Articles
<![CDATA[Sosialisasi Hukum Kewenangan Pemerintah Desa Moro dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat ]]>
<![CDATA[kartika, adhitya widya]]>
<![CDATA[ KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/kdrkm.v2i2.3958
<![CDATA[Abstract: The village head in the village government has a task, one of which is to improve the village economy and integrate it for the prosperity of the village community. One of them is through businesses owned by rural communities or the availability of UMKM in rural communities and increasing the benefits and protection through IPR, which can then be marketed through BUMDesa which are then expected to be marketed not only on a village scale but on a wider scale. The need for community service is because in Moro Village already has a BUMDesa, and there are home-scale community businesses that can be further optimized, especially regarding the function of BUMDesa that have not been maximized. This community service is carried out by the method of socialization which is carried out directly to the village community and village officials by providing socialization materials and discussion or consultation materials related to community service materials. Community service shows that the lack of public knowledge is due to a lack of socialization after socialization. The community knows that community businesses can be integrated into BUMDesa or, more broadly, with community group programs or UMKM and the protection of IPR. After the service is carried out, it is concluded that the level of the village economy can be improved, one of which is by providing socialization or assistance so that the community innovates and the community's economy can increase.Keywords: BUMDesa; IPR; Village Economy; Village Head; Villagers.Abstrak: Kepala desa dalam pemerintah desa memiliki tugas salah satunya meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan untuk kemakmuran masyarakat desa. Tugas tersebut telah diamanatkan dalam UURI No. 6 Th. 2014 tentang Desa agar hal ini memiliki daya guna dan berhasil guna maka perlu melaksanakannya sesuai ketentuan berlaku. Salah satunya dengan melalui usaha yang dimiliki masyarakat desa atau ketersediaan UMKM pada masyarakat desa dan menambah kemanfaatan dan perlindungan melalui Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dapat dipasarkan melalui BUMDesa yang kemudian diharapkan mampu dipasarkan tidak hanya sekala desa tetapi skala lebih luas. Perlunya pengabdian masyarakat karena pada Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan sudah memiliki BUMDesa dan terdapat usaha masyarakat skala rumahan yang dapat lebih dioptimalkan, khususnya terkait fungsi BUMDesa belum maksimal. Bahkan pemaham terkait dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual belum maksimal sehingga perlu untuk dilakukan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi yang dilakukan secara langsung terhadap masyarakat desa maupun pamong desa melalui pemberian sosialisasi dan diskusi atau konsultasi. Pengabdian masyarakat mendapatkan hasil bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat karenakan kurangnya sosialisasi setelah sosialisasi masyarakat mengetahui usaha masyarakat dapat dientegrasikan pada BUMDesa atau lebih luas dengan program kelompok masyarakat atau UMKM dan perlindungan HKI. Setelah pengabdian dilakukan ditarik kesimpulan tingkat perekonomian desa dapat ditingkatkan salah satunya dengan memberikan sosialisasi atau pendampingan sehingga masyarakat berinovasi serta pemberdayaan masyarakat dapat meningkat.Kata Kunci: BUMDesa; HKI; Ekonomi Desa; Kepala Desa; Masyarakat Desa.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH ]]>
<![CDATA[Ainun Nisa, Miskha]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.11341
<![CDATA[Indonesia will hold simultaneous regional elections on November 27, 2024. Before the Regional Elections were held, the Constitutional Court (MK) issued two rulings, namely No. 60/PUU-XXII/2024 and No. 70/PUU-XXII/2024 on August 20, 2024. This decision is related to the threshold for running for office and the minimum age requirement for candidate pairs in the Regional Elections. One day after the verdict was issued, the House of Representatives held a working meeting to revise the articles that had been decided by the Constitutional Court. This working meeting is considered an effort to annul the Constitutional Court's decision so that it becomes a polemic in the community. This research aims to find out the position and existence of the Constitutional Court's decision in the Election Bill. This study uses a normative juridical method with a literature study as a data collection method. The results obtained indicate that the cancellation of the revision of Law No. 10 of 2016 by the DPR shows that the decisions of the Constitutional Court (MK) are still being considered. The incorporation of the decisions of the Constitutional Court No. 60/PUU-XXII/2024 and No. 70/PUU-XXII/2024 into PKPU No. 10 of 2024 further clarifies the position and existence of the Constitutional Court's decisions within the Draft Regional Election Law.]]>
<![CDATA[URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KHUSUS KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (KBLBB) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PRAKTIK PENCEMARAN LINGKUNGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Prasyanti, Mira Diva]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.11376
<![CDATA[Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) merupakan solusi penting dalam memperkecil angka emisi dan ketergantungan akan bahan bakar tak terbarukan, namun di Indonesia, kurangnya regulasi yang jelas menghambat pengembangan industri ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan di Jerman yang telah berhasil mengintegrasikan teknologi KBLBB dalam kebijakan transportasi mereka. Melalui analisis tersebut, elemen-elemen kunci yang perlu diadopsi oleh Indonesia untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung inovasi dan investasi di sektor KBLBB dapat diidentifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang khusus sangat penting untuk mendorong penggunaan KBLBB secara luas, meningkatkan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya, dan menjamin perlindungan lingkungan. Menggunakan studi perbandingan hukum dengan negara Jerman sebagai negara salah satu penghasil KBLBB terbesar di dunia, membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, di mana Jerman sendiri kebijakan yang jelas dan insentif finansial terbukti efektif dalam meningkatkan adopsi kendaraan listrik serta menciptakan jaringan infrastruktur pengisian yang luas. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendorong terciptanya inovasi demi kemajuan KBLBB di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi pada tujuan keberlanjutan dan mitigasi perubahan iklim secara efektif.]]>
<![CDATA[Partisipasi Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Dalam Menyuarakan Gerakan Anti Bullying Pada Anak-Anak di Sekitar Wilayah Alun-Alun Sidoarjo dan Taman Bungkul Surabaya ]]>
<![CDATA[Nadia Faizah Putri Devina]]>;
<![CDATA[Mira Diva Prasyanti]]>;
<![CDATA[Miskha Ainun Nisa]]>;
<![CDATA[Edghar Abdullah Albab]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ FUNDAMENTUM : Jurnal Pengabdian Multidisiplin Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : FUNDAMENTUM : Jurnal Pengabdian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/fundamentum.v2i3.279
<![CDATA[Kuliah Kerja Nyata (KKN) is a form of student activity in higher education, which is also part of education and has the aim of doing community service. Community service in this paper refers to the activities of the author's group, which conducts empirical study practices, by directly carrying out socialization activities to the community related to the dangers of bullying for children. This activity is deemed necessary to overcome the phenomenon of moral degradation that occurs in children. Through this activity, the authors try to campaign to children, teenagers, and parents around Sidoarjo Square and Surabaya Bungkul Park, to break the chain of bullying in the scope of children's friendship, because moral degradation itself is a trigger for bullying or discrimination against someone, in this case children in the scope of their friendship. This activity is carried out solely for education and community service, as well as an effort to foster the moral quality of the nation's young generation. From this activity, the author can say that socialization is the right method to do in shaping children's morals through the delivery of informative and interesting material.]]>
<![CDATA[Konsekuensi Yuridis Putusan MKRI No. 137/PUU-XIII/2015 terhadap Pergeseran Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur ]]>
<![CDATA[Kartika, Adhitya Widya]]>
<![CDATA[ Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 54 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ajish.v54i2.913
<![CDATA[Abstract: The dynamics of the local government system follow the dynamics of the law that overshadows it. Constitutional Court Decision No. 137/PUU-XIII/2015 has caused a shift in the power to review regional regulations district/city and even other legal structures in the regional government system. This shift in authority affects the implementation of local government functions, particularly at the district/city level. This article examines the consequences of shifting the authority to review regional regulations and regional head regulations for districts/cities. This study uses a regulatory approach and legal doctrine with a juridical analysis method. From the study that has been carried out, it is concluded that the testing of district/city regulations was initially carried out by the governor in the regional legislation process. However, since the Constitutional Court Decision No. 137/PUU-XIII/2015, the governor no longer has the authority to do so. The authority to review district/city regulations is transferred to the Supreme Court. This shift of authority was initially an oversight executive review but later became a judicial review. However, the governor has the authority to limit the implementation of autonomy in regent/mayor regulations, but not to district/city regional regulations, which are also an element of deconcentration.Abstrak: Dinamika sistem pemerintahan daerah mengikuti dinamika hukum yang menaunginya. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 137/PUU-XIII/2015 telah menyebabkan terjadinya pergeseran kekuasaan pengujian peraturan daerah (perda) kabupaten/kota bahkan struktur hukum lain pada sistem pemerintahan daerah. Pergeseran kewenangan ini mempengaruhi pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota. Artikel ini mengkaji tentang konsekuensi pergeseran kewenangan pengujian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (perkepda) kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan dan doktrin hukum dengan metode analisis yuridis. Dari kajian yang telah dilakukan diperoleh simpulan bahwa pengujian perda kabupaten/kota pada mulanya dilakukan oleh gubernur pada proses legislasi daerah. Akan tetapi semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015, gubernur tidak lagi memiliki kewenangan untuk itu. Adapun kewenangan pengujian perda kabupaten/kota beralih kepada Mahkamah Agung. Pergeseran kewenangan ini awalnya merupakan pengawasan executive review namun kemudian menjadi judicial review. Namun demikian, gubernur memiliki kewenangan melakukan pembatasan terhadap implementasi otonomi dalam peraturan bupati/walikota, tetapi tidak terhadap peraturan daerah kabupaten/kota yang juga merupakan unsur dekonsentrasi.]]>
<![CDATA[Penerapan Skema Cessie Atas Piutang Untuk Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah X Cabang Krian ]]>
<![CDATA[Elmi, Arini Aghniya]]>;
<![CDATA[Kartika, Adhitya Widya]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2400
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Penerapan Skema Cessie Atas Piutang Untuk Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BPRS X Cabang Krian. Objek dari penelitian ini adalah proses pengalihan piutang dan perjanjian pengalihan piutang antara BPRS X Cabang Krian dengan PT APS. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian penerapan skema cessie di BPRS X Cabang Krian dengan Pasal 613 KUHPerdata dan akibat hukumnya setelah terjadinya cessie kepada para pihak yaitu kreditur lama (BPRS X Cabang Krian), kreditur baru (PT APS),dan debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan data primer bersumber dari wawancara yang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan cessie pada BPRS X Cabang Krian merupakan upaya yang efektif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah apabila upaya penyelesaian persuasif oleh perbankan tidak memberikan solusi bagi para pihak.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO ]]>
<![CDATA[Maulani, Zihan]]>;
<![CDATA[Kartika, Adhitya Widya]]>
<![CDATA[ Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 3 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance ]]>
Publisher : <![CDATA[Gapenas Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53363/bureau.v3i3.375
<![CDATA[Children are the younger generation as the successor of the nation's ideals and also play a role as national development in the future, so that guidance and protection are needed to ensure protection from all things that can damage children's future. The development of science and technology makes criminal acts committed by children increasingly rampant. The implementation of diversion is motivated by the desire to avoid negative effects on the psychological and mental health of children due to their involvement with the criminal justice system. However, in practice the implementation of diversion often fails, especially when it reaches the District Court level, this causes children to have to deal directly with the formal criminal justice process. Furthermore, juvenile criminal justice can have a negative impact in the form of evil stigmatization of children as perpetrators of criminal acts which can increase deviant behavior and form criminal characters so that it is difficult for children to return to their natural environment. This study uses an empirical juridical method using empirical facts taken directly verbally, namely interviews. The results of this study are that cases of criminal acts committed by children in the Sidoarjo District Court experience more failure than success, this makes children as perpetrators of criminal acts have to undergo further criminal justice processes. There are factors that support and hinder the implementation of diversion at the Sidoarjo District Court so that it often fails. Against this condition, the Sidoarjo District Court seeks to overcome the inhibiting factors for the implementation of diversion by increasing the quality and quantity of law enforcers within the Sidoarjo District Court, increasing cooperation with related law enforcement agencies to resolve disputes between parties, and updating the facilities and infrastructure for special rooms to implement examination of children as perpetrators of criminal acts]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK KANDUNG SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP AYAH ]]>
<![CDATA[Jannah, Yunita Roudhotul]]>;
<![CDATA[Kartika, Adhitya Widya]]>
<![CDATA[ Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 3 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance ]]>
Publisher : <![CDATA[Gapenas Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53363/bureau.v3i3.376
<![CDATA[In this study, the author uses the empirical juridical method, research that races against the actual situation that exists in society with the aim of finding the facts and data needed. This study aims to determine and understand the criminological review of biological children as perpetrators of attempted murder of fathers. Sources of research data obtained by interviews and research data is also obtained from legislation and literature or literature. There were 2 cases of biological children as perpetrators of attempted murder of fathers in Lamongan from 2018 to 2021, with 2 perpetrators. The judge's basis for consideration in the decision related to the case of the biological child as the perpetrator of the attempted murder of the father is based on facts, circumstances, evidence, and viewed from the criminology side, so that it can be the basis for determining the defendant's guilt. The author conducts a criminological analysis with an approach to modern criminological theory and to find out what factors cause someone to commit a crime, and in this theory also argues that someone who commits a crime has weak social ties, in the response efforts provided by the Lamongan Resort Police and also obstacles. The problems faced are related to the case of biological children as perpetrators of attempted murder of fathers by providing socialization on prevention of criminal behavior to the community in urban, rural areas and schools in Lamongan, and also carrying out routine sharp weapons operations which are held every 1 month]]>
<![CDATA[89603892387 Kedudukan Amicus Curiae Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel) ]]>
<![CDATA[Pratiani, Olivia]]>;
<![CDATA[Kartika, Adhitya Widya]]>
<![CDATA[ PERSPEKTIF : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v29i2.910
<![CDATA[The purpose of this research is to determine the position of this foreign concept in the Indonesian legal system, specifically criminal procedural law, and to examine the existence of the amicus curiae concept in the settlement of case number 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel while linking its existence in the case with the principle of res judicata pro veritate habetur, which is inherent in every decision product of an institution with the authority to adjudicate. This research was conducted in a normative juridical manner using literature or secondary data and an analytical method in the form of in-depth analysis that produces sentences according to the rules or is called qualitative. The selection of this title focuses on the position of amicus curiae itself in Indonesian criminal justice and its role in the judge’s legal considerations that result in a decision in a particular case. More or less it was found that the position of this concept is not explicitly regulated in any regulations in Indonesia, but its existence can still be found because in fact there are several regulations that indicate this concept can be used. The existence of this concept in the settlement of cases resulting in court decisions remains within the principle of res judicata pro veritate habetur, which means that it is not appropriate to doubt the decision even though it is known that there is a contribution from amicus curiae who do not have a clear position.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya ]]>
<![CDATA[Nur Rais Madjid]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2188
<![CDATA[Perceraian adalah tindakan hukum, di mana akan melahirkan beberapa akibat hukum. Sebagaimana Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa terjadinya perceraian ialah dapat disebabkan adanya suami yang menalak maupun istri yang menggugat cerai sebagaimana dituangkan dalam Putusan Hakim. Mantan suami dimungkinkan memiliki kewajiban dalam rangka membiayai hidup mantan istrinya yang dinamakan Mut’ah, nafkah Iddah (apabila istrinya tersebut tak Nusyuz), dan nafkah terhadap anaknya. Penelitian disini mengkaji tentang pelaksanaan pemenuhan segala hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan Putusan No. 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby serta untuk mengetahui, menjelaskan kendala-kendala dan upaya penyelesaiannya dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya. Hasil penelitian ditemui bahwa pertimbangan Hakim mengenai penentuan segala hak istri setelah cerai ialah memperhatikan sisi nilai patut sekaligus nilai adil sekaligus melihat kemampuan dari mantan suami. Kendala dalam perwujudan segala hak bekas istri ialah ketidakhadiran bekas istri pada muka persidangan sehingga Majelis Hakim memutus perkara secara putusan “Verstek”. Kemampuan ekonomi dari bekas suami merupakan kendala tersendiri bagi majelis hakim karena bekas suami adalah keluarga miskin. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala bila sudah diputus secara “Verstek” ada perlawanan berupa “Verzet” sehingga Termohon bisa meminta hak-haknya selama bisa membuktikan dalil-dalinya walaupun sudah diputuskan secara Verstek, segala hak istri tetap diberikan sebagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017. Majelis Hakim melaksanakan hak Ex-Officio demi menciptakan keadilan kedua belah pihak. ]]>
