Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.133
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal PENA : Penelitian dan Penalaran Jurnal Jatiswara Journal of Social Political Sciences (JSPS) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal Education and Computer Studies Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Jurnal Pepadu FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam
Sahruddin, Sahruddin
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Dalam Persepektif Hukum Positif Indonesia: Studi Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA.Tmk Haris, Auliya; Sahruddin, Sahruddin
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to elucidate the basis of judicial considerations in granting marriage annulment due to identity forgery in Decision Number 780/Pdt.G/2020/PA.Tmk and to explain the legal consequences of marriage annulment due to identity forgery from the perspective of Indonesian positive law. The research method employed is normative legal research. Based on the research findings, it is revealed that the legal basis for the judge's consideration in granting marriage annulment in Decision Number 780/Pdt.G/2020/PA.Tmk is the husband's identity forgery claiming to be a divorced widower, an act which constitutes fraudulent behavior. Additionally, the Panel of Judges evaluated the facts obtained during the trial, relying on the testimonies of witnesses. Based on these witness testimonies, it was established that at the time of marrying the Petitioner, the Respondent was still legally bound in a previous marriage with another woman or his previous wife. Consequently, the marriage between the Petitioner and the Respondent was a polygamous marriage without authorization from the competent Religious Court. Therefore, the Panel of Judges opined that the marriage between the Petitioner and the Respondent should be annulled. Meanwhile, the legal consequences of marriage annulment due to identity forgery consist of the legal consequences regarding the marital relationship and the legal consequences regarding property.
Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Membangun Moderasi Beragama Pada Pondok Pesantren Ahlush Suffah Kabupaten Bantaeng Sahruddin, Sahruddin; Yaumi, Muhammad; Malli, Rusli; Sumiati, Sumiati
FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam Vol. 12 No. 2 (2023): FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32806/jf.v12i02.7380

Abstract

Pesantren dan moderasi beragama merupakan dua isu sentral dalam diskursus Islam di Indonesia. Pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam tradisional, memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada para santrinya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Pesantren Ahlus Suffah Muhammadiyah di Bantaeng, Sulawesi Selatan, menanamkan moderasi beragama sebagai nilai pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Subjek penelitian ini meliputi pengasuh, guru, santri, dan keluarga santri di pesantren. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, pencatatan lapangan, dan observasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Penelitian ini menemukan bahwa Pesantren Ahlus Suffah Muhammadiyah Banteng menanamkan nilai-nilai moderasi beragama melalui berbagai strategi dan metode, antara lain: pertama, Pendekatan keteladanan. Kedua, Metode klasikal: Nilai-nilai moderasi beragama diajarkan secara formal. Ketiga, Kegiatan ekstrakurikuler: Pesantren menyelenggarakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang penanaman nilai-nilai moderasi beragama. Keempat, Metode halaqah: Pembelajaran kitab kuning dengan metode halaqah menekankan pada pemahaman teks agama secara kontekstual dan kritis. Kelima, Penanaman nilai cinta tanah air dan akomodasi budaya lokal: Pesantren menanamkan nilai cinta tanah air dan penghargaan terhadap budaya lokal sebagai bagian dari moderasi beragama.
Persepsi Masyarakat Tentang Pentingnya Akta PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Kecamatan Wera Arba, Arba; Umar, Muhammad; Sahruddin, Sahruddin
JATISWARA Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i2.165

Abstract

Peraturan perundang-undangan memerintahkan kepada semua orang yang melakukan peralihan hak atas tanah wajib didaftar. Pendaftaran peralihan hak ini dilakukan apabila dibuktikan dengan akta peralihan hak yang dibuat dihadapan dan ditanda tangani oleh PPAT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan di bidang peralihan hak atas tanah; Untuk memahami persepsi masyarakat desa tentang pentingnya akta PPAT dalam transaksi peralihan hak atas tanah; dan Untuk menganlisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembuatan akta PPAT dalam peralihan atas tanah di masyarakat kecamatan Wera. Penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris, yaitu: pendekatan konsep, stuta, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang peralihan hak atas tanah, khususnya pembuatan akta PPAT dibidang peralihan hak atas tanah di kecamatan Wera sudah terlaksana dengan baik; Persepsi masyarakat desa tentang pentingnya akta PPAT dalam transaksi peralihan hak atas tanah sudah sangat baik, namun pelaksanaannya masih mengalami hambatan-hambatan disebabkan dua faktor utama, yaitu faktor masyarakat itu sendiri, yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku dan diterapkan; dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kedua faktor ini sekarang sangat dinamis karena dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan, telekomunikasi dan transportasi. Faktor-faktor ini bukan ditiadakan tetapi harus dikelola dengan baik.
HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DICATATKAN MENURUT KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Rahmatun, Dwiana Aulya; Sahruddin, Sahruddin
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5150

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis kedudukan dan kewarisan anak dari perkawinan beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan konseptual, dan pendekatan Undang-Undang. Hasil dari penelitian ini ialah kedudukan anak dari perkawinan beda agama adalah anak tidak sah, karena menurut undang-undang perkawinan anak yang sah adalah anak yang berasal dari perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilarang sesuai SEMA, dan Putusan MK. Untuk kewarisan anak dari perkawinan beda agama menurut kuhperdata perkawinan beda agama bukan larangan untuk seorang menjadi ahli waris, sedangkan menurut kompilasi hukum islam perkawinan beda agama merupakan penghalang bagi anak untuk menjadi ahli waris.
Tanggung Jawab Negara Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Waris Yang Belum Dibagi Dalam Perspektif Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Fathoni, M. Yazid; Sahruddin, Sahruddin; Arifin Dilaga, Zaenal
JATISWARA Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i1.1197

Abstract

Penelitian in bertujuan untuk menganalisis implikasi terhadap penerbitan sertifikat atas tanah kepada salah satu ahli waris dan menganalisi tanggungjawab negara (BPN) terkait pembuatan sertifikat tanah atas nama salah satu ahli waris. Metode penelitian yang digunakaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Implikasi penerbitan sertifikat dan tanggungjwab negara pada tahap akhir bergantung pada sistem pendaftaran dan sistem publiksasi pendaftaran tanah yang dianut oleh negara. Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menggunakan sistem pendaftaran Hak dengan sistem publikasi negatif. Berbeda dengan sistem publikasi negatif, sebaliknya sistem publikasi positif menerapkan prinsiple insurance yang didalamnya terdapat tanggung jawab negara menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah melalui proses pendaftaran.  Kesalahan yang dilakukan oleh negara dalam pendaftaran tanah, termasuk dibidang waris, jika tanah tersebut merupakan tanah bersama namun dengan manipulasi tertentu oleh oknum tertentu kemudian terbit atas nama seseorang ahli waris maka negara bertanggungjawab penuh terhadap kesalahan penerbitan sertifikat tersebut. Tanggung jawab tersebut bersifat strict liability (mutlak) berupa kompensasi atau ganti rugi terhadap pihak yang telah dirugikan.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG SYARAT-SYARAT SAH PERJANJIAN JUAL BELI Fathoni, M. Yazid; Sahruddin, Sahruddin; Dilaga, Zaenal Arifin
Jurnal Pepadu Vol 5 No 3 (2024): Jurnal PEPADU
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/pepadu.v5i3.5842

Abstract

Di dalam KUHPerdata diatur beberapa jenis perjanjian atau seringkali disebut dengan perjanjian bernama. Secara garis besar, perjanjian yang diatur/dikenal di dalam KUHPerdata atau perjanjian-perjanjian yang termasuk dalam kontrak nominat yaitu diantaranya : Jual Beli yang diatur dalam Bab V Buku III KUHPerdata, Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang paling sering dilakukan di msayarakat. Karena sering dan dianggap penting maka KUHPerdata menempatkan jenis perjanjian ini dalam hirarki tertinggi diantara perjanjian lainnya. Meskipun yang utama diatur dalam KUHPerdata, masyarakat sebagian besar masih belum mengetahui pengaturan perjanjian jual beli tersebut dalam KUHPerdata ataupun hukum positif lainnya. Metode yang digunakan ceramah dan diskusi, hasilnya terjadi peningkatan pengetahuan di masyarakat.
Konseptualisasi Pengaturan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah berbasikan kepastian Hukum dan Keadilan Fathoni, M. Yazid; Sahruddin, Sahruddin; Arifin Dilaga, Zaenal
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3900

Abstract

Permasalahan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah di Indonesia merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan menarik untuk selalu menjadi bahan kajian Keberagaman penilaian dalam perjanjian jual beli hak atas tanah tergambar baik sebelum dan sesudah UUPA. Penelitian ini akan memfokuskan diri mengetahui konsep pengaturan perjanjian jual beli Hak Atas Tanah sebelum dan setelah berlakunya UUPA, konsep peralihan hak atas tanah di Indonesia jika dilihat dari perbandingan dalam konsep abstract system dan causal system, serta konsep peralihan hak atas tanah yang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative. Sebelum dan setelah Indonesia merdeka, peralihan hak atas tanah melalui jual beli menekankan pada pejabat yang berwenang dalam jual beli hak atas tanah namun di masayarakat sebagian tetap menggunakan hukum adat sebagai dasar perjanjian jual beli hak atas tanah. Jika melihat ketentuan yang ada dalam KUHPerdata, dapat dikatakan KUHPedata menganut sistem campuran yakni causal-asbtract system. Sistem ini secara tidak langsung serupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 namun dilapisi dengan semangat yang ada dalam UUPA.. Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perjanjian jual beli hak atas tanah maka diperlukan pengaturan yang pasti terkait antara perjanjian jual beli dengan menggunakan akta PPAT dan perjanjian jual beli dengan cara adat. Penegasan ini diperlukan supaya masyarakat memiliki kejelasan mengenai patokan berprilaku, khususnya terhadap pegangan yang diyakini untuk mendapat perlindungan hukum dalam melakukan transaksi jual beli tanah.
Tinjauan Yuridis Pemberian Kartu Keluarga (KK) Bagi Pasangan Penikahan Siri Abdul Basit, Alliya; Sahruddin, Sahruddin
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3901

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemberian Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan pernikahan siri, serta akibat hukum perkawinan siri setelah dikeluarkannya KK. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan pemberian Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan pernikahan siri yaitu supaya setiap warga negara termasuk anak yang lahir dari perkawinan siri juga tercatat atau memiliki KK. Ketentuan ini di tegaskan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pelaksana urusan kependudukan dalam mengeluarkan Peraturan Mendagri Nomor 108 Tahun 2019, lalu Kementrian Dalam Negeri pun telah menegaskan pasangan nikah siri bisa dimasukkan ke dalam satu KK, hal tersebut untuk menyukseskan pendataan semua penduduk melalui KK. akibat hukum pemberian Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan pernikahan siri di Indonesia hanya bersifat administrative dan bertujuan untuk menyukseskan pendataan penduduk melalui penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru, untuk memudahkan pembuatan akta kelahiran anak, dan untuk memperoleh kepastian hukum maka diikuti dengan penvcatatan perkawinan
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Permodalan Antara Bumdes Dengan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kawasan Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Sahruddin, Sahruddin; Wagian, Diangsa; Fathoni, M. Yazid
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3986

Abstract

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama permodalan antara BumDes dengan usaha kecil dan menengah di KawasanMandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dan untuk mengetahui serta menganalisis factor-faktor yang menghambatpelaksanaan perjanjian kerjasama permodalan antara BumDes dengan usaha kecil dan menengah di Kawasan Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, KabupatenLombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Pelaksanaan perjanjianpeminjaman uang antara BUMDes dengan masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dibagi menjadi 2 tahapan yaitu tahapan permohonankredit dan tahapan penandatanganan perjanjian pinjaman kredit. Hambatanhambatan Penyebab terjadi pinjaman macet pada BUMDes Kuta, Kecamatan Pujut,Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari sebab internal dan sebab eksternal. Sebab internal meliputi iktikad tidak baik dan kurangnya kesadaran masyarakat DesaPutri Nyale. Sedangkan sebab eksternal meliputi faktor ekonomi, gagal usaha/ panen, penyalahgunaan pinjaman modal, dan pendapatan yang berkurang.
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Praktik Nikah Siri: Studi Di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Dewi, Santika; Sahruddin, Sahruddin
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4849

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir praktik nikah siri dan faktor penyebab terjadinya nikah siri di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang datanya bersumber dari data lapangan (primer) dan data kepustakaan (sekunder). Hasil penelitian ini terungkap bahwa peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat dalam meminimalisir terjadinya nikah siri ialah melakukan kerjasama dengan penyuluh non PNS, melakukan kerja sama dengan beberapa SMA, melakukan pemberitahuan atau pemahaman pada saat acara perkawinan tentang dampak buruk dari adanya pernikahan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum atau terkait perkawinan yg tidak dicatatkan. dan KUA Kecamatan Jonggat juga memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan terkait faktor penyebebab terjadinya nikah siri di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok tengah ini disebabkan karena faktor poligami, faktor belum cukup umur, faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor syarat administrasi nikah, kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan pernikahan.
Co-Authors Abdul Basit, Alliya Abdus Salam, Abdus Ajeng Rizqi Rahmanillah Arba Arba Arifin Dilaga, Zaenal Damayanti, Windi Etika Diangsa Wagian, Diangsa Dilaga, Zaenal Arifin Dilaga, Zainal Arifin Djumardin, Djumardin Fathoni, M. Yazid Firdaus Syam Hari, Hari Haris, Auliya Ismi, Nur Muhammad Umar Muhammad Yaumi, Muhammad Rahmatun, Dwiana Aulya Rahmatun, Dwiana Aulya Rahmatun Rusli Malli, Rusli Santika Dewi Sugeng Santoso Sumiati Sumiati Syamsinar Thahir, Rahmatia Zulkarnain Zulkarnain