Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Krembangan Utara Kota Surabaya Zhahral, Arsyilia; Arif, Lukman
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 4 No. 2 (2024): VISA: Journal of Vision and Ideas (In Press)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v4i2.1625

Abstract

Population issues continue to be a problem in Indonesia, and population registration is being carried out in Kembangan Utara Subdistrict in Surabaya City. The government's effort to overcome this population problem is by publishing Child Identity Cards (KIA). KIA is organized by the Population and Civil Registration Service (Disdukcapil) in districts/cities throughout Indonesia with the aim of providing population identity to children in Indonesia. Apart from that, the implementation of KIA aims to protect and fulfill children's constitutional rights, which is a national program. The aim of the research is to examine the implementation of the KIA policy at the Population and Civil Registration Service and the Residents of Krembangan Utara Subdistrict, Surabaya City, as well as to provide information on the driving and inhibiting factors for the implementation of the policy. The method used in this research is descriptive and qualitative, and data collection techniques use interview, observation and documentation methods. Secondary data was also obtained from journals and previous research. The results of this research show that the implementation of the KIA policy at the Population and Civil Registration Service in Krembangan Utara Subdistrict, Surabaya City is quite good, but there are still many advantages and disadvantages in terms of communication and resources, implementation and bureaucratic structure. Second, facilities and cooperation with third parties are supporting factors for implementing KIA at the Population and Civil Registry Service, Krembangan Utara Subdistrict, Surabaya City. On the other hand, the inhibiting factor is in the community sector.
Peran Bawaslu Kota Surabaya dalam Mencegah Pelanggaran Pilkada Serentak 2024 Risaldi, Muhammad; Arif, Lukman
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Vision and Ideas (VISA)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v5i1.6218

Abstract

The aim of this scientific paper is to examine the role of the Surabaya City General Election Supervisory Agency (BAWASLU) regarding preventing violations of the 2024 Simultaneous PILKADA. This scientific paper utilizes a qualitative, descriptive approach by focusing on data sources originating from educational content analysis on social media, observation of innovation. BAWASLU program with direct observation and also supported by the regulations of Law No. 7 of 2017 concerning ELECTIONS, books and journals that are relevant to written work This is scientific. In this scientific paper, it is found that the role of BAWASLU is very vital in ensuring a clean, honest and fair Regional Head Election Process, with socialization and various innovations with the aim of building community sensitivity to the importance of Citizen participation in preventing violations of the PILKADA, understanding the rights and obligations of the community in PILKADA and BAWASLU carry out collaboration and coordination between the general public and related agencies, institutions and parties with the aim of maximizing prevention of violations in the 2024 Simultaneous PILKADA.
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN GEMBONG KOTA SURABAYA DALAM PERSPEKTIF MODEL KEBIJAKAN EDWARD III Fortuna, Intan Septia Eka; Arif, Lukman
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 12, No 3 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v12i3.2679

Abstract

The Gembong area is an area where the majority of traders sell used goods, ranging from used clothes to unused household appliances. By selling wares along the streets and sidewalks. The organizers of the civil service police unit are trying to implement Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning the implementation of public order and public order in the City of Surabaya which aims to raise the awareness of street vendors along the Jalan Gembong area of Surabaya City. This study aims to describe and analyze the implementation of policies regarding the implementation of public order and peace for the street vendor community in the Gembong area of Surabaya City. This study uses Edward III's theory with the first four focuses on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study uses a qualitative method with a descriptive approach based on the current problem. The informant determination technique uses purposive sampling. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. By using interactive analysis developed by Miles and Huberman where data collected in the field is collected for a long time until the data sought reaches a saturation point. There are four data validity techniques in qualitative research including: degree of trust (creadibility), transferability (transferability), dependability (depandability), and certainty (confirmanbility). The results of this study indicate that it is quite successful in implementing the policy of implementing public order and peace for the street vendor community in the Gembong area of Surabaya City.Kawasan Gembong merupakan sebuah kawasan yang mayoritas pedagangnya berjualan barang bekas mulai dari baju bekas sampai peralatan rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Dengan menjual daganganya disepanjang jalan dan trotoar. Pihak penyelenggara satuan polisi pamong praja berupaya mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketetraman masyarakat di Kota Surabaya yang bertujuan untuk penyadaran Pedagang Kaki Lima di sepanjang jalan Kawasan Gembong Kota Surabaya.  Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pedagang kaki lima di Kawasan Gembong Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori Edward III dengan empat fokus perama komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendeketan deskriptif berdasarkan pada masalah yang sedang terjadi. Teknik penetuan informan menggunakan puposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan analisis interaktif yang dikembangkan oleh miles dan huberman dimana data yang dikumpulkan di lapangan dihimpun berkepanjangan lalu hingga data yang dicari sampai pada titik jenuh. Teknik Keabsahan data dalam penelitian kualitatif ada empat meliputi : derajat kepercayaan (creadibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (depandability), dan kepastian (confirmanbility). Hasil penelitian ini menunjukan menunjukan bahwa belum optimal dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pedagang kaki lima di Kawasan Gembong Kota Surabaya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dari pedagang kaki lima terhadap aturan yang ditetapkan.
KOMITMEN KEBIJAKAN DALAM MENGATASI KERAWANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM MELALUI DEKLARASI NETRALITAS ASN,TNI, DAN POLRI PADA PEMILUKADA 2024 Vebryna, Esha Nanda; Arif, Lukman
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.40436

Abstract

Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Republik Indonesia memegang tanggung jawab yang signifikan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 10 Tahun 2016 terkait pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah. Tugas utama Bawaslu meliputi pengawasan dan pencegahan pelanggaran yang mungkin terjadi selama Pemilu dan  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis komitmen Bawaslu dan Aparatus Sipil Negara (ASN) dalam mengimplementasikan perannya yang diatur dalam kebijakan terkait pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan penyajian analisis dalam bentuk diskriptif.  Dalam penelitian data yang diambil adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Analisis data diarahkan pada kegiatan  kunci yaitu deklarasi netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam rangka mendukung Pemilukada 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)  Bawaslu memiliki komitmen dalam penyelenggaraan Pemilukada yang bebas dari pelanggaran  meskipun harus menghadapi tantangan kesulitan dalam pembuktian pelanggaran dan keterbatasan sumber daya. 2) Deklarasi ASN sebagai bentuk komitmen tentang netralitas memiliki dampak yang signifikan dalam membangun kesadaran dalam   menjaga netralitas, sekaligus meningkatkan pengawasan sosial dan penegakan hukum.
Application of Good Governance Principles in Land Acquisition for Cemeteryn Masangan Kulon Village, Sukodono District, Sidoarjo Regency Aziza, Meilina Nur; Arif, Lukman
ARISTO Vol 10 No 3 (2022): December / Special Issue : Local Governance
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v10i3.6585

Abstract

Land acquisition for the cemetery in Masangan Kulon Village was an initiative of the residents of the Griya Bhayangkara Residence Masangan Kulon because the cemetery land was full, and there had been no development for 17 years. Referring to Law number 2 of 2012 and PP RI number 9 of 1987, land acquisition for the cemetery is also an area designated for society provided by the government. This is not only society's responsibility but also the government's responsibility, so an approach based on the principles of good governance is needed. This study aims to analyze and describe the principles of good governance in land acquisition for cemeteries in Masangan Kulon Village. This descriptive qualitative research collects data through observation, interviews, and documentation. The research focus uses the nine principles of good governance according to UNDP: participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, and strategic vision. This research used purposive sampling technique and interactive model data analysis. The results of the study show that the application of the principles of good governance in the land acquisition for the cemetery in Masangan Kulon has run very well. Even though the rule of law principles have not been implemented optimally, the other eight principles have been appropriately implemented and optimally
Respon Pemberian Berbagai Dosis Bokashi Kulit Buah Kakao Terhadap Pertumbuhan Bibit Kakao (Theobroma cacao L) Wahyuni, Wahyuni; Arif, Lukman; Kahar, Kahar; Ramadhan, Alif Fhadil
Permaculture: Jurnal Ilmu Pertanian & Lingkungan Vol 1 No 1 (2025): JANUARI
Publisher : Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/pmr.v1i1.925

Abstract

This study aims to determine the response of giving various doses of cocoa pod husk bokashi on the growth of cocoa seedlings (Theobroma cacao L) which was carried out in Kalangkangan Village, Galang District, Tolitoli Regency, Central Sulawesi Province. This study was conducted from April to June 2018. In this study, a completely randomized design (CRD) was used which consisted of 6 (six) levels, namely: P0 = no treatment (control), P1 = cocoa pod husk bokashi fertilizer 50 g / polybag, P2 = cocoa pod husk bokashi fertilizer 100 g / polybag, P3 = cocoa pod husk bokashi fertilizer 150 g / polybag, P4 = cocoa pod husk bokashi fertilizer 200 g / polybag, P5 = cocoa pod husk bokashi fertilizer 250 g / polybag, each treatment was repeated 3 (three) times so that there were 18 polybags per treatment. The results of the study showed that the provision of cocoa pod husk bokashi with a dose of 150 g/polybag, provided results that had a very significant effect on the growth of cocoa plant seedlings, at the age of 13 MST the observation parameters showed an average plant height of 38.67 cm, as well as the observation parameters for the number of leaves at the age of 13 MST on average, namely 18 leaves, providing the best growth of cocoa plant seedlings compared to other treatments, but had no significant effect on stem diameter, root length and root volume.