Articles
<![CDATA[FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA PENEGAKKAN NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI: MKRI; Hak Konstitusional; Pemilu; Sengketa; Demokrasi ]]>
<![CDATA[Kartika, Adhitya Widya]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v10i2.1590
<![CDATA[Urgensinya Pemilu adalah pentingnya untuk penjaminan hak rakyat yang tercantum dalam konstitusi dibutuhkan MKRI sebagai checks and balances. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Hasil Penelitiannya MKRI memiliki peran mewujudkan demokrasi berkeadilan harena memiliki kewenangan pengujian yang fungsinya itu berkaitan dengan prinsip ckeks and balances. Kesimpulan Peran MKRI penting tidak hanya hal perselisihan kuantitatif tetapi juga kualitatif. Hak-hak rakyat yang merupakan kedaulatan rakyat yang dalamnya terdapat prinsip demokrasi akhirnya tergantung pada hakim MKRI dalam hal penanganan upaya yang diajukan warga negara sesuai kewenangannya. Fungsi MKRI dalam sistem pemilu dalam rangka penegakkan demokrasi dan juga negara hukum dapat dilihat dalam proses penanganan sengketa PHPU oleh MKRI. Hakim MKRI yang profesional sebagai the Guardian of Constitution menjaga hak rakyat agar terwujud demokrasi yang berkeadilan. Pertama, sebagai the guardian of constitution dalam system demokrasi di Indonesia dengan menangani PHPU sebagaimana mestinya melindungi hak warga negara yang merupakan salah satu HAM. Kedua, penafsir tunggal konstitusi ketika melakukan penafsiran pada konstitusi untuk PHPU dan hanya MKRI saja yang memiliki kewenangan untuk itu. Ketiga, peran putusan MKRI dalam penegakkan bersifat final and binding terhadap PHPU oleh karena harus dilaksanakan. Hal ini juga secara tidak langsung MKRI melaksanakan fungsinya sebagai pelindung demokrasi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Cryptocurrency Sebagai Objek Perjanjian Investasi ]]>
<![CDATA[Valentian, Hani Diaz]]>;
<![CDATA[Kartika , Adhitya Widya]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v11i4.2197
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yurids perjanjian investasi dengan Cryptocurrency sebagai objeknya beserta menganalisis mengenai upaya hokum yang dapat dilakukan kreditur untuk menuntut ganti rugi jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian investasi menggunakan Cryptocurrency sebagai objeknya, dan juga menganalisis terkait bentuk-bentuk ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur karena terjadinya wanprestasi dalam perjanjian investasi menggunakan Cryptocurrency sebagai objeknya. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan juga menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu dengan cara menggunakan dokumen-dokumen resmi, Peraturan Perundang-undangan serta literatur atau buku-buku yang relevan, dan juga menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis terhadap data primer maupun data sekunder. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Cryptocurrency dapat dijadikan sebagai objek perjanjian yang sah, hal ini dikarenakan pada Pasal 1332 KUHPerdata dijelaskan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dijadikan pokok perjanjian, sedangkan pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka dijelaskan bahwa Cryptocurrency adalah sebuah komoditas yang dapat diperjual-belikan di bursa Cryptocurrency. Permasalahan yang muncul dari perjanjian investasi menggunakan Cryptocurrency sebagai objeknya adalah sebuah kepastian hukumnya, hal ini dikarenakan dunia Cryptocurrency yang dipenuhi oleh ketidakpastian, maka dari itu pemerintah hendaknya memperketat peraturan terkait segala transaksi yang menggunakan Cryptocurrency demi melindungi dana investor, serta membantu masyarakat yang dirugikan karena terjadinya wanprestasi dalam mengajukan upaya hokum untuk menuntut ganti rugi.]]>
<![CDATA[Urgency of Socialization Regarding Regulation of Village Head Election in Prasung Village, Buduran District, Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/vsj.v1i1.6
<![CDATA[The rule of law and democracy carries the consequence that the actions of the government in administering the government system must be in accordance with or limited to laws and regulations and include the community as well as in the village government system. Democracy is manifested in the implementation of village head elections. Election of Village Heads is different from general elections (in general) this is seen from several things. In addition there is the dynamics of legislation related to the election of village heads so the government and the community are bound and obey the laws and regulations. Therefore it is important if the village government and the village community understand the regulation, so socialization is needed so that the same understanding occurs. Likewise with the election of village heads inVillage Prasung, Buduran District, Sidoarjo Regency, East Java Province should be in accordance with the laws and regulations that have been enacted. However, there is a dispute related to the statutory provisions governing the election of village heads, namely the prohibition of candidates who are sentenced to imprisonment based on a court decision that has the legal force fixed for a minimum of 5 (five) years or more to nominate as a candidate for village head. However, there are exceptions when completed and announced in connection with the conviction. Therefore, there are several results of the analysis that then arise, among others, it is correct that the organizer of the election of the village head if the implementation of compliance with applicable regulations, there is less explicit meaning of the exclusion in the terms of the prohibition of the convicted or after serving a crime.]]>
<![CDATA[Pengetahuan Hukum Materi Muatan Peraturan Desa Bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar ]]>
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/vsj.v2i1.20
<![CDATA[Pelaksanaan peraturan hukum yang sesuai tujuan tergantung pada keefektifan atau dilaksanakannya peraturan hukum itu secara optimal. Tercapainya suatu tujuan hukum tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab terhadap suatu peraturan yang berkualitas tetapi juga peran dari pemerintah juga masyarakat. Begitu juga dengan peraturan desa sebagai bagian produk regeling pada tatanan pehaturan hukum nasional. Peraturan Desa dalam pembentukannya dibutuhkan peran pemerintah yaitu Kepala Desa juga masyarakat diwakili BPD tentunya perlu memahami apa saja yang dapat diatur dalam Peraturan Desa. Selain itu pengetahuan hukum tentang materi perlu dipahami oleh masyarakat desa karena partispasinya diperlukan dalam wadah Badan Permusyawaratan Desa yang turut serta dalam pembentukan Peraturan Desa selain itu sebagai pengawasan pembentukan Peraturan Desa pembentukan maupun pelaksanaannya. Oleh karenanya Pengabdian masyarakat melalui sosialisasi menjadi penting. Tujuan dari kegiatan adalah meningkatkan pemahaman pemerintah desa dan masyarakat desa terkait materi muatan peraturan desa. Pengabdian dilakukan sosialisasi terhadap pemerintah dan masyarakat desa di Suruhwadang, Kademangan Blitar. Pelaksanaannya dilakukan sosialisasi terkait pemasalahan hukum pada masyarakat di Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar dengan penyampaian secara lisan dan diskusi tanya jawab. Hasil bahwa belum adanya pemahaman materi muatan diluar kegiatan rutin seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kemudian setelah sosialisasi timbul pemahaman bahwa dapat materi muatan selain hal tersebut tetapi tetap berpedoman pada kewenangan desa.]]>
<![CDATA[Peraturan Konstitutif Pemenuhan Hak Pekerjaan dan Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas: Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Fikri, Abdullah]]>;
<![CDATA[Widya Kartika, Adhitya]]>;
<![CDATA[Purwanto, Aldira Mara Ditta Caesar]]>
<![CDATA[ INKLUSI Vol. 10 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PLD UIN Sunan Kalijaga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ijds.100102
<![CDATA[The existence of human rights guarantees and affirmative action concerning the right to work is contained in Undang-Undang Dasar 1945 as theconstitution of Republic Indonesia. The aim of this research is for understanding about constitutive regulation concerning the rights to work for persons with disability after the Law number 11 of 2020 Concerning Job Creation in Indonesia. This issue is then analyzed using a normative method with an approach to aspects of legislation and a conceptual approach to the issue of constitutive regulations fulfilling the rights to employment and employment of Persons with Disabilities after Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in Indonesia. As a result, the regulation does not significantly regulate the fulfillment of workers' rights in the employment of persons with disabilities, as well as the obligations of employers. Eksistensi jaminan hak asasi manusia dan affirmative action terkait dengan hak pekerjaan dirumuskan secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak pekerjaan dan ketenagakerjaan penyandang disabilitas secara konstitutif pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengalami dinamika politik hukum. Isu tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode normatif dengan pendekatan aspek peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan isu peraturan konstitutif pemenuhan hak pekerjaan dan ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Indonesia. Hasilnya, Pengaturan tidak signifikan mengatur pada pemenuhan hak pekerja pada ketenagakerjaan penyandang disabilitas, begitu juga kewajiban pemberi kerja.]]>
<![CDATA[PERWUJUDAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN CYBER FLASHING ATAS KEKERASAN GENDER SECARA ONLINE ]]>
<![CDATA[Salsabila, Salsabila]]>;
<![CDATA[Widya Kartika, Adhitya]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.499
<![CDATA[Cyber Flashing is a form of Online Gender-Based Violence (KBGO) which is carried out by perpetrators by sending pictures and/or video messages of genitals or things that have sexual content to other people without the consent of the recipient of the message. This study aims to explore Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence which at least can be a hope for victims to get justice and legal protection, one of which is by the threat of punishment as stated in Article 14. The authors in this study used a type of normative juridical research with a statutory, theoretical, and legal approach. and cases. The results of this study are that the legal protection that is obtained by victims of sexual violence, especially those that occur on social media such as Cyber Flashing, cannot be carried out optimally because derivative regulations have not been issued and several obstacles make victims not dare to report them to the parties. the authorities which results in hampering efforts to enforce the law on acts of sexual violence.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH PELAKU USAHA PASCA COVID-19 PADA PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) BANK X KANTOR CABANG DIPONEGORO SURABAYA ]]>
<![CDATA[Putri, Karin Andhita]]>;
<![CDATA[Kartika, Adhitya Widya]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.542
<![CDATA[Perkara Penelitian ini memiliki tujuan guna (1) mengetahui bagaimana Penerapan Restrukturisasi Kredit Oleh Pelaku Usaha Pasca COVID-19 Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, (2) untuk mengetahui mengenai bagaimana Akibat Hukum Atas Restrukturisasi Kredit Oleh Pelaku Usaha Pasca COVID-19 Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya. Jenis penelitian yang diterapkan yakni penelitian hukum empiris, melalui penggunaan pendekatan kualitatif. Metode penyusunan data yang diterapkan yakni metode studi lapangan, wawancara, doumen, serta studi kepustakaan dideskripsikan dengan cara kualitatif alhasil memperlihatkan hasil yang diinginkan serta kesimpulan atas masalah. Hasil riset ini menunjukkan jika IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH PELAKU USAHA PASCA COVID-19 PADA PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) BANK X KANTOR CABANG DIPONEGORO SURABAYA sangat penting bagi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya pasca pandemi COVID-19. Dengan mengajukan restrukturisasi kredit oleh debitur A dan debitur B pada Bank X cabang Diponegoro Surabaya, maka akan terwujudnya suatu implementasi hukum dan akan mencegah adanya akibat hukum atas tindakan wanprestasi.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN DEBT COLLECTOR SEBAGAI PIHAK ALIH DAYA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENAGIHAN PADA PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBTI) ]]>
<![CDATA[Iswanto, Della Nanda]]>;
<![CDATA[Kartika, Adhitya Widya]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.623
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan guna (1) mencari tahu hubungan hukum pihak penyelenggara dengan debt collector sebagai pihak alih daya pada diadakannya Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (2) guna mencari tahu kepastian hukum sistem pertanggungjawaban pihak penyelenggara dengan debt collector sebagai pihak alih daya pada diadakannya Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berdasaran ius constitutum. Metodoe pada penelitian penulis ialah memakai metode penelitian hukum normatif serta berkarakteristik deskriptif kualitatif. Teknik kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data, yang selanjutnya diperiksa secara deskriptif dan kualitatif untuk menunjukkan hasil yang diantisipasi dan menarik kesimpulan tentang masalah tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan hukum antara pihak penyelenggara dengan debt collector yang berperan sebagai pihak alih daya dalam penyelenggaraan LPBBTI terjadi dikarenakan sebuah perikatan yang terjadi antara pihak penyelenggara dengan debt collector dalam menjalankan layanan pendanaan. Dalam mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya, pihak penyelenggara dengan debt collector diikat dengan hukum yang tertera di Peraturan OJK 10/2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PIHAK BANK X TERHADAP PENARIKAN TUNAI MELALUI TELLER TANPA SEPENGETAHUAN NASABAH DILIHAT DARI PERJANJIAN PADA SAAT PERMOHONAN PEMBUATAN KARTU ATM (AUTOMATIC TELLER MACHINE) ]]>
<![CDATA[Prasantyo, Rafi Danendra]]>;
<![CDATA[Kartika, Adhitya Widya]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.688
<![CDATA[The modern banking system may appear safe and easy to use, but it still has its drawbacks. The public was shocked by the loss of a number of customer funds, even though the customer who owned the bank account did not believe that he was the one making the transaction. Customers' confidence in the safety of their bank deposits was shaken by this incident. The theft of bank customers' money shows a widening repertoire of criminal tactics. The purpose of this study is to analyze legal protection and the form of bank accountability to customers for cash withdrawals without the knowledge of customers through tellers in view of the agreement at the time of application for making an ATM card. This research method is included in the category of normative legal research. The results of this study state that in cases raised customers get legal protection for the use of problematic ATM card transactions. So if customers who experience problems in conducting ATM card transactions, customers can be guided by Law no. 10 of 1998 concerning Banking and Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI RUTAN WANITA KELAS II A SURABAYA ]]>
<![CDATA[Prabowo, Muhammad Juniar]]>;
<![CDATA[Kartika, Adhitya Widya]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.735
<![CDATA[This study aimed to find out the coaching exercises for women perpetrators of narcotics crimes in Class II A Women's Detention Centers in Surabaya. This study uses empirical juridical research methods. Data analysis used is a qualitative approach to primary and secondary data. The results of research on narcotics women's psychoactive psychotherapy training at Class II A Women's Detention Center in Surabaya concluded that Class II A Surabaya Women's Detention Center carried out 2 (two) training programs for female psychopaths. The first is personality development where this coaching is more directed to the personality of each person with disabilities, this coaching itself includes spiritual development and physical training. The second is self-reliance coaching where this training is so that when the tired ones leave the Surabaya Class II A Women's Detention Center they can become even more independent with the provision of coaching results at the Class II A Women's Detention Center Surabaya.]]>
