Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum Arena Hukum Veritas et Justitia Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Widya Yuridika Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jurnal Al-Dustur JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA UNTAG Law Review Jurnal Darma Agung Legal Spirit Risalah Hukum Nusantara Science and Technology Proceedings Journal Presumption of Law Keadilan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UNES Journal of Swara Justisia Veteran Justice Journal Jurnal Kajian Pembaruan Hukum KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Hukum Legalita Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) JOSAR (Journal of Students Academic Research) Jurnal Hukum dan Pembangunan Keadilan Fundamentum: Jurnal Pengabdian Multidisiplin Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
ADHITYA WIDYA KARTIKA
Faculty Of Law, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Urgency of Socialization Regarding Regulation of Village Head Election in Prasung Village, Buduran District, Sidoarjo Adhitya Widya Kartika
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vsj.v1i1.6

Abstract

The rule of law and democracy carries the consequence that the actions of the government in administering the government system must be in accordance with or limited to laws and regulations and include the community as well as in the village government system. Democracy is manifested in the implementation of village head elections. Election of Village Heads is different from general elections (in general) this is seen from several things. In addition there is the dynamics of legislation related to the election of village heads so the government and the community are bound and obey the laws and regulations. Therefore it is important if the village government and the village community understand the regulation, so socialization is needed so that the same understanding occurs. Likewise with the election of village heads inVillage Prasung, Buduran District, Sidoarjo Regency, East Java Province should be in accordance with the laws and regulations that have been enacted. However, there is a dispute related to the statutory provisions governing the election of village heads, namely the prohibition of candidates who are sentenced to imprisonment based on a court decision that has the legal force fixed for a minimum of 5 (five) years or more to nominate as a candidate for village head. However, there are exceptions when completed and announced in connection with the conviction. Therefore, there are several results of the analysis that then arise, among others, it is correct that the organizer of the election of the village head if the implementation of compliance with applicable regulations, there is less explicit meaning of the exclusion in the terms of the prohibition of the convicted or after serving a crime.
Pengetahuan Hukum Materi Muatan Peraturan Desa Bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar Adhitya Widya Kartika
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vsj.v2i1.20

Abstract

Pelaksanaan peraturan hukum yang sesuai tujuan tergantung pada keefektifan atau dilaksanakannya peraturan hukum itu secara optimal. Tercapainya suatu tujuan hukum tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab terhadap suatu peraturan yang berkualitas tetapi juga peran dari pemerintah juga masyarakat. Begitu juga dengan peraturan desa sebagai bagian produk regeling pada tatanan pehaturan hukum nasional. Peraturan Desa dalam pembentukannya dibutuhkan peran pemerintah yaitu Kepala Desa juga masyarakat diwakili BPD tentunya perlu memahami apa saja yang dapat diatur dalam Peraturan Desa. Selain itu pengetahuan hukum tentang materi perlu dipahami oleh masyarakat desa karena partispasinya diperlukan dalam wadah Badan Permusyawaratan Desa yang turut serta dalam pembentukan Peraturan Desa selain itu sebagai pengawasan pembentukan Peraturan Desa pembentukan maupun pelaksanaannya. Oleh karenanya Pengabdian masyarakat melalui sosialisasi menjadi penting. Tujuan dari kegiatan adalah meningkatkan pemahaman pemerintah desa dan masyarakat desa terkait materi muatan peraturan desa. Pengabdian dilakukan sosialisasi terhadap pemerintah dan masyarakat desa di Suruhwadang, Kademangan Blitar. Pelaksanaannya dilakukan sosialisasi terkait pemasalahan hukum pada masyarakat di Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar dengan penyampaian secara lisan dan diskusi tanya jawab. Hasil bahwa belum adanya pemahaman materi muatan diluar kegiatan rutin seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kemudian setelah sosialisasi timbul pemahaman bahwa dapat materi muatan selain hal tersebut tetapi tetap berpedoman pada kewenangan desa.
Aspek Regulasi dan Kewenangan Penegakan Hukum Pajak Reklame Nikita, Tinara Aisyah; Kartika, Adhitya Widya
Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): July-December 2021
Publisher : University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (817.618 KB) | DOI: 10.19184/jkph.v1i2.24394

Abstract

The Mayor's Regulation Number 21 of 2018 licenses procedure and other matters that the taxpayer must obey. This study analyzed the effectiveness of law enforcement on the late-payment of advertisement tax in Surabaya. This study used empirical legal research that observed the effectiveness of the law in society and how the law works in society. The data collected were from documentation from literature and legislation, observation in the community, and interviews with related parties. It showed that law enforcement was effective but with several obstacles experienced in enforcing the law. In particular, it dealt with the COVID-19 pandemic as the challenge that required new conditioning according to the recommendations from the central government. This study concluded that the law enforcement of billboard tax payments in Surabaya is quite effective due to the achievement of tax revenue targets that always reach the target. However, there are still many obstacles faced, and several solutions deal with these obstacles. KEYWORDS: Advertisement Tax, Billboard Tax, Law Enforcement, Tax, Surabaya.
IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH PELAKU USAHA PASCA COVID-19 PADA PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) BANK X KANTOR CABANG DIPONEGORO SURABAYA Putri, Karin Andhita; Kartika, Adhitya Widya
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.542

Abstract

Perkara Penelitian ini memiliki tujuan guna (1) mengetahui bagaimana Penerapan Restrukturisasi Kredit Oleh Pelaku Usaha Pasca COVID-19 Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, (2) untuk mengetahui mengenai bagaimana Akibat Hukum Atas Restrukturisasi Kredit Oleh Pelaku Usaha Pasca COVID-19 Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya. Jenis penelitian yang diterapkan yakni penelitian hukum empiris, melalui penggunaan pendekatan kualitatif. Metode penyusunan data yang diterapkan yakni metode studi lapangan, wawancara, doumen, serta studi kepustakaan dideskripsikan dengan cara kualitatif alhasil memperlihatkan hasil yang diinginkan serta kesimpulan atas masalah. Hasil riset ini menunjukkan jika IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH PELAKU USAHA PASCA COVID-19 PADA PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) BANK X KANTOR CABANG DIPONEGORO SURABAYA sangat penting bagi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya pasca pandemi COVID-19. Dengan mengajukan restrukturisasi kredit oleh debitur A dan debitur B pada Bank X cabang Diponegoro Surabaya, maka akan terwujudnya suatu implementasi hukum dan akan mencegah adanya akibat hukum atas tindakan wanprestasi.
PERTANGGUNGJAWABAN DEBT COLLECTOR SEBAGAI PIHAK ALIH DAYA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENAGIHAN PADA PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBTI) Iswanto, Della Nanda; Kartika, Adhitya Widya
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.623

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan guna (1) mencari tahu hubungan hukum pihak penyelenggara dengan debt collector sebagai pihak alih daya pada diadakannya Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (2) guna mencari tahu kepastian hukum sistem pertanggungjawaban pihak penyelenggara dengan debt collector sebagai pihak alih daya pada diadakannya Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berdasaran ius constitutum. Metodoe pada penelitian penulis ialah memakai metode penelitian hukum normatif serta berkarakteristik deskriptif kualitatif. Teknik kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data, yang selanjutnya diperiksa secara deskriptif dan kualitatif untuk menunjukkan hasil yang diantisipasi dan menarik kesimpulan tentang masalah tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan hukum antara pihak penyelenggara dengan debt collector yang berperan sebagai pihak alih daya dalam penyelenggaraan LPBBTI terjadi dikarenakan sebuah perikatan yang terjadi antara pihak penyelenggara dengan debt collector dalam menjalankan layanan pendanaan. Dalam mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya, pihak penyelenggara dengan debt collector diikat dengan hukum yang tertera di Peraturan OJK 10/2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PIHAK BANK X TERHADAP PENARIKAN TUNAI MELALUI TELLER TANPA SEPENGETAHUAN NASABAH DILIHAT DARI PERJANJIAN PADA SAAT PERMOHONAN PEMBUATAN KARTU ATM (AUTOMATIC TELLER MACHINE) Prasantyo, Rafi Danendra; Kartika, Adhitya Widya
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.688

Abstract

The modern banking system may appear safe and easy to use, but it still has its drawbacks. The public was shocked by the loss of a number of customer funds, even though the customer who owned the bank account did not believe that he was the one making the transaction. Customers' confidence in the safety of their bank deposits was shaken by this incident. The theft of bank customers' money shows a widening repertoire of criminal tactics. The purpose of this study is to analyze legal protection and the form of bank accountability to customers for cash withdrawals without the knowledge of customers through tellers in view of the agreement at the time of application for making an ATM card. This research method is included in the category of normative legal research. The results of this study state that in cases raised customers get legal protection for the use of problematic ATM card transactions. So if customers who experience problems in conducting ATM card transactions, customers can be guided by Law no. 10 of 1998 concerning Banking and Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection
PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI RUTAN WANITA KELAS II A SURABAYA Prabowo, Muhammad Juniar; Kartika, Adhitya Widya
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.735

Abstract

This study aimed to find out the coaching exercises for women perpetrators of narcotics crimes in Class II A Women's Detention Centers in Surabaya. This study uses empirical juridical research methods. Data analysis used is a qualitative approach to primary and secondary data. The results of research on narcotics women's psychoactive psychotherapy training at Class II A Women's Detention Center in Surabaya concluded that Class II A Surabaya Women's Detention Center carried out 2 (two) training programs for female psychopaths. The first is personality development where this coaching is more directed to the personality of each person with disabilities, this coaching itself includes spiritual development and physical training. The second is self-reliance coaching where this training is so that when the tired ones leave the Surabaya Class II A Women's Detention Center they can become even more independent with the provision of coaching results at the Class II A Women's Detention Center Surabaya.
Legal Position of Awig –Awig in the National Legal System as a Source of Law (Written Customary Law) Kartika, Adhitya Widya; Yulianingsih, Wiwin; Indawati, Yana
VJJ Vol. 2 No. 1 (2020): Veteran Justice Journal
Publisher : VJJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Village is the smallest part of the state structure. A number of villages in Indonesia have distinctive features which contain traditional elements. One of the elements of this custom is customary law. In the community of Pakraman Bali Village, there are indigenous people in which customary law applies. This customary law is stated in awig-awig. If we look at the discussion then it is related to the legal structure, of course there is a connection related to that part of the legal system. The legal system in a state can be referred to as a national legal system in which the national legal system has parts or elements that each function and have a relationship, namely between one part and another. Likewise, there are laws that are part of the customary law community where the customary law community is part of the village which is an institution in the state structure. This then becomes an issue of how the position of awig-awig is in the national legal system. This research was conducted through an analysis of legal facts and legal doctrine, namely the theoretical and statutory approaches. This article is the result of research funded by the university, so it is the outcome product of this research. The discussion in this analysis shows that awig awig is written customary law, while what is generally understood so far is the unwritten law. In addition, the position in national law is recognized because it is the right of the customary law communities in Bali (adat in Pakraman Village, Bali). In addition, of course, awig-awig can be used as a source of material law, which is a social conception that exists in society, some of which are still applicable and some need conformity.
Perlindungan Hukum bagi Pers dalam Melaksanakan Kebebasan Pers di Indonesia dan Australia Trisnaningrum, Roshita Anggun; Kartika, Adhitya Widya
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The press and democratic life are two inseparable things. The existence of the press has a crucial role in conveying information, providing education to the public, and as a means of social control. Freedom of the press is not only recognized internationally, but every country is obliged to provide legal protection for it. The urgency of this research from a constitutional law perspective is that the press is the fourth pillar of democracy (the fourth of estate). This issue is discussed to discover the similarities and differences in press law provisions between Indonesia and Australia as well as to improve, update, or find answers to press law problems. This research applied normative methods with comparative, statutory, and conceptual approaches, as well as qualitative analysis. There are two aspects analyzed in this research, the first regarding the comparison of legal provisions regarding press freedom in Indonesia and Australia based on press system theory and the second regarding good positive legal benchmarks in providing legal protection for the press in Indonesia and Australia. The results of this research are that Indonesian press law provisions have protected press freedom compared to Australian press law provisions which tend not to protect press freedom and Indonesian positive law has fulfilled the elements of legal protection compared to Australian positive law which tends not to have fulfilled the elements of legal protection. Keywords: Press Freedom, Legal Protection, Comparison, Indonesia, Australia.
Aspek Keperdataan dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Medis antara Pasien dengan Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Camellia, Lintang Zandra; Kartika, Adhitya Widya
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Medical disputes in the civil field are disputes that can occur between patients and doctor as a medical-professionals and are related to the full fillment of the rights and obligations of the binding relationship as a legal result in the provision of medical services. Medical disputes can lead to losses suffered by patients which can be in the form of limb disability, even death. The emergence of law and health provides a beneficial collaboration, where the health field can be used to face public health challenges and the law can be used to maintain peace and order in society. The regulation of health law in Indonesia contained in Law No. 36 of 2009 which has now been amended by Law No. 17 of 2023 provides differences in efforts to resolve medical disputes which are important to examine and are the focus of this research. The author's research was conducted using a juridical-normative legal methodology with a conceptual approach and a statutory approach. The civil aspect in the settlement of medical disputes is that there are losses suffered by patients due to negligence committed by medical personnel. Patients have the right to claim compensation which can be done by litigation or non-litigation. The parties involved in medical dispute resolution want a dispute resolution that is closed and provides a sense of security, especially on the part of medical personnel so that their reputation is not tainted, so they prefer to conduct non-litigation dispute resolution. Law No. 17 of 2023 provides several options for dispute resolution using Alternative Dispute Resolution which in Law No. 36 of 2009 medical dispute resolution can only be done by mediation.
Co-Authors Abdullah Fikri, Abdullah Aditya Mahendra Adrian, Sesilia Firsty Ahmad Luthfi Ainun Nisa, Miskha Angelina, Ajeng Julia Aprillia, Aisyah Ariyanto, Muhamad Rizky Aziyah, Vivi Nur Baharudin, Achmad Khozin Camellia, Lintang Zandra Della Nanda Iswanto Diniroja, Syahda Aneira Edghar Abdullah Albab Elmi, Arini Aghniya Fernanda, Fadila Firensya, Nickita Michaela Hani Diaz Valentian Harun Al Rasyid Prasetyo Imron Rosadi Indawati, Yana Isna Veviati Iswanto, Della Nanda Jannah, Yunita Roudhotul Karin Andhita Putri Lia Antasiyah Masrur, Mohammad Abdullah Maulani, Zihan Mira Diva Prasyanti Miskha Ainun Nisa Nadia Faizah Putri Devina Nanda Tribramantya Purnama Nikita, Tinara Aisyah Novia Ayu Permatasari Nunung Puji Rahayu Nur Rais Madjid Prabowo, Muhammad Juniar Prasantyo, Rafi Danendra Prasyanti, Mira Diva Pratiani, Olivia Putri, Karin Andhita Radya Dzuhrizha Rahmana Radya Dzuhrizha Rahmana Rafi Danendra Prasantyo Randita Putri Nugraini Rofiq, Achmad Rosawati, Nirda Nanda Salsabila Salsabila Saputra, Moch. Rafli Wahyu Dwi Suryana, Eka Pala Sutrisno SUTRISNO SUTRISNO Sutrisno, Sutrisno Trisnaningrum, Roshita Anggun Tsania Manzil Assolich Wahyuda, Muhammad Riyan WIWIN YULIANINGSIH Wiwin Yulianingsih Wiwin Yulianingsih Yana Indawati Zahro, Ulum Fatimatus