Articles
<![CDATA[URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KHUSUS KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (KBLBB) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PRAKTIK PENCEMARAN LINGKUNGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Prasyanti, Mira Diva]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.11376
<![CDATA[Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) merupakan solusi penting dalam memperkecil angka emisi dan ketergantungan akan bahan bakar tak terbarukan, namun di Indonesia, kurangnya regulasi yang jelas menghambat pengembangan industri ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan di Jerman yang telah berhasil mengintegrasikan teknologi KBLBB dalam kebijakan transportasi mereka. Melalui analisis tersebut, elemen-elemen kunci yang perlu diadopsi oleh Indonesia untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung inovasi dan investasi di sektor KBLBB dapat diidentifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang khusus sangat penting untuk mendorong penggunaan KBLBB secara luas, meningkatkan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya, dan menjamin perlindungan lingkungan. Menggunakan studi perbandingan hukum dengan negara Jerman sebagai negara salah satu penghasil KBLBB terbesar di dunia, membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, di mana Jerman sendiri kebijakan yang jelas dan insentif finansial terbukti efektif dalam meningkatkan adopsi kendaraan listrik serta menciptakan jaringan infrastruktur pengisian yang luas. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendorong terciptanya inovasi demi kemajuan KBLBB di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi pada tujuan keberlanjutan dan mitigasi perubahan iklim secara efektif.]]>
<![CDATA[Partisipasi Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Dalam Menyuarakan Gerakan Anti Bullying Pada Anak-Anak di Sekitar Wilayah Alun-Alun Sidoarjo dan Taman Bungkul Surabaya ]]>
<![CDATA[Nadia Faizah Putri Devina]]>;
<![CDATA[Mira Diva Prasyanti]]>;
<![CDATA[Miskha Ainun Nisa]]>;
<![CDATA[Edghar Abdullah Albab]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ FUNDAMENTUM : Jurnal Pengabdian Multidisiplin Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : FUNDAMENTUM : Jurnal Pengabdian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/fundamentum.v2i3.279
<![CDATA[Kuliah Kerja Nyata (KKN) is a form of student activity in higher education, which is also part of education and has the aim of doing community service. Community service in this paper refers to the activities of the author's group, which conducts empirical study practices, by directly carrying out socialization activities to the community related to the dangers of bullying for children. This activity is deemed necessary to overcome the phenomenon of moral degradation that occurs in children. Through this activity, the authors try to campaign to children, teenagers, and parents around Sidoarjo Square and Surabaya Bungkul Park, to break the chain of bullying in the scope of children's friendship, because moral degradation itself is a trigger for bullying or discrimination against someone, in this case children in the scope of their friendship. This activity is carried out solely for education and community service, as well as an effort to foster the moral quality of the nation's young generation. From this activity, the author can say that socialization is the right method to do in shaping children's morals through the delivery of informative and interesting material.]]>
<![CDATA[Konsekuensi Yuridis Putusan MKRI No. 137/PUU-XIII/2015 terhadap Pergeseran Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur ]]>
<![CDATA[Kartika, Adhitya Widya]]>
<![CDATA[ Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 54 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ajish.v54i2.913
<![CDATA[Abstract: The dynamics of the local government system follow the dynamics of the law that overshadows it. Constitutional Court Decision No. 137/PUU-XIII/2015 has caused a shift in the power to review regional regulations district/city and even other legal structures in the regional government system. This shift in authority affects the implementation of local government functions, particularly at the district/city level. This article examines the consequences of shifting the authority to review regional regulations and regional head regulations for districts/cities. This study uses a regulatory approach and legal doctrine with a juridical analysis method. From the study that has been carried out, it is concluded that the testing of district/city regulations was initially carried out by the governor in the regional legislation process. However, since the Constitutional Court Decision No. 137/PUU-XIII/2015, the governor no longer has the authority to do so. The authority to review district/city regulations is transferred to the Supreme Court. This shift of authority was initially an oversight executive review but later became a judicial review. However, the governor has the authority to limit the implementation of autonomy in regent/mayor regulations, but not to district/city regional regulations, which are also an element of deconcentration.Abstrak: Dinamika sistem pemerintahan daerah mengikuti dinamika hukum yang menaunginya. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 137/PUU-XIII/2015 telah menyebabkan terjadinya pergeseran kekuasaan pengujian peraturan daerah (perda) kabupaten/kota bahkan struktur hukum lain pada sistem pemerintahan daerah. Pergeseran kewenangan ini mempengaruhi pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota. Artikel ini mengkaji tentang konsekuensi pergeseran kewenangan pengujian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (perkepda) kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan dan doktrin hukum dengan metode analisis yuridis. Dari kajian yang telah dilakukan diperoleh simpulan bahwa pengujian perda kabupaten/kota pada mulanya dilakukan oleh gubernur pada proses legislasi daerah. Akan tetapi semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015, gubernur tidak lagi memiliki kewenangan untuk itu. Adapun kewenangan pengujian perda kabupaten/kota beralih kepada Mahkamah Agung. Pergeseran kewenangan ini awalnya merupakan pengawasan executive review namun kemudian menjadi judicial review. Namun demikian, gubernur memiliki kewenangan melakukan pembatasan terhadap implementasi otonomi dalam peraturan bupati/walikota, tetapi tidak terhadap peraturan daerah kabupaten/kota yang juga merupakan unsur dekonsentrasi.]]>
<![CDATA[Penerapan Skema Cessie Atas Piutang Untuk Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah X Cabang Krian ]]>
<![CDATA[Elmi, Arini Aghniya]]>;
<![CDATA[Kartika, Adhitya Widya]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2400
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Penerapan Skema Cessie Atas Piutang Untuk Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BPRS X Cabang Krian. Objek dari penelitian ini adalah proses pengalihan piutang dan perjanjian pengalihan piutang antara BPRS X Cabang Krian dengan PT APS. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian penerapan skema cessie di BPRS X Cabang Krian dengan Pasal 613 KUHPerdata dan akibat hukumnya setelah terjadinya cessie kepada para pihak yaitu kreditur lama (BPRS X Cabang Krian), kreditur baru (PT APS),dan debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan data primer bersumber dari wawancara yang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan cessie pada BPRS X Cabang Krian merupakan upaya yang efektif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah apabila upaya penyelesaian persuasif oleh perbankan tidak memberikan solusi bagi para pihak.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO ]]>
<![CDATA[Maulani, Zihan]]>;
<![CDATA[Kartika, Adhitya Widya]]>
<![CDATA[ Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 3 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance ]]>
Publisher : <![CDATA[Gapenas Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53363/bureau.v3i3.375
<![CDATA[Children are the younger generation as the successor of the nation's ideals and also play a role as national development in the future, so that guidance and protection are needed to ensure protection from all things that can damage children's future. The development of science and technology makes criminal acts committed by children increasingly rampant. The implementation of diversion is motivated by the desire to avoid negative effects on the psychological and mental health of children due to their involvement with the criminal justice system. However, in practice the implementation of diversion often fails, especially when it reaches the District Court level, this causes children to have to deal directly with the formal criminal justice process. Furthermore, juvenile criminal justice can have a negative impact in the form of evil stigmatization of children as perpetrators of criminal acts which can increase deviant behavior and form criminal characters so that it is difficult for children to return to their natural environment. This study uses an empirical juridical method using empirical facts taken directly verbally, namely interviews. The results of this study are that cases of criminal acts committed by children in the Sidoarjo District Court experience more failure than success, this makes children as perpetrators of criminal acts have to undergo further criminal justice processes. There are factors that support and hinder the implementation of diversion at the Sidoarjo District Court so that it often fails. Against this condition, the Sidoarjo District Court seeks to overcome the inhibiting factors for the implementation of diversion by increasing the quality and quantity of law enforcers within the Sidoarjo District Court, increasing cooperation with related law enforcement agencies to resolve disputes between parties, and updating the facilities and infrastructure for special rooms to implement examination of children as perpetrators of criminal acts]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK KANDUNG SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP AYAH ]]>
<![CDATA[Jannah, Yunita Roudhotul]]>;
<![CDATA[Kartika, Adhitya Widya]]>
<![CDATA[ Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 3 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance ]]>
Publisher : <![CDATA[Gapenas Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53363/bureau.v3i3.376
<![CDATA[In this study, the author uses the empirical juridical method, research that races against the actual situation that exists in society with the aim of finding the facts and data needed. This study aims to determine and understand the criminological review of biological children as perpetrators of attempted murder of fathers. Sources of research data obtained by interviews and research data is also obtained from legislation and literature or literature. There were 2 cases of biological children as perpetrators of attempted murder of fathers in Lamongan from 2018 to 2021, with 2 perpetrators. The judge's basis for consideration in the decision related to the case of the biological child as the perpetrator of the attempted murder of the father is based on facts, circumstances, evidence, and viewed from the criminology side, so that it can be the basis for determining the defendant's guilt. The author conducts a criminological analysis with an approach to modern criminological theory and to find out what factors cause someone to commit a crime, and in this theory also argues that someone who commits a crime has weak social ties, in the response efforts provided by the Lamongan Resort Police and also obstacles. The problems faced are related to the case of biological children as perpetrators of attempted murder of fathers by providing socialization on prevention of criminal behavior to the community in urban, rural areas and schools in Lamongan, and also carrying out routine sharp weapons operations which are held every 1 month]]>
<![CDATA[89603892387 Kedudukan Amicus Curiae Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel) ]]>
<![CDATA[Pratiani, Olivia]]>;
<![CDATA[Kartika, Adhitya Widya]]>
<![CDATA[ PERSPEKTIF : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v29i2.910
<![CDATA[The purpose of this research is to determine the position of this foreign concept in the Indonesian legal system, specifically criminal procedural law, and to examine the existence of the amicus curiae concept in the settlement of case number 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel while linking its existence in the case with the principle of res judicata pro veritate habetur, which is inherent in every decision product of an institution with the authority to adjudicate. This research was conducted in a normative juridical manner using literature or secondary data and an analytical method in the form of in-depth analysis that produces sentences according to the rules or is called qualitative. The selection of this title focuses on the position of amicus curiae itself in Indonesian criminal justice and its role in the judge’s legal considerations that result in a decision in a particular case. More or less it was found that the position of this concept is not explicitly regulated in any regulations in Indonesia, but its existence can still be found because in fact there are several regulations that indicate this concept can be used. The existence of this concept in the settlement of cases resulting in court decisions remains within the principle of res judicata pro veritate habetur, which means that it is not appropriate to doubt the decision even though it is known that there is a contribution from amicus curiae who do not have a clear position.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya ]]>
<![CDATA[Nur Rais Madjid]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2188
<![CDATA[Perceraian adalah tindakan hukum, di mana akan melahirkan beberapa akibat hukum. Sebagaimana Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa terjadinya perceraian ialah dapat disebabkan adanya suami yang menalak maupun istri yang menggugat cerai sebagaimana dituangkan dalam Putusan Hakim. Mantan suami dimungkinkan memiliki kewajiban dalam rangka membiayai hidup mantan istrinya yang dinamakan Mut’ah, nafkah Iddah (apabila istrinya tersebut tak Nusyuz), dan nafkah terhadap anaknya. Penelitian disini mengkaji tentang pelaksanaan pemenuhan segala hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan Putusan No. 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby serta untuk mengetahui, menjelaskan kendala-kendala dan upaya penyelesaiannya dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya. Hasil penelitian ditemui bahwa pertimbangan Hakim mengenai penentuan segala hak istri setelah cerai ialah memperhatikan sisi nilai patut sekaligus nilai adil sekaligus melihat kemampuan dari mantan suami. Kendala dalam perwujudan segala hak bekas istri ialah ketidakhadiran bekas istri pada muka persidangan sehingga Majelis Hakim memutus perkara secara putusan “Verstek”. Kemampuan ekonomi dari bekas suami merupakan kendala tersendiri bagi majelis hakim karena bekas suami adalah keluarga miskin. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala bila sudah diputus secara “Verstek” ada perlawanan berupa “Verzet” sehingga Termohon bisa meminta hak-haknya selama bisa membuktikan dalil-dalinya walaupun sudah diputuskan secara Verstek, segala hak istri tetap diberikan sebagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017. Majelis Hakim melaksanakan hak Ex-Officio demi menciptakan keadilan kedua belah pihak. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA JASA PENGELOLA PARKIR 24 JAM ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI MEDIASI DI KEPOLISIAN SEKTOR PURWOSARI (Studi Kasus Parkir 24 Jam Di Purwosari, Bojonegoro) ]]>
<![CDATA[Rosawati, Nirda Nanda]]>;
<![CDATA[Kartika, Adhitya Widya]]>
<![CDATA[ Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 1 (2024): Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/keadilan.v22i1.1431
<![CDATA[Penggunaan perjanjian baku saat ini sudah banyak diterapkan dalam dunia bisnis, diantaranya adalah perjanjian parkir yang dituangkan dalam bentuk karcis parkir. Di dalam karcis parkir terdapat klausula baku pengalihan tanggung jawab: Pihak pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan. Adanya klausula ini mengakibatkan permasalah pertanggung jawab pengelola parkir kepada konsumen.Penelitian ini mengangkat permasalahan, pertama, apakah hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dan konsumen?; Kedua, bagaimana peran kepolisian dalam menagani kasus hilangnya kendaraan bermotor di parkir 24 jam dengan mediasi serta tanggungjawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen di tempat parkir terkait adanya klausula baku pengalihan tanggungjawab dalam karcis parkir?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum apa yang terjadi antara pengelola parkir dan konsumen dalam transaksi bisnis perparkiran dan bentuk tanggungjawab pengelola parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen di tempat parkir terkait adanya klausula baku pengalihan tanggungjawab dalam karcis parkir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan, hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dan konsumen adalah hubungan perjanjian penitipan barang (kendaraan), dan pengelola parkir wajib bertanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen yang diparkir di tempat parkir yang dikelolanya. Kata Kunci: Perjanjian, Kehilangan Kendaraan, Mediasi]]>
<![CDATA[FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA PENEGAKKAN NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI: MKRI; Hak Konstitusional; Pemilu; Sengketa; Demokrasi ]]>
<![CDATA[Kartika, Adhitya Widya]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v10i2.1590
<![CDATA[Urgensinya Pemilu adalah pentingnya untuk penjaminan hak rakyat yang tercantum dalam konstitusi dibutuhkan MKRI sebagai checks and balances. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Hasil Penelitiannya MKRI memiliki peran mewujudkan demokrasi berkeadilan harena memiliki kewenangan pengujian yang fungsinya itu berkaitan dengan prinsip ckeks and balances. Kesimpulan Peran MKRI penting tidak hanya hal perselisihan kuantitatif tetapi juga kualitatif. Hak-hak rakyat yang merupakan kedaulatan rakyat yang dalamnya terdapat prinsip demokrasi akhirnya tergantung pada hakim MKRI dalam hal penanganan upaya yang diajukan warga negara sesuai kewenangannya. Fungsi MKRI dalam sistem pemilu dalam rangka penegakkan demokrasi dan juga negara hukum dapat dilihat dalam proses penanganan sengketa PHPU oleh MKRI. Hakim MKRI yang profesional sebagai the Guardian of Constitution menjaga hak rakyat agar terwujud demokrasi yang berkeadilan. Pertama, sebagai the guardian of constitution dalam system demokrasi di Indonesia dengan menangani PHPU sebagaimana mestinya melindungi hak warga negara yang merupakan salah satu HAM. Kedua, penafsir tunggal konstitusi ketika melakukan penafsiran pada konstitusi untuk PHPU dan hanya MKRI saja yang memiliki kewenangan untuk itu. Ketiga, peran putusan MKRI dalam penegakkan bersifat final and binding terhadap PHPU oleh karena harus dilaksanakan. Hal ini juga secara tidak langsung MKRI melaksanakan fungsinya sebagai pelindung demokrasi.]]>
