Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.707
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review Veteran Law Review Jurnal Suara Keadilan Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Action Research Literate (ARL) IBLAM Law Review Jurnal Indonesia Sosial Sains JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman
Wibawa, Iskandar
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
HAK KERAHASIAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENGIDAP HIV/AIDS DALAM PROSES PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Kajian Implementasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati) Margayanti, Diana; Wibawa, Iskandar; Hidayatullah, Hidayatullah
Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.13 KB) | DOI: 10.24176/sk.v19i2.3228

Abstract

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu pada diri hukum. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar manusia bersifat universal yang harus dihormati. Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Begitu juga untuk Warga Binaan Pemasyarakatan penderita HIV/AIDS yang mana mereka tidak mau membuka status HIV nya maka harus dirahasiakan karena mereka juga punya hak yang sama atas kerahasiaan kondisi kesehatanya dan bagaimana penyeimbangan antara kewajiban merahasiakan kondisi kesehatanya juga menyeimbangkan agar WBP lain terlindungi dalam proses pembinaan di LAPAS.
PIDANA KERJA SOSIAL DAN RESTITUSI SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Wibawa, Iskandar
Jurnal Media Hukum Vol 24, No 2 (2017): December
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2017.0086.105-114

Abstract

Imprisonment is the criminal delict who always threatened on every offences crime althought criticized  various circles due to ineffectiveness realize the purpose of punisment, namely the social defence and fostering offender. This led to the emergence of anternatives on imprisonment in the hope purpose of punishment can be realized. The Tokyo Rules is set to 14 Desember 1990 recommending the counties in the world in order to enter the alternatives of imprisonment in a code penal include a community service order and restitution. A community service order is intended to make offenders be chastened and shammed so as not to repeat the crime (offender oriented), while restitution in the form of payments for losses incurred due to the act the offender to the victim, as an expression of remorse is expected to eliminate the conflict between the offender and the victim (victim oriented). Thus, the purposee of punishment is expected to be realized.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DALAM PEREDARAN NARKOTIKA: (Studi di Polres Demak) Arifin; Wibawa, Iskandar
Veteran Law Review Vol 6 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v6i2.6382

Abstract

Based on data from the Demak Detective Police in 2023, it appears that there is a decrease in female suspects who are narcotics cases at the Demak Police Station, indicating that the prevention measures are optimal, but on the other hand it needs to be analyzed whether it has been optimally carried out by law enforcers and whether it is due to the imposition of penalties on users and dealers who are appropriate, or because of special guidance / handling. The research method used is empirical juridical legal research. The results of the research of Demak Police have carried out the right criminal law policy, which includes what actions should be made a criminal offense and what sanctions should be given to the violator. So it can be concluded that law enforcement against narcotics crimes committed by women in the Demak Police jurisdiction, namely First, is to start from preventive measures (preventive) and secondly by repressive means if the preventive method is unsuccessful which is the core of the duties and authority of the police as law enforcers in their capacity as investigators. And there is no difference (all the same) law enforcement between abuse committed by men or women, both dealers, dealers / couriers and users, but the same treatment in terms of investigation. The only difference is when the search of the female body is carried out by the female police.
Problematika Substansi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pemilu Sholihin, Misbakhus; Wibawa, Iskandar
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 8 No 2 (2023): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v8i2.6890

Abstract

Election law enforcement is enforcing electoral justice through legal compliance. Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, has been present as an election law regulation with Gakkumdu as an election criminal enforcer, but there are still problems in its implementation. The purpose of this study was to determine how the Law enforcement mechanism for the use of government facilities in Jepara Regency and the obstacles in terms of the legal substance of handling violations of the use of government facilities in Gakkumdu Jepara. The research method uses empirical juridical which emphasizes research in the field. The research site was Bawaslu Jepara. Interviews and distribution of questionnaires are data collection techniques. Data analysis techniques using qualitative data analysis techniques. The results showed that the law enforcement mechanism for the use of government facilities in Jepara regency used the election law and technical regulations of the general election supervisory board regulations. There is an obstacle factor in terms of substance lies in proving that the executor and campaign team must be registered with the KPU while the facts in the field are not registered and the handling period is at least 14 days.
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAPAS PATI DALAM MENGURANGI ANGKA KRIMINALITAS NARAPIDANA YANG MENJALANI ASIMILASI DI RUMAH (IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM RI NOMOR 24 TAHUN 2021) Hartanto, Rio Yuli; Wibawa, Iskandar
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i2.9507

Abstract

Kebijakan asimilasi di rumah merupakan upaya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di dalam LAPAS dan RUTAN. Pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi terkait COVID-19 mulai 31 Maret 2020 dapat dipahami sebagai usaha membaurkan narapidana ke dalam masyarakat guna mengembalikan fungsi sosial narapidana menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Terdapat 3 periode pelaksanaan kebijakan asimilasi dirumah di Bapas Pati, yang pertama asimilasi dirumah dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, yang kedua Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, dan ketiga adalah periode Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021. Dari ketiga periode tersebut, periode yang pertama memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi terhadap pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana yang menjalani asimilasi dirumah. Kendala yang dihadapi karena tingkat pengetahuan masyarakat desa yang masih rendah sehingga mereka sulit memahami apa yang menjadi tujuan dari kebijakan asimilasi di rumah, serta jumlah narapidana yang banyak tidak sebanding dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Pati.
KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN ILLEGAL LOGING DI WILAYAH KEPALA RESORT PEMANGKU HUTAN (KRPH) MURIA PATI AYAM KABUPATEN PATI Saman, Saman; Wibawa, Iskandar; hidayatullah, hidayatullah
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i2.5693

Abstract

ABSTRAK Penelitian yang berjudul KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN ILLEGAL LOGING DI WILAYAH KEPALA RESORT PEMANGKU HUTAN (KRPH) MURIA PATI AYAM KABUPATEN PATI bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis/menjelaskan implementasi integrasi kebijakan penggunaan sarana penal dan non penal penanggulangan illegal loging oleh Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Muria Pati Ayam Kabupaten Pati.Metode dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan teori hukum progresif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa implementasi integrasi kebijakan penggunaan sarana penal dan non penal penanggulangan illegal loging oleh Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Muria Pati Ayam Kabupaten Pati dilakukan dengan cara aspek non penal yang difokuskan ke arah upaya pencegahan (pre-emtif dan preventif) sehingga kegiatan illegal logging tidak terjadi. Kegiatan patroli bersama masyarakat, sosialisasi/ penyuluhan dan kegiatan pembinaan kepada masyarakat lainnya serta melakukan pemasangan papan-papan larangan di kawasan Muria Pati Ayam. Selain itu upaya koordinasi dengan berbagai instansi terkait juga dilakukan, dari aspek penal berupa upaya represif (penegakan hukum) merupakan langkah terakhir yang diambil dalam menangani permasalahan illegal logging yang terjadi di kawasan Muria Pati Ayam yaitu dengan Pemidanaan terhadap pelaku illegal logging.  Kata kunci : Illegal Loging, Mediasi Penal, Restorative Justice
MODEL PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU - LINTAS MELALUI MEDIASI PENAL DENGAN PRINSIP PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE (KAJIAN DI KABUPATEN KUDUS) Sholhan, Muhammad; Hidayatullah, Hidayatullah; Wibawa, Iskandar
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i1.5681

Abstract

ABSTRACT                The study entitled TRAFFIC CRIME SETTLEMENT MODEL THROUGH PENAL MEDIATION WITH RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES (STUDY IN THE HOLY DISTRICT) aims to find out and analyze / explain the model of settlement of traffic crimes with the mediation of penal with the principles of restorative justice into a model that restorative justice becomes a model that restorative justice becomes a model that restores in accordance with the principles of simple, quick and cheap case resolution and mediation of penalties with the principles of restorative justice, it becomes a model for the settlement of traffic crimes.          The method in writing this thesis uses a sociological juridical approach, which means that this study is examined by looking at the findings of facts in the field which are used as a basis by the author as data obtained from the field in accordance with the available reality, this writing is analytical descriptive. The research problem is analyzed with the theory of fairness and expediency.          Based on the results of research and discussion, it can be seen that in the mediation process, the police act as mediators between the perpetrators and victims / family members of victims. The mediator provides a statement form to the victim / his representative not to make an effort to prosecute the case because everything agreed upon in the form has been fulfilled. Agreements include, among other things, compensation / compensation for the victim, money for the funeral, salvation process and so on. Witnessed by the mediator ( Police) as a third party, the statement form becomes the basis for the mediator to issue SPPP. The police are facilitating the litigants with the reason that the parties quickly resolve disputes that occur. In addition, the police see before written a letter of peace with the cost of compensation provided by the perpetrator to the victim in the amount of the loss suffered by the victim.     ABSTRAK Penelitian yang berjudul MODEL PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU - LINTAS MELALUI MEDIASI PENAL DENGAN PRINSIP PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE(KAJIAN DI KABUPATEN KUDUS) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis/menjelaskan model penyelesaian tindak pidana lalu - lintas dengan mediasi penal dengan prinsip-prinsi restorative justice menjadi model yang sesuai dengan prinsip prinsip penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan murah dan mediasi penal dengan prinsip-prinsi restorative justice menjadi model penyelesaian tindak pidana lalu - lintas.Metode dalam penulisan tesis ini  menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan teori keadilan dan kemanfaatan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa   dalam proses mediasi, Polisi berperan sebagai mediator antara pelaku dengan korban/anggota keluarga korban. Mediator menyediakan formulir pernyataan kepada korban/wakilnya untuk tidak melakukan upaya penuntutan perkara karena segala sesuatu yang disepakati dalam formulir tersebut telah dipenuhi.Kesepakatan antara lain mengenai, uang ganti rugi/santunan korban, uang untuk proses pemakaman, selamatan dan sebagainya.Disaksikan oleh mediator (Polisi) sebagai pihak ke tiga, formulir pernyataan tersebut menjadi dasar mediator untuk menerbitkan SPPP. Pihak kepolisian yang memfasilitasi pihak yang berperkara dengan alasan supaya para pihak cepat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Selain itu, pihak kepolisian melihat sebelum tertulis surat perdamaian dengan adanya biaya kompensasi yang diberikan oleh pihak pelaku kepada korban senilai dengan harga kerugian yang diderita oleh korban. Kata Kunci : Tindak Pidana Lalu – Lintas, Mediasi Penal, Restorative Justice
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM: UPAYA BERSAMA TIGA PILAR DI MASYARAKAT DESA MIJEN KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS Suyadi, Suyadi; Wibawa, Iskandar
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i1.13410

Abstract

Kebebasan dalam sistem demokrasi, yang sering kali disalahartikan, bersama dengan persepsi ketidakadilan dalam penegakan hukum oleh masyarakat, menambah tantangan dalam usaha meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Hal ini juga berlaku untuk warga Desa Mijen di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari tiga pilar penting, yaitu Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa, yang memiliki tanggung jawab dalam membina masyarakat. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah tugas dan wewenang tiga pilar di wilayah binaan, upaya tiga pilar dalam membangun kesadaran hukum masyarakat Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, dan kendala tiga pilar dalam membangun kesadaran hukum masyarakat Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait upaya tiga pilar dalam membangun kesadaran hukum masyarakat di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berdasarkan Tupoksi masing-masing. Pendekatan metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis yang merujuk pada hukum yang berlaku terhadap permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.
PENEGAKAN PERATURAN DESA NOMOR 07 TAHUN 2020 TENTANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI EMPIRIS KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP DI DUKUH JONGSO DESA WOTAN KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI) Said, Nur; Wibawa, Iskandar
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i2.9506

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui warga masyarakat Dukuh Jongso Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang masih membuang sampah sembarangan dan juga untuk mengetahui Penegakan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 tentang kebersihan lingkungan hidup oleh Pemerintah Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.Penelitian ini menggunakan pendekantan Non Doktinal atau yuridis Empiris atau / Sosiologis, untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya. Dalam pengumpulan data ini, Penulis / Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, terutama wawancara yang mendalam dengan informan yang dipilih dengan menggunakan Snow Ball atau secara berantai dalam mencari informasi dan mewawancarai orang hingga informasi telah dianggap cukup.Hasil penelitian ini nantinya dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan Penegakan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kebersihan lingkungan hidup oleh Pemerintah Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati belum bisa diwujudkan secara maksimal karena ada beberapa faktor yang melatar belakanginya yaitu karena faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan budaya.
ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PERLINDUNGAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KUDUS Husna, Nailal; Wibawa, Iskandar
Jurnal Suara Keadilan Vol 25, No 1 (2024): Jurnal Suara Keadilan Vol. 25 Nomor 1 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v25i1.13347

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan fokus pada studi kepustakaan, menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi relevansi perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus. Temuan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan UMKM, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum seperti yang ditegaskan oleh Radbruch. Pemerintah daerah Kudus telah menerapkan kebijakan penyederhanaan proses perizinan, sistem perizinan online, dan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai langkah konkret dalam mendukung UMKM. Relevansi perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 secara positif terlihat dalam implementasi kebijakan dan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan usaha yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan seperti kekhawatiran terhadap kewajiban pajak usaha masih perlu diatasi melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menggambarkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang adil dan stabil. Prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi pedoman penting dalam mengembangkan kebijakan hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.
Co-Authors Ahmad Abrori, Ahmad Amin Mustofa, Amin Arifin Arifin*, Arifin Awibowo, Aji Darma Agus Bintara, Damianus Ardhyna Fatoni, Khalim Hartanto, Rio Yuli Hidayatullah Hidayatullah Husna, Nailal Margayanti, Diana Mulyanto Narasindhi, Claodia Ni'mah, Muflihatun Nur Said Radhatyas Kusumaningrum, Cantry Rustam Rustam Saman, Saman Sholhan, Muhammad Sholihin, Misbakhus Sulistyowati Sulistyowati Suyadi Suyadi Syamsuri Yoci Santoso, Kristian