Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.517
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Morality :Jurnal Ilmu Hukum WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law and Policy Transformation Legalitas: Jurnal Hukum Legal Spirit Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Supremasi Jurnal Komunitas Yustisia Journal of Judicial Review Batulis Civil Law Review BHIRAWA LAW JOURNAL
Girsang, Junimart
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pertanahan Terhadap Sengketa Pertanahan di Indonesia Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman; Sudirman, Lu; Girsang, Junimart
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.465

Abstract

Sengketa pertanahan di Indonesia meningkat, tetapi penyelesaiannya melalui lembaga peradilan nasional mengalami kendala. Sejak penghapusan Pengadilan Landreform pada 1970, penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan melalui lembaga peradilan umum, tata usaha negara, dan agama. Masalah timbul ketika terdapat putusan dari pengadilan pidana, perdata, dan tata usaha negara yang sama, namun tidak dapat dieksekusi. Dampaknya adalah terhambatnya prinsip pengadilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, serta keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum terhadap sengketa pertanahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga peradilan nasional di Indonesia dan apakah peraturan perundang-undangan memberikan ruang bagi pembentukan peradilan khusus pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, menghasilkan penelitian bahwa Pasal 24 ayat 3 UUD NRI 1945 memberikan kewenangan untuk membentuk peradilan khusus di bawah kekuasaan kehakiman, dan Pasal 15 Ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman mengizinkan pembentukan peradilan khusus pertanahan dalam raadkamar peradilan umum. Pencari keadilan dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan lembaga peradilan umum dan tata usaha negara. Pembentukan peradilan khusus pertanahan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 24 ayat 3 UUD NRI 1945 melalui undang-undang, contohnya adalah pengadilan pajak yang diatur oleh UU Pengadilan Pajak. Pembentukan peradilan khusus pertanahan dalam raadkamar peradilan umum memungkinkan karena kompetensi absolutnya yang lebih luas daripada peradilan tata usaha negara.
Co-Authors Abao, Grace Angela Alhakim, Abdurrakhman Amin, Al Dian Sari, Eva Disemadi, Hari Sutra Fahim, Md Hasnath Kabir Gunarto Gunarto Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman Hidayah, Luthfia Hulman Panjaitan, Hulman Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Kurniawan, Mashudi Lie, Chandra Kurniawan Lu Sudirman Moermahadi Soerja Djanegara Oktavia, Ariani Patros, Asmin Purba, Septianus Rauna Rahma, Isnawati Azizatul Rahmad, Tedi Sutadi Rina Shahriyani Shahrullah Sadiah, Azzhara Halimatus Selina, Selina Siahaan, Hervyan Silviani, Ninne Zahara Simanjuntak, Beny Kaissar Situmeang, Ampuan Tan, David Wadhi, Getrudis Yetiana