Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN GEMBONG KOTA SURABAYA DALAM PERSPEKTIF MODEL KEBIJAKAN EDWARD III Fortuna, Intan Septia Eka; Arif, Lukman
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 12, No 3 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v12i3.2679

Abstract

The Gembong area is an area where the majority of traders sell used goods, ranging from used clothes to unused household appliances. By selling wares along the streets and sidewalks. The organizers of the civil service police unit are trying to implement Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning the implementation of public order and public order in the City of Surabaya which aims to raise the awareness of street vendors along the Jalan Gembong area of Surabaya City. This study aims to describe and analyze the implementation of policies regarding the implementation of public order and peace for the street vendor community in the Gembong area of Surabaya City. This study uses Edward III's theory with the first four focuses on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study uses a qualitative method with a descriptive approach based on the current problem. The informant determination technique uses purposive sampling. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. By using interactive analysis developed by Miles and Huberman where data collected in the field is collected for a long time until the data sought reaches a saturation point. There are four data validity techniques in qualitative research including: degree of trust (creadibility), transferability (transferability), dependability (depandability), and certainty (confirmanbility). The results of this study indicate that it is quite successful in implementing the policy of implementing public order and peace for the street vendor community in the Gembong area of Surabaya City.Kawasan Gembong merupakan sebuah kawasan yang mayoritas pedagangnya berjualan barang bekas mulai dari baju bekas sampai peralatan rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Dengan menjual daganganya disepanjang jalan dan trotoar. Pihak penyelenggara satuan polisi pamong praja berupaya mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketetraman masyarakat di Kota Surabaya yang bertujuan untuk penyadaran Pedagang Kaki Lima di sepanjang jalan Kawasan Gembong Kota Surabaya.  Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pedagang kaki lima di Kawasan Gembong Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori Edward III dengan empat fokus perama komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendeketan deskriptif berdasarkan pada masalah yang sedang terjadi. Teknik penetuan informan menggunakan puposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan analisis interaktif yang dikembangkan oleh miles dan huberman dimana data yang dikumpulkan di lapangan dihimpun berkepanjangan lalu hingga data yang dicari sampai pada titik jenuh. Teknik Keabsahan data dalam penelitian kualitatif ada empat meliputi : derajat kepercayaan (creadibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (depandability), dan kepastian (confirmanbility). Hasil penelitian ini menunjukan menunjukan bahwa belum optimal dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pedagang kaki lima di Kawasan Gembong Kota Surabaya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dari pedagang kaki lima terhadap aturan yang ditetapkan.
KOMITMEN KEBIJAKAN DALAM MENGATASI KERAWANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM MELALUI DEKLARASI NETRALITAS ASN,TNI, DAN POLRI PADA PEMILUKADA 2024 Vebryna, Esha Nanda; Arif, Lukman
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.40436

Abstract

Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Republik Indonesia memegang tanggung jawab yang signifikan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 10 Tahun 2016 terkait pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah. Tugas utama Bawaslu meliputi pengawasan dan pencegahan pelanggaran yang mungkin terjadi selama Pemilu dan  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis komitmen Bawaslu dan Aparatus Sipil Negara (ASN) dalam mengimplementasikan perannya yang diatur dalam kebijakan terkait pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan penyajian analisis dalam bentuk diskriptif.  Dalam penelitian data yang diambil adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Analisis data diarahkan pada kegiatan  kunci yaitu deklarasi netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam rangka mendukung Pemilukada 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)  Bawaslu memiliki komitmen dalam penyelenggaraan Pemilukada yang bebas dari pelanggaran  meskipun harus menghadapi tantangan kesulitan dalam pembuktian pelanggaran dan keterbatasan sumber daya. 2) Deklarasi ASN sebagai bentuk komitmen tentang netralitas memiliki dampak yang signifikan dalam membangun kesadaran dalam   menjaga netralitas, sekaligus meningkatkan pengawasan sosial dan penegakan hukum.
Application of Good Governance Principles in Land Acquisition for Cemeteryn Masangan Kulon Village, Sukodono District, Sidoarjo Regency Aziza, Meilina Nur; Arif, Lukman
ARISTO Vol 10 No 3 (2022): December / Special Issue : Local Governance
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v10i3.6585

Abstract

Land acquisition for the cemetery in Masangan Kulon Village was an initiative of the residents of the Griya Bhayangkara Residence Masangan Kulon because the cemetery land was full, and there had been no development for 17 years. Referring to Law number 2 of 2012 and PP RI number 9 of 1987, land acquisition for the cemetery is also an area designated for society provided by the government. This is not only society's responsibility but also the government's responsibility, so an approach based on the principles of good governance is needed. This study aims to analyze and describe the principles of good governance in land acquisition for cemeteries in Masangan Kulon Village. This descriptive qualitative research collects data through observation, interviews, and documentation. The research focus uses the nine principles of good governance according to UNDP: participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, and strategic vision. This research used purposive sampling technique and interactive model data analysis. The results of the study show that the application of the principles of good governance in the land acquisition for the cemetery in Masangan Kulon has run very well. Even though the rule of law principles have not been implemented optimally, the other eight principles have been appropriately implemented and optimally