Articles
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Atas Tidak Terpenuhinya Prasyarat Usia Pemohon Dalam Pengangkatan Anak ]]>
<![CDATA[Fakhrurrazi M. Yunus]]>;
<![CDATA[Nahara Eriyanti]]>;
<![CDATA[Izza Alta Fathia]]>
<![CDATA[ El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 1 No 2 (2021): El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/hadhanah.v1i2.1622
<![CDATA[Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption explains that the age of prospective adoptive parents is at least 30 (thirty) years old and the highest is 55 (fifty five) years. In the Determination of the Banda Aceh Syar'iyah Court Number 120/Pdt.P/2019 it is stated that a single parent who wants to adopt a child is 59 years old, which according to applicable legal provisions does not meet the requirements or has passed the age limit in the requirements for child adoption. In this case, the Banda Aceh Syar'iyah Court rejected the Petitioner's application, then the Petitioner submitted an application to the cassation level, so that the Supreme Court's decision Number 777 K/Ag/2019 was granted. This study aims to explain the legal considerations by the judges of the Supreme Court in granting Decision Number 777 K/Ag/2019 concerning Child Adoption, to explain the juridical review of Decision Number 777 K/Ag/2019 regarding the cancellation of the first-degree determination. The research method that the author uses is a qualitative descriptive analysis, which consists of primary data materials and secondary data. The results of the study explained that the Supreme Court granted the appeal by using clear legal arguments that were against the legislation. The panel of judges of the Supreme Court granted the request by looking at the advantages and benefits for the adopted child who is the nephew of the single parent. Thus, there was jurisprudence used by judges for the case of Decision Number 777 K/Ag/2019 which is a source of material law. The Supreme Court has issued its decision with legal considerations, the rule of law may be set aside. Juridically, the decision of the Supreme Court is in accordance with the rules in force in Indonesia. With this decision, it can be used as jurisprudence for further judges to handle the same case.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Anak Pra Isbat Nikah Ditinjau Dari Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Fakhrurrazi M. Yunus]]>;
<![CDATA[Dwi Oktavia]]>
<![CDATA[ El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 3 No 1 (2023): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/hadhanah.v3i1.1866
<![CDATA[Protecting children is difficult to do without official registration of the child's birth, because the parents got married without having an official marriage record in the regulations of the Republic of Indonesia, in the sense that it has not been recorded at the KUA. However, the marriage is valid according to religious views because it has fulfilled the pillars and conditions of marriage in accordance with the guidance of the Shari'ah. The formulation of the problem that will be answered in this study is how the protection of children before Proofing of marriage is reviewed through positive law in the decision of the syar'iyah court, Case Number 40/Pdt.P/2021/MS.Bna, and what is the method of finding the judge's law regarding the granting of requests for ratification of the child's lineage from couples who don’t have Proof of marriage, while the aim is to analyze the protection of children before Proofing of marriage if viewed according to positive law and analyze the judge's legal methods in granting the ratification of the lineage of children from couples who don’t have Proof of marriage. This study uses qualitative methods with a normative juridical approach. The data collection method was carried out using the library research method, data analysis was carried out in a normative descriptive way. This study concludes that every child has the right to protection and obtains his rights, one of which is identity and citizenship status. A child's identity must be given from birth, which is stated in the birth certificate (vide Article 5, Article 7, paragraph (1) and Article 27 paragraph (1) and (2) of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Discovery method There are three judges' laws; referring to the Islamic legal doctrine contained in the book Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu, referring to the provisions of Article 55 Paragraph (3) of Law Number 1 of 1974 concerning marriage juncto Article 103 Paragraph (3) Compilation of Islamic Law in Indonesia and in Article 47 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration.]]>
<![CDATA[RESPONSIBILITAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN TERHADAP MEKANISME HARGA ]]>
<![CDATA[Fakhrurrazi M. Yunus]]>;
<![CDATA[Silvi Mustika Rani]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 2 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i2.1291
<![CDATA[ABSTRAK Penetapan harga merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Aceh Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonian masyarakat, Ketika perekonomian masyarakat merosot yang diakibatkan harga pala menurun, maka pihak pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan. Metode penetapan harga ini tidak dilarang di dalam Islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak pemerintah tidak menzalimi antara penjual dan pembeli. Hal ini menjadi permasalahan dan tujuan dalam penelitian yaitu bagaimana fluktuasi harga pala dan pengaruhnya terhadap petani pala di kabupaten Aceh Selatan, tingkat intervensi pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam memproteksi harga pala yang di tinjau menurut hukum Islam serta tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam menetralisir harga pala. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan sedangkan data sekunder melalui penelitian perpustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui harga pala memiliki peran yang sangat penting bagi pentani Aceh Selatan. Fluktuasi harga pala terjadi pada tahun 2014 sampai tahun 2018, pada saat harga pala tinggi perekonomian masyarakat bisa terpenuhi bukan hanya kebutuhan pokok, bahkan kebutuhan sekunder begitu juga sebaliknya menurunnya harga pala, masyarakat kehilangan sumber pendapatan dan mengalami kemiskinan. Pemerintah tidak bisa intervensi harga dalam pasar karena tergantung kepada permintaan dan penawaran serta kerelaan antara penjual dan pembeli. Tingkat keberhasilan yang dilakukan pemerintah kabupaten Aceh Selatan sedikit banyaknya sudah berhasil, seperti membasmi penyakit pala sehingga produksi menjadi lebih baik, bersosialisasi dengan masyarakat dan membentuk Lembaga Ekonomi Masyarakat]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Mahkamah Syar’iyah No 245/Pdt.G/2017/MS.Bna. ]]>
<![CDATA[Yunus, Fakhrurrazi M.]]>;
<![CDATA[Jalil, Husni A.]]>;
<![CDATA[Shafiratunnisa, Shafiratunnisa]]>
<![CDATA[ El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 1 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/ujhk.v5i1.7730
<![CDATA[Pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berupa pemberian hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 KHI, berdasarkan sebuah Putusan No 245/Pdt.G/2017/MS.Bna hakim mempersamakan bagian harta warisan yang diterima oleh ahli waris pengganti yaitu 3/33 (tiga pertiga puluh tiga) sedangkan ahli waris pengganti dalam putusan tersebut ada dua macam, pertama menggantikan kedudukan ayah dan ada menggantikan ibunya. Ahli waris pengganti seharusnya mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan ahli waris yang digantikan, kalau ahli waris pengganti menggantikan kedudukan ayahnya maka dia memperoleh harta warisan sesuai yang didapatkan ayahnya dan sebaliknya maka dia mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan bagian ibunya. Pertimbangan hakim dalam memberikan bagian warisan terhadap ahli waris pengganti dalam putusan No 245/Pdt.G/2017/MS.Bna dan tinjauan hukum Islam terhadap bagian harta warisan yang didapatkan oleh ahli waris pengganti dalam putusan No 245/Pdt.G/2017/MS.Bna adalah putusan majelis hakim memberikan hak sama atas ahli waris pengganti dengan dasar hukum Pasal 185 KHI Ayat (2) dengan dasar pertimbangan ahli waris pengganti tidak boleh mendapatkan warisan melebihi bagian anak perempuan pewaris dan bagian yang paling sedikit yaitu anak perempuan pewaris. Putusan hakim tentang pemberian warisan terhadap ahli waris pengganti laki-laki dan perempuan sama rata tidak sesuai dengan dengan Pasal 176 KHI dan alquran surat An-nisa’ ayat 11 yaitu dua berbanding satu. Menurut tinjauan hukum Islam dalam ketetapan yang disepakati oleh ulama melalui ijtihad surat an-nisa’ ayat 11 tidak semua cucu bisa jadi ahli waris. Cucu yang menjadi ahli waris itu hanyalah cucu laki-laki atau juga cucu perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan cucu perempuan dari anak perempuan, bukanlah ahli waris.]]>
<![CDATA[Protection of Children's Rights before Isbat Nikah Reviewed by Positive Law (Case Study of the Decision of the Syar'iyah Court Number 40/Pdt.P/2021/MS.Bna): Perlindungan Hak Anak Pra Isbat Nikah Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 40/Pdt.P/2021/MS.Bna) ]]>
<![CDATA[M. Yunus, Fakhrurrazi]]>;
<![CDATA[Dwi Oktavia]]>
<![CDATA[ El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol. 3 No. 1 (2023): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/hadhanah.v3i1.1866
<![CDATA[Protecting children is difficult to do without official registration of the child's birth, because the parents got married without having an official marriage record in the regulations of the Republic of Indonesia, in the sense that it has not been recorded at the KUA. However, the marriage is valid according to religious views because it has fulfilled the pillars and conditions of marriage in accordance with the guidance of the Shari'ah. The formulation of the problem that will be answered in this study is how the protection of children before Proofing of marriage is reviewed through positive law in the decision of the syar'iyah court, Case Number 40/Pdt.P/2021/MS.Bna, and what is the method of finding the judge's law regarding the granting of requests for ratification of the child's lineage from couples who don’t have Proof of marriage, while the aim is to analyze the protection of children before Proofing of marriage if viewed according to positive law and analyze the judge's legal methods in granting the ratification of the lineage of children from couples who don’t have Proof of marriage. This study uses qualitative methods with a normative juridical approach. The data collection method was carried out using the library research method, data analysis was carried out in a normative descriptive way. This study concludes that every child has the right to protection and obtains his rights, one of which is identity and citizenship status. A child's identity must be given from birth, which is stated in the birth certificate (vide Article 5, Article 7, paragraph (1) and Article 27 paragraph (1) and (2) of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Discovery method There are three judges' laws; referring to the Islamic legal doctrine contained in the book Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu, referring to the provisions of Article 55 Paragraph (3) of Law Number 1 of 1974 concerning marriage juncto Article 103 Paragraph (3) Compilation of Islamic Law in Indonesia and in Article 47 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration.]]>
<![CDATA[RESPONSIBILITAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN TERHADAP MEKANISME HARGA : Analisis tentang Proteksi Harga Pala dalam Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[M. Yunus , Fakhrurrazi]]>;
<![CDATA[Mustika Rani , Silvi]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 2 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i2.1291
<![CDATA[ABSTRAK Penetapan harga merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Aceh Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonian masyarakat, Ketika perekonomian masyarakat merosot yang diakibatkan harga pala menurun, maka pihak pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan. Metode penetapan harga ini tidak dilarang di dalam Islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak pemerintah tidak menzalimi antara penjual dan pembeli. Hal ini menjadi permasalahan dan tujuan dalam penelitian yaitu bagaimana fluktuasi harga pala dan pengaruhnya terhadap petani pala di kabupaten Aceh Selatan, tingkat intervensi pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam memproteksi harga pala yang di tinjau menurut hukum Islam serta tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam menetralisir harga pala. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan sedangkan data sekunder melalui penelitian perpustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui harga pala memiliki peran yang sangat penting bagi pentani Aceh Selatan. Fluktuasi harga pala terjadi pada tahun 2014 sampai tahun 2018, pada saat harga pala tinggi perekonomian masyarakat bisa terpenuhi bukan hanya kebutuhan pokok, bahkan kebutuhan sekunder begitu juga sebaliknya menurunnya harga pala, masyarakat kehilangan sumber pendapatan dan mengalami kemiskinan. Pemerintah tidak bisa intervensi harga dalam pasar karena tergantung kepada permintaan dan penawaran serta kerelaan antara penjual dan pembeli. Tingkat keberhasilan yang dilakukan pemerintah kabupaten Aceh Selatan sedikit banyaknya sudah berhasil, seperti membasmi penyakit pala sehingga produksi menjadi lebih baik, bersosialisasi dengan masyarakat dan membentuk Lembaga Ekonomi Masyarakat]]>
<![CDATA[Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif menurut Hukum Islam: Studi tentang Maqāṣid al-Syarī‘ah (Birthright of Passive Euthanasia Applicants according to Islamic Law: Study of Maqāṣid al-Syarī'ah) ]]>
<![CDATA[M. Yunus, Fakhrurrazi]]>;
<![CDATA[luthfiani, amira]]>
<![CDATA[ Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 3, No 2 (2019): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (368.645 KB)
|
DOI: 10.22373/sjhk.v3i2.4386
<![CDATA[Such rapid development of science and technology lately resulted in such rapid changes in the social life of the human culture, one of which is medical field. But although there has been no progress there may be some problems that have not been solved by human beings, such as the discovery of drugs or a potent bidder to cure deadly diseases such AS AIDS, cancer, and other malignant diseases. These deadly diseases are a reason for someone to end his life from having to endure a long time ill one of them by asking for family assistance to end his life, which in medicine is called euthanasia. This research aims to determine how the position of passive euthanasia and birthright position for applicants of euthanasia passive according to Islamic law when viewed in terms of maqāṣid al-Syarī'ah. This research is done by collecting the library materials in the form of books, encyclopedia, and scientific works related to this discussion. The results of this study gave the answer that stopping the treatment, or releasing the organ and respiratory aids from the sick or euthanasia passive the law may but only in the case of the sick suffer the death of the brainstem. Because while using these tools is contrary to sharia teachings among them, postponing the management of dead and its funeral without emergency reasons, postponing the division of inheritance and resigning the time of his wife. Therefore, the birthright position for the heir or the family that asks or plea for passive euthanasia is not hindered by the heir. Because the passive euthanasia in this case is not classified as an act of murder.]]>
<![CDATA[A Juridical Review of the Non-fulfilment of the Applicant's Age Prerequisite for Child Adoption (Analysis of Supreme Court Decision Number 777 K/Ag/2019): Tinjauan Yuridis Atas Tidak Terpenuhinya Prasyarat Usia Pemohon Dalam Pengangkatan Anak (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019) ]]>
<![CDATA[M. Yunus, Fakhrurrazi]]>;
<![CDATA[Eriyanti, Nahara]]>;
<![CDATA[Fathia, Izza Alta]]>
<![CDATA[ El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol. 1 No. 2 (2021): El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/hadhanah.v1i2.1622
<![CDATA[Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption explains that the age of prospective adoptive parents is at least 30 (thirty) years old and the highest is 55 (fifty five) years. In the Determination of the Banda Aceh Syar'iyah Court Number 120/Pdt.P/2019 it is stated that a single parent who wants to adopt a child is 59 years old, which according to applicable legal provisions does not meet the requirements or has passed the age limit in the requirements for child adoption. In this case, the Banda Aceh Syar'iyah Court rejected the Petitioner's application, then the Petitioner submitted an application to the cassation level, so that the Supreme Court's decision Number 777 K/Ag/2019 was granted. This study aims to explain the legal considerations by the judges of the Supreme Court in granting Decision Number 777 K/Ag/2019 concerning Child Adoption, to explain the juridical review of Decision Number 777 K/Ag/2019 regarding the cancellation of the first-degree determination. The research method that the author uses is a qualitative descriptive analysis, which consists of primary data materials and secondary data. The results of the study explained that the Supreme Court granted the appeal by using clear legal arguments that were against the legislation. The panel of judges of the Supreme Court granted the request by looking at the advantages and benefits for the adopted child who is the nephew of the single parent. Thus, there was jurisprudence used by judges for the case of Decision Number 777 K/Ag/2019 which is a source of material law. The Supreme Court has issued its decision with legal considerations, the rule of law may be set aside. Juridically, the decision of the Supreme Court is in accordance with the rules in force in Indonesia. With this decision, it can be used as jurisprudence for further judges to handle the same case.]]>
<![CDATA[Analysis of the Best Interest Principle for Children in Custody Disputes Between Biological Mothers and Foster Mothers ]]>
<![CDATA[Layyinatusy Syifa]]>;
<![CDATA[Fakhrurrazi M. Yunus]]>;
<![CDATA[Riza Afrian Mustaqim]]>
<![CDATA[ QURU’: Journal of Family Law and Culture Vol. 3 No. 2 (2025): QURU’: Journal of Family Law and Culture ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Penelitian dan Evaluasi Pembelajaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59698/quru.v3i2.404
<![CDATA[Custody disputes between biological and adoptive mothers often pose legal dilemmas as they involve both biological and social aspects, particularly in determining who has the stronger claim to raise the child. This study aims to examine and analyse the judges' reasoning at the first instance, appellate, and cassation levels, with reference to the application of the principle of the best interests of the child. Using a normative juridical method and a case study approach, the findings reveal that at the first instance and cassation levels, the principle of the best interests of the child was not comprehensively applied. The panel of judges focused primarily on formal provisions set out in the legislation, thereby neglecting the factual circumstances relating to the child's well-being. In contrast, at the appellate level, the Aceh Sharia Court adopted a different approach by prioritising the best interests of the child, reflecting a more holistic and child-centred perspective. These findings conclude that the application of the best interests of the child principle greatly depends on the interpretation of judges at each level of the judiciary. Therefore, a deep understanding of this principle is essential to ensure that legal decisions not only fulfil formal legal aspects but also have a positive impact on the child's future.]]>
