Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-SOSPOL Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan POLITICO Simulacra Jurnal Pendidikan dan Konseling The Journal of Society and Media Jurnal Entitas Sosiologi Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Ilmu Administrasi Negara Jurnal Kesehatan dr. Soebandi
Hary Yuswadi
FISIP Universitas Jember
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Marine Co-Management: Marine Governance in Improving the Welfare of Fishermen in Jembrana, Bali Lailatus Sah’ro; Agus Trihartono; Hary Yuswadi; Selfi Budi Helpiastuti
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.4745

Abstract

This research is motivated by the uniqueness of marine governance for the welfare of fishermen in the perspective of co-management. An alternative model or solution to marine management problems. Implementing this model requires collaborative management by combining elements of the user community (fishermen groups, fisheries entrepreneurs and others) and the government. This research is focused on Pengambengan Village, Negara District, Jembrana Regency, Bali Province. The type of this research is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques used include direct observation (observation), interviews (interviews), and data collection through documents and triangulation techniques. The results of the study indicate that marine governance for the welfare of fishermen can be pursued with a co-management model. The co-management model can unite related institutions, especially fishermen and the government as well as other stakeholders in every resource management process starting from planning, implementation, utilization and supervision. Marine co-management as an effort to increase marine potential that can be utilized optimally by fishermen.
Evaluasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Tahun 2014 Perspektif Game Theory Ria Angin; Hary Yuswadi; Himawan Bayu Patriadi; Nurdyah Gianawati
POLITICO Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v17i2.1005

Abstract

Kebijakan kuota 30% diimplementasikan oleh aktor (partai politik) dan perempuan sebagai sub aktor.  Kebijakan diimplementasikan oleh  partai politik dengan merekrut perempuan sebagai caleg,   menempatkan pada suatu daerah pemilihan dan nomer tertentu. Ibarat suatu permainan, upaya tersebut adalah strategi partai politik  ketika menghadapi strategi  partai politik lain yang menjadi lawan. Caleg incumbent akan memilih non kooperatif dan pindah pada partai politik lawan, bila  strategi partai politik  tidak memberi keuntungan. Sebaliknya caleg baru  memilih kooperatif dengan strategi partai politik.Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Keterwakilan Perempuan, Game Theory
FORMULATION OF VILLAGE HEAD DISCRETION POLICY (Policy Formulation Study in Sumber Lele Village and Kebon Agung Village) supri yanto; hary yuswadi
POLITICO Vol 20, No 1 (2020): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v20i1.3032

Abstract

This study The purpose of this study is to find out the process of formulating discretionary policies carried out by the village head. The method used in this study is a qualitative study method. The type of study used in this study is the type of descriptive study. Based on the results of the study it was concluded that the process of discretion policy formulation carried out by the village head was still not optimal, this is due to the low capacity of the village head as the main actor in the discretion policy formulation process. This can be seen from the lack of ability in discretionary policies, thus affecting the monopoly in the process of formulating discretionary and undemocratic policies, as happened in Kebon Agung Village. Whereas in Sumber Lele Village the conditions are better, because it has involved the parties (stakeholders). Although the parties (stakeholders) which is involved does not yet reflect aspects of democracy and representation, because of the parties (stakeholders) only community and religious leaders were involved.
IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PADA PELAYANAN PUBLIK BIDANG PELAYANAN KESEHATAN (STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT UMUM dr. H. KOESNADI BONDOWOSO) Untung Kuzairi; Hary Yuswadi; Agus Budiharjo; Himawan Bayu Patriadi
POLITICO Vol 17, No 2 (2017): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v17i2.881

Abstract

Implementasi kebijakan kesehatan yang dijalankan oleh rumah sakit salah satunya adalah standar pelayanan minimal (SPM). SPM merupakan tolak ukur mutu pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbicara permasalahan mutu pelayanan kesehatan, ditemukan fakta lapangan di RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso pada tahun 2016 bahwa pencapaian indikator SPM RS masih belum memenuhi target indikator pedoman standar pelayanan rumah sakit Tipe B dan standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan kesehatan di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hambatan dalam implementasi kebijakan SPM RS di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi SPM di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso meliputi komunikasi, struktur birokrasi, sumber-sumber, disposisi (sikap) dan ego sektoral. Dari sekian faktor yang ada, faktor yang paling banyak peranannya dalam menghambat implementasi di rumah sakit ini yaitu ego sektoral pada pelayanan medis. Ego sektoral terbentuk dari pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) medis. Ego sektoral tersebut dapat diminimalisir dengan menerapkan beberapa hal meliputi gaya kepemimpinan yang mendukung dan penerapan prinsip transparansi, peran inidividu dengan membangun komunikasi intepersonal dan menerapakan manajemen pengelolaan konflik, serta nilai dan sikap dengan menerapkan budaya organisasi yang mendukung dan menumbuhkan motivasi individu untuk memberikan pelayanan sesuai dengan SPM. Ego sektoral pelayanan kesehatan mengacu pada adanya rasa yang berlebihan dari suatu hubungan kerja di pelayanan kesehatan rumah sakit. Hal inilah yang kemudian menyebabkan implementasi SPM di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso tidak berjalan dengan baik.Kata kunci: Rumah Sakit, SPM, Implementasi, Ego Sektoral
PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BPJS KESEHATAN Sama’i Sama’i; Hary Yuswadi; Akhmad Toha; Sutomo Sutomo
POLITICO Vol 18, No 1 (2018): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v18i1.1650

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian adalah untuk menjelaskan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSD dr. Soebandi kepada peserta BPJS Kesehatan berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan.Adanya fenomena peserta BPJS Kesehatan tidak dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan.Permasalahannya adalah bagaimana pelayanan kesehatan RSD dr. Soebandi kepada peserta BPJS Kesehatan dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan teknik purposive, kemudian data dianalisis dan diuji keabsahannya.Hasil penelitian menunjukkan pelayanan kesehatan RSD dr. Soebandi kepada peserta BPJS Kesehatan dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kelas kepesertaannya.Namun peserta BPJS Kesehatan tidak dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan karena peserta BPJS Kesehatan menjadi peserta pada saat sudah masuk rumah sakit, sehingga kepesertaannya masih belum berlakuatau masih dalam masa tunggu atau waiting periode.Kata Kunci: Pelayanan kesehatan, Jaminan kesehatan, Kepesertaan BPJS Kesehatan.ABSTRACTThe purpose of the study was to explain the health services provided by RSD dr. Soebandi to BPJS Health participants related to the utilization of health facilities. The existence of BPJS Health participant phenomenon can not utilize health service facility. The problem is how RSD health service dr. Soebandi to BPJS Health participants in utilizing health service facilities. The research method used is qualitative research, with purposive technique, then the data is analyzed and tested its validity. The results showed that RSD health service dr. Soebandi to BPJS Health participants in utilizing health service facilities in accordance with the membership class. However, BPJS Health participants can not utilize health service facilities because BPJS Health participants become participants when they are hospitalized, so the membership is still not valid or still in waiting period or waiting period.Keywords: Health services, Health insurance, BPJS Health Membership.
AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN KINERJA UPK KECAMATAN PNPM MANDIRI PEDESAAN Hari Susanto; Supranoto '; Hary Yuswadi
JIANA ( Jurnal Ilmu Administrasi Negara ) Vol 14, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4367.304 KB) | DOI: 10.46730/jiana.v14i2.3414

Abstract

Accountability, Transparency and Performance UPK PNPM Mandiri Rural District. This study aims to determine the effect of accountability and transparency on the performance of Activity Management Unit (UPK) District in PNPM Rural in Situbondo, either partially or simultaneously. Survey methods combined with a causal relationship approach applied in this study. The research instrument was a questionnaire, as the unit of analysis of the organization, the number of respondents overall total of 39 people, consisting of the entire board chairman, secretary and treasurer of a UPK 13 districts. The primary data of respondents’ perceptions of transparency and accountability to the organization’s performance is measured using questionnaires that have been tested level of validity (validity) and reliability (reliability). Multiple linear analysis was used to analyze the data. The results showed that accountability and transparency has a positive influence both simultaneously and partially on the performance of Activity Management Unit (UPK) District in PNPM Rural in Situbondo.
Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk di Kabupaten Jember Diah Kartika Sari; Hary Yuswadi; Anastasia Murdyastuti
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.8328

Abstract

Hasil pertanian yang melimpah membuat Pemerintah Indonesia memanfaatknya untuk membangun ketahanan pangan Nasional. Pemerintah meluncurkan program Ketahanan Pangan Nasional dengan memberi dukungan terhadap pasokan rantai makanan melalui penyediaan peralatan mesin pertanian dan peningkatan produktivitas lahan. Pada tahun 2021 kebijakan program Ketahanan Pangan Nasional berfokus pada mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi. Salah satu factor yang sangat penting dalam mendukung peingkatan hasil produksi pertanian adalah proses pemupukan. Namun sangat disayangkan permasalahan pupuk seakan tak pernah berhenti terus menghantui kehidupan para petani. Berdasarkan data Ditjen PSP Kementan RI, kebutuhan pupuk untuk petani mencapai 22,57 sampai 26,18 juta ton atau senilai Rp 63-65 triliun dalam lima tahun terakhir. Tetapi, keterbatasan anggaran pemerintah hanya dapat mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 8,87 juta- 9,55 juta ton dengan nilai anggaran Rp 25-32 triliun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2016:5) menyatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah yang bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.Hasil observasi yang dilakukan peneliti didesa Karang kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten jember peneliti pada tanggal 14 maret 2022, ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses distribusi pupuk didesa Karang kedawung kecamatan mumbulsari kabupaten jember ini yaitu: pertama, alokasi pupuk bersubsidi dibilang semakin sedikit dan mengakibatkan banyak petani yang tidak mendapatkan jatahnya. Kedua, banyak pihak yang memanfaatkan keadaan dengan memborong pupuk kemudian menjual kedaerah lain diluar daerah penerima kuota pupuk tersebut. Ketiga, adanya oknum yang memalsukan pupuk serta menjual pupuk tanpa izin. Keempat, ketersediaan pupuk-pupuk diagen dan kios pertanian tidak lengkap serta yang kelima, banyaknya petani yang masih gagap tekhnologi sehingga akses pupuk dengan system yang baru melalui HP/media internet kurang berjalan mulus.
MENGUKUR KUALITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK (PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL) DENGAN SURVEY KEPUASAN PASIEN Moh. Wildan; Hary Yuswadi
Jurnal Kesehatan dr. Soebandi Vol 3 No 2 (2015): Jurnal Kesehatan dr. Soebandi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas dr. Soebandi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One effort to increase the quality of public services, as mandated in the Law of the Republic of Indonesia number 25 year 2000 concerning the National Development Program (PROPENAS), needs to be amonged community satisfaction index as a benchmark to assess the level of quality of service. This paper intend to describe and analyze some models and theories of public service performance measurement that related to the implementation of the National Health Insurance program (JKN) held by BPJS-of Health. Health care quality is measured from the aspect of community/patient satisfaction survey. Then linked with efforts to increase patient loyalty towards the implementation of the program JKN. The implications of this paper is expected to formulate an instrument and indicators valid, reliable and comprehensive to measure the quality of health services JKN program. Optimal patient satisfaction is expected to make loyal patients to use health services with JKN program and recommend to others to follow JKN program
Co-Authors Abd Syakur Agus Budihardjo Agus Budiharjo Akhmad Toha Anastasia Murdyastuti Bagus Sigit Sunarko Baiq Lily Handayani Budhy Santoso Budiharjo, Agus Diah Kartika Sari Dwi Shavira Putri Hardjo WIcaksono Edy Wahyudi Elanda, Yelly Ernawati Ernawati Firdaus, Rony Zamzam Ganefo, Akhmad Hari Susanto Hayati, Antika Himawan Bayu Patriadi Kuzairi, Untung Lailatus Sah’ro Maulana Surya K Meyliani, Lisa Moh. Wildan Mohammad Sawir Nur Dyah Gianawati Nurul Hidayat Nurul Hidayat Pairan . Prastika, Yhurika Raudlatul Jannah Ria Angin Ria Angin, Ria Rony Zamzam Firdaus RR. Ella Evrita Hestiandari Sama’i, Sama’i Sama’i Sama’i Selfi Budi Helpiastuti Supranoto Supranoto supri yanto Sutomo Sutomo Sutomo, Sutomo Toha, Akhmad Trihartono, Agus Untung Kuzairi Untung Kuzairi ZK Abdurahman Baizal Zulfa, Qorina