Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

PERUBAHAN MASYARAKAT DALAM IMPLIKASINYA PADA HUKUM INTERNASIONAL BENDRI, DEVIAL; Sembodo, Priyo; Sholikah, Dwi Imroatus
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 2 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v9i2.4746

Abstract

Masyarakat internasional merupakan kehidupan bersama dari negara-negara yang merdeka dan sederajat untuk saling berhubungan secara tetap serta terus- menerus. Hukum internasional tercipta karena adanya masyarakat internasional, karena masyarakat merupakan dasar terbentuknya hukum internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi perubahan masyarakat internasional dan untuk mengetahui perubahan masyarakat internasional yang menimbulkan implikasi hukum internasional. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu terjadi perubahan pada masyarakat internasional, perubahan pertama pada peta bumi politik, perubahan kedua pada kemajuan teknologi, perubahan ketiga pada struktur masyarakat internasional. Dan dari perubahan masyarakat internasional ini menimbulkan perjanjian internasional sebagai implikasi dari hukum internasional.
Analisis Implementasi Hukum Internasional, Perubahan Iklim dalam Tata Kelola Lingkungan Indonesia Komarudin, Slamet; Pratomo, Satriyo; Sholikah, Dwi Imroatus
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 5 No. 3 (2025): Journal of Vision and Ideas (VISA)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v5i3.10292

Abstract

To address global issues such as climate change, countries must cooperate through the implementation of strong international law. Due to its high ecological vulnerability, Indonesia must play a significant role in global commitments to climate change mitigation and adaptation. The purpose of this study is to examine how international legal instruments, such as the Paris Agreement and the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), are applied in Indonesian environmental governance. This research used a juridical-normative approach, conducting a qualitative analysis of government policies, national regulations, and relevant academic literature. The study shows that Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, along with its various derivative regulations, have incorporated international climate change principles into Indonesian national regulations. However, suboptimal environmental law enforcement, limited regional capacity, and poor inter-agency coordination remain challenges. To ensure the effective implementation of international law in the country, policy harmonization, institutional capacity building, and legal system strengthening are needed.
Implementasi Prinsip Hukum Internasional dalam Pengaturan Perdagangan Digital Global: Tantangan dan Implikasi terhadap Keadilan Ekonomi Tejamaya, Johanes Artnandhi; Prastiyo, Ragil Barry; Sholikah, Dwi Imroatus
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Vision and Ideas (VISA)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Global digital trade has become a crucial pillar of modern economic growth; however, its rapid development presents new challenges for the international legal system. The lack of regulatory harmony among nations, technological disparities, and weak protection of economic justice highlight the need to strengthen international legal principles that are adaptive to the digital era. This study aims to analyze the application of international legal principles in regulating global digital trade and to examine their implications for economic justice among nations. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches by reviewing various international legal instruments such as the WTO Agreement on E-Commerce and the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. The findings reveal that the implementation of principles of equality, non-discrimination, and economic justice remains limited due to political interests and disparities in legal capacity among countries. The discussion emphasizes the importance of reformulating international legal principles to accommodate the dynamics of digital trade in a fair and inclusive manner. This study concludes that international law must transform from a mere regulatory instrument into an ethical tool for promoting global economic justice through collaborative and sustainable digital governance.
Peran Hukum Perdagangan Internasional Dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian Indonesia Wahyudin, Asep; Sholikah, Dwi Imroatus
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15514

Abstract

Studi ini meneliti peran hukum perdagangan internasional dalam mendukung stabilitas ekonomi Indonesia di era globalisasi. Hukum perdagangan internasional berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur aktivitas ekonomi lintas batas, memastikan kepastian hukum, dan melindungi kepentingan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif, yang berfokus pada perjanjian perdagangan internasional, harmonisasinya dengan peraturan domestik, dan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa keselarasan yang efektif antara hukum perdagangan internasional dan peraturan nasional berkontribusi pada peningkatan investasi asing, penguatan perlindungan industri domestik, peningkatan akses pasar, dan pengurangan sengketa perdagangan. Lebih lanjut, hukum perdagangan internasional meningkatkan kepercayaan investor dan mendukung stabilitas makroekonomi melalui mekanisme perdagangan yang dapat diprediksi dan berbasis aturan. Namun, tantangan tetap ada dalam konsistensi peraturan, koordinasi kelembagaan, dan kapasitas implementasi. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan penguatan kerangka peraturan, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi kebijakan untuk mengoptimalkan manfaat hukum perdagangan internasional. Upaya tersebut sangat penting untuk memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan tangguh di Indonesia di tengah integrasi ekonomi global.