Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Jurnal Manajemen Pendidikan DE'RECHTSSTAAT Ensiklopedia of Journal DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Keadilan An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam Innovative: Journal Of Social Science Research Keadilan Jurnal Pengabdian Cendikia Nusantara
Yunaldi, Wendra
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

 1 
Kajian Hukum atas Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Payakumbuh) Fernando, Gilang; Yunaldi, Wendra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.12381

Abstract

Abstrak Restorative justice adalah proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana ini melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan keluarga pelaku, serta masyarakat.. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai restorative justice terhadap tindak pidana pencurian diatur dan bagaimana pertimbangan jaksa dalam memberikan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian di kejaksaaan negeri Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normative, yang merupakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang keadaan yang berlaku di tempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri kota Payakumbuh serta menjadi tempat mendapat informasi penjelasan tentang gambaran penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Kejaksan Negeri Payakumbuh. 1. Pengaturan Hukum Mengenai Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur keadilan restoratif. Pertimbangan Jaksa Dalam Memberikan Restorati Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dari empat (4) kasus yang berhasil di Restorative justice 2 diantaranya yaitu tindak pidana pencurian yang ada di Kejaksaan Negeri Payakumbuh ,maka dari itu pertimbangan jaksa dalam memberikan restorative justice tersebut yakni, pertama dengan alasan arahan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadialan Restoratif bertujuan untuk, mengurangi kepadatan lapas yang menjadi masalah di lapas di Indonesia..Untuk metode penarikan kesimpulan terhadap penelitian yang dipakai adalah penyimpulan secara induktif, yakni dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang konkrit) kepada hal-hal yang umum. Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penerapan, Pertimbangan
Perbandingan Pengaturan Penistaan Agama Berdasarkan Pasal 156a Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP Lama) dengan Pasal 300 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) Azhari, Muhammad Iqbal; Yunaldi, Wendra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.14624

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengaturan penistaan agama berdasarkan Pasal 156a KUHP lama dengan Pasal 300 KUHP baru. Tindak pidana penodaan agama sering terjadi dimasyarakat sebagai akibatnya menimbulkan pertarungan yang sukar untuk diminimalisir, sebab perseteruan kepercayaan memiliki esensi sebagai narasi yang sensitif. Regulasi pidana mengenai penodaan agama di Negara Indonesia telah disediakan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Rumusan masalah yang diangkatkan 1) Bagaimana Pengaturan Delik Penistaan Agama Berdasarkan Pasal 156a KUHP Lama dengan Pasal 300 KUHP Baru. 2) Bagaimana Perbedaan Rumusan Delik Penodaan Agama Berdasarkan Pasal 156a KUHP Lama dengan Pasal 300 KUHP Baru. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis normatif atau pendekatan studi komperatif, yaitu suatu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melakukan penelitian di perpustakaan, buku, jurnal, dan internet dengan melihat peraturan hukum yang berlaku yang akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat dan dapat menjawab dari rumusan masalah di atas. Melihat permasalahan diatas ditemukan bahwa pasal 156a KUHP lama sebenarnya tidak ada pasal khusus mengenai delik agama, tetapi dengan adanya pembaharuan KUHP mengenai Penodaan Agama/Kepercayaan diharapkan mengatur lebih jelas mengenai aturan seseorang yang melakukan tindak pidana Penodaan terhadap Agama, untuk menetepkan seseorang dapat di kategorikan sebagai pelaku penista agama harus memperhatikan unsur- unsur yang ada di dalam Pasal 156a KUHP lama sebelum berlakunya Pasal 300 KUHP baru. agar untuk kedepannya para penegak hukum tidak multitafsir dalam menegakkan hukum.
Perspektif Generasi Muda terhadap Larangan Nikah Sesuku menurut Hukum Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Gadang Putri, Riza Yanda; Yunaldi, Wendra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.14648

Abstract

Minangkabau customary law is guided by the philosophy "Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (ABSSBK), meaning that all customary laws should be rooted in Islamic law. However, the prohibition of same-clan marriages, despite being allowed in Islam when there is no direct paternal lineage, has caused debate, particularly among the younger generation. This research aims to clarify the understanding of Minangkabau customary law for the younger generation and address the debates that have arisen. Through qualitative analysis, it was found that the prohibition of same-clan marriages is considered *makruh* (discouraged) by the Minangkabau community and does not contradict the ABSSBK philosophy. In instances of same-clan marriages, such as those in Kenagarian Koto Gadang, the marriages were not annulled but were subjected to customary sanctions. Nevertheless, the reasoning behind this prohibition is increasingly seen as outdated in today’s context. Despite previous revisions, the rule continues to spark ongoing debate. It is suggested that the prohibition be reassessed and potentially revised to develop a new legal interpretation that prioritizes community welfare and mitigates these prolonged discussions. Additionally, educating the younger generation about the ABSSBK philosophy is essential to ensure a deeper understanding of these principles.
Pengaturan Euthansia Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan Perspektif Hak Asasi Manusia Wahyudi, Pipin; Yunaldi, Wendra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15626

Abstract

Euthanasia is a very controversial issue in Indonesia, with many pro-contracts linked to the issue of euthanasy. For the implementation of euthanasia is not permitted to be carried out in Indonesia, which is in violation of the provisions of article 344 of the Covenant and article 461 of the Act No. 1 of 2023. Besides, euthanasia is prohibited because it violates the code of medical ethics. And human rights also prohibit euthanasia on grounds contrary to a person's right to life. Countries that legalize euthanasia are Switzerland, the Netherlands, Belgium, Luxsembor, Colombia, Canada, Austria, Spain, and Victoria. The state legalizes euthanasia on different grounds between suicide and voluntary death, and the state grants the patient the right to autonomy. This study uses normative legal research methods using skunder data consisting of primary, secondary, and tertiary legal material as well as approaches used by studying the legal norms and regulations of the law related to euthanasia. The legal material that has been collected is then compiled regularly and systematically then analyzed using methods of skinative analysis. The problems that this study seeks to solve are how euthanasia is regulated in States that legalize euthenia and how it is reviewed from health law and human rights criminal law.
Multikutural Menurut Hukum Islam Dan Aplikasinya Dalam Pendidikan Anzalman, Anzalman; Thaheransyah, Thaheransyah; AM, Rusydi; Karim, Shofwan; Wahyuni, Sri; Yunaldi, Wendra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17390

Abstract

Multikulturalisme dalam perspektif hukum Islam merupakan konsep yang menghargai keberagaman budaya, agama, etnis, dan bahasa dalam masyarakat. Islam mengakui adanya perbedaan dan keberagaman sebagai fitrah manusia yang harus dihargai. Prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seperti keadilan ('adl), persamaan (musawah), dan toleransi (tasamuh), mendukung adanya harmoni di tengah masyarakat multikultural. Dalam konteks pendidikan, penerapan multikulturalisme menurut hukum Islam bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan saling menghormati. Pendidikan multikultural yang berbasis pada nilai-nilai Islam diharapkan mampu membentuk individu yang memiliki sikap toleran, empati, serta menghargai perbedaan. Aplikasi pendidikan multikultural Islam mencakup kurikulum yang mengakomodasi keberagaman, metode pengajaran yang mengedepankan dialog dan diskusi, serta pengembangan karakter siswa yang terbuka terhadap perbedaan. Melalui pendekatan ini, pendidikan dapat berperan sebagai sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam.
Co-Authors AM, Rusdi AM, Rusydi Amirullah, Imron Anzalman, Anzalman ardiyansyah, Muhammad Elpita Sari Fernando, Gilang Firdaus, Khairul Firmansyah Handayani, Gusma Putri Hazmi, Raju Moh Hazmi Igvirly, Rovy Ismasnawati Karim, Shofwan Karim, Syofwan Lizi Virma Surianti Muhammad Iqbal Azhari Munandar, Syaiful Nuraini, Septi Nurdianti, ulfah NURUL HIDAYAH Pahutar, Agus Anwar Putri, Riza Yanda Rusydi Sri Wahyuni sriwahyuni Sriwahyuni Thaheransyah Wahyudi, Pipin Yuldafriyenti Zuhdi Arman Zulfiko, Riki