Articles
<![CDATA[CREDIT RESTRUCTURITATION IN GRESIK RURAL BANK CORPORATION THE IMPACT OF THE SPREAD OF CORONAVIRUS DISEASE 2019 ON DEBTORS WITH PROBLEM LOANS AFTER APPLIYING POJK NUMBER 48/POJK.03/2020 ]]>
<![CDATA[Aziyah, Vivi Nur]]>;
<![CDATA[Kartika, Adhitya Widya]]>
<![CDATA[ JOSAR (Journal of Students Academic Research) Vol 9 No 2 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/josar.v9i2.3581
<![CDATA[This study aims to analyze and understand related to the implementation of credit restructuritation and to find out the obstacles and efforts in implementing credit restructuritation during the Covid- 19 pandemic in Gresik rural Bank corporation. This type of research uses an empirical juridical legal research method, where the source of the data obtained is directly from the field through interviews and obtained from literature studies, this research method is descriptive analytical using a qualitative approach. The results of this research are that in order to overcome bad / problem loans due to the impact of the Covid-19 pandemic, Gresik Rural Bank Corporation implements a restructuring policy by referring to the standard provisions of POJK Number 48/POJK.03/2020. The form of restructuring provided is the provision of a period of approximately 10 months and does not exceed the time limit in accordance with the provisions of the regulation to make interest- only installments, for arrears the principal will be paid after the credit restructuring is completed. The implementation of this credit restructuring did not escape the obstacles faced by PD.BPR Bank Gresik, these obstacles were caused by external factors from the debtor. Even so the PD. BPR]]>
<![CDATA[EKSISTENSI KEADILAN DALAM KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[kartika, adhitya widya]]>
<![CDATA[ Veritas et Justitia Vol. 4 No. 1 (2018): Veritas et Justitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Parahyangan Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25123/vej.v4i1.2887
<![CDATA[Any forest ecosystem, as part of the natural environment is home to diverse animal and plant life. But existence of forest, especially rain forest, are threatened by the need to meet human insatiable demands. The constitution, on the other hand, demands the preservation of forest environment (inclusive protecting the human rights to a clean and healthy environment), the management of which is entrusted to central as well as regional-local government. Using the concept of justice as a key point, the conflict between the need to preserve and exploitation of forest resources to meet human needs shall be discussed here. This paper, using a library research and juridical dogmatic approach, attempts to trace how environmental justice is perceived in the context of the above conflicting demands.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019): LEGAL ANALYSIS OF THE SETTLEMENT OF CASES OF VIOLATIONS OF THE CODE OF ETHICS OF GENERAL ELECTION ORGANIZERS (STUDY OF DKPP DECISION NUMBER 317-PKE-DKPP/X/2019) ]]>
<![CDATA[Imron Rosadi]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ Journal Presumption of Law Vol 6 No 2 (2024): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Majalengka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31949/jpl.v6i2.9131
<![CDATA[Etika memiliki peran penting bagi penyelenggara Pemilu untuk terciptanya Pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) merupakan lembaga etik Pemilu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili aduan perkara pelanggaran kode etik. DKPP dalam menjalankan kewenangan harus berpedoman pada hukum acara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak akibat adanya Putusan DKPP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan analisis peraturan. Hasil penelitian ditemukan ketidaksesuaian penerapan aspek prosedural dan subtansial seperti objek sengketa dalam perkara tersebut bukan ranah pelanggaran etik sehingga DKPP dianggap melampaui kewenangannya, Pengadu telah mencabut aduannya dan pelaksanaan rapat pleno anggota DKPP yang tidak sesuai dengan hukum acara DKPP. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak apabila merasa dirugikan dapat menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan tindakan lanjut dari Putusan DKPP ke Pengadilan Tata Usaha Negara.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENJUALAN OBAT HEWAN TANPA IZIN EDAR OLEH PETSHOP ]]>
<![CDATA[Aprillia, Aisyah]]>;
<![CDATA[Kartika, Adhitya Widya]]>
<![CDATA[ JURNAL DARMA AGUNG Vol 32 No 5 (2024): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/ojsuda.v32i5.4652
<![CDATA[Penggunaan obat dalam proses penyembuhan penyakit harus memperhatikan jenis obat dan dosis yang tepat, selain itu obat tersebut juga harus merupakan obat yang telah memiliki izin edar sehingga telah terjamin kualitas, khasiat, mutu, serta keamanan dalam penggunaannya. Pada obat manusia pengujian mutu dan kualitas obat serta penerbitan izin edar dilakukan oleh BPOM yang kemudian dalam peredarannya dijual di apotek, sementara pada obat hewan pengujian mutu dan kualitas obat hewan dilakukan oleh BBPMSOH dan penerbitan izin edar dilakukan oleh Kementan RI yang kemudian dalam peredarannya dijual di toko obat hewan, poultryshop, dan petshop. Izin edar pada obat hewan ditandai dengan tercantumnya nomor registrasi dari Kementan RI. Obat hewan yang tidak memiliki izin edar tidak melalui pengujian mutu dan kualitas obat tersebut, sehingga penggunaan obat tersebut pada hewan dapat membahayakan kesehatan hewan yang mengkonsumsinya Peredaran obat hewan secara yuridis diatur dalam UU No.18 Tahun 2009 jo UU No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Apabila petshop melakukan penjualan obat hewan tanpa izin edar tidak menutup kemungkinan bagi pemilik hewan untuk membeli obat tersebut dan memberikannya ke hewan peliharaan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik hewan. Hal ini menjadi fokus pada penelitian yang akan mengkaji PMH atas penjualan obat hewan tanpa izin edar yang dilakukan oleh petshop berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa suatu PMH harus memenuhi beberapa unsur yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan fakta, kasus, dan peraturan perundang-undangan. Pemilik hewan yang menderita kerugian akibat penjualan obat hewan tanpa izin edar yang dilakukan petshop dapat mengajukan upaya hukun litigasi atau non litigasi. Diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, petshop sebagai pelaku PMH wajib memberikan ganti rugi kepada pemilik hewan yang dirugikan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Pada Jasa Pengelola Parkir 24 Jam Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor Melalui Mediasi Di Kepolisian Sektor Purwosari (Studi Kasus Parkir 24 Jam Di Purwosari, Bojonegoro) ]]>
<![CDATA[Rosawati, Nirda Nanda]]>;
<![CDATA[Kartika, Adhitya Widya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 21 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Peneliti.net ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.14504145
<![CDATA[This research aims to find out and understand the legal relationship between parking managers and consumers whose vehicles are lost in parking areas based on the civil law system in Indonesia and to know and understand the responsibility of parking managers for consumers' lost motorized vehicles in parking areas according to Law Number 8 1999 concerning Consumer Protection. With using regulasitive juridical research methods, conclusions can be drawn, namely: 1. The legal relationship between parking managers and consumers is actually a relationship that gives rise to rights and obligations. This relationship is regulated concretely on two main legal bases, namely: First, the Civil Code which regulates in general that the agreement between consumers and parking managers originating from goods custody agreements/agreements; and Second, the Consumer Protection Law which specifically regulates the legal relationship between parking managers and consumers based on the legal position of each party referred to as business actors and consumers. 2. The responsibility of the parking manager for consumer vehicles lost in the parking area based on the Consumer Protection Law is a civil responsibility oriented towards compensation. This is based on: First, the legal obligations of parking managers who must fulfill consumers' rights to comfort, security and maintenance during the use of parking services by consumers, thus giving rise to the responsibility of parking managers if consumers' vehicles are damaged or lost during the process of using these services; Second, the loss of a consumer's vehicle in the parking area gives rise to the consumer's legal right to demand compensation from the parking management before the court in the form of an unlawful act lawsuit even though there is a standard/exanoration clause included on the parking ticket;]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Pekerja (Upah Lembur) Berdasarkan Perjanjian Kerja di CV. X ]]>
<![CDATA[Firensya, Nickita Michaela]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/h7755x45
<![CDATA[Perusahaan berkewajiban untuk memenuhi hak upah lembur karyawan ketika memperkerjakan dengan melebihi waktu yang telah ditentukan, yang mana hal tersebut harus dituangkan dalam perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Ditemui bahwa CV. X dalam perjanjian kerja dengan karyawannya tidak menuangkan mengenai hak upah lembur sekaligus dalam pelaksanaannya juga tidak memberikan upah lembur. Tujuan penelitian ini untuk menggali perlindungan hukum dalam pemenuhan hak upah lembur berdasarkan perjanjian kerja di CV. X. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian tipe normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian didapati bahwa adanya pengusaha/pemberi kerja yang mempekerjakan pekerjanya di luar jam yang berada dalam perjanjian dan tidak memberikan upah lembur ialah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum diwujudkan sebagaimana mestinya.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran Scam page (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur) ]]>
<![CDATA[Radya Dzuhrizha Rahmana]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Hukum Vol 18 No 2 (2022): Volume 18, Nomor 2, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/risalah.v18i2.918
<![CDATA[In this thesis research, the author uses the empirical juridical method, meaning a research that has achievements in finding theories about the law enforcement process for community crimes. This research also aims to see and understand law enforcement for the perpetrators of creating and spreading scams. The data sources of this research were obtained from interviews with IPTU Niken Charisma Lahardi, S.E. as Investigator of the Sub Directorate V of the Cyber ??Crime Unit of the East Java Regional Police and data were obtained from the Sub Directorate V of the East Java Regional Police of the Cyber ??Crime Unit, legislation, and literature. The results of this study concluded that the perpetrators of creating and spreading scampages in 2021 were 1 case with 2 suspects. Law enforcement carried out by the Sub-Directorate V of the Ditreskrimsus Cyber ??Unit of the East Java Regional Police is based on and takes into account the elements of law enforcement, namely legal certainty, legal benefits and legal justice. In law enforcement, there are factors that influence it, namely in the form of law enforcement officials, legal factors, community factors, facilities and facilities factors and also legal culture factors. Based on the analysis that the author carried out in law enforcement carried out by the East Java Regional Police using the theory put forward by Joseph Goldstein, which is very relevant is the theory of actual law enforcement or actual enforcement because the theory is actual law enforcement which has limitations in it. Law enforcement according to Lawrence M. Freidmanm's theory, the Regional Police of East Java is based on legal culture.]]>
<![CDATA[Perbandingan Kode Etik Hakim Konstitusi Antara Indonesia Dan Jerman ]]>
<![CDATA[Wahyuda, Muhammad Riyan]]>;
<![CDATA[Kartika, Adhitya Widya]]>
<![CDATA[ Widya Yuridika Vol 8 No 1 (2025): Law and Society ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Gama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/wy.v8i1.6052
<![CDATA[The research studied by the author aims to understand and compare the regulation of the code of ethics of Indonesian and German constitutional judges and explain the regulation of the code of ethics of German judges stipulated in the BDG. The author conducts this research in a normative manner that analyzes norms in legislation using a comparative approach and statute approach. Indonesia and Germany have similar legal systems and similar historical backgrounds where both countries have experienced authoritarian regimes, so the Constitutional Court is present to prevent this from reappearing. The results showed that the Constitutional Court Regulation related to the code of ethics for constitutional judges refers to The Bangalore Principles 2002. The Constitutional Court Regulation itself has the same position as the Presidential Regulation "conditionally". The legal literature of PMK actually has the nature of internal regelingen, which means that the character of PMK is only binding on an institution. Germany does not regulate in detail in a regulation as found in Indonesia. Germany regulates the code of ethics in the Bundesdisziplinargesetz - BDG which is a law in federal disciplinary matters that applies mutatis mutandis with the Deutsches Richtergesetz - DRiG. The conclusion from the results of the research that has been reviewed by the author is that Indonesian legal policies that can report are not only internal to the Constitutional Court but the public can also report, while Germany which is regulated in the Law only applies to civil servants, especially constitutional judges.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Hukum Kewenangan Pemerintah Desa Moro dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat ]]>
<![CDATA[kartika, adhitya widya]]>
<![CDATA[ KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/kdrkm.v2i2.3958
<![CDATA[Abstract: The village head in the village government has a task, one of which is to improve the village economy and integrate it for the prosperity of the village community. One of them is through businesses owned by rural communities or the availability of UMKM in rural communities and increasing the benefits and protection through IPR, which can then be marketed through BUMDesa which are then expected to be marketed not only on a village scale but on a wider scale. The need for community service is because in Moro Village already has a BUMDesa, and there are home-scale community businesses that can be further optimized, especially regarding the function of BUMDesa that have not been maximized. This community service is carried out by the method of socialization which is carried out directly to the village community and village officials by providing socialization materials and discussion or consultation materials related to community service materials. Community service shows that the lack of public knowledge is due to a lack of socialization after socialization. The community knows that community businesses can be integrated into BUMDesa or, more broadly, with community group programs or UMKM and the protection of IPR. After the service is carried out, it is concluded that the level of the village economy can be improved, one of which is by providing socialization or assistance so that the community innovates and the community's economy can increase.Keywords: BUMDesa; IPR; Village Economy; Village Head; Villagers.Abstrak: Kepala desa dalam pemerintah desa memiliki tugas salah satunya meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan untuk kemakmuran masyarakat desa. Tugas tersebut telah diamanatkan dalam UURI No. 6 Th. 2014 tentang Desa agar hal ini memiliki daya guna dan berhasil guna maka perlu melaksanakannya sesuai ketentuan berlaku. Salah satunya dengan melalui usaha yang dimiliki masyarakat desa atau ketersediaan UMKM pada masyarakat desa dan menambah kemanfaatan dan perlindungan melalui Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dapat dipasarkan melalui BUMDesa yang kemudian diharapkan mampu dipasarkan tidak hanya sekala desa tetapi skala lebih luas. Perlunya pengabdian masyarakat karena pada Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan sudah memiliki BUMDesa dan terdapat usaha masyarakat skala rumahan yang dapat lebih dioptimalkan, khususnya terkait fungsi BUMDesa belum maksimal. Bahkan pemaham terkait dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual belum maksimal sehingga perlu untuk dilakukan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi yang dilakukan secara langsung terhadap masyarakat desa maupun pamong desa melalui pemberian sosialisasi dan diskusi atau konsultasi. Pengabdian masyarakat mendapatkan hasil bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat karenakan kurangnya sosialisasi setelah sosialisasi masyarakat mengetahui usaha masyarakat dapat dientegrasikan pada BUMDesa atau lebih luas dengan program kelompok masyarakat atau UMKM dan perlindungan HKI. Setelah pengabdian dilakukan ditarik kesimpulan tingkat perekonomian desa dapat ditingkatkan salah satunya dengan memberikan sosialisasi atau pendampingan sehingga masyarakat berinovasi serta pemberdayaan masyarakat dapat meningkat.Kata Kunci: BUMDesa; HKI; Ekonomi Desa; Kepala Desa; Masyarakat Desa.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH ]]>
<![CDATA[Ainun Nisa, Miskha]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.11341
<![CDATA[Indonesia will hold simultaneous regional elections on November 27, 2024. Before the Regional Elections were held, the Constitutional Court (MK) issued two rulings, namely No. 60/PUU-XXII/2024 and No. 70/PUU-XXII/2024 on August 20, 2024. This decision is related to the threshold for running for office and the minimum age requirement for candidate pairs in the Regional Elections. One day after the verdict was issued, the House of Representatives held a working meeting to revise the articles that had been decided by the Constitutional Court. This working meeting is considered an effort to annul the Constitutional Court's decision so that it becomes a polemic in the community. This research aims to find out the position and existence of the Constitutional Court's decision in the Election Bill. This study uses a normative juridical method with a literature study as a data collection method. The results obtained indicate that the cancellation of the revision of Law No. 10 of 2016 by the DPR shows that the decisions of the Constitutional Court (MK) are still being considered. The incorporation of the decisions of the Constitutional Court No. 60/PUU-XXII/2024 and No. 70/PUU-XXII/2024 into PKPU No. 10 of 2024 further clarifies the position and existence of the Constitutional Court's decisions within the Draft Regional Election Law.]]>
