Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.092
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMANNA GAPPA Bacarita Law Journal Jurnal Restorative Al-Bayyinah Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riseta Soshum Equality: Law and Social
Syamsuri, Andi Santri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Education on Online Loan Financing Regulations in Improving Financial Literacy in Indonesia and Malaysia Syamsuri, Andi Santri; Auliah Andika Rukman; Muhammad Ibnu Maulana Ruslan; Safri Haliding; Hikmawati Ribi; Andi Amalia Suhra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4441

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi pembiayaan pinjaman online dalam upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat di Indonesia dan Malaysia. Penelitian menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan regulasi pinjaman online yang berlaku di kedua negara. Lokasi penelitian meliputi Malaysia, yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Malaysia (UMAM), serta Indonesia, yang dilakukan di lokasi mitra di sekitar Universitas Muhammadiyah Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, penyampaian materi terkait regulasi pinjaman online, serta diskusi interaktif untuk menggali pemahaman responden dan mengidentifikasi alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Penelitian ini juga memberikan pemahaman mengenai karakteristik pinjaman online yang aman dan legal, serta strategi pencegahan terhadap praktik penipuan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat masih tergolong rendah dan memerlukan perbaikan yang signifikan. Namun demikian, responden menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif selama proses penelitian, yang mengindikasikan bahwa topik yang dikaji memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa edukasi keuangan yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan secara rasional, menghindari utang berlebihan, serta mengelola keuangan secara lebih bijaksana.
Analisis Yuridis Kedudukan Konstutusional Mahkamah Agung dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Wahida; Pertiwi, Aulia; Fawziah, Elni; Ramadhani, Nia; Wulan, Sri; Syamsuri, Andi Santri
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis kedudukan konstitusional Mahkamah Agung (MA) dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, dengan fokus pada peran, kewenangan, dan tantangan implementasinya pasca-Amandemen UUD 1945. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, historis, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MA memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi yang merdeka, sebagaimana ditegaskan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang berfungsi sebagai puncak peradilan dan penentu kesatuan hukum nasional. Kewenangan utama MA mencakup pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali (PK), fungsi pengawasan terhadap empat lingkungan peradilan di bawahnya, kewenangan judicial review atas peraturan di bawah undang-undang, serta fungsi regulatif melalui penerbitan PERMA. Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan MA menghadapi sejumlah tantangan, termasuk tingginya beban perkara (caseload burden), kompleksitas sistem pengawasan hakim, dualisme kewenangan pengujian peraturan dengan Mahkamah Konstitusi, serta isu integritas. Temuan penelitian menegaskan bahwa penguatan peran dan independensi Mahkamah Agung sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi penegakan hukum dan mewujudkan asas negara hukum di Indonesia secara utuh.
Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelola Keungan Negara Ramadani, Ulfa; Rifda; Aureliah, Nabila; Tahir, Nurhidayat; Asrita, Nengsi; Syamsuri, Andi Santri
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan pengelolaan keuangan negara yang berpotensi menimbulkan inefisiensi, penyimpangan, dan kerugian negara, sehingga diperlukan peran lembaga pengawasan yang independen. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara guna menjamin akuntabilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, kewenangan, serta peran strategis BPK dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi bentuk-bentuk pemeriksaan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, laporan hasil pemeriksaan BPK, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK berperan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta melalui pemberian opini, rekomendasi perbaikan, dan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Meskipun demikian, efektivitas peran BPK masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, kompleksitas transaksi keuangan negara, dan optimalisasi tindak lanjut rekomendasi.
Transformation of the Position, Functions, and Authorities of the People’s Consultative Assembly in the Indonesian Constitutional System After the Amendment of the 1945 Constitution: Transformasi Kedudukan, Fungsi, Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945 Shaliha, Mar'ah; Al Fauzi, Muh. Reyhan; Aswini, Nur; Azisa, Nur; Maladewi, Nur; Firdaus; Syamsuri, Andi Santri
Jurnal Riseta Soshum Vol. 3 No. 1 (2026): J Riseta Soshum
Publisher : B-CRETA Publisher (CV. Borneo Citra Kreatama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70392/jrs.v3i1.33

Abstract

This article examines the changes in the position, functions, and role of the People’s Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR) following the amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study employs a literature review method by analyzing constitutional law textbooks, academic journals, official MPR documents, and historical records of the reform era. Prior to the amendments, the MPR functioned as the highest state institution with extensive authority, including electing the President and Vice President and formulating the Broad Outlines of State Policy (GBHN) as national development guidelines. After the constitutional amendments, the MPR was transformed into a high state institution with a position equal to other state institutions, and its authority became more limited and focused, particularly on amending and enacting the Constitution, inaugurating the President and Vice President, and deciding on presidential dismissal under specific conditions based on decisions of the Constitutional Court. These changes represent not merely a reduction of authority but an effort to establish a more democratic and accountable constitutional system through the strengthening of the checks and balances principle. The findings indicate that despite its reduced authority, the MPR continues to play a crucial role in safeguarding constitutional continuity and symbolizing popular deliberation within Indonesia’s constitutional framework.
Co-Authors Al Fauzi, Muh. Reyhan AL-Hayyong, Muhammad Andi Amalia Suhra Anggraeni, Andi Fatmawati Asrita, Nengsi Aswini, Nur Auliah Andika Rukman Aureliah, Nabila Fawziah, Elni Firdaus Hayyong, Muhammad Al Hikmawati Ribi Kamri Ahmad Maladewi, Nur Muhammad Ibnu Maulana Ruslan Mutiara Dwi Sari Nur Azisa Pertiwi, Aulia Ramadani, Ulfa Ramadhani, Nia Ribi, Himawati Rifda Rufi'i Rukman, Auliah Andika Safri Haliding Shaliha, Mar'ah Sri Wulan, Sri Syamsuddin Pasamai Tahir, Nurhidayat Wahida