Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.144
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Rampai Jurnal Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Law Journal Jurnal Bakti Humaniora Adil Indonesia Journal J-CEKI
Yuliawan, Indra
Unknown Affiliation
Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : J-CEKI

 1 
Perlindungan Data Pribadi di Basis Data Internaisonal Terhadap Cyber Crime menurut Perspektif Undang-Undang Indonesia Prabowo, Bagus Zaidan Cahyo; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani; Yuliawan, Indra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.10519

Abstract

dan kekurangan, terutama dalam akses informasi dan pengelolaan data pribadi. Meskipun kemajuan teknologi, seperti cloud computing, memudahkan akses informasi, risiko penyalahgunaan data pribadi semakin meningkat, terutama dalam sektor perdagangan, perbankan, pendidikan, dan pemerintahan. Konsep digital dossier mengumpulkan informasi pribadi yang berpotensi disalahgunakan, menimbulkan tantangan dalam perlindungan data. Kejahatan siber, seperti pencurian identitas dan ransomware, menjadi ancaman serius yang memerlukan perhatian lebih. Di Indonesia, meskipun telah ada ketentuan hukum yang berkaitan dengan keamanan data individu, penegakan hukum dan kesadaran masyarakat masih menjadi kendala. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah, bidang usaha swasta, dan komunitas adalah kunci untuk menciptakan suasana yang aman bagi data pribadi. Kerjasama internasional juga diperlukan untuk menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks. Upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran dan regulasi akan memastikan perlindungan data pribadi, menjaga hak individu di tengah kemajuan teknologi yang pesat.
Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penipuan Investasi Bodong: Analisis Pasal 378 KUHP Dewi, Salsabela Oktaviani; Yuliawan, Indra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.11653

Abstract

Penipuan investasi bodong merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang berkembang pesat di era digital, dengan modus operandi yang kian kompleks dan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi palsu, testimoni otomatis, serta media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan investasi berdasarkan Pasal 378 KUHP, serta mengevaluasi efektivitas pasal tersebut dalam konteks kejahatan digital modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP secara umum masih dapat menjerat pelaku, namun memiliki keterbatasan dalam menghadapi kejahatan digital yang bersifat transnasional dan berbasis teknologi. Diperlukan reinterpretasi terhadap unsur “tipu muslihat/tipu daya” agar mencakup bentuk-bentuk penipuan digital, serta penguatan regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Penelitian ini juga merekomendasikan pembentukan norma khusus mengenai delik penipuan investasi dan harmonisasi regulasi antara KUHP, UU ITE, dan regulasi sektor keuangan.
Peran Hukum dalam Menentukan Tanggung Jawab Debitur dalam Perjanjian Kredit Perbankan atas Wanprestasi Pratama, Faiz Afri; Yuliawan, Indra; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12818

Abstract

Perjanjian kredit perbankan merupakan salah satu instrumen hukum yang memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya sebagai sarana pembiayaan dan penggerak roda ekonomi nasional. Hubungan hukum antara kreditur (bank) dan debitur (nasabah) yang diatur dalam perjanjian kredit seringkali menimbulkan sengketa ketika terjadi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam menentukan tanggung jawab debitur atas wanprestasi, mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi debitur di sektor perbankan, serta menelaah mekanisme eksekusi jaminan melalui proses pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, menelaah KUHPerdata, UU Perbankan, UU Hak Tanggungan, UU Fidusia, serta regulasi lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepastian, tetapi juga sebagai pengatur hak dan kewajiban, penyeimbang kepentingan, serta penyedia mekanisme penyelesaian sengketa. Bentuk wanprestasi debitur mencakup keterlambatan pembayaran, penyalahgunaan dana kredit, pemberian data palsu, hingga pengalihan objek jaminan tanpa izin. Eksekusi jaminan dapat dilakukan melalui sita, lelang, hak tanggungan, hingga kepailitan. Dengan demikian, diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta penguatan regulasi agar sistem perbankan Indonesia tetap sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Kedudukan Letter C dalam Sistem Pendaftaran Tanah dan Proses Konversi Letter C menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Agustin, Dina Twenty; Yuliawan, Indra; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12821

Abstract

Letter C merupakan dokumen pertanahan warisan kolonial yang hingga kini masih berlaku sebagai bukti penguasaan tanah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis Letter C dalam sistem pendaftaran tanah nasional serta mengkaji mekanisme konversinya menjadi Sertifikat Hak Milik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Letter C memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang sah berdasarkan Pasal 24 UUPA, namun tingkat kepastian hukumnya masih lemah karena belum memenuhi sistem publikasi negatif yang sempurna. Proses konversi Letter C ke SHM menghadapi berbagai kendala, antara lain: ketidaksesuaian data fisik dengan yuridis, tumpang tindih kepemilikan, dan keterbatasan sumber daya manusia di instansi pertanahan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terbukti efektif mempercepat proses konversi dengan tingkat keberhasilan mencapai 82%. Namun, masih diperlukan sinkronisasi data antara instansi terkait dan sosialisasi yang lebih instensif kepada masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa konversi Letter C menjadi SHM merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan, namun memerlukan perbaikan sistem administrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan
Penegakkan Hukum atas Perbuatan Pemaksaan Perkawinan Dini oleh Orangtua di Kabupaten Semarang Sari, Pretty Dwi Novita; Yuliawan, Indra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.10956

Abstract

Perkawinan dini masih menjadi praktik yang kerap ditemukan di wilayah Kabupaten Semarang, terutama akibat adanya paksaan dari orang tua terhadap anak. Hal ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum nasional, tetapi juga hak-hak dasar anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji proses penegakkan hukum dalam pemaksaan perkawinan dini oleh orang tua. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis, normatif, dengan dilengkapi data-data yang diperoleh dari hasil penelusuran terkait materi perkawinan bawah umur yang berasal dari Lembaga-lembaga terkait dan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi yang menjadi salah satu faktor terjadinya pemaksaan perkawinan dini. Oleh karena itu diperlukan pengadaan edukasi masyarakat yang menyasar secara langsung pada anak dan orang tua, untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak anak dan dampak negatife akibat perkawinan dini, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun hukum.
Co-Authors Adhi Budi Susilo Agustin, Dina Twenty Arista Candra Irawati Dewi, Salsabela Oktaviani Hani Irhamdessetya Hendra Wijaya Khalali, Muhammad Leony Elfine, Sea NURUL AZIZAH Octavia, Octavia Prabowo, Bagus Zaidan Cahyo Pratama, Faiz Afri Sari, Pretty Dwi Novita Soimah, Rodhiyatun Sugiarto, Noris Susilo, Adhi Budi