Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN PELAKU ABORSI DARI KORBAN PERKOSAAN TERHADAP ANCAMAN TINDAK PIDANA ABORSI Lestari, Rinna Dwi
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.871 KB)

Tindakan aborsi dilarang oleh undang-undang, dan pelakunya dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi, aborsi dapat dilakukan dengan pengecualian, yakni di-lakukan karena adanya indikasi medis dan korban perkosaan. Aborsi yang dilaku-kan oleh perempuan dari korban perkosaan, harus mendapatkan perlindungan hukum mengingat penderitaan yang dialami baik fisik maupun psikis. Dalam penelitian ini, dirumuskan permasalahan mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban perkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian, perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban perkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi, diatur dalam : (a) Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, (b) Pasal 2 Permenkes Nomor 3 Tahun 2016, (c) Pasal 48 KUHP, (d) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, (e) Pasal 46-Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan (f) Pasal 98 KUHAP. Pada dasarnya tidak ada akibat hukum bagi perempuan pelaku aborsi dari korban perkosaan, karena tindakannya melakukan aborsi karena adanya daya paksa berdasarkan Pasal 48 KUHP dan aturan diperbolehkannya aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Akan tetapi, tindakan aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis dan tindak pidana perkosaan, maka bagi pelakunya dikenai sanksi pidana berdasarkan : (a) Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, (b) Pasal 299 KUHP, (c) Pasal 346 KUHP, (d) Pasal 347 KUHP, (e) Pasal 348 KUHP, dan (f) Pasal 349 KUHP. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana perkosaan dapat dipidana berdasarkan : (a) Pasal 285 KUHP, (b) Pasal 286 KUHP, (c) Pasal 287 KUHP, dan (e) Pasal 289 KUHP.

PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN PELAKU ABORSI DARI KORBAN PERKOSAAN TERHADAP ANCAMAN TINDAK PIDANA ABORSI Rinna Dwi Lestari
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v1i01.1406

Tindakan aborsi dilarang oleh undang-undang, dan pelakunya dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi, aborsi dapat dilakukan dengan pengecualian, yakni di-lakukan karena adanya indikasi medis dan korban perkosaan. Aborsi yang dilaku-kan oleh perempuan dari korban perkosaan, harus mendapatkan perlindungan hukum mengingat penderitaan yang dialami baik fisik maupun psikis. Dalam penelitian ini, dirumuskan permasalahan mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban perkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian, perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban perkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi, diatur dalam : (a) Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, (b) Pasal 2 Permenkes Nomor 3 Tahun 2016, (c) Pasal 48 KUHP, (d) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, (e) Pasal 46-Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan (f) Pasal 98 KUHAP. Pada dasarnya tidak ada akibat hukum bagi perempuan pelaku aborsi dari korban perkosaan, karena tindakannya melakukan aborsi karena adanya daya paksa berdasarkan Pasal 48 KUHP dan aturan diperbolehkannya aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Akan tetapi, tindakan aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis dan tindak pidana perkosaan, maka bagi pelakunya dikenai sanksi pidana berdasarkan : (a) Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, (b) Pasal 299 KUHP, (c) Pasal 346 KUHP, (d) Pasal 347 KUHP, (e) Pasal 348 KUHP, dan (f) Pasal 349 KUHP. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana perkosaan dapat dipidana berdasarkan : (a) Pasal 285 KUHP, (b) Pasal 286 KUHP, (c) Pasal 287 KUHP, dan (e) Pasal 289 KUHP.

SenMoR-VR: A Sensory and Motoric Improving Function Tool for Children Development Rinna Dwi Lestari; Penggalih M Herlambang; Muhammad Junaedi; Rani Tiyas Budiyanti
Journal of INISTA Vol 4 No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : LPPM INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20895/inista.v4i2.581

Many children have delayed development related to sensory and motoric function. Virtual reality can be developed to stimulate activity to develop the sensory and motoric function and adjust the physiotherapy. It can be more efficient, effective, and interactive, especially in the Z generation that is familiar with the technology. The study aims to develop and evaluate the SenMor-VR, virtual reality as a sensory and motoric improving function tool. The research method was research and development (R&D), which was initiated with situation analysis using literature review, development of the product, and evaluation This VR software contains many features i.e front-page, interactive games, and environments, and evaluation. Based on the technology acceptance model (TAM), the total average from the aspect of benefit of use is 4.5 which shows most of the respondents agree that this technology has benefits for them. The aspect of ease of use is 3.9 which shows that most of the respondents agree that this technology was easy to use. This virtual reality app has potency as a sensory and motoric improving function tool, but it needs further clinical research to evaluate its implementation in children.

Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine Rinna Dwi Lestari
Jurnal Cakrawala Informasi Vol 1 No 2 (2021): Desember : Jurnal Cakrawala Informasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) - Institut Teknologi dan Bisnis Semarang

Perkembangan teknologi informasi saat ini, juga bermanfaat di bidang pelayanan kesehatan, diantaranya yakni telemedicine. Manfaat dan kemudahan tersebut bukan berarti tidak ada permasalahan, mengingat kedudukan pasien yang lemah sebagai penerima layanan, maka perlu mendapatkan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Perlindungan hukum bagi pasien dalam telemedicine dipahami dari ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 7 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020, yakni menerapkan prinsip kerahasiaan pasien, kewajiban Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik, serta adanya rekam medis. Adanya larangan bagi dokter dalam telemedicine juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien. Bagi Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) pemberi maupun peminta layanan konsultasi pun harus melakukan registrasi. Kewajiban dan hak pasien dalam telemedicine juga dilindungi, sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019. Adapun upaya penyelesaian jika terjadi pelanggaran terhadap penyelenggaraan praktik dokter melalui telemedicine yang menimbulkan suatu kerugian bagi pasien, yakni dapat dilakukan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, gugatan perbuatan melawan hukum, penyelesaian melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

The Concept of Justice in the Reconstruction of Legal Protection Regulations for Doctors and Patients in Health Services through Telemedicine Rinna Dwi Lestari; Gunarto Gunarto; Sri Endah Wahyuningsih
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 6, No 1 (2023): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v6i1.7493

Development of technology affects health services known as telemedicine. Health services through telemedicine have many benefits and high risks, so legal protection is needed. The purpose of this study is to describe, analyze and examine the regulation of legal protection for doctors and patients in health services through telemedicine has not been based on the value of justice, the obstacles to the regulation of legal protection for doctors and patients, as well as the regulation of legal protection for doctors and patients based on the value of justice Pancasila. This research method is juridical sociological, with a constructivism paradigm; the research specifications are descriptive analytical. The results of this study explain that first, the regulation of legal protection for doctors and patients in health services through telemedicine has not been based on the value of justice, because there is no legal protection that regulates considering that health services through telemedicine have a high risk. Second, the weaknesses of legal protection regulations for patients in health services by doctors through telemedicine can currently be seen from the aspects of legal substance, legal structure and legal culture. Third, the reconstruction of legal protection regulations for doctors and patients in health services through telemedicine based on the value of Pancasila justice, in terms of: aspects of legal substance can be done through strengthening legal instruments, the establishment of laws on telemedicine; then aspects of legal structure can be done through improving communication infrastructure, improving the quality and quantity of health workers, as well as synergy and understanding of health organizations and related parties. The legal culture aspect can be done through increasing the legal awareness of health workers and the public, and counseling and guidance for the public about the importance of telemedicine.

Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine Rinna Dwi Lestari
Jurnal Cakrawala Informasi Vol 1 No 2 (2021): Desember : Jurnal Cakrawala Informasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) - Institut Teknologi dan Bisnis Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jci.v1i2.150

Perkembangan teknologi informasi saat ini, juga bermanfaat di bidang pelayanan kesehatan, diantaranya yakni telemedicine. Manfaat dan kemudahan tersebut bukan berarti tidak ada permasalahan, mengingat kedudukan pasien yang lemah sebagai penerima layanan, maka perlu mendapatkan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Perlindungan hukum bagi pasien dalam telemedicine dipahami dari ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 7 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020, yakni menerapkan prinsip kerahasiaan pasien, kewajiban Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik, serta adanya rekam medis. Adanya larangan bagi dokter dalam telemedicine juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien. Bagi Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) pemberi maupun peminta layanan konsultasi pun harus melakukan registrasi. Kewajiban dan hak pasien dalam telemedicine juga dilindungi, sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019. Adapun upaya penyelesaian jika terjadi pelanggaran terhadap penyelenggaraan praktik dokter melalui telemedicine yang menimbulkan suatu kerugian bagi pasien, yakni dapat dilakukan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, gugatan perbuatan melawan hukum, penyelesaian melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

HUBUNGAN PERIODE KERJA DENGAN KEJADIAN GANGGUAN PENDENGARAN AKIBAT BISING PADA PEKERJA TERPAPAR BISING fany dyah rahmawati; Rinna Dwi Lestari; Muyassaroh Muyassaroh
Jurnal Pranata Biomedika Vol 1, No 2: September 2022
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jpb.v1i2.4970

Latar belakang : Gangguan Pendengaran Akibat Bising (GPAB) adalah gangguan pendengaran akibat kebisingan dalam durasi lama. GPAB menempati urutan pertama golongan penyakit akibat kerja.Tujuan : Menganalisis hubungan lama kerja dengan kejadian GPAB pada pekerja terpapar bisingMetode : Studi cross sectional dilakukan pada Agustus 2021 pada pekerja pabrik tekstil (PT. A) di kota Semarang yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang dilakukan pemeriksaan audiometri untuk penentuan GPAB. Analisis data dengan uji chi-square.Hasil: Didapatkan 112 sampel, pekerja dengan periode kerja ≤ 10 tahun terdapat 70 pekerja (62,5%) dan periode kerja 10 tahun terdapat 42 pekerja (37,5%). Pekerja yang mengalami GPAB 43 pekerja (38,4%) dengan p = 0,00. Kesimpulan: Periode kerja berhubungan dengan kejadian GPAB.

PELATIHAN CAREGIVER PADA KADER POS LANSIA PUSKESMAS KRATONAN SURAKARTA Lestari, Rinna Dwi
Abdi Masya Vol 4 No 2
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52561/abma.v4i2.270

Lanjut usia (lansia) tidak dapat dihindari oleh setiap individu. Semakin meningkat perekonomian, maka jumlah harapan hidup semakin besar sehingga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah lansia. Lansia adalah seseorang yang berusia diatas 60 tahun. Penurunan daya tahan tubuh pada lansia sehingga rentan terhadap berbagai macam penyakit. Maka diperlukan penaganan khusus bagi para lansia. Pemerintah melalui Puskesmas mempunyai peran dalam melatih caregiver kader pos lansia. Artikel ini megulas kegiatan pelatihan Caregiver Kader Pos Lansia Puskesmas Kratonan Surakarta. Hasil kegiatan yang diikuti 41 kader lansia binaan Pukesmas Kratonan berjalan dengan baik dan lancer. Hal ini ditandai dengan antusiasme peserta megikuti kegiatan pelatihan hingga selesai. Selanjutnya direncanakan untuk melaksanakan kegiatan tingkat lanjut dengan meningkatkan peran pemerintah, karena kegiatan ini sebaiknya dilaksanakan secara berkala.

Bioetika dalam Ilmu Kedokteran dan Multidisiplin Keilmuan Lestari, Rinna Dwi
MAHESA : Malahayati Health Student Journal Vol 3, No 10 (2023): Volume 3 Nomor 10 (2023)
Publisher : Universitas Malahayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/mahesa.v3i10.11169

ABSTRACT Bioethics is a very familiar term in health sciences and medicine. The development of science and technology, especially living things are objects in research and action, it is agreed that bioethics is multidisciplinary. This article aims to review bioethics in medicine and multidisciplinary bioethics. Articles are compiled based on literature studies related to bioethics in the development of science and technology. It was concluded that the development of science and technology and high respect for living things required bioethics in various disciplines. However, each scientific discipline has different standards in its application, so evalusai and development are needed to achieve commonality, especially in the treatment of living things as objects in science and technology. Keywords: Bioethics, Health, Medicine, Multidisciplinary Bioethics. ABSTRAK Bioetik adalah istilah yang sudah sangat familier dalam ilmu kesehatan dan kedokteran. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khusususnya mahluk hidup adalah objek dalam penelitian dan tindakan maka disepakati bahwa bioetik adalah multidisiplin ilmu. Artikel ini bertujuan mengulas tentang bioetika dalam bidang kedokteran dan bioetika multidisipliner. Artikel disusun berdasarkan studi literatur yang terkait dengan bioetik dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disimpulkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penghargaan yang tinggi terhadap mahluk hidup diperlukan bioetika dalam berbagai disiplin ilmu. Namun setiap disiplin limu mempunyai standart yang berbeda dalam penerapannya, sehingga diperlukan evalusai dan pengembangan untuk mencapai kesamaan terutama dalam perlakuan mahluk hidup sebagai objek dalam ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Kata kunci: Bioetika, Kesehatan, Kedokteran, Multidisiplin Bioetika

Analisis Fenomena Informed Consent: Tantangan dan Anomali bagi Dokter Muda di Jawa Timur Isnoviana, Meivy; Lestari, Rinna Dwi; Nurkhamida, Nurkhamida; Agnes, Andra
MAHESA : Malahayati Health Student Journal Vol 4, No 10 (2024): Volume 4 Nomor 10 (2024)
Publisher : Universitas Malahayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/mahesa.v4i10.15652

ABSTRACT Clerkship who are studying at Network Hospital often deal directly with patients. Clerkships also learn to convey informed consent, which will determine the patient's willingness or refusal to perform the action. This study aims to determine clerkship' understanding of informed consent and how to convey it at the X Faculty of Medicine Network Hospital in East Java. This research method is a mixed-method sequential explanatory design. The population of this study was all clerkships who were studying at Hospital A and Hospital B using the total sampling method. The research instrument used a questionnaire on informed consent based on Permenkes No.290 Th 2008, which was validated. The data obtained were analyzed as univariate and bivariate and then combined with qualitative data based on FGD. Data will be presented in the form of tables and narrative text. It was found that the understanding of medium category informed consent was 50%, high and medium 20%, while for the delivery of informed consent in accordance with the ethical theory of the category was less than 45%, the medium category was 40%, and good was 12%. There is an anomaly where 19 respondents who are considered lacking in understanding turned out to be able to convey well. Shows that factors such as language, knowledge of disease, role models, and socio-culture are quite influential. Statistically, there is a relationship between the understanding and knowledge of clerkship in the delivery of informed consent, and overall factors such as language, educational background, knowledge of the patient's disease, and socio-culture have an important role in delivering informed consent effectively and ethically. Keywords: Clerkship, Understanding Informed Consent, Ethics of Informed Consent, Conveying Informed Consent ABSTRAK Dokter muda yang sedang menempuh pendidikan di Network Hospital sering berhadapan langsung dengan pasien. Dokter muda juga belajar untuk menyampaikan informed consent, yang akan menentukan kesediaan atau penolakan pasien untuk melakukan tindakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dokter muda tentang informed consent dan cara menyampaikannya di Rumah Sakit Jaringan X Fakultas Kedokteran di Jawa Timur. Metode penelitian ini adalah metode desain campuran dengan penjelasan berurutan. Populasi penelitian ini adalah semuanya dokter muda yang sedang menempuh pendidikan di Rumah Sakit A dan Rumah Sakit B dengan menggunakan metode total sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner informed consent berdasarkan Permenkes No.290 Th 2008 yang telah divalidasi. Data yang diperoleh dianalisis menjadi univariat dan bivariat kemudian dikombinasikan dengan data kualitatif berdasarkan FGD. Penyajian data dalam bentuk tabel dan teks naratif. Ditemukan bahwa pengertian informed consent kategori medium adalah 50%, tinggi dan sedang 20%, sedangkan untuk penyampaian informed consent sesuai dengan teori etika kategori kurang dari 45%, kategori sedang adalah 40% dan baik adalah 12%. Terdapat anomali dimana diantara 19 responden yang dianggap kurang paham ternyata mampu menyampaikan dengan baik. Menunjukkan bahwa berbagai faktor seperti bahasa, pengetahuan tentang penyakit, panutan, dan sosial budaya cukup berpengaruh. secara statistik ada hubungan antara pemahaman dan pengetahuan dokter muda dalam pemberian informed consent, dan keseluruhan faktor seperti bahasa, latar belakang pendidikan, pengetahuan tentang penyakit pasien, sosial budaya memiliki peran penting dalam memberikan informed consent secara efektif dan etis. Kata Kunci: Dokter Muda, Pengertian Informed Consent, Etika Informed Consent, Penyampaian Informed Consent.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search