingnya pengaturan penegasan batasan, kualifikasi yuridis serta mengenai apa yang dimaksud tindak pidana pencemaran baik dan perbuatan apa saja yang menjadi alasan pembenar suatu tindak pidana pencemaran nama baik,maka diperlukan batas-batas yang jelas terhadap konsep demi kepentingan umum. Ide formulasi pembaharuan tindak pidana pencemaran baik di masa yang akan datang, baik di RUU KUHP maupun Undang-Undang Khusus di luar KUHP diharapkan tidak lagi mencederai hak-hak masyarakat]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI KARENA KEHAMILAN DI LUAR NIKAH ]]>
<![CDATA[Avira Fevernova Amalia]]>;
<![CDATA[Dara Pustika Sukma]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.85692
<![CDATA[Artikel ini menganalisis hukum acara pidana dalam kasus penjatuhan putusan hakim terkait dengan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh pelaku anak di bawah umur dengan mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penjatuhan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana aborsi di bawah umur dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus (case study). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun hasil dari artikel ini menunjukan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak di bawah umur telah sesuai dengan menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Putusan tersebut mencerminkan kebijaksanaan hukum yang diambil dengan menjaga kerahasiaan identitas terdakwa anak, sebagaimana terlihat dalam putusan yang dipublikasikan dan dapat diakses oleh siapa pun.]]>
<![CDATA[URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Iansa Chairicca Nurain]]>;
<![CDATA[Dara Pustika Sukma]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.85097
<![CDATA[Artikel ini menganalisis terkait perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam penegakan hukum di Indonesia yang berbasis asas keseimbangan. Pada proses penegakan hukum di Indonesia sering kali mengalami ketidaksinkronan dalam penerapan hukumnya. Hal ini menunjukkan belum adanya keseimbangan antara teori dan praktik. Pengaturan mengenai justice collaborator telah ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Akan tetapi peraturan yang telah ada belum mengatur terkait ketentuan justice collaborator secara komprehensif. Hal ini menyebabkan ketidaksinkronan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum terkait ketentuan justice collaborator dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi . Oleh karena itu dalam penegakan hukum bagi justice collaborator di Indonesia haruslah berdasarkan pada asas keseimbangan agar dapat mencapai kepentingan harkat dan martabat manusia dan kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi justice collaborator penegakan hukum di Indonesia apakah telah terlaksana dengan baik atau belum.]]>
<![CDATA[PERANAN DOKTER JIWA DAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN ]]>
<![CDATA[Vincensia Mutiara Rengganis]]>;
<![CDATA[Dara Pustika Sukma]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3 (2024): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.84259
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi saksi dokter jiwa dan ahli hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, yaitu dengan meneliti kasus percobaan pembunuhan dalam Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Pbr. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif dengan pola pikir silogisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan dokter jiwa dalam pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan adalah menerangkan hal-hal yang masih perlu diketahui oleh hakim atau terkait Visum et Repertum Psikiatrikum yang dibuatnya guna membantu hakim dalam melihat dan menentukan kemampuan bertanggung jawab pada terdakwa. Sementara itu, peranan ahli hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan adalah memberikan keyakinan kepada hakim dalam menentukan kemampuan betanggung jawab pada terdakwa melalui pendapatnya yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA KEFARMASIAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 29/PID.SUS/2024/PN SLT ]]>
<![CDATA[Istizanah Nurlatifah]]>;
<![CDATA[Dara Pustika Sukma]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v14i1.98345
<![CDATA[This study aims to analyze whether the judge's considerations in rendering a criminal sentencing decision in the pharmaceutical crime case, Verdict Number: 29/Pid.Sus/2024/PN Slt, comply with the provisions of Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This study was normative legal research with a prescriptive and applied nature. The approach used in this study was a case study. Primary and secondary legal materials were collected through library research and analyzed using deductive syllogism techniques. Based on the results of research and discussion, it is concluded that the judge's considerations in ruling on the pharmaceutical criminal case in Verdict Number 29/Pid.Sus/2024/PN Slt are in accordance with Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), as there are four (4) valid pieces of evidence in the case that convinced the judge that the defendant was indeed guilty of distributing pharmaceutical products that did not meet the required standards and must be held accountable for his action.]]>
<![CDATA[PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA ]]>
<![CDATA[Dewangga Bintang Nugraha]]>;
<![CDATA[Dara Pustika Sukma]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i2.88907
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arahan atau syarat-syarat penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa proses penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Surakarta berdasarkan arahan atau syarat-syarat sudah sesuai dan dapat dilakukan rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif seperti yang diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.]]>
<![CDATA[TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM DAN TUNTUTAN ODITUR DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA TNI ]]>
<![CDATA[Hidayatus Sholehah]]>;
<![CDATA[Dara Pustika Sukma]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i2.89821
<![CDATA[Artikel ini menganalisis permasalahan laten yang melibatkan anggota militer yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Tujuan artikel ini adalah untuk mengungkap bagaimana hukuman atau sanksi pidana yang diterapkan kepada anggota militer yang melakukan penganiayaan dalam perspektif pertimbangan hakim dan hukum pidana yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer. Artikel ini disusun dengan jenis penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan terapan, dengan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan dianalisis dengan silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tuntutan Oditur Militer yang menuntut pidana penjara 1 (satu) tahun dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI sudah sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta mengandung maksud bahwa Oditur tidak mempunyai maksud untuk memberikan pidana yang bertindih tepat. Majelis Hakim memberi sanksi pidana dengan penjara selama 4 bulan dan tidak ada pidana tambahan. Pertimbangan Hakim haruslah tetap berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam jalannya persidangan, keadaan serta latar belakang dari terdakwa, serta pertimbangan-pertimbangan yuridis maupun non yuridis dalam konteks studi kasus Putusan Nomor 124-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PERSETUBUHAN ANAK DALAM STUDI PUTUSAN NOMOR 161/Pid.Sus/2021/PN Wkb ]]>
<![CDATA[Sherly Yahrotul Mutimah]]>;
<![CDATA[Dara Pustika Sukma]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v14i1.98608
<![CDATA[Abstract: This study aims to find out the judge's consideration in imposing a sentence.in the trial of a child copulation case in Verdict Number 161/Pid.Sus/2021/PN Wkb This research was a normative legal research with prescriptive and applied nature. This research used a case study. The technique of collecting primary and secondary legal materials was carried out by literature study, then analyzed by syllogism deduction and conclusions were drawn from major premises which were then connected to minor premises. The judge's consideration in deciding the case of the crime of child copulation in Verdict Number 161/Pid.Sus/2021/PN Wkb is in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code. This is because in the trial there were 3 (three) pieces of evidence (RSUD Number.511/334/VER/63.L/08/2021). ]]>
<![CDATA[PENJATUHAN SANKSI PEMBINAAN BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN MENYEBABKAN MATI ]]>
<![CDATA[Faarkhaan Asrori]]>;
<![CDATA[Dara Pustika Sukma]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i1.86151
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan menyebabkan mati ditinjau dari 2 (dua) hal yakni kesesuaian dengan kepentingan terbaik bagi anak dan rasa keadilan keluarga korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pada pertimbangannya, hakim mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku dengan menjamin haknya sebagai anak yang mempunyai masa depan panjang, meskipun begitu terhadap rasa keadilan keluarga korban juga harus mendapat perhatian lebih dari penegak hukum apalagi jika melibatkan pelaku yang masih dibawah umur yang memerlukan kehati-hatian dalam penjatuhan sanksi pidana]]>
