Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat UNTAG Law Review Al-Adl : Jurnal Hukum Justicia Journal
Haris Budiman
Universitas Kuningan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL CIVIL SERVANT INVESTIGATOR IN LAW ENFORCEMENT IN KUNINGAN DISTRICT, INDONESIA Ade Suhendra; Haris Budiman; Erga Yuhandra
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i1.875

Abstract

This research aims to analyze the regulation of Civil Servant Investigator based on Regional Regulation No. 6 of 2005 and the implementation of Regional Regulation No. 6 of 2005 concerning Regional Civil Servant Investigator at Office of Kuningan District Civil Service Police Unit. This descriptive-analytical research applied a normative juridical approach. The results showed that based on Regional Regulation No. 6 of 2005, Regional Civil Servant Investigator has the duties of conducting investigation on violations of Regional Regulations in which each Regional Civil Servant Investigator must be equipped with an investigation warrant signed by the supervisor of the Regional Civil Servant Investigator in conducting the investigation. Besides, Regional Civil Servant Investigator also has the duties of providing coaching which includes general, technical, and operational coaching for Civil Servant Investigator. Further, regarding the implementation of Regional Regulation No. 6 of 2005 concerning Regional Civil Servant Investigator at Office of Kuningan District Civil Service Police Unit, the Regional Civil Servant Investigator generally has carried out its duties in conducting investigation and inspection towards illegal buildings, places of business and business activities; conducting investigation and inspection towards community, apparatus or legal entities violating regional regulations, head district regulations, and head district decisions; and preparing material to be submitted to the National Police regarding follow up actions towards community, apparatus or legal entities violating regional regulations, head district regulations, and head district decisions. Thus, it can be concluded that, in general, Regional Regulation No. 6 of 2005 concerning Regional Civil Servant Investigator at Office of Kuningan District Civil Service Police Unit has been implemented well.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 dan implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kantor Satpol Polisi Pamongpraja Kabupaten Kuningan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah; setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan yang ditanda tangani oleh atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; serta pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi: pembinaan umum, pembinaan teknis, dan pembinaan operasional. Selanjutnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kantor Satpol PP Kabupaten Kuningan secara umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah telah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan terhadap bangunan, tempat-tempat usaha dan kegiatan usaha tanpa izin; melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati; dan menyiapkan bahan koordinasi kepada Keolisian Negara mengenai tindak lanjut berita acara pemeriksaan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati. Kesimpulan penelitian yaitu implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kantor Satpol Polisi Pamongpraja Kabupaten Kuningan secara umum sudah dilaksanakan dengan baik.
Ideal Construction of Collective Wealth Sharing Muhammad Andri; Haris Budiman
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v8i2.4138

Abstract

This article discusses the issue about collective wealth sharing. In principle of Islam does not regulate the detail of collective wealth sharing except according to syirkah, but in the Marriage Law that any wealth is obtained during the marriage period becomes joint wealth, regardless of who works or obtains the assets and in whose name, as long as the wealth is not an inheritance, gift or inheritance, and there is not marriage agreement in terms of joint ownership. With the problem of how the ideal construction of distribution wealth sharing for wife who has income. The research method uses normative juridical research with case and approach regulations . The results of this research proves that distribution wealth sharing for wife who works and does not forget the responsibilities and duties as a wife, then when a divorce occurs, the distribution of joint wealth can deviate from the law (Article 97 KHI) this is in accordance with the Supreme Court decision MA No. 266K / AG / 2010 with the wife's acquisition of 3/4 share, while the husband's remaining is 1/4 share. Meanwhile, in the decision of the Banjarnegara Religious Court Number 1372 / Pdt.G / 2011 / PA.Ba. In this verdict, a wife gets more share than the husband gets, with the husband's share being 2/5 and the wife 3/5 of the share. This decision provides a sense of justice, and this is an ideal construction in the distribution of collective wealth by considering the principle of balance.Keywords: Ideal Construction, Distribution, Joint Wealth,
The Implementation of the Agreement of Water Pipeline Installation Between Regional Water Companies with CV. Tenjo Laut Intan Nur Indah; Haris Budiman; Bias Lintang Dialog
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i2.2139

Abstract

Abstract : The present study aims to analyze the arrangement and implementation of the agreement of water pipeline installation between Tirta Kamuning Regional Water Company and CV. Tenjo Laut. This descriptive-analytical study applied an empirical juridical approach. The results showed that the agreement of water pipeline installation between Tirta Kamuning Regional Water Company and CV. Tenjo Laut was based on the legislations, especially Article 64 of Law No. 13 of 2003, Article 65 Paragraph 3 of Law No. 13 of 2003, Presidential Regulation No. 70 of 2012, Article 1320 of the Civil Code, and Article 1338 of the Civil Code. Thus, in general, the implementation of the agreement of water pipeline installation between Tirta Kamuning Regional Water Company and CV. Tenjo Laut is in accordance with the legislations.Keywords: Agreement, Water, Regional Companies. Implementasi Perjanjian Pemasangan Pipa Air Minum antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan CV. Tenjo LautAbstrak : Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaturan dan implementasi perjanjian pemasangan pipa air minum antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kamuning dengan CV. Tenjo Laut. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan perjanjian pemasangan pipa air minum antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kamuning dengan CV. Tenjo Laut didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 65 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan implementasi perjanjian pemasangan pipa air minum antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kamuning dengan CV. Tenjo Laut pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Kata Kunci: Perjanjian, Air Minum, Perusahaan Daerah.
EFEKTIVITAS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MELINDUNGI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI Haris Budiman; Vina Maharani; Iman Jalaludin Rifa'i
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.19255

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sistem hukum, sosial dan ekonomi suatu negara. Dalam upaya pemberantasannya, pelapor atau whistleblower memegang peranan penting. Namun, keberanian pelapor sering terkendala oleh minimnya perlindungan hukum yang efektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana efektivitas LPSK dalam melindungi pelapor tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mengenai LPSK menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan efektivitas LPSK dalam melindungi pelapor tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan yang berlaku serta menganalisis data empiris di lapangan melalui wawancara serta dokumentasi dengan LPSK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LPSK telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, implementasi perlindungan terhadap pelapor belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh belum tersebarnya LPSK di berbagai daerah. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan terhadap pelapor oleh LPSK belum sepenuhnya optimal, faktor yang menghambat efektivitas LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor adalah tidak adanya LPSK di setiap daerah dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan kewenangan LPSK. Saran dalam penelitian ini yakni pemerintah perlu memperbaharui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dengan menambahkan ketentuan khusus bagi whistleblower dan memperjelas prosedur perlindungan. Selain itu, diperlukan pembentukan perwakilan LPSK di daerah dan sosialisasi intensif dan berkelanjutan kepada kepada masyarakat terkait hak-hak pelapor (whistleblower) dalam tindak pidana korupsi.
Implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Terhadap Efektivitas Dan Kinerja Pemerintahan Daerah Haris Budiman; Ainun Nurohmah; Chika Nadia Pratiwi; Tsulistiyani Nur Islami
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14201

Abstract

Abstract Central government policies, including Presidential Instruction No. 1 of 2025 on state spending efficiency, have direct implications for local government fiscal performance and capacity. The purpose of this study The purpose of this research is to find out how the policies in the Budget Cut stipulated in Presidential Instruction Number 1 of 2025 and how the impact of Budget Cut on Regional Infrastructure Development. This research uses a normative juridical approach with a literature study method to analyze the impact of the policy on regional infrastructure development. The results show that budget cuts have the potential to cause various negative impacts, such as delays in infrastructure projects, decreased quality of public services, increased unemployment, and development inequality between regions. However, this policy also opens opportunities to encourage improvements in project governance, budget optimization, and funding innovation. Keywords : Efficiency Budget Efficiency, Presidential Instruction, Regional Infrastructure. Abstrak Kebijakan pemerintah pusat, termasuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara, memiliki implikasi langsung terhadap kinerja dan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan dalam Pemangkasan Anggaran yang diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan bagaimana implikasi Pemangkasan Anggaran pada Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap pembangunan infrastruktur daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti tertundanya proyek infrastruktur, menurunnya kualitas layanan publik, meningkatnya pengangguran, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Namun, kebijakan ini juga membuka peluang untuk mendorong perbaikan tata kelola proyek, optimalisasi anggaran, dan inovasi pendanaan. Kata Kunci : Efisiensi Anggaran, Infrastruktur Daerah, Instruksi Presiden
Kebijakan Peraturan Permerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Kuningan Haris Budiman; Andini Khoirunnisa; Azzahra Yasmina Lisanti; Devina Tri Aulia; Naima Fatia Rahmaniah
Justicia Journal Vol. 15 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i1.15101

Abstract

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, terutama di wilayah rawan bencana seperti Kabupaten Kuningan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana serta mengevaluasi efektivitas koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan pemerintah desa, TNI/Polri, lembaga swasta, dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, berdasarkan studi pustaka dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan dan struktur kelembagaan, implementasi di lapangan belum optimal. Masih terdapat hambatan dalam komunikasi dua arah, kesenjangan pemahaman masyarakat mengenai penyebab bencana, serta ego sektoral antar lembaga yang menyebabkan kurangnya koordinasi dalam mitigasi dan respons bencana. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan sinergi antar lembaga, komunikasi yang inklusif dengan masyarakat, serta penguatan edukasi mitigasi bencana guna mewujudkan penanggulangan bencana yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan.
Ketimpangan Perlindungan Hukum Afiliator di Platform E-Commerce Indonesia Dikha Anugrah; Bias Lintang Dialog; Risa Siti Fauziah; Haris Budiman
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14202

Abstract

Pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia telah melahirkan berbagai model bisnis baru, termasuk program afiliasi yang mempertemukan afiliator sebagai pihak ketiga dengan konsumen melalui promosi produk. Namun, hubungan hukum antara afiliator dan platform e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, dan Lazada masih menyisakan persoalan perlindungan hukum, terutama dalam aspek kejelasan hak atas komisi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perjanjian afiliasi dalam e-commerce dan menelaah sejauh mana regulasi dan implementasinya melindungi hak-hak afiliator. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi dokumen hukum dan wawancara dengan afiliator aktif dari berbagai platform. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian afiliasi bersifat sepihak (adhesi) dan tidak sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan terhadap afiliator, khususnya dalam hal transparansi komisi dan akses penyelesaian sengketa. Sementara regulasi seperti UU ITE dan PP No. 80 Tahun 2019 telah mengatur e-commerce secara umum, namun belum secara khusus mengakomodasi posisi hukum afiliator. Penelitian ini merekomendasikan perlunya formulasi kebijakan khusus, berupa penguatan norma kontraktual dan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan setara bagi afiliator di ranah digital. Kata Kunci: Afiliator, E-commerce, Hukum kontrak elektronik, Perlindungan hukum, Sengketa Legal Protection Inequality for Affiliates on E-Commerce Platforms in Indonesia ABSTRACT The evolution of digital technology has significantly impacted trade dynamics in Indonesia, notably through the emergence of e-commerce platforms such as Shopee and TikTok Shop. These platforms promote affiliate programs, enabling individuals to earn commissions by marketing products online. However, the contractual relationship between affiliates and platforms is often imbalanced, with standard-form electronic agreements that offer limited protection to affiliates, particularly in terms of commission rights and dispute resolution mechanisms. This research seeks to examine how affiliate agreements are structured in Indonesian e-commerce platforms and how they affect the legal protection of affiliates. Furthermore, it explores policy formulations aimed at strengthening both normative and practical aspects of affiliate protection. Utilizing a normative juridical method with a statutory and comparative approach, the study reveals a lack of legal safeguards and clarity for affiliates, exacerbated by unilateral policy changes and weak bargaining positions. The study concludes with recommendations for regulatory improvement, including more transparent contractual terms and dispute mechanisms to ensure justice, equity, and legal certainty for affiliates in the digital economy. Keywords: Affiliate Agreement, Commission, Consumer Protection, Dispute Resolution, E-Commerce
Co-Authors Ade Suhendra Ainun Nurohmah Andini Khoirunnisa Anis Mashdurohatun Anis Mashdurohatun Azzahra Yasmina Lisanti Bias Lintang Dialog Bias Lintang Dialog Chika Nadia Pratiwi Deby Deviyanti Devina Tri Aulia Diding Rahmat Dikha Anugrah Ela Nurlaela Eman Suparman Erga Yuhandra Fathanudien, Anthon Gita Ayu Pramesti Harjadi, Dikdik Iman Jalaludin Rifa'i Intan Nur Indah Mimin Mintarsih Muhammad Andri Mumuh Muhyiddin Naima Fatia Rahmaniah Risa Siti Fauziah Septian Apriditiya Suwari Akhmaddhian Teten Tendiyanto Tsulistiyani Nur Islami Vina Maharani Wahdan Ahnaf Al-azizi Yuhandra, Erga