Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Jurnal Manajemen Pendidikan DE'RECHTSSTAAT Ensiklopedia of Journal DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Keadilan An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam Innovative: Journal Of Social Science Research Keadilan Jurnal Pengabdian Cendikia Nusantara
Yunaldi, Wendra
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : PALAR (Pakuan Law review)

 1 
KAJIAN PRO-KONTRA TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG Hidayah, Nurul; Yunaldi, Wendra
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i2.10128

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas tentang kajian perbedaan pendapat terhadap penerbitan sertifikat hak pengelolaan tanah ulayat yang dimiliki masyarakat adat Nagari Sungai Kamuyang. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar dari hak pengelolaan tanah ulayat tersebut,dan permasalahan yang di permasalahkan serta solusi dari permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh yaitu melalui wawancara dan studi dokumen hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertentangan antara hak pengelolaan yang berasal dari hak menguasai negara dengan konsep adat yang telah lama ada yang terdapat dalam peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 1 Tahun 2003. Sebagian masyarakat menolak penerbitan sertifikat hak pengelolalan tanah ulayat karna dianggap bertentangan dengan konsep adat, Namun pihak lain menyebut baik karena penerbitan sertifikat tersebut sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat yang sempat ingin dikuasai oleh pihak lain. Penelitian ini memberikan solusi agar dapat mengakomodasi kepentingan para pihak dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum adat dan hukum pertanahan nasional. Kata kunci: Sertifikat HPL, Tanah Ulayat, Hak Pengelolaan. AbstractThis research discusses the study of the pros and cons of the issuance of certificates of right to manage customary land owned by traditional community of Nagari Sungai Kamuyang. The purpose of this research  is to find out the basis of customary land management rights, and the propblems at issue as well as solutions to these  problems. The research method used is empirical juridical  with a qualitative approach. The data obtained namely through interviews and document studies, research result show that there is a conflict between management right originating from the right to control the state and the longstanding  customary concept contained in the Nagari Sungai Kamuyang regulation Number 1 Of 2023. Some poeple reject the issuance of management right cartivicates. Ulayat land because it is considered to be contrary to costumary concepts. However, other parties say it is good because the issuance of the sertivicate is an effort to provide legal certainty over ulayat land that other parties wanted to control. This research privides a solution to accommodate the interests of the parties while still paying attention to the principles of costumary law and national land law. Keywords: HPL certivicate, Ulayat Land, Management Rights.
KAJIAN HUKUM TERHADAP ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023. Amirullah, Imron; Yunaldi, Wendra
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.10551

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji penerapan asas nemo judex in causa sua terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini membahas kontroversi putusan tersebut yang dinilai menguntungkan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden sekaligus keponakan Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman. Putusan MK ini dianggap menyalahi asas nemo judex in causa sua yang melarang hakim mengadili perkara yang menyangkut kepentingan pribadinya atau keluarganya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK telah melanggar asas tersebut sehingga putusannya dinilai batal demi hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menjaga independensi dan imparsialitas peradilan, penerapan asas nemo judex in causa sua harus dipertegas dalam regulasi dan pelaksanaannya di lingkungan MK. Kata Kunci; Asas Nemo Judex In Causa Sua, Mahkamah Konstitusi. Abstract This research examines the application of the nemo judex in causa sua principle in relation to the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning age limits for presidential and vice presidential candidates. Using normative juridical research methods, this research discusses the controversy over the decision which is considered to benefit Gibran Rakabuming Raka, the President's son and nephew of the Chief Justice of the Constitutional Court, Anwar Usman. The Constitutional Court's decision is considered to violate the principle of nemo judex in causa sua which prohibits judges from hearing cases involving their personal or family interests. The research results showed that the Constitutional Court had violated this principle so that its decision was considered null and void. This research concludes that to maintain the independence and impartiality of the judiciary, the application of the principle of nemo judex in causa sua must be emphasized in regulations and implementation within the Constitutional Court. Keywords; Principle of Nemo Judex In Causa Sua, Constitutional Court.
PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENGGANTI MESIN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Ardiyansyah, Muhammad; Yunaldi, Wendra; Zulfiko, Riki
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.8493

Abstract

AbstrakTujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui dan mejelaskan tindakan yang dilakukan oleh unit Satlantas atas becak motor dan upaya yang dilakukan oleh Satlantas agar becak motor berkurang penggunanya di wilayah Polresta Bukittinggi. Adapun Penelitian ini ialah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan normative yuridis, pendekatan kasus dan konseptual yang dianalisis secara Deskriptif-kualitatif menggunakan data primer.  Peneliti mengolahnya dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2023 tidak satu pun kasus yang ditindak lanjuti oleh Satlantas Polres Bukittinggi  terkait pengendara becak motor yang melakukan modifikasi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Bukittinggi agar becak motor berkurang penggunanya di wilayah Polresta Bukittinggi terdiri dari upaya preventif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan arahan kepada pengguna becak motor mengenai apa saja yang harus dilengkapi dalam menggunakan kendaraan becak motor. Upaya preventif dilakukan penanganan langsung memberhentikan pengendara becak motor dan memberikan teguran kepada pengemudi becak yang melanggar peraturan. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan memberikan sanksi yang tegas dan menertibkan pelanggar becak motor dan memberikan sanksi tilang agar timbul efek jera atau memberikan sanksi lainnya yang sesuai dengan perbuataannya. Kata kunci : Penindakan; Becak Motor; Satlantas Polresta. AbstractThe aim of this research is to find out and explain the actions taken by the Traffic Unit on motorbike becaks and the efforts made by the Traffic Police Unit to reduce the use of motorbike becaks in the Bukittinggi Police area. This research is empirical research using a normative juridical approach, case and conceptual approaches which are analyzed descriptively-qualitatively using primary data. Researchers processed it using qualitative data analysis techniques. The results of this research show that from 2020 to 2023 not a single case was followed up by the Bukittinggi Police Traffic Unit regarding motorbike rickshaw drivers who made modifications. The efforts made by the Bukittinggi Police Traffic Unit to reduce the use of motorized rickshaws in the Bukittinggi Police area consist of preventative efforts, pre-emptive efforts and repressive efforts. Preventive efforts are carried out by providing outreach, counseling and direction to motorized rickshaw users regarding what must be equipped when using a motorized rickshaw vehicle. Preventive measures are taken to directly stop motorbike becak drivers and give warnings to becak drivers who violate the rules. Meanwhile, repressive efforts are carried out by providing strict sanctions and controlling motorbike rickshaw violators and giving fines to create a deterrent effect or providing other sanctions in accordance with their actions. Keywords: Enforcement; Motorized Becak; Police Traffic Unit.
Co-Authors AM, Rusdi AM, Rusydi Amirullah, Imron Anzalman, Anzalman ardiyansyah, Muhammad Elpita Sari Fernando, Gilang Firdaus, Khairul Firmansyah Handayani, Gusma Putri Hazmi, Raju Moh Hazmi Igvirly, Rovy Ismasnawati Karim, Shofwan Karim, Syofwan Lizi Virma Surianti Muhammad Iqbal Azhari Munandar, Syaiful Nuraini, Septi Nurdianti, ulfah NURUL HIDAYAH Pahutar, Agus Anwar Putri, Riza Yanda Rusydi Sri Wahyuni sriwahyuni Sriwahyuni Thaheransyah Wahyudi, Pipin Yuldafriyenti Zuhdi Arman Zulfiko, Riki