Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.24
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WARTA DE'RECHTSSTAAT QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JURNAL ILMIAH LIVING LAW Warta LPM Karimah Tauhid
Muhamad Aminulloh
Universitas Djuanda Bogor
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search
Journal : Karimah Tauhid

 1   2 
Efektivitas Hukum Pengasuh Pada Diklat Reserse Lemdiklat Polri Dalam Membentuk Kepribadian Peserta Didik Guna Mewujudkan Profesionalisme Dan Akuntabilitas Hidayati, Sri Hidayati; Gilalo , Jopie; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.10977

Abstract

Penelitian pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Diklat Reserse bertujuan untuk membentuk kepribadian siswa agar sadar akan profesionalisme dan tanggungjawab. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan hukum (empiris). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh potret mendalam dengan menelaah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan pencarian data primer di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, menjelaskan hubungan peristiwa hukum dengan asas-asas hukum, kemudian dianalisis menurut ilmu hukum dengan  menganalisis dari bacaan-bacaan yang digunakan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa pembentukan kepribadian siswa Diklat Polri dalam bidang penyidikan dan pelatihan profesionalisme serta tanggung jawab belum efektif meskipun telah dilakukan berbagai upaya paksa oleh pengasuh untuk membentuk sikap, psikologi dan kepribadian, dengan membantu siswa memahami pentingnya disiplin dalam kehidupan sehari-hari, serta dengan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk pembentukan sikap, psikologi dan kepribadian siswa selama pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
Perlindungan Hukum Korban dalam Melaksanakan Tugas Operasi Madago Raya di Poso Sulawesi Tengah Nugroho, Fakhrul Septiawan; Suprijatna, Dadang; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.11391

Abstract

Berkembangnya gangguan keamanan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama ini menjadikan peran dan amanat Korps Brimob menjadi penting dalam mendukung upaya penegakan hukum secara terkoordinasi antara kepolisian dan internal kepolisian dan TNI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Perlindungan Hukum Korban Dalam Melaksanakan  Tugas Operasi Madago Raya Di Poso Sulawesi Tengah dan hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap keamanan Anggota Brimob dalam melaksanakan tugas operasi serta upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum Korban Dalam Melaksanakan  Tugas Operasi Madago Raya Di Poso Sulawesi Tengah disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan untuk adanya pelayanan polisi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban dalam pelaksanaan tugas operasi Madago Raya di Sulawesi Tengah, Namun dalam praktiknya kompensasi dan restitusi yang diberikan masih jauh dari kata layak bahkan perhatian hukum terhadap korban hanya terfokus pada ganti rugi yang bersifat materiil.
Peran Kepolisian dalam Perlindungan Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Priatna, Karina Putri; Suprijatna, Dadang; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12319

Abstract

Tingginya angka kasus tindak pidana Narkotika di Kabupaten Bogor ini sudah menjadi perhatian khusus dari Kepolisian Resor Bogor untuk meningkatkan kewaspadaan, dan kepekaan terhadap lingkungan masyarakat yang terindikasi melakukan tindak pidana ini. Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana narkotika.  Metode, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang melakukan kajian terhadap fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat dengan pendekatan yuridis normatif atau peraturan perundand-undangan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepada pelapor tindak pidana narkotika dilaukan oleh LPSK dan Polri, perlindungan dilakukan secara visik dan psikis. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan ialah kurangnya sosialisasi, kurangnya kerjasama dari masyarakat dalam mendukung perlindungan terhadap pelapor.
Analisis Yuridis Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam Memberi Informasi untuk Kebutuhan Perencanaan Keamanan Kota Bogor Nugroho, Mochammad Bayu Adi; Mulyadi; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12462

Abstract

Di wilayah kota Bogor yang merupakan salah satu daerah dengan penduduk terbanyak di Indonesia banyak sekali kasus kriminal yang terjadi karena  tidak dapat dideteksi terlebih dahulu. Hal ini menujukkan bahwa keamanan warga negara khsusunya di kota belum dilaksanakan secara efektif. Intelejen belum melaksanakan tugas secara baik, sehingga masih banyak keadaan yang tidak bisa dicegah atau analisis dengan baik. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji tentang peran intelijen keamanan dalam memberikan informasi keamanan di wilayah kota Bogor, penelitian ini tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian lain, penelitian lain mengkaji secara umum tentang tugas kepolisian dalam menegakkan hukum, melindungi masayarakat, maka penelitian ini secara khusus mengkaji tentang peran intelijen kepolisian dalam bidang deteksi keamanan wilayah di kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Satuan Intelkam adalah informasi untuk kebutuhan perencanaan keamanan Kota Bogor Berdasarkan Skep Kapolri No Pol Skep / 412 / VI / 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelidikan Intelijen Keamanan dilakukan melalui proses deteksi dini intelkam dilakukan tidak semata-mata dengan produk informasi yang seadanya tetapi melalui berbagai tahap pengolahan data-data dan juga menggunakan analisis yang mendalam sehingga menghasilkan informasi yang akurat.
Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Warzuk; Suprijatna, Dadang; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12671

Abstract

Model restorative justice juga memberikan solusi dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga perlu diperkuat dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kewajiban penyelesaian perkara yang harus dilalui oleh pihak kepolisian untuk meneyderhanakan proses penegakan hukum. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang  penerapan restorative justice dalam sistem hukum pidana indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagao konsep, norma, asas, dan dogma-dogma. Penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, dan pendapat ahli untuk meperkuat argumen peniliti. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan Restorative Justice dalam sistem hukum pidana indonesia telah dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan cara penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penyelesaian dilakukan dengan cara mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak. Kesimpulan diketahui bahwa perkara tindak pidana yang dapat menerapkan Restorative Justice yaitu Perkara pidana tindak pidana anak, Tindak pidana lalu lintas, Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, Tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum.
Implementasi Protap Korps Brimob dalam Menangani Kerusuhan Massa Athoillah, Mas Fahmi; Trijono, Rachmat; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12916

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini antara lain, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi protap korps brimob dalam menangani kerusuhan massa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 dan mendalami hambatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi protap korps brimob dalam menangani kerusuhan massa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 dilakukan dengan cara optimalisasi pelaksanaan protap, optimalisasi kepemimpinan lapangan atau komando pengendalian, optimalisasi personel, materiil dan anggaran.
Efektivitas Pelaksanaan Skema Layanan Jemput Bola dalam Pemenuhan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bagi Masyarakat Adat Suku Baduy Lebak Banten Putri, Putri Noviyanti; Nurwati; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.13030

Abstract

Salah satu aspek modernisasi yang semakin penting adalah administrasi kependudukan, yang melibatkan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Masih terdapat sebagian dari kelompok etnis yang menjalani gaya hidup yang sederhana. salah satunya Suku Baduy. Namun, perkembangan zaman membawa perubahan yang tak terelakkan di seluruh dunia, termasuk di kalangan masyarakat Baduy Lebak. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan hambatan program jemput bola dalam pemenuhan Kartu tanda penduduk pada masyarakat Adat Suku Baduy. Metode  penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris/sosiologis, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah dan pendekatan terhadap masyarakat. Program jemput bola KTP di adat suku Baduy perlu memperhatikan korelasi dengan hukum adat suku Baduy untuk memastikan keberhasilannya dan menghormati nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hasil penelitian program Jemput Bola telah di implementasikan oleh disdukcapil kabupaten Lebak Banten kepada masyarakat adat suku Baduy, dan dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan naik. Program skema layanan jemput bola muncul karena adanya kesadaran akan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama suku Baduy, yang cenderung kurang peduli akan pentingnya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kurangnya pemahaman akan administrasi kependudukan.
Model Pembinaan dan Pengawasan kepada Anggota Polri untuk Mencegah Praktik Backing Ikhsanudin, Akhmad; Hakim, Aal Lukmanul; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 5 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i5.13245

Abstract

Meskipun sudah ada aturan disiplin yang dimiliki oleh Polri namun kenyataannya masih ada oknum kepolisian yang melanggar sumpah dan kode etik yang berlaku dalam organisasi kepolisian. Salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian ialah menjadi backingan terhadap perbuatan melawan hukum diantaranya backingan anggota polri terhadap tempat hiburan malam yang disanki sesuai aturan disiplin polri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang model pembinaan dan pengawasan kepada anggota polri untuk mencegah praktik backing. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menjadikan gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai objek kajian. Adapu objek kajian penelitian ini adalah model pembinaan dan pengawasan terhadap anggota polri untuk mencegah praktik backing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model pembinaan dan pengawasan anggota polri untuk mencegah praktik backing dilakukan melalui: 1) Pembinaan psikologis, 2) Pembinaan mental, 3) Pembinaan moral, 4) Pembinaan hukum sedangkan pengawasan dilakukan mulai dari pimpinan yang dilakukan pada setiap tingkatan, yaitu pada tingkat polri, polda, polres, dan polsek. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anggota Polri Terlibat Dalam Praktik Backing, yaitu: 1) Lemahnya iman, 2) Kurangnya pembinaan kepribadian, 3) Terpengaruh ajakan teman/orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, 4) Ekonomi yang lemah, 5) Gaya hidup, Gaya hidup tentunya membuat seorang anggota polri selalu ingin terlihat kaya, memiliki kendaraan yang mewah, mengganti kendaraan, memiliki rumah bagus, makan di restoran mahal.
Peran Intelijen dalam Penindakan Kelompok Kriminal Bersenjata di Wilayah Konflik oleh Kepolisian Menurut Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tindak Pidana Terorisme Alhanief, Ibnu Rizal; Suryani, Danu; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13482

Abstract

Peran intelijen sangat penting dalam upaya represif yang dilakukan oleh kesatuan brimob. Jika intelijent tidak mampu melakukan tugas dengan baik maka akan berdampak pada gerakan kepolisian dalam menangani kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu perilaku menyimpang dan membahayakan masyarakat dan negara adalah terorisme. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatau gejala hukum. Objek kajian penelitian ini adalah peran intelijent dalam penindakan kelompok kriminal di wilayah konflik. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa peran intelijen adalah melakukan penyelidikan terhadap orang-orang atau kelompok terduga Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka beserta jaringannya. Adapun bentuk penindakan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Jabar sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini di dasarkan pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan unsur pendukung penindakan, mempersiapkan kelengkapan personel dan peralatan yang digunakan dalam penindakan, dan analisis intelijen lapangan.
Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tawuran Pelajar di Kota Bogor Suyudi, Dony; Jopie Gilalo, Jacobus; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 1 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i1.16849

Abstract

Sejak generasi muda mulai membentuk geng, perkelahian antara pelajar dan remaja semakin sering terjadi. Mereka tidak lagi menganggap pertengkaran mereka memalukan dan berpotensi mengganggu keharmonisan sosial. Meskipun tawuran tergolong tindak pidana karena melanggar ketertiban umum dan dapat mengakibatkan kerugian, bahaya, dan kerusakan, namun tawuran juga dapat digolongkan sebagai tindak pidana berdasarkan akibat yang ditimbulkannya, seperti kekerasan terhadap orang atau harta benda. maka Anda dapat menghadapi tuntutan berdasarkan Pasal 170 KUHP. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman tentang penggunaan diversi terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Bogor. Penelitian hukum normatif merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber primer dan sekunder disertakan dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. baik yang bersifat terapan maupun preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan bahan buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan penggunaan diversi adalah untuk mencegah keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana agar tidak berdampak buruk pada jiwa dan perkembangan mereka. Kewenangan diskresioner aparat penegak hukum menjadi dasar penerapan diversi. Sistem peradilan formal saat ini telah memprioritaskan upaya untuk melindungi anak dari hukuman penjara dengan menerapkan konsep diversi. Lebih jauh, jelas bahwa penerapan kebijakan diversi dapat memfasilitasi perlindungan anak di semua tingkatan sistem hukum, dimulai dari masyarakat melalui tindakan proaktif yang diambil sebelum kejahatan dilakukan. Jika anak di bawah umur melanggar hukum setelah itu, polisi tidak perlu memproses kasus tersebut lebih lanjut.
Co-Authors Aal Lukmanul Hakim Abdul Kholik Alhanief, Ibnu Rizal Astriani, Anjar Athoillah, Mas Fahmi Azis, Dede Rifqi Dadang Suprijatna Doko, Nyuwan Fajar Muharam, Muhamad Gugun Gunadi Henny Nuraeny Hidayati, Sri Hidayati Ikhsanudin, Akhmad Irma Inesia Sri Utami Irwan Efendi Jopie Gilalo, Jacobus Khunaepi, Rivay Kurniawan, Rifai Setya MULYADI mulyadi Nasution, Dedi Wahyudi Nugroho, Fakhrul Septiawan Nugroho, Mochammad Bayu Adi Nurwati Priatna, Karina Putri Putri, Putri Noviyanti R. Siti Pupu Fauziah Rachmat Trijono Roestamy, Martin Rusli, Radif Khotamir Setiaji, Krisna Solly Aryza Suryani, Danu Suyudi, Dony Warzuk Wijaya, Raihan Fathi Zahra Khusnul Lathifah Zulfikar