Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penyuluhan ELINVO (Electronics, Informatics, and Vocational Education) Jurnal Public Policy Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Prosiding Seminar Nasional Teknik Mesin Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia UNNES International Conference on ELTLT Innovative: Journal Of Social Science Research IIJSE THE COMMERCIUM J-CEKI DUTIES: Education and Humanities International Journal
Azis, Muhammad Abdul
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Penerapan Business Judgment Rule dalam Penilaian Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi Efendi, Efendi; Sodikin, Sodikin; Azis, Muhammad Abdul
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.15095

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) dalam konteks tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara di indonesia. Konflik antara kewenangan bisnis direksi korporasi dan batas hukum pidana korupsi, sehingga kerugian keuangan negara dari kebijakan bisnis sering dipertanyakan status hukumnya. Tujuan penelitian adalah untuk menilai relevansi business judgment rule sebagai prinsip hukum korporasi yang membedakan risiko bisnis normal dengan unsur tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan Metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan untuk menganalisa doktrin business judgment rule dalam hukum perusahaan dan mekanisme penetapan kerugian negara menurut undang-undang tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa business judgment rule yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (5) menegaskan perlindungan hukum bagi direksi yang bertindak itikad baik, penuh kehati-hatian, dan bebas sari konflik kepentingan. Mahkama konstitusi juga menegaskan bahwa kerugian keuangan negara harus nyata (actual loss), sehingga kerugian potensial semata tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, keputusan bisnis yang dibuat secara profesional dan rasional tidak boleh dikriminalisasi tanpa adanya kerugian aktual. Pentingnya memperkuat pehaman dan penerapan business judgment rule untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi direksi dalam pengambilan keputusan korporasi.
Penerapan Business Judgment Rule dalam Penilaian Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi Efendi, Efendi; Sodikin, Sodikin; Azis, Muhammad Abdul
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.15095

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) dalam konteks tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara di indonesia. Konflik antara kewenangan bisnis direksi korporasi dan batas hukum pidana korupsi, sehingga kerugian keuangan negara dari kebijakan bisnis sering dipertanyakan status hukumnya. Tujuan penelitian adalah untuk menilai relevansi business judgment rule sebagai prinsip hukum korporasi yang membedakan risiko bisnis normal dengan unsur tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan Metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan untuk menganalisa doktrin business judgment rule dalam hukum perusahaan dan mekanisme penetapan kerugian negara menurut undang-undang tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa business judgment rule yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (5) menegaskan perlindungan hukum bagi direksi yang bertindak itikad baik, penuh kehati-hatian, dan bebas sari konflik kepentingan. Mahkama konstitusi juga menegaskan bahwa kerugian keuangan negara harus nyata (actual loss), sehingga kerugian potensial semata tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, keputusan bisnis yang dibuat secara profesional dan rasional tidak boleh dikriminalisasi tanpa adanya kerugian aktual. Pentingnya memperkuat pehaman dan penerapan business judgment rule untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi direksi dalam pengambilan keputusan korporasi.
Teachers’ Beliefs and Decisions Regarding Artificial Intelligence Use in Education Azis, Muhammad Abdul; Numan, Muhammad
DUTIES: Education and Humanities International Journal Vol. 2 No. 1 (2026): DUTIES: Education and Humanities International Journal
Publisher : CV. Akademi Merdeka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70152/duties.v2i1.323

Abstract

The increasing integration of artificial intelligence (AI) into educational settings has raised important pedagogical and ethical questions, particularly regarding how teachers understand and decide to use AI in their instructional practices. This qualitative study explores teachers’ beliefs about AI use in education and examines how these beliefs shape their instructional decisions. Drawing on semi-structured interviews and thematic analysis, the study reveals that teachers hold nuanced and evaluative beliefs about AI, viewing it as a supportive pedagogical tool while expressing concerns about overreliance, learning quality, and professional responsibility. Rather than adopting AI uncritically, teachers exercise agency through selective integration and pedagogical regulation of AI use, particularly in relation to assessment and student accountability. Teachers’ decisions are shown to be context-sensitive and grounded in humanistic values that emphasize ethical judgment and meaningful teacher–student interaction. The findings suggest that AI use in education is best understood as a belief-driven and value-laden practice rather than a purely technical innovation. This study contributes to educational and humanities-oriented discussions by foregrounding teachers’ professional judgment in shaping responsible and pedagogically sound AI integration.
Co-Authors Ahmad Zainuddin Angelina, Nadia Araz Meilin Asep Apriana, Asep Destiarni, Resti Prestika Dwi Nurul Amalia, Dwi Nurul Efendi Efendi Ervina Yuliyanti Fathony, Zakky Firdaus Yuni Dharta Fuad Muchlis Idrus, Sahrul Kusuma Hidayah Jamil, Ahmad Syariful Lalogirot, Derryel Servulus Marpaung, Laurentia Stephany Muhammad Numan Nisa, Kanaya Rahmatu Nuryake Fajaryati OKY OXCYGENTRI Pradivta, I Wayan Nudra Bajantika Prahasto, Sendey Pratama, Reynold Andika Ruwita, Putri Ruciraswa Sesar, Yuve Kukuh Sodikin Sodikin Suma, Medina Safira Tunjung Wijanarka Wahyudi, Ahmad Nur Sahid Wardhani, Adventia Mega Wijaya, Fitri Zainal Abidin