Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Yustitia Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat: EDUABDIMAS
Siswandi, Lambang
Unknown Affiliation
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KREDITUR DAN DEBITUR DENGAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN Siswandi, Lambang
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v15i1.2268

Abstract

Aspek bisnis kredit perbankan di Indonesia baru-baru ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1992 tentang Perbankan dan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (Bank Sentral) dengan juga di bawah norma-norma umum Hukum Perdata Indonesia (buku ketiga). Penulis di sini menyajikan analisis tentang kasus pinjaman tanpa jaminan yang telah dipraktekkan oleh Standard Chartered Bank di Jakarta. Paper ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berarti bahwa penelitian hukum ini berdasarkan fakta di lapangan. Hasil yang didapatkan berupa kesimpulan pinjaman tanpa jaminan yang telah dipraktekkan juga memiliki risiko intrinsik, bahkan di bawah prinsip umum Hukum Perdata Indonesia telah menetapkan bahwa seluruh harta debitur (baik yang tidak bergerak maupun bergerak) yang dimiliki atau akan dimiliki kemudian menjadi jaminan atas hutangnya yang dibuat.
ANALISIS PUTUSAN NO.178/Pid Sus/2018/PN MR TERHADAP KASUS PENGGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO Siswandi, Lambang; Suhartono, Slamet; Herlin Setyorini, Erny
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narcotics is a serious Nation problem and must be resolved immediately by the state and government. Considering that narcotics users are increasingly difficult to overcome, and most of the users are teenagers, so analyzing a study (Case Study) is needed. This study aims to understand and analyze the results of decision No.178 / Pid Sus / 2018 / PN MR against narcotics users in the Mojokerto District Court. The method used in this study uses normative legal research methods to test so that there is a theoretical relevance to the research methods needed. The approach taken by researchers is the Normative Approach and the Concept Theory Approach. Adjusting to the scope and identification of the problems that exist in this study, researchers used Primary Legal Materials obtained directly from the object of field research on the results of decision No. 178 / Pid Sus / 2018 / PN MR in the Mojokerto District Court, law books, Law no. 35 of 2009, the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, Secondary legal material in the form of literature and Tertiary studies as a guide and explanation of Primary and Secondary legal sources. After conducting research it was found that the decision No.178 / Pid Sus / 2018 / PN MR which was decided by the judge against narcotics users with the weight of evidence less than 1 gram should be rehabilitated instead of being convicted.
ANALISA TERHADAP PIDANA PEMALSUAN DITINJAU DARI KUHP DAN KUHAP YANG BERAKIBAT TERHADAP HUKUM TATA NEGARA YANG BERLAKU DI INDONESIA Siswandi, Lambang; Suprayitno, Putut Hadi; Sholahuddin, Mohammad
Jurnal Yustitia Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i1.2672

Abstract

AbstrakTindak pidana pemalsuan merupakan salah satu kejahatan yang dapat mengancam stabilitas sistem hukum dan administrasi negara, terutama ketika menyasar dokumen-dokumen negara yang memiliki kekuatan hukum publik. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait pemalsuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan prosedur penegakan hukumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta implikasinya terhadap hukum tata negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual, yang mengkaji regulasi positif serta teori hukum yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun KUHP telah menetapkan norma pidana terhadap pemalsuan, implementasinya seringkali menghadapi kendala dalam pembuktian, proses penuntutan, dan ketidaksiapan birokrasi administrasi negara untuk menghadapi modus pemalsuan yang semakin kompleks. Akibatnya, pemalsuan dokumen negara berdampak serius terhadap legitimasi kebijakan publik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta efektivitas pelaksanaan hukum tata negara. Kajian ini juga menemukan bahwa mekanisme perlindungan dan pencegahan pemalsuan belum sepenuhnya terintegrasi antar lembaga, serta masih minim pengawasan digital. Oleh karena itu, penguatan regulasi, harmonisasi prosedur antar instansi, dan digitalisasi sistem dokumentasi negara menjadi rekomendasi utama untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap dokumen negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum Indonesia dalam menjamin integritas hukum tata negara dan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan.Kata Kunci: Pemalsuan, hukum tata negara, perlindungan hukum.
ANALISIS PUTUSAN NO.178/Pid Sus/2018/PN MR TERHADAP KASUS PENGGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO Siswandi, Lambang; Suhartono, Slamet; Herlin Setyorini, Erny
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narcotics is a serious Nation problem and must be resolved immediately by the state and government. Considering that narcotics users are increasingly difficult to overcome, and most of the users are teenagers, so analyzing a study (Case Study) is needed. This study aims to understand and analyze the results of decision No.178 / Pid Sus / 2018 / PN MR against narcotics users in the Mojokerto District Court. The method used in this study uses normative legal research methods to test so that there is a theoretical relevance to the research methods needed. The approach taken by researchers is the Normative Approach and the Concept Theory Approach. Adjusting to the scope and identification of the problems that exist in this study, researchers used Primary Legal Materials obtained directly from the object of field research on the results of decision No. 178 / Pid Sus / 2018 / PN MR in the Mojokerto District Court, law books, Law no. 35 of 2009, the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, Secondary legal material in the form of literature and Tertiary studies as a guide and explanation of Primary and Secondary legal sources. After conducting research it was found that the decision No.178 / Pid Sus / 2018 / PN MR which was decided by the judge against narcotics users with the weight of evidence less than 1 gram should be rehabilitated instead of being convicted.
SOSIALISASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA ADIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA Kamaluddin, Moh; Sholahuddin, Mohamad; Siswandi, Lambang; Anggraini, Novellita Sicillia
Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 3 (2025): JULI 2025
Publisher : FIP UNIRA MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/eduabdimas.v4i3.7409

Abstract

Pembagian harta warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum waris di Indonesia, yang sering kali memunculkan konflik dan ketidakpastian di kalangan ahli waris. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembagian harta warisan secara adil dan sesuai dengan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai ahli waris, prosedur hukum yang harus diikuti, serta dasar hukum yang mendasari pembagian harta warisan. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pemberian materi, diskusi, dan simulasi pembagian harta warisan yang sesuai dengan ketentuan hukum perdata Indonesia, khususnya yang terkait dengan hak waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan pemahaman masyarakat akan meningkat, dan mereka dapat melakukan pembagian harta warisan secara lebih adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tercipta kedamaian dalam keluarga.
Co-Authors Anggraini, Novellita Sicillia Herlin Setyorini, Erny Moh Kamaluddin Sholahuddin, Mohamad Sholahuddin, Mohammad Slamet Suhartono Suprayitno, Putut Hadi