Akbar, Taufan Herdansyah
Unknown Affiliation

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

UPAYA MENCAPAI SDGs POIN KEENAM (AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK): PROGRAM CITARUM HARUM 2018 – 2022 DI KABUPATEN BANDUNG Akbar, Taufan Herdansyah; Dwiyanto, Yoga
Jurnal Academia Praja Vol 7 No 2 (2024): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v7i2.2833

Abstract

Countries around the world have issued the Sustainable Development Goals (SDGs) for the period 2015-2030, inviting all communities worldwide to protect the earth through 17 main goals and 169 targets for sustainable development. The sixth point of the SDGs focuses on the issue of "Clean Water and Sanitation," which is the focus of this researcher's discussion, considering the condition of many Indonesian and global communities who still face significant difficulties in accessing clean water and proper sanitation. The Citarum Harum Program, launched in 2018, is one of Indonesia's efforts to accelerate the achievement of the sixth SDG, which is related to the Citarum River as one of the main sources of clean water for the surrounding communities. The results of this study show significant progress through the improvement of the water quality index in the Citarum River, increased public awareness and participation, and the relatively effective use of the pentahelix scheme. However, several evaluations are still needed for better program implementation in Bandung Regency.
Pelatihan Persiapan Calon Pekerja Migran Indonesia sebelum Penempatan hingga Pemulangan di Desa Nanggalamekar, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Sari, Suwarti; Delanova, Mariane; Akbar, Taufan Herdansyah
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 1 No 2 (2020): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.448 KB) | DOI: 10.26874/jakw.v1i2.75

Abstract

Abstrak: Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pembekalan dan pemahaman kepada para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja keluar negeri. Pembekalan yang diberikan meliputi pengetahuan tentang hak dan kewajiban, keterampilan dasar bahasa asing, dan prosedur dan mekanisme yang harus dilakukan apabila mendapatkan kesulitan dan persoalan yang terkait hukum di negara tempat mereka bekerja. Kegiatan dilakukan melalui diskusi, pelatihan, dan seminar. Kegiatan pengabdian masyarakat bekerjasama dengan pihak kantor desa Nanggalamekar, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat berupa peningkatan pengetahuan para calon PMI mengenai hak dan kewajiban yang mereka miliki selama bekerja di luar negeri, memiliki pemahaman yang cukup mengenai situasi negara lain yang berbeda dari segi sosial, budaya dan ekonomi dari Indonesia. Para calon PMI juga memiliki pengetahuan mengenai tata cara dan mekanisme yang harus mereka tempuh jika memerlukan bantuan dari perwakilan Indonesia di luar negeri. Para calon PMI juga memiliki kesadaran untuk memiliki dokumen yang lengkap dan menempuh jalur legal untuk bekerja di luar negeri. Oleh sebab itu, hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pemberdayaan masyarakat dengan pembekalan substansi yang baik bagi para calon PMI. Kata kunci: Pekerja Migran, pemberdayaan masyarakat, hak dan kewajiban pekerja migran.
PENGARUH CAGAR BUDAYA TERHADAP DEMOKRATISASI DI CIREBON RAYA Akbar, Taufan Herdansyah; Nastiti, Nala Nourma; Thesa, Amara; Ar-raffi, Fadel; Dwiyanto, Yoga
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v7i1.1559

Abstract

Di wilayah Cirebon Raya terdapat tiga keraton yaitu: Keraton Kasepuhan, Keraton Kacirebonan, dan Keraton Kanoman. Seiring perkembangan zaman fungsi keraton kini menjadi cagar budaya dan wisata sejarah. Cagar budaya dan wisata sejarah ini menjadi poin penting dalam proses perpolitikan di Indonesia. Proses berjalannya demokratisasi di wilayah Cirebon Raya merupakan salah satu hal yang penting dan menyangkut Cagar Budaya dan Wisata Sejarah karena memberikan pengaruh dalam perpolitikan di wilayah Cirebon Raya. Pesta rakyat yang diadakan setiap lima tahun sekali menjadi sebuah acara yang sangat penting dalam pelaksanaan demokratisasi karena saat itulah proses pemilihan pemimpin untuk wilayah Cirebon Raya ditentukan. Tokoh-tokoh masyarakat akan ikut serta dalam pesta demokrasi tersebut, yang di dalamnya termasuk para keluarga kerajaan/keraton sehingga mereka dijadikan sebagai sebuah simbol di Cirebon Raya. Tujuan mereka mengikutsertakan tokoh-tokoh tersebut adalah untuk menarik simpati dan dukungan dari masyarakat Cirebon Raya. Kata Kunci: Keraton, Cagar Budaya, Demokratisasi, Cirebon Raya
MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA ALAM OLEH PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN BANDUNG Oktaviani, Jusmalia; Sari, Suwarti; Akbar, Taufan Herdansyah
Jurnal Academia Praja Vol 2 No 02 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (88.078 KB) | DOI: 10.36859/jap.v2i02.120

Abstract

Indonesia adalah negara yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Berbagai daerah di Indonesia mengalami hal tersebut, termasuk Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Bandung yang wilayahnya sangat rawan mengalami banjir, longsor, serta gempa. Mekanisme pemberian bantuan serta penanggulangan bencana sangat penting untuk dilaksanakan dengan cepat dan tepat untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Salah satu lembaga yang memiliki wewenang untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan adalah Palang Merah Indonesia, yang mana dalam penelitian ini difokuskan pada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bandung.
PERAN SAVE THE CHILDREN DALAM MELINDUNGI PEKERJA ANAK DI KAWASAN INDUSTRI SEPATU CIBADUYUT, BANDUNG JAWA BARAT PADA TAHUN 2017-2019 Akbar, Taufan Herdansyah; Djemat, Yuswari Octonain; Annisa, Nur; Sahastiadi, Mahesvara
Jurnal Academia Praja Vol 3 No 02 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v3i2.212

Abstract

Kemiskinan merupakan isu nomor satu dalam agenda pembangunan berkelanjutan PBB (Sustainable Development Goals). Masih adanya pekerja anak di Indonesia dapat menjadi indikator bahwa kehidupan masyarakat Indonesia masih kurang sejahtera sehingga fenomena pekerja anak di bawah umur masih dapat ditemui. Salah satunya adalah di kawasan industri sepatu Cibaduyut, sering ditemukan pekerja anak yang disebabkan oleh kondisi perekonomian keluarga yang tidak baik. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah mengetahui bagaimana peran dari Save the Children sebagai salah satu organisasi internasional yang bergerak di bidang pemerolehan hak dan perlindungan anak dalam kasus pekerja anak di kawasan industri sepatu Cibaduyut. Di mata dunia, fenomena pekerja anak di bawah umur menjadi sorotan karena tidak sesuai dengan hak – hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Save the Children berperan melalui kerja sama dengan pemerintah dalam membantu pekerja anak yang ada di Indonesia untuk memenuhi hak–hak yang seharusnya diperoleh oleh mereka. Selain itu melalui kampanye dengan menyuarakan hak–hak anak menjadi salah satu cara mereka dalam menyadarkan pentingnya anak–anak untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi mereka semua. Peran yang dilakukan Save the Children tidak efektif dalam memberhentikan pekerja anak, namun membantu dalam pemerolehan hak-hak anak. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pengumpulan data yang kemudian dijadikan sebagai dasar dari pembahasan serta teori yang digunakan.
Implementasi PP Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Subagyo, Agus; Djatah, Stenly; Ginanjar, Yusep; Akbar, Taufan Herdansyah; Tholhah, Tholhah; Rahmat, Angga Nurdin; Oktaviani, Jusmalia; Pratama, Muhammad Raihan; Putra, Rakha Aditya; Shelina, Bella; Farida, Nissa Nur; Putri, Benaya
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma (in Progress)
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v7i1.1332

Abstract

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan isu strategis dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia, terutama mengingat besarnya jumlah PMI yang bekerja pada sektor domestik dan informal serta tingginya tingkat kerentanan yang mereka hadapi. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 sebagai regulasi komprehensif yang mengatur pelaksanaan perlindungan PMI pada tahap pra-penempatan, masa bekerja, hingga purna-penempatan. Namun, implementasi regulasi tersebut di Malaysia masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari rendahnya literasi hukum PMI, keterbatasan akses terhadap informasi resmi, hingga lemahnya mekanisme pengaduan di lapangan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman PMI mengenai isi dan mekanisme perlindungan yang diatur PP 59/2021 melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, dan pendampingan berbasis komunitas bekerja sama dengan PCI Muslimat NU Malaysia. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman PMI terkait hak kontraktual, akses layanan perwakilan RI, serta mekanisme pelaporan ketika menghadapi pelanggaran ketenagakerjaan. Penandatanganan MoU antara UNJANI dan PCI Muslimat NU Malaysia memperkuat keberlanjutan program edukasi hukum dan membuka peluang pengembangan model perlindungan berbasis komunitas. Temuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi akademisi dan organisasi diaspora untuk memastikan implementasi PP 59/2021 berjalan efektif di negara tujuan, serta perlunya program edukasi regulasi yang bersifat periodik dan terstruktur untuk meningkatkan kapasitas perlindungan diri PMI.