Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS PEMAKNAAN PASAL 33 (1) UUD 1945 BERDASARKAN PANCASILA DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA Jawalsen Ralian; Aartje Tehupeiory; Fernando Silalahi
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.2085

Abstract

The purpose of this research is to 1) Describe and analyse how the meaning of Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution based on Pancasila and the perspective of constitutional law, and 2) Describe and analyse how legal certainty is in favour of realising social welfare and justice in social life in the Pancasila nation. The writer conducts this research using John Rawls' theory of Justice and the conceptual theory of Pancasila. The research method used in this study uses qualitative research methods where the research approach is juridical normative. The data collection techniques carried out by the writer are triagulation (combined) data collection techniques, inductive / qualitative data analysis, and qualitative research results, and qualitative research results are more emphasis on the meaning than generalisation. The results of the research that the author gets are the meaning of Article 33 (1) of the 1945 Constitution based on Pancasila from the perspective of Constitutional Law, that is, non-profit economic enterprise is the idea of the founding fathers of the nation which even before Indonesia's independence had prepared a social welfare state.
Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Silalahi, Lamgok Heriyanto; Sudjiarto, Tatok; Silalahi, Fernando
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Vision and Ideas (VISA)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v5i1.5426

Abstract

This study discusses corporate criminal liability in Indonesia under the Colonial Penal Code and the new National Penal Code. While corporations contribute significantly to economic development, they also engage in criminal activities affecting society. Previously, the Colonial Penal Code did not recognize corporations as criminal subjects, but the National Penal Code, effective in 2026, accommodates corporations as entities subject to prosecution. This research examines theories of corporate criminal liability, including vicarious liability and strict liability. Moreover, it highlights the application of restorative justice, which focuses not only on punishment but also on restoring conditions involving offenders and victims. Through more comprehensive criminal sanctions, the National Penal Code provides space for conflict resolution in a fairer and more recovery-oriented manner, particularly for corporations as criminal subjects. The restorative justice approach also aims to encourage active participation of both victims and offenders in resolving the consequences of corporate crime.
Legal Protection for the Public in the Implementation of CRS and FATCA in Improving Account Opening Compliance at Bank Indonesia Kambey, Yanti Ivone; Pieris, John; Silalahi, Fernando; Saragi, Paltiada
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 6 No. 7 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v6i7.1754

Abstract

This research examines the legal protection for the public in implementing the Common Reporting Standard (CRS) and the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) at Bank Indonesia. The increasing need for transparency in financial transactions highlights the importance of compliance in bank account openings. FATCA aims to combat tax evasion by requiring foreign financial institutions to report accounts held by U.S. taxpayers. However, this poses challenges to Indonesia’s banking secrecy laws, particularly Pasal 40 of the Undang-Undang Perbankan, which protects customer information. The study explores the implications of these regulations on customer trust and the operational readiness of Indonesian banks to meet international standards. Additionally, it evaluates the cooperation between Indonesia and the United States in enforcing FATCA and the CRS framework, emphasizing the need for regulatory adaptation to ensure compliance without compromising customer confidentiality. The findings indicate that while CRS and FATCA enhance transparency, they also necessitate careful consideration of legal protections for customers to maintain their trust in financial institutions. This research contributes to understanding the intersection of international tax compliance and local banking regulations, providing insights for policymakers and financial institutions in Indonesia.
Sistem Digitalisasi Program Penerimaan Calon Legislatif Bersih Tanpa Kolusi Dan Nepotisme: The Digitalization System for the Legislative Candidate Recruitment Program is Clean and Free from Collusion and Nepotism Laurens Limau; John Pieris; Fernando Silalahi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9179

Abstract

Wakil rakyat yang baik dan bisa diharapkan memberi hasil kinerja yang memuaskan, harus mempunyai bekal pendidikan yang cukup, pengalaman yang cukup, karakter, mental dan spiritual yang baik. Wakil rakyat seharusnya adalah orang-orang yang tepat, profesional di bidangnya sesuai dengan pendidikan dan pengalaman yang diperolehnya, serta memiliki karakter dan moral yang baik, bijaksana, dan profesional dalam menjalankan tugasnya dan dapat dipertanggung jawabkan. Lewat KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai Lembaga penyelengara negara melakukan seleksi penerimaan bakal calon legislatif, penerimaan awal ini harus dilakukan dengan ketat dan harus memenuhi segala kriteria yang diinginkan, supaya bakal calon yang diterima sebagai calon memiliki kualitas standart syarat untuk duduk di kursi-kursi pemerintahan. Seleksi pertama untuk bakal calon wakil rakyat dilakukan dengan cara dibangunnya suatu server khusus dan link untuk meng-upload standart dokumen persyaratan , tahapan kedua setelah verifikasi pertama lolos diberikan test tulis secara berturut-turut berupa psikotest, test Kenegaraan, Pengetahuan Umum, Matematika, dan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Disinilah Program Digital ini dijalankan dan langsung memberikan hasil nilai lulus dan tidaknya secara langsung, di olah oleh Komputer dengan ketelitian dan akurat yang tinggi. Soal-soal diacak dengan software nomor urut sesuai program , jadi antara calon pendaftar tidak bisa melakukan kerja sama saat ujian di laksanakan. Begitu juga seleksi perekrutan ini berlapis dengan syarat syarat yang ketat salah satunya minimal Pendidikan, tidak pernah terpidana penjara, sehat jasmani dan Rohani.
Peranan Kementerian Hukum Guna Penguatan Kolaborasi Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah I Nyoman Dudy Dharmawan; Poltak Siringoringo; Fernando Silalahi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2730

Abstract

Penelitian ini menganalisis peranan Kementerian Hukum dalam memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna mewujudkan harmonisasi sistem hukum nasional. Permasalahan utama yang diangkat meliputi tumpang tindih kewenangan, disharmoni regulasi, dan lemahnya koordinasi kelembagaan yang menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi doktrinal, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang berlebihan (overregulated) serta kurangnya sinkronisasi antarinstansi menjadi penghambat utama kolaborasi. Kementerian Hukum memiliki peran strategis sebagai fasilitator harmonisasi regulasi, penggerak sinergi antarlevel pemerintahan, dan pembina budaya kolaboratif birokrasi melalui pembaruan regulasi yang responsif serta penguatan kapasitas aparatur. Dengan demikian, penguatan kolaborasi pusat-daerah perlu dipahami sebagai proses integratif dalam membangun sistem hukum yang adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Batasan Kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada di Indonesia (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2020) Sihura, Rikardus; Silalahi, Fernando; Ghoffar, Abdul
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 11 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i11.2970

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pilkada di Indonesia, serta menganalisa implementasi kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam kasus pemilihan bupati di kabupaten Boven Digoel. Menggunakan motode yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder berupa buku-buku, tulisan-tulisan hukum maupun jurnal, serta kamus atau ensiklopedia. Menggunakan metode analisis pendekatan kajian dokumen hukum (statuta approach) yang dikombinasikan dengan kajian perbandingan hukum (comparative law approach) serta pendekatan kajian konseptual hukum (conseptual law approach) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Adapun hasil penelitian yakni: (1) Bawaslu berwenang secara preventif dan represif menangani pelanggaran serta sengketa proses Pilkada, sedangkan Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada yang bersifat final. Keduanya bersifat saling melengkapi, namun sering terjadi tumpang tindih kewenangan ketika batas antara sengketa proses dan hasil tidak tegas, sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum dan keadilan elektoral; (2) Kasus Pilkada Boven Digoel menunjukkan kompleksitas kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Bawaslu menjalankan fungsi adjudikasi administratif dengan membatalkan keputusan KPU yang mendiskualifikasi pasangan calon, menunjukkan perannya tidak sekadar sebagai pengawas, tetapi juga lembaga quasi-yudisial. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi yang berwenang memutus sengketa hasil Pilkada, dalam kasus ini memperluas tafsir dengan menilai keabsahan pencalonan, yang seharusnya bagian dari sengketa proses. Putusan tersebut menegaskan adanya tumpang tindih kewenangan dan kaburnya batas antara sengketa hasil dan proses. Konflik yurisdiksi ini diperparah oleh ketiadaan mekanisme banding atas putusan Bawaslu dan ketidakjelasan batas kewenangan antar-lembaga, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas pengawasan pemilu.
Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Bekasi Gabriela Winda Irene Tobing; Aartje Tehupeioiry; Fernando Silalahi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4943

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang signifikan dan kerap terjadi dalam ruang privat, terutama terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya KDRT serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum bagi korban KDRT dari perspektif HAM di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif-empiris, mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, serta menganalisis data sekunder berupa laporan, literatur hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT terhadap perempuan dan anak dipicu oleh faktor internal (emosi, ketimpangan relasi kuasa, kecanduan) maupun eksternal (kemiskinan, budaya patriarki, kurangnya akses pendidikan dan informasi). Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan ratifikasi konvensi internasional seperti CEDAW, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala berupa minimnya kesadaran hukum masyarakat, stigmatisasi terhadap korban, serta respons aparat penegak hukum yang belum optimal. Studi ini merekomendasikan penguatan institusi perlindungan seperti P2TP2A, peningkatan edukasi HAM, serta perbaikan mekanisme pelaporan dan pendampingan korban KDRT. Dengan pendekatan multidimensi yang melibatkan negara, masyarakat, dan lembaga internasional, perlindungan terhadap perempuan dan anak korban KDRT dapat ditingkatkan secara efektif, sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip-prinsip universal HAM.
Analisis Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk (Studi Kasus Perkara Nomor : 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks) Hasibuan, Pittor Parlindungan; Widiarty, Wiwik Sri; Silalahi, Fernando
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 11 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i11.32558

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks yang menetapkan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta menganalisis mekanisme dan instrumen hukum yang kemudian berujung pada pencabutan putusan PKPU tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengadopsi metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan studi kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut menimbulkan perdebatan dari sisi kompetensi relatif pengadilan, karena domisili hukum debitur (PT PP Tbk) berada di Jakarta Timur, sedangkan perkara diperiksa di Pengadilan Niaga Makassar. Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori keadilan John Rawls, putusan PKPU sementara tersebut dianggap tidak sesuai dengan asas legalitas dan due process of law yang berlaku, serta berpotensi menimbulkan forum shopping dalam praktik peradilan niaga. Lebih lanjut, status PT PP (Persero) Tbk sebagai BUMN menimbulkan implikasi yuridis yang kompleks, mengingat BUMN memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan sebagian modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, penerapan PKPU terhadap BUMN harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan publik. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa terdapat kekeliruan dalam penerapan asas kompetensi relatif oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Makassar, sehingga putusan PKPU terhadap PT PP (Persero) Tbk perlu dibatalkan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan adanya pembaharuan pedoman teknis peradilan niaga dalam menangani perkara PKPU terhadap entitas BUMN agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum di masa mendatang.
The Dangers of Narcotics Crime and Transnational Network Threats: Child Empowerment and Protection Strategies in the Kupang–Semau Cluster Fernando Silalahi; Marthen Boiliu
Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 01 (2026): Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat, January-March 2026
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines a community engagement initiative conducted by the Graduate School of the Indonesian Christian University in collaboration with the Child Development Center (PPA) of the Kupang–Semau Cluster, aimed at addressing the growing risks of narcotics abuse and the threats posed by transnational narcotics networks. The program sought to enhance community awareness, with a particular focus on children and adolescents, regarding the physical, psychological, social, and legal consequences of narcotics use. Employing a participatory and educational approach, the initiative incorporated awareness-raising sessions, narcotics abuse prevention training, interactive discussion forums involving families and educators, and educational socialization on strategies for recognizing transnational criminal networks. The findings indicate a significant improvement in participants’ understanding of the dangers of narcotics and the mechanisms through which transnational networks operate within local contexts. Furthermore, the program highlights the critical role of multi-stakeholder collaboration particularly among educational institutions, religious organizations, and law enforcement agencies in strengthening child protection and community resilience against narcotics-related crimes. This study underscores the importance of community-based empowerment strategies as a preventive framework for safeguarding children and adolescents from the influence of narcotics and transnational criminal networks.
Peranan Kementerian Hukum Guna Penguatan Kolaborasi Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dharmawan, I Nyoman Dudy; Fernando Silalahi; Poltak Siringoringo
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13224

Abstract

Hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Indonesia. Permasalahan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah masih ditemui adanya tumpang tindih antara peraturan pemerintah pusat dan peraturan daerah seringkali menimbulkan konflik hukum, ketidakpastian, dan kesenjangan implementasi. Rumusan masalah penelitian adalah: 1. Bagaimana terjadinya kendala dalam harmonisasi Kementerian Hukum di Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah? 2. Bagaimana peran ideal Kementerian Hukum dalam rangka penguatan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah? Jenis penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), perbandingan hukum (comparatice approach), dan konseptual (conceptual approach). Sumber dan jenis data penelitian adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi terjadinya kendala dalam harmonisasi Kementerian Hukum di Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah lebih disebabkan pada terlalu banyaknya regulasi yang saling tumpang tindih. Banyak regulasi (overregulated) tersebut mengarah pada meningkatnya kuantitas tetapi kualitasnya buruk sehingga berpotensi disharmoni atau regulasi yang tidak harmonis. Dalam rangka membentuk peran ideal Kementerian Hukum dalam rangka penguatan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka diperlukan penguatan kolaborasi. Dalam hal ini tentu melibatkan koordinasi, sinergi, dan pemahaman bersama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi ini juga memungkinkan daerah untuk menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal. Kementerian Hukum harus mampu membina kolaborasi yang terus menerus dengan instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah. Setiap ASN sebagai pejabat atau pegawai pada instansi Pemerintah dari pucuk pimpinan sampai pelaksana harus memiliki pola pikir (mind set) serta membudayakan kolaborasi menjadi suatu sistem.