Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.86
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Jurnal Scientia Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) LEBAH Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Sosial dan Sains Journal of Universal Community Empowerment Provision Jurnal Indonesia Sosial Sains Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat (M-PKM) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum VISA: Journal of Vision and Ideas Jurnal Cendekia Ilmiah
Fernando Silalahi
Universitas Kristen Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Peranan Kementerian Hukum Guna Penguatan Kolaborasi Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dharmawan, I Nyoman Dudy; Fernando Silalahi; Poltak Siringoringo
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13224

Abstract

Hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Indonesia. Permasalahan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah masih ditemui adanya tumpang tindih antara peraturan pemerintah pusat dan peraturan daerah seringkali menimbulkan konflik hukum, ketidakpastian, dan kesenjangan implementasi. Rumusan masalah penelitian adalah: 1. Bagaimana terjadinya kendala dalam harmonisasi Kementerian Hukum di Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah? 2. Bagaimana peran ideal Kementerian Hukum dalam rangka penguatan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah? Jenis penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), perbandingan hukum (comparatice approach), dan konseptual (conceptual approach). Sumber dan jenis data penelitian adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi terjadinya kendala dalam harmonisasi Kementerian Hukum di Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah lebih disebabkan pada terlalu banyaknya regulasi yang saling tumpang tindih. Banyak regulasi (overregulated) tersebut mengarah pada meningkatnya kuantitas tetapi kualitasnya buruk sehingga berpotensi disharmoni atau regulasi yang tidak harmonis. Dalam rangka membentuk peran ideal Kementerian Hukum dalam rangka penguatan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka diperlukan penguatan kolaborasi. Dalam hal ini tentu melibatkan koordinasi, sinergi, dan pemahaman bersama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi ini juga memungkinkan daerah untuk menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal. Kementerian Hukum harus mampu membina kolaborasi yang terus menerus dengan instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah. Setiap ASN sebagai pejabat atau pegawai pada instansi Pemerintah dari pucuk pimpinan sampai pelaksana harus memiliki pola pikir (mind set) serta membudayakan kolaborasi menjadi suatu sistem.
Co-Authors Aartje Tehupeioiry Aartje Tehupeiory, Aartje Abdul Ghoffar, Abdul Bernad Nainggolan Binoto Nadapdap Damanik, Lamria Dharmawan, I Nyoman Dudy Gabriela Winda Irene Tobing Hasibuan, Pittor Parlindungan Herry Pasrani Mendrofa I Nyoman Dudy Dharmawan Jawalsen Ralian John Pieris John Pieris Kambey, Yanti Ivone Lamria Damanik Laurens Limau Manotar Tampubolon Marthen Boiliu Nancy Olivia Sitompul Nelson Simanjuntak Nelson Simanjuntak Pieris, John Poltak Siringoringo Saragi, Paltiada Sihura, Rikardus Silalahi, Lamgok Heriyanto Sitompul, Nancy Olivia Sudjiarto, Tatok Tehupeioiry, Aartje Tobing, Gabriela Winda Irene Tobing, Tumpal H. Tumpal H. Tobing Webi Achmad, Rivaldi Wilvridus Watu Wiwik Sri Widiarty