Garuda - Garba Rujukan Digital

Kedudukan Hibah Laleh Sebagai Bukti Kepemilikan Harta Pusaka Tinggi Menurut Ketentuan Adat Minangkabau Syawal, Mhd; Syuryani, Syuryani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 9.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Harato Pusako adalah harta benda yang dimiliki oleh suatu kaum dan diwariskan secara turun temurun secara matrilineal, pewarisan ini berlaku secara estafet di dalam suatu kaum. Terhadap harato pusako ini berlaku kaidah jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando. Harato pusako tinggi dapat dipindahkan kepemilikannya melalui hibah laleh. Hibah Laleh merupakan salah satu bentuk dari pengalihan hak guna harato pusako tinggi dalam kaum di Minangkabau. Pemberian hibah laleh ini biasanya didasari oleh alasan anak yang hidup dalam kesulitan ekonomi dan tidak memiliki kesempatan untuk menggarap harato pusako kaumnya. Penyebab hal tersebut diantaranya adalah jumlah anggota kaum si anak atau harato pusako tinggi yang memiliki jumlah terbatas. Oleh karena ini, maka terhadap anak dengan kondisi demikian dapat dilakukan penghibahan dalam bentuk hibah laleh dalam bentuk sawah, ladang, atau tanah kavling (saparumahan). Secara aturan adat Minangkabau, tidak terdapat suatu aturan khusus yang mengatur pengadministrasian peralihan hak yang dimaksud. Namun ketetapan tersebut diungkapkan melalui petatah-petitih yang berkembang dalam masyarakat adat, yang berbunyi basuluah jo matoari, bagalanggang di mato urang banyak dan warih nan bajawek, pitaruah nan batarimo. Apabila terjadi sengketa di kemudian hari terhadap objek dari hibah laleh maka seluruh pihak yang telah menyaksikan dan menghadiri proses peralihan hak atas objek hibah akan menjadi saksi atas kebenaran dari keberadaan proses penghibahan tersebut.

Pertanggungjawaban Hukum Atas Keabsahan Alas Hak Berasal Dari Tanah Ulayat Dalam Pendaftaran Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman) Savira, Meltika; Syuryani, Syuryani; Suryamizon, Anggun Lestari
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 17, No 2 (2023): Vol 17 No. 02 OKTOBER 2023
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v17i2.4842

Dalam proses kegiatan pendaftaran tanah ulayat yang tak jarang terjadinya sengketa, sengketa yang dimaksud adalah sengketa terhadap proses penerbitan sertipkat hak milik atas tanah ulayat yang pada khususnya tanah ulayat yang didaftarkan atas nama pribadi dalam proses pendaftaran pertama kali pengakuan hak. Sengketa dapat terjadi pada saat kegiatan pengukuran tanah, atau pada saat jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis, atau bahkan saat proses penerbitan sertipikat atas tanah. Sengketa muncul apabila ada pihak lain yang merasa haknya dirugikan dari kegiatan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah ulayat dan mengajukan gugatan ke Kantor Pertanahan. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum atas keabsahan alas hak berasal dari tanah ulayat dalam pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan kabupaten Padang Pariaman serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pendaftaran tanah ulayat di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu , atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Peneliti dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Empiris yuridis .Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada rumusan masalah pertama mengenai pertanggungjawaban hukum atas keabsahan alas hak yang berasal dari tanah ulayat dalam pendaftaran tanah bahwa kebenaran materiil dari pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sepenuhya menjadi tanggung jawab yang membuat surat pernyataan dan apabila terbukti tidak benar, yang bersangkutan bersedia dituntut secara perdata maupun pidana di lembaga pengadilan. Sedangkan pada rumusan masalah kedua yang membahas tentang kendala-kendala dalam pendaftaran tanah yang mana terdapat kendala-kendala baik secara internal maupun eksternal . Kata Kunci: Keabsahan Alas Hak, Pendaftaran Tanah, Tanah Ulayat

Implementasi Atas Pengaturan dalam Kebijakan Pemotongan Uang Kembalian di Minimarket untuk Disalurkan Donasi Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen wahyudi, Haris; Syuryani, Syuryani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.14658

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, mengkaji, dan menganalisis tentang beberapa pelaku usaha minimarket yang menerapkan pengembalian uang kembalian belanja konsumen dalam bentuk donasi. Tindakan pelaku usaha dalam mengembalikan uang kembalian dalam bentuk donasi membuat kerugian besar bagi konsumen apabila pelaku usaha tidak menjelaskan dengan rinci kemana hasil dari pengumpulan uang kembalian tersebut disalurkan. Apabila pembeli tidak setuju dan tidak dan tidak nyaman jika uang sisa kembalian pembeli dengan nominal yang sesuai dari hasil transaksinya. Tetapi, apabila pembeli menyetujui dan ikhlas tanpa terlihat terpaksa mendonasikan uang kembaliannya, maka diperbolehkan karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Pengguna Aplikasi Go-Jek Berupa Pembatalan Orderan Sepihak Terhadap Pengemudi (Driver) Go-Food Di Wilayah Kota Payakumbuh Harahap, Ikhyar Rizki; Syuryani, Syuryani; Rusli, Benni
Wajah Hukum Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1202

Gojek Indonesia is a technology company, not a transportation company that provides transportation services. The service features available on the go-jek application are go-food, which is a delivery service provided by go-jek companies to buy and deliver food orders to their users. The large number of consumers who use this application always cancel orders unilaterally which results in default in an agreement. This study discusses the settlement of defaults on the use of the gojek application in the form of unilateral cancellation of orders for gofood drivers in the Payakumbuh City area. This research raises two problems, namely What is the process for the birth of an agreement between gojek drivers and go-jek application users in food ordering activities, What is the settlement of compensation for defaults on gojek application users in the form of unilateral cancellation of orders against go-jek drivers? Food. This study uses the Juridical Empirical method. The data sources used are Primary Data through interview studies and document studies and Secondary Data through primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study show how the process of the birth of an agreement between go-jek drivers and go-jek application users in food ordering activities and settlement of compensation for defaults on go-jek application users in the form of unilateral cancellation of orders against go-food drivers. The implementation that occurs for consumers purchasing food and drinks through the online ordering application, as mentioned, does not always go well. There are also actions that can harm other parties in their implementation, especially when ordering food and drinks using an online application, in other words, consumers do not come directly to the places where the food and beverage sellers are concerned. Default means negligence, negligence, default, not fulfilling its obligations in the agreement. Based on the Consumer Protection Act, there are rights and obligations held by business actors.

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan yang Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Agam Satria, Angga; Yakub, Yulizar; Syuryani, Syuryani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.899

Based on Article 1 paragraph (1) of the UUHT, Mortgage Rights on land and objects related to land are security rights that are imposed on land rights as referred to in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, along with or without other objects that are an integral part of the land, for the repayment of certain debts, which give priority to certain creditors against other creditors. Mortgage rights begin with a debt and credit agreement entered into by the debtor and his creditor. This is followed by the making of a deed of granting mortgage rights (APHT) made by a Land Deed Official (PPAT). Before 2020, APHT registration was carried out by PPAT at the Land Office directly or manually. This is different after 2020, APHT registration is carried out online or electronically, with the enactment of Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 5 of 2020 concerning Electronically Integrated Mortgage Services. In its implementation after the enactment of the aforementioned regulation, there are several problems in the Implementation of Electronic Registration of Deeds of Granting Mortgage in Agam Regency. With problems: 1) How is the implementation of electronically integrated Mortgage Rights registration in Agam Regency? 2) How are the obstacles and constraints to electronically integrated registration of mortgage rights in Agam Regency? This research uses an empirical juridical approach and the nature of the research is descriptive. The implementation of Electronic Registration of Deeds of Mortgage in Agam Regency has been running well and in accordance with applicable regulations and has fulfilled the principles of electronic registration of mortgage rights, namely fast, precise and easy. Meanwhile, there are still obstacles both at the land office, PPAT and banks. One of them is that there are still many land data that have not been validated and the lack of human resources at the land office. Meanwhile, in PPAT and banking, there are still errors in typing APHT and its application.

PENERAPAN REFORMA AGRARIA SEKITAR KAWASAN HUTAN MILIK NEGARA DENGAN TANAH KAUM DI NAGARI PAGADIH Chandany, Violeta Intan; Syuryani, Syuryani
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21307

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi reforma agraria di kawasan hutan milik negara yang bersinggungan dengan tanah kaum di Nagari Pagadih serta dampaknya terhadap masyarakat lokal. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini menelaah ketidaksesuaian antara hukum positif dan hukum adat Minangkabau, serta mengkaji sejauh mana program Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma agraria mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan negara melalui skema Perhutanan Sosial telah memberikan legitimasi awal, namun belum disertai legalitas atas tanah komunal kaum secara menyeluruh. Dampaknya, masyarakat menghadapi hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum dan akses ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan integrasi antara sistem hukum adat dan kebijakan agraria nasional untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekologis secara berkelanjutan.

PENERAPAN REFORMA AGRARIA SEKITAR KAWASAN HUTAN MILIK NEGARA DENGAN TANAH KAUM DI NAGARI PAGADIH Chandany, Violeta Intan; Syuryani, Syuryani
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21307

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi reforma agraria di kawasan hutan milik negara yang bersinggungan dengan tanah kaum di Nagari Pagadih serta dampaknya terhadap masyarakat lokal. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini menelaah ketidaksesuaian antara hukum positif dan hukum adat Minangkabau, serta mengkaji sejauh mana program Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma agraria mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan negara melalui skema Perhutanan Sosial telah memberikan legitimasi awal, namun belum disertai legalitas atas tanah komunal kaum secara menyeluruh. Dampaknya, masyarakat menghadapi hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum dan akses ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan integrasi antara sistem hukum adat dan kebijakan agraria nasional untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekologis secara berkelanjutan.

Pendaftaran Tanah Bekas Verponding di Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh Gusherva, Ramizah Kamelia; Syuryani, Syuryani
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6800

Tanah bekas verponding merupakan peninggalan sistem hukum pertanahan kolonial Belanda yang hingga kini masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk Kota Payakumbuh. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, seluruh hak atas tanah yang bersumber dari hukum Barat wajib dikonversi ke dalam sistem hukum agraria nasional guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Namun dalam praktiknya, masih terdapat tanah bekas verponding yang belum terdaftar sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi tumpang tindih kepemilikan, serta risiko sengketa di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendaftaran tanah bekas verponding dengan tanah non-verponding serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, serta wawancara langsung dengan pejabat Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah bekas verponding memiliki kompleksitas lebih tinggi karena memerlukan penelusuran dokumen historis, proses konversi hak, penelitian riwayat penguasaan, serta verifikasi ketat terhadap data fisik dan yuridis. Sementara itu, pendaftaran tanah non-verponding lebih menitikberatkan pada pembuktian penguasaan adat, keterangan saksi, dan administrasi pertanahan yang berlaku saat ini. Kendala utama meliputi rendahnya pemahaman masyarakat, hilangnya dokumen lama, ketidakjelasan batas tanah, serta keterbatasan sumber daya dan dukungan administratif. Disimpulkan bahwa optimalisasi sosialisasi, digitalisasi arsip, serta peningkatan kualitas pelayanan pertanahan sangat diperlukan guna mewujudkan kepastian hukum yang efektif dan berkelanjutan.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search