Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN PELAKU ABORSI DARI KORBAN PERKOSAAN TERHADAP ANCAMAN TINDAK PIDANA ABORSI Lestari, Rinna Dwi
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.871 KB)

Tindakan aborsi dilarang oleh undang-undang, dan pelakunya dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi, aborsi dapat dilakukan dengan pengecualian, yakni di-lakukan karena adanya indikasi medis dan korban perkosaan. Aborsi yang dilaku-kan oleh perempuan dari korban perkosaan, harus mendapatkan perlindungan hukum mengingat penderitaan yang dialami baik fisik maupun psikis. Dalam penelitian ini, dirumuskan permasalahan mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban perkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian, perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban perkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi, diatur dalam : (a) Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, (b) Pasal 2 Permenkes Nomor 3 Tahun 2016, (c) Pasal 48 KUHP, (d) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, (e) Pasal 46-Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan (f) Pasal 98 KUHAP. Pada dasarnya tidak ada akibat hukum bagi perempuan pelaku aborsi dari korban perkosaan, karena tindakannya melakukan aborsi karena adanya daya paksa berdasarkan Pasal 48 KUHP dan aturan diperbolehkannya aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Akan tetapi, tindakan aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis dan tindak pidana perkosaan, maka bagi pelakunya dikenai sanksi pidana berdasarkan : (a) Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, (b) Pasal 299 KUHP, (c) Pasal 346 KUHP, (d) Pasal 347 KUHP, (e) Pasal 348 KUHP, dan (f) Pasal 349 KUHP. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana perkosaan dapat dipidana berdasarkan : (a) Pasal 285 KUHP, (b) Pasal 286 KUHP, (c) Pasal 287 KUHP, dan (e) Pasal 289 KUHP.

PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN PELAKU ABORSI DARI KORBAN PERKOSAAN TERHADAP ANCAMAN TINDAK PIDANA ABORSI Rinna Dwi Lestari
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v1i01.1406

Tindakan aborsi dilarang oleh undang-undang, dan pelakunya dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi, aborsi dapat dilakukan dengan pengecualian, yakni di-lakukan karena adanya indikasi medis dan korban perkosaan. Aborsi yang dilaku-kan oleh perempuan dari korban perkosaan, harus mendapatkan perlindungan hukum mengingat penderitaan yang dialami baik fisik maupun psikis. Dalam penelitian ini, dirumuskan permasalahan mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban perkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian, perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban perkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi, diatur dalam : (a) Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, (b) Pasal 2 Permenkes Nomor 3 Tahun 2016, (c) Pasal 48 KUHP, (d) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, (e) Pasal 46-Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan (f) Pasal 98 KUHAP. Pada dasarnya tidak ada akibat hukum bagi perempuan pelaku aborsi dari korban perkosaan, karena tindakannya melakukan aborsi karena adanya daya paksa berdasarkan Pasal 48 KUHP dan aturan diperbolehkannya aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Akan tetapi, tindakan aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis dan tindak pidana perkosaan, maka bagi pelakunya dikenai sanksi pidana berdasarkan : (a) Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, (b) Pasal 299 KUHP, (c) Pasal 346 KUHP, (d) Pasal 347 KUHP, (e) Pasal 348 KUHP, dan (f) Pasal 349 KUHP. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana perkosaan dapat dipidana berdasarkan : (a) Pasal 285 KUHP, (b) Pasal 286 KUHP, (c) Pasal 287 KUHP, dan (e) Pasal 289 KUHP.

SenMoR-VR: A Sensory and Motoric Improving Function Tool for Children Development Rinna Dwi Lestari; Penggalih M Herlambang; Muhammad Junaedi; Rani Tiyas Budiyanti
Journal of INISTA Vol 4 No 2 (2022): Mei 2022
Publisher : LPPM INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20895/inista.v4i2.581

Many children have delayed development related to sensory and motoric function. Virtual reality can be developed to stimulate activity to develop the sensory and motoric function and adjust the physiotherapy. It can be more efficient, effective, and interactive, especially in the Z generation that is familiar with the technology. The study aims to develop and evaluate the SenMor-VR, virtual reality as a sensory and motoric improving function tool. The research method was research and development (R&D), which was initiated with situation analysis using literature review, development of the product, and evaluation This VR software contains many features i.e front-page, interactive games, and environments, and evaluation. Based on the technology acceptance model (TAM), the total average from the aspect of benefit of use is 4.5 which shows most of the respondents agree that this technology has benefits for them. The aspect of ease of use is 3.9 which shows that most of the respondents agree that this technology was easy to use. This virtual reality app has potency as a sensory and motoric improving function tool, but it needs further clinical research to evaluate its implementation in children.

Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine Rinna Dwi Lestari
Jurnal Cakrawala Informasi Vol 1 No 2 (2021): Desember : Jurnal Cakrawala Informasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) - Institut Teknologi dan Bisnis Semarang

Perkembangan teknologi informasi saat ini, juga bermanfaat di bidang pelayanan kesehatan, diantaranya yakni telemedicine. Manfaat dan kemudahan tersebut bukan berarti tidak ada permasalahan, mengingat kedudukan pasien yang lemah sebagai penerima layanan, maka perlu mendapatkan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Perlindungan hukum bagi pasien dalam telemedicine dipahami dari ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 7 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020, yakni menerapkan prinsip kerahasiaan pasien, kewajiban Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik, serta adanya rekam medis. Adanya larangan bagi dokter dalam telemedicine juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien. Bagi Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) pemberi maupun peminta layanan konsultasi pun harus melakukan registrasi. Kewajiban dan hak pasien dalam telemedicine juga dilindungi, sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019. Adapun upaya penyelesaian jika terjadi pelanggaran terhadap penyelenggaraan praktik dokter melalui telemedicine yang menimbulkan suatu kerugian bagi pasien, yakni dapat dilakukan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, gugatan perbuatan melawan hukum, penyelesaian melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

The Concept of Justice in the Reconstruction of Legal Protection Regulations for Doctors and Patients in Health Services through Telemedicine Rinna Dwi Lestari; Gunarto Gunarto; Sri Endah Wahyuningsih
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 6, No 1 (2023): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v6i1.7493

Development of technology affects health services known as telemedicine. Health services through telemedicine have many benefits and high risks, so legal protection is needed. The purpose of this study is to describe, analyze and examine the regulation of legal protection for doctors and patients in health services through telemedicine has not been based on the value of justice, the obstacles to the regulation of legal protection for doctors and patients, as well as the regulation of legal protection for doctors and patients based on the value of justice Pancasila. This research method is juridical sociological, with a constructivism paradigm; the research specifications are descriptive analytical. The results of this study explain that first, the regulation of legal protection for doctors and patients in health services through telemedicine has not been based on the value of justice, because there is no legal protection that regulates considering that health services through telemedicine have a high risk. Second, the weaknesses of legal protection regulations for patients in health services by doctors through telemedicine can currently be seen from the aspects of legal substance, legal structure and legal culture. Third, the reconstruction of legal protection regulations for doctors and patients in health services through telemedicine based on the value of Pancasila justice, in terms of: aspects of legal substance can be done through strengthening legal instruments, the establishment of laws on telemedicine; then aspects of legal structure can be done through improving communication infrastructure, improving the quality and quantity of health workers, as well as synergy and understanding of health organizations and related parties. The legal culture aspect can be done through increasing the legal awareness of health workers and the public, and counseling and guidance for the public about the importance of telemedicine.

Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine Rinna Dwi Lestari
Jurnal Cakrawala Informasi Vol 1 No 2 (2021): Desember : Jurnal Cakrawala Informasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) - Institut Teknologi dan Bisnis Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jci.v1i2.150

Perkembangan teknologi informasi saat ini, juga bermanfaat di bidang pelayanan kesehatan, diantaranya yakni telemedicine. Manfaat dan kemudahan tersebut bukan berarti tidak ada permasalahan, mengingat kedudukan pasien yang lemah sebagai penerima layanan, maka perlu mendapatkan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Perlindungan hukum bagi pasien dalam telemedicine dipahami dari ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 7 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020, yakni menerapkan prinsip kerahasiaan pasien, kewajiban Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik, serta adanya rekam medis. Adanya larangan bagi dokter dalam telemedicine juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien. Bagi Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) pemberi maupun peminta layanan konsultasi pun harus melakukan registrasi. Kewajiban dan hak pasien dalam telemedicine juga dilindungi, sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019. Adapun upaya penyelesaian jika terjadi pelanggaran terhadap penyelenggaraan praktik dokter melalui telemedicine yang menimbulkan suatu kerugian bagi pasien, yakni dapat dilakukan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, gugatan perbuatan melawan hukum, penyelesaian melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

HUBUNGAN PERIODE KERJA DENGAN KEJADIAN GANGGUAN PENDENGARAN AKIBAT BISING PADA PEKERJA TERPAPAR BISING fany dyah rahmawati; Rinna Dwi Lestari; Muyassaroh Muyassaroh
Jurnal Pranata Biomedika Vol 1, No 2: September 2022
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jpb.v1i2.4970

Latar belakang : Gangguan Pendengaran Akibat Bising (GPAB) adalah gangguan pendengaran akibat kebisingan dalam durasi lama. GPAB menempati urutan pertama golongan penyakit akibat kerja.Tujuan : Menganalisis hubungan lama kerja dengan kejadian GPAB pada pekerja terpapar bisingMetode : Studi cross sectional dilakukan pada Agustus 2021 pada pekerja pabrik tekstil (PT. A) di kota Semarang yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang dilakukan pemeriksaan audiometri untuk penentuan GPAB. Analisis data dengan uji chi-square.Hasil: Didapatkan 112 sampel, pekerja dengan periode kerja ≤ 10 tahun terdapat 70 pekerja (62,5%) dan periode kerja 10 tahun terdapat 42 pekerja (37,5%). Pekerja yang mengalami GPAB 43 pekerja (38,4%) dengan p = 0,00. Kesimpulan: Periode kerja berhubungan dengan kejadian GPAB.

PELATIHAN CAREGIVER PADA KADER POS LANSIA PUSKESMAS KRATONAN SURAKARTA Lestari, Rinna Dwi
Abdi Masya Vol 4 No 2
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52561/abma.v4i2.270

Lanjut usia (lansia) tidak dapat dihindari oleh setiap individu. Semakin meningkat perekonomian, maka jumlah harapan hidup semakin besar sehingga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah lansia. Lansia adalah seseorang yang berusia diatas 60 tahun. Penurunan daya tahan tubuh pada lansia sehingga rentan terhadap berbagai macam penyakit. Maka diperlukan penaganan khusus bagi para lansia. Pemerintah melalui Puskesmas mempunyai peran dalam melatih caregiver kader pos lansia. Artikel ini megulas kegiatan pelatihan Caregiver Kader Pos Lansia Puskesmas Kratonan Surakarta. Hasil kegiatan yang diikuti 41 kader lansia binaan Pukesmas Kratonan berjalan dengan baik dan lancer. Hal ini ditandai dengan antusiasme peserta megikuti kegiatan pelatihan hingga selesai. Selanjutnya direncanakan untuk melaksanakan kegiatan tingkat lanjut dengan meningkatkan peran pemerintah, karena kegiatan ini sebaiknya dilaksanakan secara berkala.

Efek Minyak Nigella Sativa dan Vitamin D terhadap Kadar Il-5 dan Ifn-Γ Serum pada Alergi Studi Eksperimental pada Mencit Balb/C yang Diinduksi Ovalbumin Rahmawati, Fany Dyah; Suprihati, Suprihati; Lestari, Rinna Dwi
Malahayati Nursing Journal Vol 7, No 11 (2025): Volume 7 Nomor 11 (2025)
Publisher : Universitas Malahayati Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/mnj.v7i11.23108

ABSTRACT Allergy is a hypersensitivity reaction associated with specific IgE, which, upon re-exposure to the same allergen, results in the release of histamine and other mediators, causing allergic symptoms. In allergic reactions, IgE levels increase, and IL-5 plays a significant role. Nigella sativa (NS) has an anti-inflammatory role thru its thymoquinone content, which can inhibit the formation of oxidants and reduce inflammatory mediators. Vitamin D in atopic diseases reduces the Th2 lymphocyte immune response in the airways. To determine the effect of NS and vitamin D on the reduction of serum IFN-γ and IL-5 levels in Ovalbumin-induced Balb/c mice. Methods: This study is a true experiment with a post-test only control group design, using 30 Balb/c mice as research subjects divided into 5 groups: 1) negative control, 2) positive control (allergy), 3) NS treatment group, 4) vitamin D treatment, 5) NS + vitamin D treatment (combination). Serum IL-5 and IFN-γ levels were compared for each group. There were significant differences in IL-5 levels between the negative control group and the positive control group (p= 0.007), the positive control group and NS (p= 0.020), and the positive control group and the NS+vitamin D combination (p= 0.033). There were significant differences in IFN-γ levels between the positive control group and NS (p=0.01), NS and vitamin D (p= 0.006), and NS and the NS+vitamin D combination (p= 0.013). Nigella Sativa significantly reduced IL-5 levels and increased IFN-γ levels, while Vitamin D had no effect on IL5 and IFN-γ levels. Keywords: Nigella Sativa, Vitamin D, IL-5, IFN-γ, OVA Sensitization. ABSTRAK Latar Belakang: Alergi adalah suatu reaksi hipersensitivitas yang berhubungan dengan IgE spesifik yang jika terpapar ulang alergen yang sama mengakibatkan penglepasan histamin dan mediator lainnya menimbulkan gejala alergi. Pada reaksi alergi meningkatnya kadar IgE, IL-5 yang berperan penting dalam reaksi alergi. Nigella sativa (NS) memiliki peran anti inflamasi melalui kandungan thymoquinone yang dapat menghambat terbentuknya oksidan dan penurunan mediator inflamasi. Vitamin D pada penyakit atopi, menurunkan respon imun limfosit Th2 pada jalan nafas. Tujuan: Mengetahui pengaruh NS dan vitamin D terhadap penurunan kadar IFN- γ, dan IL-5 serum pada mencit Balb/c yang diinduksi Ovalbumin. Metode: Penelitian ini suatu true experiment with post-test only control group design menggunakan 30 ekor mencit Balb/c sebagai subjek penelitian yang dibagi dalam 5 kelompok: 1) kontrol negatif, 2) kontrol positif (alergi), 3) kelompok perlakuan NS, 4) perlakuan vitamin D, 5) perlakuan NS + vitamin D (kombinasi). Kadar IL-5 dan IFN- γ serum setiap kelompok dibandingkan. Hasil: Terdapat perbedaan bermakna kadar IL-5 antara kelompok kontrol negatif dengan kontrol positif (p= 0.007), kelompok kontrol positif dengan NS (p= 0.020), kelompok kontrol positif dengan kombinasi NS+vitamin D (p= 0.033). Perbedaan bermakna kadar IFN-γ antara kelompok kontrol positif dengan NS (p=0.01), kelompok NS dengan vitamin D (p= 0.006), dan kelompok NS dengan kombinasi NS+vitamin D (p= 0.013). Simpulan: Nigella Sativa menurunkan kadar IL-5 dan meningkatkan kadar IFN-γ secara bermakna, sedangkan Vitamin D tidak berpengaruh terhadap kadar IL5 dan kadar IFN-γ. Kata Kunci: Nigella Sativa, Vitamin D, IL-5, IFN- γ, Sensitisasi OVA.

Bioetika dalam Ilmu Kedokteran dan Multidisiplin Keilmuan Lestari, Rinna Dwi
MAHESA : Malahayati Health Student Journal Vol 3, No 10 (2023): Volume 3 Nomor 10 (2023)
Publisher : Universitas Malahayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/mahesa.v3i10.11169

ABSTRACT Bioethics is a very familiar term in health sciences and medicine. The development of science and technology, especially living things are objects in research and action, it is agreed that bioethics is multidisciplinary. This article aims to review bioethics in medicine and multidisciplinary bioethics. Articles are compiled based on literature studies related to bioethics in the development of science and technology. It was concluded that the development of science and technology and high respect for living things required bioethics in various disciplines. However, each scientific discipline has different standards in its application, so evalusai and development are needed to achieve commonality, especially in the treatment of living things as objects in science and technology. Keywords: Bioethics, Health, Medicine, Multidisciplinary Bioethics. ABSTRAK Bioetik adalah istilah yang sudah sangat familier dalam ilmu kesehatan dan kedokteran. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khusususnya mahluk hidup adalah objek dalam penelitian dan tindakan maka disepakati bahwa bioetik adalah multidisiplin ilmu. Artikel ini bertujuan mengulas tentang bioetika dalam bidang kedokteran dan bioetika multidisipliner. Artikel disusun berdasarkan studi literatur yang terkait dengan bioetik dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disimpulkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penghargaan yang tinggi terhadap mahluk hidup diperlukan bioetika dalam berbagai disiplin ilmu. Namun setiap disiplin limu mempunyai standart yang berbeda dalam penerapannya, sehingga diperlukan evalusai dan pengembangan untuk mencapai kesamaan terutama dalam perlakuan mahluk hidup sebagai objek dalam ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Kata kunci: Bioetika, Kesehatan, Kedokteran, Multidisiplin Bioetika

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search