Articles
<![CDATA[PENEGAKAN PERATURAN DESA NOMOR 07 TAHUN 2020 TENTANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI EMPIRIS KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP DI DUKUH JONGSO DESA WOTAN KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI) ]]>
<![CDATA[Said, Nur]]>;
<![CDATA[Wibawa, Iskandar]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v23i2.9506
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui warga masyarakat Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang masih membuang sampah sembarangan dan juga untuk mengetahui Penegakan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 tentang kebersihan lingkungan hidup oleh Pemerintah Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.Penelitian ini menggunakan pendekantan Non Doktinal atau yuridis Empiris atau / Sosiologis, untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya. Dalam pengumpulan data ini, Penulis / Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, terutama wawancara yang mendalam dengan informan yang dipilih dengan menggunakan Snow Ball atau secara berantai dalam mencari informasi dan mewawancarai orang hingga informasi telah dianggap cukup.Hasil penelitian ini nantinya dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan Penegakan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kebersihan lingkungan hidup oleh Pemerintah Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati belum bisa diwujudkan secara maksimal karena ada beberapa faktor yang melatar belakanginya yaitu karena faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan budaya.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PERLINDUNGAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KUDUS ]]>
<![CDATA[Husna, Nailal]]>;
<![CDATA[Wibawa, Iskandar]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v25i1.13347
<![CDATA[Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan fokus pada studi kepustakaan, menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi relevansi perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus. Temuan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan UMKM, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum seperti yang ditegaskan oleh Radbruch. Pemerintah daerah Kudus telah menerapkan kebijakan penyederhanaan proses perizinan, sistem perizinan online, dan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai langkah konkret dalam mendukung UMKM. Relevansi perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 secara positif terlihat dalam implementasi kebijakan dan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan usaha yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan seperti kekhawatiran terhadap kewajiban pajak usaha masih perlu diatasi melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menggambarkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang adil dan stabil. Prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi pedoman penting dalam mengembangkan kebijakan hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.]]>
<![CDATA[Comparison of Diversion and Restorative Justice in Handling Juvenile Crimes within Indonesia's Criminal Justice System ]]>
<![CDATA[Rustam, Rustam]]>;
<![CDATA[Wibawa, Iskandar]]>
<![CDATA[ Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/jiss.v6i1.1582
<![CDATA[The Juvenile Criminal Justice System in Indonesia prioritizes an approach that educates and rehabilitates children who are facing the law. Restorative approaches, such as diversion and restorative justice, have become very relevant to achieve these goals. This study aims to examine legal protection for the application of restorative justice in handling juvenile crimes and understand diversion and restorative justice as a mechanism for resolving criminal acts outside the formal criminal justice process. This study uses a non-doctrinal method with qualitative descriptive analysis. The data used is sourced from primary, secondary, and tertiary legal documents. The results of the study show that diversion functions as a transfer of the settlement of children's cases from the formal criminal justice process to a mechanism outside the judiciary. This provides opportunities for children to improve themselves and avoid negative stigma due to formal justice. Meanwhile, restorative justice involves all parties affected by criminal acts with the aim of repairing damaged relationships, recovering losses, and preventing the recurrence of criminal acts. Thus, concluding a restorative approach both through diversion and restorative justice is effective in creating a more humane child penal system. This approach can focus on victim recovery and also provide child rehabilitation to perpetrators of crimes to ensure the sustainability of social recovery.]]>
<![CDATA[TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARI’AH TERHADAP PERCERAIAN KARENA ALASAN EKONOMI ]]>
<![CDATA[Wibawa, Iskandar]]>;
<![CDATA[Mustofa, Amin]]>
<![CDATA[ Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 10 No. 2 (2024): Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Syubbanul Wathon Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61136/y3807r09
<![CDATA[Fenomena perceraian karena alasan ekonomi menempati angka yang melambung tinggi dari tahun 2021 hingga sekarang. Kasus perceraian ini terjadi tidak hanya pada satu wilayah saja, melainkan di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini membutuhkan solusi yang tepat guna, karena lokus rusaknya hifz al-mal akan merembet ke lokus yang lainnya. Dalam konteks ini, maqashid asy-syari’ah Jasser Auda memberikan solusi yang patut untuk diperhitungkan. Pemikiran maqashid Jasser Auda menawarkan paradigma dalam memahami hukum Islam. Pendekatannya yang sistemik, fleksibel, universal dan berbasis nilai membuka peluang bagi syari'ah untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Dalam isu perceraian akibat faktor ekonomi mendorong solusi berbasis maqashid yang tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memberdayakan keluarga secara sosial dan ekonomi. Untuk menanggulangi fenomena perceraian karena faktor ekonomi, bukan tanggung jawab individu semata, melainkan membutuhkan campur tangan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Mulai dari peningkatan pendidikan, hukum yang memihak, pembekalan hard skill dan soft skill bagi keluarga, dan dukungan psikososial. ]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP PERTIMBANGAN PUTUSAN PERKARA PENODAAN AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR:1612/Pid.B/2018/PN.Mdn) ]]>
<![CDATA[Ni'mah, Muflihatun]]>;
<![CDATA[Hidayatullah, Hidayatullah]]>;
<![CDATA[Wibawa, Iskandar]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v20i2.5574
<![CDATA[Penelitian ini bertujun mengetahui kedudukan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara dalam tindak pidana penodaan agama menurut surat, doktrin dan keterangan ahli di Indonesia dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:6162/Pid.B/2018/PN.Mdn. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas disusun sebagai penulisan hukum yang bersifat ilmiah.Kedudukan fatwa MUI merupakan alat bukti surat memenuhi Pasal 187 huruf c KUHAP yaitu dewan penyusunan Fatwa MUI disumpah jabatan, surat keterangan seorang ahli, memuat pendapat berdasarkan keahliannya berdasarkan Al-Qur’an, Hadits, Ijma, Qiyas, adanya keluhan mengenai volume suara azan dan diminta secara resmi oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independen Bersatu bukan dikeluarkan berdasar permintaan penyidik waktu di persidangan. Kedudukan Fatwa MUI untuk membuktikan unsur di muka umum dalam Pasal 156a huruf a KUHP, dalam persepektif hakim dianggap terpenuhi karena dianggap ada kerasahan pada masyarakat. Hukum di Indonesia Fatwa MUI tidak dapat mengikat karena bukan termasuk dalam Pembentukan Peraturan Perundnag-undangan (UU 12/2012) dan tidak sesuai Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 2015.]]>
<![CDATA[DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DALAM PRESPEKTIF PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA KUDUS ]]>
<![CDATA[Syamsuri, Syamsuri]]>;
<![CDATA[Sulistyowati, Sulistyowati]]>;
<![CDATA[Wibawa, Iskandar]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 20, No 1 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v20i1.5558
<![CDATA[ Fenomena permintaan dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan masalah dimana pernikahan dini harus dicegah karena perkawinan dini untuk wanita berdampak banyak hal, terutama masalah keselamatan ibu dan anak saat hamil dan melahirkan. Untuk anak dari pemohon atau calon pengantin yang sedang hamil di luar nikah, sedangkan usianya masih di bawah usia yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 menegaskan "... perkawinan hanya diizinkan jika pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Hasil penelitian yang ingin dicapai adalah bahwa dengan dispartias keputusan / penilaian tentang penentuan dispensasi pernikahan dapat membantu mencegah pernikahan pada usia dini dengan pendekatan hukum tanpa melanggar aturan dan norma lainnya, terutama untuk menjamin dan melindungi kehidupan pasangan di masa depan. Kesenjangan dalam pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah adalah solusi bagi suatu peristiwa dimana calon pengantin baik laki-laki dan perempuan di bawah umur sebagaimana ditentukan oleh hukum dan termasuk calon pengantin yang hamil di luar nikah untuk mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.]]>
<![CDATA[Kejahatan Transnasional Perdagangan Orang ]]>
<![CDATA[Radhatyas Kusumaningrum, Cantry]]>;
<![CDATA[Wibawa, Iskandar]]>
<![CDATA[ Action Research Literate Vol. 8 No. 5 (2024): Action Research Literate ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/arl.v8i5.377
<![CDATA[Kejahatan-kejahatan yang dianggap sepele dan kecil tanpa ada batasan yang jelas dan penanggulangan yang pasti akan semakin out of control atau tidak terkendali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan dampak perjanjian internasional mengenai kejahatan transnasional, khususnya perdagangan orang, serta memahami pengaturan terkait kejahatan perdagangan orang di Amerika Serikat dan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau normatif, metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan sekunder, namun fokusnya hanya pada data sekunder yang mencakup sumber bahan hukum. Hasil Penelitian ini juga menyoroti upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui legislasi dan kerjasama internasional, termasuk menjadi anggota Interpol, untuk memberantas kejahatan ini. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, termasuk penempatan Atase Kepolisian di beberapa negara dan perjanjian ekstradisi serta bantuan hukum timbal balik, kasus perdagangan manusia di Indonesia terus meningkat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peran aktif semua pihak terkait dan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini. Pemberantasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan manusia Indonesia dianggap sebagai langkah fundamental untuk memerangi perdagangan manusia yang kian terorganisir dan sulit diidentifikasi.]]>
<![CDATA[Plagiarism of Scientific Works Viewed from the Perspective of Criminal Law in Indonesia ]]>
<![CDATA[Mulyanto]]>;
<![CDATA[Wibawa, Iskandar]]>
<![CDATA[ Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 10 No. 2 (2024): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37567/shar-e.v10i2.2765
<![CDATA[The rise in acts of plagiarism of scientific work occurs due to a lack of awareness and understanding of students and academics about the ethics of scientific writing and the consequences of these actions. This research aims to describe the criteria for acts of plagiarism, legal sanctions for acts of plagiarism, efforts to resolve disputes over violations of acts of plagiarism, and strategies for preventing plagiarism in higher education. Type of normative juridical research with a statutory approach. Primary data sources include statutory regulations such as Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 17 of 2010 concerning Prevention and Management of Plagiarism in Higher Education, and Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the National Education System. Secondary data consists of research journals concerned with the legal issue of plagiarism. The research results show that the act of taking or using someone else's creative work without stating the source appropriately and adequately is considered plagiarism. Acts of plagiarism can be subject to administrative sanctions or criminal sanctions. Administrative sanctions include warnings, written warnings, and cancellation of diplomas, while criminal sanctions include imprisonment for a certain period of time and a fine. If an act of plagiarism has occurred, an attempt can be made to resolve it through mediation, but if it cannot be resolved through mediation, then criminal action can be taken. Efforts to prevent plagiarism of scientific works in higher education are carried out through plagiarism-free statements, open access publication of scientific works, and administrative sanctions.]]>
<![CDATA[Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng ]]>
<![CDATA[Fatoni, Khalim]]>;
<![CDATA[Wibawa, Iskandar]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v12i3.2696
<![CDATA[Narkotika sebagai zat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam tiga golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tujuan penelitian ini yakni mengkaji secara mendalam penanganan tindak pidana narkotika berdasarkan keadilan restoratif di direktorat reserse narkoba polda jateng. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau non-doktrinal secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat restorative justice dalam kejahatan Narkotika dan syarat tambahan guna ditanganinya tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk kejahatan narkoba dengan tersangka Munazam alias Koko Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng telah melakukan pendekatan restorative justice, tersangka tidak terlibat jaringan, dan telah dilakukan assessment dan bersedia bekerjasama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkotika. Adapun hambatan dan solusi dalam penanganan tindak pidana Narkoba berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng diantaranya adalah belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang restorative justice, rendahnya pengetahuan hukum masyarakat, dan personel penyidik yang terbatas dibandingkan dengan jumlah kasus Narkotika yang semakin marak. Hal yang dilakukan dalam mengatasi jaringan peredaran Narkoba yang terselubung yakni dengan metode Justice Collaborator dan membentuk tim Cyber khusus untuk melakukan operasi digital.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus ]]>
<![CDATA[Bintara, Damianus Ardhyna]]>;
<![CDATA[Wibawa, Iskandar]]>
<![CDATA[ JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 6 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[CV RIFAINSTITUT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36418/syntax-imperatif.v4i6.308
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan publik bidang kesehatan pada warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus serta hambatan-hambatan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kudus terbagi dua yaitu pelayanan kesehatan yang bersifat urgent (segera) dan pelayanan kesehatan yang bersifat rutin. Pelayanan kesehatan bersifat segera (urgent) merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan terhadap kasus-kasus penyakit yang bersifat akut dan perlu tindakan medis segera. Pelayanan kesehatan yang bersifat rutin merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terus menerus yang dilaksanakan di klinik yang ada di Rumah Tahanan Kelas II B Kudus. Pelayanan ini dilaksanakan setiap hari pada saat jam kerja mulai dari pukul 08.00 s./d 15.00 WIB. Pelayanan yang dilakukan adalah pemeriksaan dan pengobatan yang bersifat kuratif bagi narapidana yang sakit dan berobat ke klinik Rutan Kelas II B. Namun demikian, pelaksanaan pelayanan segara dan rutin di Rumah Tajanan Negara Kelas IIB Kudus tidak terlepas beberapa hambatan diantaranya adalah kelebihan kapasitas daya tampung warga binaan. terbatasnya sumber daya seperti anggaran keterbatasan akses ke fasilitas perawatan kesehatan luar Rutan, serta keamanan dan pengawasan ketat di Rumah Tahanan yang dapat menghambat penyediaan perawatan kesehatan yang efektif]]>
