Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Legislasi Indonesia

PERLINDUNGAN HUKUM SISTEM DONATION BASED CROWDFUNDING PADA PENDANAAN INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA (THE LEGAL PROTECTION OF THE DONATION-BASED CROWDFUNDING SYSTEM ON THE CREATIVE INDUSRY IN INDONESIA) Hariyani, Iswi; Serfiyani, Cita Yustisia
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 4 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2015
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v12i4.417

Abstract

Ekonomi kreatif adalah era baru dalam tren ekonomi dunia yang tumbuh dengan sangat cepat.Bidang ini membutuhkan dukungan dan perlindungan dari pemerintah dan masyarakatkhususnya untuk dukungan pendanaan. Industri kreatif didominasi oleh pengusaha kecil danmenengah yang membutuhkan bantuan pendanaan disamping perantara lembaga keuanganformal (bank) yang sulit untuk mereka capai. Salah satu cara baru pendanaan adalah melaluisistem donation based crowdfunding. Penelitian ini diarahkan untuk menemukan jawaban atasbeberapa topik utama. Pertama, untuk menemukan hakikat donation based crowdfunding.Kedua, bentuk badan usaha bagi kreator dan pengelola situs dalam sistem donation basedcrowdfunding. Ketiga, mengkaji bentuk pengawasan yang tepat dan lembaga yang berwenangmelakukan pengawasan.
KAJIAN HUKUM PENERBITANDAN PENYELESAIAN SENGKETAOBLIGASI DAERAH Serfiyani, Cita Yustisia; Hariyani, Iswi --
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i2.177

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji aspek hukum penerbitan dan penyelesaian sengketa Obligasi Daerah. Rumusan masalah meliputi tiga hal yaitu: apa bentuk perlindungan hukum penerbitan Obligasi Daerah, apa bentuk perlindungan konsumen bagi investor pembeli Obligasi Daerah, dan apa bentuk penyelesaian Obligasi Daerah yang macet sesuai koridor hukum.Penelitian normatif ini memakai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan penerbitan Obligasi Daerahsaat ini diatur dalam tiga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Investor pembeli Obligasi Daerah dilindungi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan terkait lainnya. Obligasi Daerah yang macet dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa harus lebih diutamakan.