Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Jurnal Media Hukum Veteran Law Review Jurnal Suara Keadilan Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Action Research Literate (ARL) Jurnal Indonesia Sosial Sains Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman
Wibawa, Iskandar
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PENEGAKAN PERATURAN DESA NOMOR 07 TAHUN 2020 TENTANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI EMPIRIS KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP DI DUKUH JONGSO DESA WOTAN KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI) Said, Nur; Wibawa, Iskandar
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i2.9506

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui warga masyarakat Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang masih membuang sampah sembarangan dan juga untuk mengetahui Penegakan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 tentang kebersihan lingkungan hidup oleh Pemerintah Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.Penelitian ini menggunakan pendekantan Non Doktinal atau yuridis Empiris atau / Sosiologis, untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya. Dalam pengumpulan data ini, Penulis / Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, terutama wawancara yang mendalam dengan informan yang dipilih dengan menggunakan Snow Ball atau secara berantai dalam mencari informasi dan mewawancarai orang hingga informasi telah dianggap cukup.Hasil penelitian ini nantinya dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan Penegakan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kebersihan lingkungan hidup oleh Pemerintah Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati belum bisa diwujudkan secara maksimal karena ada beberapa faktor yang melatar belakanginya yaitu karena faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan budaya.
ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PERLINDUNGAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KUDUS Husna, Nailal; Wibawa, Iskandar
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i1.13347

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan fokus pada studi kepustakaan, menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi relevansi perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus. Temuan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan UMKM, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum seperti yang ditegaskan oleh Radbruch. Pemerintah daerah Kudus telah menerapkan kebijakan penyederhanaan proses perizinan, sistem perizinan online, dan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai langkah konkret dalam mendukung UMKM. Relevansi perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 secara positif terlihat dalam implementasi kebijakan dan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan usaha yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan seperti kekhawatiran terhadap kewajiban pajak usaha masih perlu diatasi melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menggambarkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang adil dan stabil. Prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi pedoman penting dalam mengembangkan kebijakan hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.
Comparison of Diversion and Restorative Justice in Handling Juvenile Crimes within Indonesia's Criminal Justice System Rustam, Rustam; Wibawa, Iskandar
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i1.1582

Abstract

The Juvenile Criminal Justice System in Indonesia prioritizes an approach that educates and rehabilitates children who are facing the law. Restorative approaches, such as diversion and restorative justice, have become very relevant to achieve these goals. This study aims to examine legal protection for the application of restorative justice in handling juvenile crimes and understand diversion and restorative justice as a mechanism for resolving criminal acts outside the formal criminal justice process. This study uses a non-doctrinal method with qualitative descriptive analysis. The data used is sourced from primary, secondary, and tertiary legal documents. The results of the study show that diversion functions as a transfer of the settlement of children's cases from the formal criminal justice process to a mechanism outside the judiciary. This provides opportunities for children to improve themselves and avoid negative stigma due to formal justice. Meanwhile, restorative justice involves all parties affected by criminal acts with the aim of repairing damaged relationships, recovering losses, and preventing the recurrence of criminal acts. Thus, concluding a restorative approach both through diversion and restorative justice is effective in creating a more humane child penal system. This approach can focus on victim recovery and also provide child rehabilitation to perpetrators of crimes to ensure the sustainability of social recovery.
TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARI’AH TERHADAP PERCERAIAN KARENA ALASAN EKONOMI Wibawa, Iskandar; Mustofa, Amin
Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 10 No. 2 (2024): Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman
Publisher : STAI Syubbanul Wathon Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61136/y3807r09

Abstract

Fenomena perceraian karena alasan ekonomi menempati angka yang melambung tinggi dari tahun 2021 hingga sekarang. Kasus perceraian ini terjadi tidak hanya pada satu wilayah saja, melainkan di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini membutuhkan solusi yang tepat guna, karena lokus rusaknya hifz al-mal akan merembet ke lokus yang lainnya. Dalam konteks ini, maqashid asy-syari’ah Jasser Auda memberikan solusi yang patut untuk diperhitungkan. Pemikiran maqashid Jasser Auda menawarkan paradigma dalam memahami hukum Islam. Pendekatannya yang sistemik, fleksibel, universal dan berbasis nilai membuka peluang bagi syari'ah untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Dalam isu perceraian akibat faktor ekonomi mendorong solusi berbasis maqashid yang tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memberdayakan keluarga secara sosial dan ekonomi. Untuk menanggulangi fenomena perceraian karena faktor ekonomi, bukan tanggung jawab individu semata, melainkan membutuhkan campur tangan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Mulai dari peningkatan pendidikan, hukum yang memihak, pembekalan hard skill dan soft skill bagi keluarga, dan dukungan psikososial. 
KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP PERTIMBANGAN PUTUSAN PERKARA PENODAAN AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR:1612/Pid.B/2018/PN.Mdn) Ni'mah, Muflihatun; Hidayatullah, Hidayatullah; Wibawa, Iskandar
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i2.5574

Abstract

Penelitian ini bertujun mengetahui kedudukan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara dalam tindak pidana penodaan agama menurut surat, doktrin dan keterangan ahli di Indonesia dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:6162/Pid.B/2018/PN.Mdn. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas disusun sebagai penulisan hukum yang bersifat ilmiah.Kedudukan fatwa MUI merupakan alat bukti surat memenuhi Pasal 187 huruf c KUHAP yaitu dewan penyusunan Fatwa MUI disumpah jabatan, surat keterangan seorang ahli, memuat pendapat berdasarkan keahliannya berdasarkan Al-Qur’an, Hadits, Ijma, Qiyas, adanya keluhan mengenai volume suara azan dan diminta secara resmi oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independen Bersatu bukan dikeluarkan berdasar permintaan penyidik waktu di persidangan. Kedudukan Fatwa MUI untuk membuktikan unsur di muka umum dalam Pasal 156a huruf a KUHP, dalam persepektif hakim dianggap terpenuhi karena dianggap ada kerasahan pada masyarakat. Hukum di Indonesia Fatwa MUI tidak dapat mengikat karena bukan termasuk dalam Pembentukan Peraturan Perundnag-undangan (UU 12/2012) dan tidak sesuai Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 2015.
DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DALAM PRESPEKTIF PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA KUDUS Syamsuri, Syamsuri; Sulistyowati, Sulistyowati; Wibawa, Iskandar
Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v20i1.5558

Abstract

      Fenomena permintaan dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan masalah dimana pernikahan dini harus dicegah karena perkawinan dini untuk wanita berdampak banyak hal, terutama masalah keselamatan ibu dan anak saat hamil dan melahirkan. Untuk anak dari pemohon atau calon pengantin yang sedang hamil di luar nikah, sedangkan usianya masih di bawah usia yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 menegaskan "... perkawinan hanya diizinkan jika pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Hasil penelitian yang ingin dicapai adalah bahwa dengan dispartias keputusan / penilaian tentang penentuan dispensasi pernikahan dapat membantu mencegah pernikahan pada usia dini dengan pendekatan hukum tanpa melanggar aturan dan norma lainnya, terutama untuk menjamin dan melindungi kehidupan pasangan di masa depan. Kesenjangan dalam pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah adalah solusi bagi suatu peristiwa dimana calon pengantin baik laki-laki dan perempuan di bawah umur sebagaimana ditentukan oleh hukum dan termasuk calon pengantin yang hamil di luar nikah untuk mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
Kejahatan Transnasional Perdagangan Orang Radhatyas Kusumaningrum, Cantry; Wibawa, Iskandar
Action Research Literate Vol. 8 No. 5 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i5.377

Abstract

Kejahatan-kejahatan yang dianggap sepele dan kecil tanpa ada batasan yang jelas dan penanggulangan yang pasti akan semakin out of control atau tidak terkendali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan dampak perjanjian internasional mengenai kejahatan transnasional, khususnya perdagangan orang, serta memahami pengaturan terkait kejahatan perdagangan orang di Amerika Serikat dan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau normatif, metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan sekunder, namun fokusnya hanya pada data sekunder yang mencakup sumber bahan hukum. Hasil Penelitian ini juga menyoroti upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui legislasi dan kerjasama internasional, termasuk menjadi anggota Interpol, untuk memberantas kejahatan ini. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, termasuk penempatan Atase Kepolisian di beberapa negara dan perjanjian ekstradisi serta bantuan hukum timbal balik, kasus perdagangan manusia di Indonesia terus meningkat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peran aktif semua pihak terkait dan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini. Pemberantasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan manusia Indonesia dianggap sebagai langkah fundamental untuk memerangi perdagangan manusia yang kian terorganisir dan sulit diidentifikasi.
Co-Authors Amin Mustofa, Amin Arifin Hartanto, Rio Yuli Hidayatullah Hidayatullah Husna, Nailal Margayanti, Diana Ni'mah, Muflihatun Nur Said Radhatyas Kusumaningrum, Cantry Rustam Rustam Saman, Saman Sholhan, Muhammad Sholihin, Misbakhus Sulistyowati Sulistyowati Suyadi Suyadi Syamsuri