Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.336
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURMA YUSTISI Jurnal Pengabdian Nusantara Jurnal Legislasi Indonesia
Ratnawaty, Latifah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Efforts to Increase Public Awareness of Sumberjaya Village, Cihaurbeuti District, Regency Ciamis Related to Regulations Limiting Community Activities Setyawan, Muhamad Fauzi; Ratnawaty, Latifah
Jurnal Pengabdian Nusantara Vol. 2 No. 2 (2024): APRIL
Publisher : Konsorsium Nasional Pengelola Jurnal Pengabdian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jpn.v2i2.53

Abstract

Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM). This PPKM is carried out to limit interactions, and meetings between people and people and groups with groups, which is expected to reduce the transmission of COVID-19- 19The problems raised in this scientific article are about. 1. What did the residents of Sumberjaya Village, Ciamis Regency do during PPKM. And 2. How did the residents of Sumberjaya village respond to the Covid-19 vaccine, for the method used in this study using interviews. The results of the research that have been obtained when PPKM is that the residents of Sumberjaya village strictly obey the regulations that have been issued by the government, and the response of the Sumberjaya Village residents to the vaccine is very good and many residents are also hunting for vaccines for the sake of immunity. The conclusion obtained in this study is that PPKM and vaccines have a lot of advantages and disadvantages, the disadvantages of PPKM are the reduction in the household economy and the advantage of vaccines is to increase immunity.
IMPLEMENTASI PELAYANAN KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BOGOR Ratnawaty, Latifah
YUSTISI Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v5i2.4402

Abstract

Pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk elektronik di Indonesia merupakan  amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diberlakukan sejak tahun 2009 serta dipilihnya beberapa kota untuk menjadi contoh dalam penerapannya. Ditunjuknya beberapa kota tersebut sesuai dengan Surat Dirjen Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri. Kegunaan Kartu Tanda Penduduk elektronik sangat membantu Pemerintah terkait dalam hal memberikan dan memanfaatkan pelayanan publik untuk masyarakat. Namun selain Kartu Tanda Penduduk elektronik tersebut dapat menawarkan bermacam – macam keunggulan untuk ukuran kartu identitas misalnya jaminan kesehatan yang terdata langsung dan melekat di dalam chip serta dapat pula memudahkan dalam proses pemilihan umum, pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik ini masih memiliki hambatan dalam proses pelaksanaan pelayanannya. Pelayanan dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dirasakan masih kurang efektif dalam pengurusannya dan masih banyak warga yang tidak dapat mengikuti tahapan untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik karena keterbatasan tenaga Sumber  Daya Manusia  yang ada
PELAKSANAAN KONSEP AL RADD DALAM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM Ratnawaty, Latifah
YUSTISI Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v5i1.4412

Abstract

Persoalan mengenai waris dalam tatanan kehidupan sehari-hari tidak bisa dianggap remeh, karena dalam hal ini waris merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian harta, yang bernilai sensitif yang jika tidak diselesaikan secara adil, maka sudah dipastikan akan berdampak pada timbulnya masalah. Hak waris kental kaitannya dengan masalah, untuk itulah pemahaman akan hak dan kewajiban seorang ahli waris sangat mempengaruhi dalam proses pembagian harta waris. Permasalahan hukum kewarisan dalam Islam yang mengandung kontroversi salah satunya adalah masalah Al Radd. Hal ini terjadi, apabila dalam pembagian harta waris terdapat sisa harta setelah ahli waris ash-hab al-furudl memperoleh bagiannya. Cara AL Radd  ditempuh untuk mengembalikan sisa harta tersebut kepada waris ash-hab al-furudl  seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional. Caranya adalah mengurangi angka asal masalah, sehingga sama besarnya dengan jumlah bagian yang diterima oleh mereka. Apabila tidak ditempuh dengan cara Al Radd  akan menimbulkan persoalan siapa yang berhak menerimanya, sementara tidak ada ahli waris menerima ‘asobah.Untuk mendeteksi terjadinya masalah Al Radd dapat diketahui apabila angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut yang pada dasarnya adalah merupakan kebalikan dari masalah ‘aul, karena ‘aul  pada dasarnya kurangnya angka yang dibagi. Sedangkan Al Radd  ada kelebihan setelah diadakan pembagian.  Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama, karena tidak ada nash yang shahih, baik dari AL Quran dan al-Hadits, yang mereka sepakati. Sehingga dalam hal ini ada beberapa ulama yang menolak tentang adanya masalah tersebut dalam pembagian harta waris, di antaranya Zait Bin Tsabit, Imam Malik dan Syafi'i. Menurut mereka apabila terdapat sisa harta setelah diambil bagiannya oleh ahli waris ash-hab al-furudl dan tidak terdapat ahli waris ‘ashabah, maka sisa harta tersebut diserahkan kepada baitul maal. Sedangkan jumhur ulama menyetujui masalah tersebut dalam pembagian harta hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan ahli waris ash-hab al-furudl yang manakah yang berhak mendapatkan sisa harta tersebut.
PENANGANAN COVID 19 MELALUI PEMBELAJARAN JARAK JAUH BERDASARKAN UU NO.12 TAHUN 2012 Nugraha, Dini; Ratnawaty, Latifah
YUSTISI Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v6i2.4622

Abstract

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui situasi terhadap siswa/i Sekolah Dasar di dalam pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari data dengan teknik dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal yang relevan dari berbagai macam informasi. Kriteria artikel dan berita yang dipilih yaitu adanya pembahasan tentang penanganan COVID-19 di area pendidikan di dalam pembelajaran daring di Sekolah Dasar SDN Paseban 01 Jakarta Pusat. Hasil di dalam penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan COVID-19 terhadap pembelajaran daring di Sekolah Dasar SDN Paseban 01 Jakarta Pusat dapat terlaksanakan dengan cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari hasil informasi-informasi yang didapat dari pihak sekolah yang menunjukkan bahwa penanganan COVID-19 di area pendidikan dalam pembelajaran daring di Sekolah Dasar dapat terlaksana dengan cukup baik apabila adanya kerja sama antara orang tua, siswa/i dan guru dalam belajar di rumah di masa pandemi COVID-19.
ASPEK YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI KOTA BOGOR Ratnawaty, Latifah
YUSTISI Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v8i1.4659

Abstract

Divorce in a family will have various legal consequences, one of which is related to the sharing of joint assets. In general, Indonesian people who enter into a marriage do not have any concerns about their marital assets so that married couples often neglect to make marriage agreements related to assets in the marriage. Regarding the issue of collective property, it is not regulated in the Al-Quran and Hadith. Because Islamic Law does not regulate it, the Marriage Law provides three legal alternatives that can be used as a guide in distributing joint assets, namely based on religious law, customary law, or other laws. Likewise Article 1 letter f KHI also provides a formulation of assets. together. If a joint property lawsuit is filed on September 28, 2010, with Case Number No. 666 / Pdt.G / 2010 / PA.Bgr at the Bogor Religious Court to get justice in obtaining the sharing of joint assets, the ex-wife tries to resolve it through litigation or court in the hope of getting her rights properly. AbstrakPerceraian dalam suatu keluarga akan menimbulkan berbagai akibat hukum salah satunya adalah berkaitan dengan pembagian harta bersama. Umumnya masyarakat indonesia melangsungkan perkawinan tidak memiliki kekhawatiran terhadap harta perkawinannya sehingga pasangan suami istri sering kali mengabaikan untuk membuat perjanjian perkawinan terkait dengan harta benda dalam perkawinan. Berkaitan dengan masalah harta bersama ini tidak diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Karena Hukum Islam tidak mengaturnya, maka dalam UU Perkawinan memberikan tiga alternatif hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembagian harta bersama, yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya.. Demikian pula Pasal 1 huruf f KHI juga memberikan rumusan tentang harta bersama. Dalam hal Gugatan harta bersama diajukan pada tanggal 28 September 2010 dengan Nomor Perkara No. 666/Pdt.G/2010/PA.Bgr di Pengadilan Agama Bogor guna mendapatkan keadilan dalam memperoleh pembagian harta bersama adalah mantan istri berupaya menyelesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan dengan harapan mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.
PENERAPAN PASAL (4) PP NO 21 TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN RT.05/RW.15 BANTARJATI BOGOR UTARA Zulhusni, Ridzki Nugraha; Bhudiman, Budy; Ratnawaty, Latifah
YUSTISI Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v8i1.4683

Abstract

In the context of efforts to tackle the COVID-19 pandemic, the government enforces a public health emergency which is carried out by implementing health quarantine as stipulated in Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine. The spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Indonesia is currently increasing and expanding across regions and countries accompanied by a high number of cases and/or the number of deaths. This increase has an impact on the religious, educational, and public facilities provided by the government, so it is necessary to accelerate the handling of Covid-19 which is carried out in the form of Large-Scale Social Restriction measures to reduce the spread of Covid-19 increasingly widespread as stated in PP NO. 21 of 2020. These measures include restrictions on certain activities of residents in an area suspected of being infected with Covid-19, including restrictions on the movement of people and/or goods for a particular province or district/city to prevent the spread of Covid-19. This paper aims to examine how the implementation of large-scale social restrictions (PSBB) following article (4) PP NO. 21 of 2020 within the scope of RT.05 / RW.15 Bantarjati, North Bogor. AbstrakDalam rangka upaya penanggulangan pandemi COVID-19 pemerintah memberlakukan darurat kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang tinggi. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek keagamaan, pendidikan, serta fasilitas umum yang disediakan pemerintah, sehingga diperlukan percepatan dalam penanganan Covid-19 yang dilakukan dengan bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas yang tertuang pada PP NO. 21 Tahun 2020. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) sesuai dengan pasal (4) PP NO. 21 Tahun 2020 di dalam ruang lingkup RT.05/RW.15 Bantarjati Bogor Utara.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN KARENA MURTAD MENURUT HUKUM POSITIF Bhudiman, Budy; Ratnawaty, Latifah
YUSTISI Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v8i1.4686

Abstract

In the Compilation of Islamic Law, Article 75, one of the verses states that the decision to annul a marriage is not retroactive to a marriage that is canceled because one of the husband or wife is an apostate. Children born from such marriages and third parties as long as they obtain their rights in good faith, before the decision to annul the marriage is legally binding. If Muslims act as apostates or change religions, there will be changes and consequences in terms of muamalah, namely three, namely in the marriage relationship, inheritance rights, and guardianship rights. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is a legal unification in conducting marriage to the resolution of various problems that arise in marriage, must refer to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. By Article 39 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with Article 19 of Law Number 9 of 1975, it does not regulate any reasons for divorce due to apostasy but in the Islamic Law Compilation, the reasons for divorce due to apostasy are regulated in Article 116 letter h. AbstrakDi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 salah satu ayatnya menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum yang tetap. Jika orang Islam bertindak murtad atau berpindah agama maka terdapatlah perubahan-perubahan dan akibat dalam segi muamalah yaitu ada tiga yaitu dalam hubungan perkawinan, hak waris dan hak kewalian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan unifikasi hukum dalam menyelenggarakan perkawinan sampai dengan penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul didalam perkawinan, harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975, tidak mengatur adanya alasan perceraian karena murtad namun didalam Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian karena murtad diatur didalam Pasal 116 huruf h.
PELAKSANAAN SOCIAL DISTANCING DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DI RT 01/03 PONDOK MANGGIS, DESA BOJONG BARU, KABUPATEN BOGOR MENURUT PP NO. 21 TAHUN 2020 Putri, Gitavanni Sekar; Ratnawaty, Latifah
YUSTISI Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v7i1.4694

Abstract

At the end of 2019, the world was being shocked by the emergence of a new Coronavirus, namely Covid-19. The emergence of this virus causes all aspects of human life to change and experience a decline, resulting in many deaths. With the emergence of this virus, people feel restless, so that to prevent the spread of this virus, many efforts and prevention are made, one of which is Social Distancing which is also implemented in Indonesia as stated in Government Regulation Number 21 of 2020. This research uses qualitative research methods with an empirical literature approach. . Data obtained from government regulations, as well as phenomena that occur in the field. From the results of this study it is concluded that the community is worried about the Coronavirus, but is also aware that to prevent transmission, residents feel it is important to carry out the implementation of Social Distancing to prevent the spread of Coronavirus. AbstrakPada akhir tahun 2019 dunia sedang dikagetkan dengan munculnya Coronavirus baru, yaitu Covid-19. Munculnya virus ini mengakibatkan semua aspek dalam kehidupan manusia berubah serta mengalami penurunan, hingga banyak pula munculnya kematian. Dengan munculnya virus ini masyarakat merasa resah, sehingga untuk mencegah penyebaran virus ini dilakukan banyak upaya dan pencegahan, salah satunya adalah Social Distancing yang diterapkan juga di Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur empiris. Data yang didapat dari peraturan pemerintah, serta fenomena yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat resah dengan adanya Coronavirus ini, namun juga sadar untuk melakukan pencegahan penularan, warga merasa penting untuk diadakannya pelaksanaan Social Distancing guna mencegah penyebaran Coronavirus.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG SARIMULYA KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR DALAM PENCEGAHAN COVID 19 Aminah, Siti; Ratnawaty, Latifah
YUSTISI Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v7i2.4710

Abstract

Based on the decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. HK.01.07 / MENKES / 382/1010 regarding Health Protocols for the community in public places and facilities in the context of the prevention and control of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) which is used as a reference for ministries/agencies, provincial government, regency / regional government. cities, and communities to prevent the occurrence of new epicenter/clusters during the COVID-19 pandemic and in facing the adaptation of new habits towards a productive and safe society against Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), it is necessary to organize community empowerment in various activities by prioritizing public health and make changes in lifestyle by applying the principles of a cleaner and healthier lifestyle. AbstrakBerdasarkan keputusan menteri kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/1010 tentang Protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang digunakan sebagai acuan bagi kementrian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi COVID-19 dan Dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap Corona Virus Disase 2019 (COVID-19), diperlukan penataan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan dengan memprioritaskan kesehatan masyarakat serta melakukan perubahan pola hidup dengan menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat.
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGIRIMAN BARANG OLEH PT. JNE KOTA BOGOR Ratnawaty, Latifah
YUSTISI Vol 9 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i1.7481

Abstract

Kecanggihan teknologi beserta kemudahan dan manfaatnya, sekarang banyak perusahaan jasa yang sudah mendirikan jasa pengiriman antar barang di Indonesia sebagai mitra bagi pembisnis pembisnis. Dan dikarenakan saat memasuki era digital maka pembisnis–pembisnis yang biasanya berdagang seperti biasa kini merambah ke bisnis online, dengan hal tersebut semakin meningkatnya pembisnis online maka membuat menjamurnya toko online juga saat ini, hal ini tentunya tak luput juga meningkatnya permintaan akan jasa pengiriman barang yang cepat, aman dan tepat waktunya sesuai yang didambakan konsumen belanja online. PT JNE dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pengiriman barang memiliki prosedur baku yang diterapkannya berupa Syarat Standar Pengiriman yang merupakan standar yang telah dibuat oleh PT JNE juga memiliki beberapa servis pengiriman dalam meningkatkan standar mutu dan sebagai bagian dari prosedur bakunya. Dalam kegiatan pengiriman barang PT JNE memilah beberapa barang menjadi beberapa jenis sesuai dengan tingkat keamanannya, hal ini dilakukan ketika pemeriksaan kiriman yang merupakan bagian dari prosedur mutu PT JNE.
Co-Authors Abdul Fatah Ahmad Sobari Al Afghani, M. Mova Buchori, Muhammad Azril Budy Bhudiman Desty Anggie Mustika Didi Hilman Hendri, Zulmi husna, Mufidatul Ibrahim Fajri Iskandar, Orion Liatunisa, Hilda lilis nurhayati Muhammad Yusron Nugraha, Dini Nursyamsiah, Ayu Pangesti, Hayuning Dyah Purwaningsih, Prihatini Putri, Gitavanni Sekar Saharuddin Daming Setyawan, Muhamad Fauzi Siti Aminah Sri Hartini Wicaksono, Fadillah Haryo Wirajaya Hartana, Muhammad Kahfi Zulhusni, Ridzki Nugraha