Garuda - Garba Rujukan Digital

Kepastian Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Seorang Ibu yang Menjadi Tersangka dalam Tindak Pidana Dihubungkan dengan Keadilan Agung Muhamad Zulfikar; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4918

Abstract. This suspension of detention is the right of the suspect or defendant to obtain a suspension of detention as regulated in Article 31 of the Criminal Procedure Code. This suspension of detention can be given to cases according to the rules. However, in granting the implementation of the suspension of detention, there were still errors in giving the suspension of detention. This study explains that Mrs. Putri Candrawati received a suspension of detention, this is in serious conflict with Article 21 paragraph 4 of the Criminal Procedure Code as stated in Article 21 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code, detention can only be imposed on suspects who commit criminal acts with the threat of imprisonment for five years or more. In this case, investigators must be more experienced in granting suspension of detention because it is not only the image of the investigator that is at stake, but the image of the police as law enforcers will also be in the spotlight if the suspension of detention causes problems. And the law related to the suspension of detention does not provide clarity regarding the implementation of the suspension of detention and gives freedom to an agency in giving reasons for granting the suspension of detention. This study uses a normative legal approach (normative legal research method). The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. The results in this study indicate that the suspension of detention in the case of Mrs. Putri Candrawati still has irregularities in granting a suspension of detention due to the reason of having a baby. This is in contrast to what was received by Vanessa Angel, Angelina Sondakh, Rochisatin Masyawaroh and Nita Setia Budi who were immediately detained without receiving a suspension of detention for the same reason. Abstrak. Penangguhan penahanan ini merupakan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penangguhan penahanan yang telah diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Penangguhan penahanan ini dapat diberikan kepada kasus kasus yang sesuai dalam aturannya. Akan tetapi dalam pemberian pelaksanaan penangguhan penahanan ini masih adanya kesalahan dalam memberi penangguhan penahanan tersebut. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Ibu Putri Candrawati mendapatkan penangguhan penahanan, hal ini sangat bertabrakan dengan pasal 21 ayat 4 KUHAP sebagaimana tertera dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih. Dalam ini penyidik harus lebih berpengalaman dalam memberikan penangguhan penahanan karena bukan hanya citra penyidik yang dipertaruhkan namun citra kepolisian sebagai penegak hukum juga akan menjadi sorotan apabila penangguhan penahanan menimbulkan masalah. Dan Undang Undang yang terkait dalam penangguhan penahanan ini tidak memberi kejelasan terhadap pelaksanaan penangguhan penahanan dan memberikan kebebasa kepada suatu instansi dalam memberikan alasan pemberian penangguhan penahanan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penangguhan penahanan terhadap kasus Ibu Putri Candrawati masih adanya kejanggalan terhadap pemberian penangguhan penahanan dikarenakan dengan alasan mempunyai bayi. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang di dapatkan oleh Vanessa Angel, Angelina Sondakh, Rochisatin Masyawaroh maupun Nita Setia Budi yang langsung dilakukan penahanan tanpa mendapatkan penangguhan penahanan dengan alasan yang sama.

Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dana Kantor Cahaya Kerupuk Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ananda siregar; Eka Juarsa, S.H., M.H.
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4947

Determination of considerations for this case decision is a case decision given by the judge to Mr. Wendi Herdianto which has been regulated in Article 374 of the Criminal Code. The determination of this decision can be given to cases of criminal acts of embezzlement according to the rules. However, in implementing the consideration of the decision given by the judge to Mr. Wendi Herdianto, it is still not relevant to the case that occurred because the judge decided the case under article 374, but according to the author, the crime of embezzlement in accordance with this case is regulated in article 372 of the Criminal Code. This study explains that Mr. Wendi Herdianto received an irrelevant case decision, this is in accordance with what is regulated in Article 372 of the Criminal Code which is referred to as embezzlement in the main form. The article also contains that the criminal act of embezzlement committed is an act that is detrimental to the victim and the defendant has no legal or definite relationship with the injured party, in the sense that there is no working relationship that is bound to the defendants in that case. the defendant was not drafted a work appointment letter or work contract'' So it can be said that article 372 of the Criminal Code is more appropriate for imposing charges and punishments on the defendants compared to article 374 of the Criminal Code. In this case, the judge should do more revisions to the demands and sentences in the case above, so that it is more appropriate. This research uses a normative juridical approach to law (normative legal research method). The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. The results of this study indicate that the determination of the verdict on Mr. Wendi Herdianto in this case the article stated in the decision was not relevant, the judge was wrong in imposing the article on charges and sentences against the defendants, because the defendant was only a salesperson who did not have a contract/work tie with the company Penetapan pertimbangan putusan perkara ini merupakan putusan perkara yang diberikan oleh hakim kepada sdr Wendi Herdianto yang telah diatur dalam Pasal 374 KUHP. Penetapan putusan ini dapat diberikan kepada kasus tindak pidana penggelapan yang sesuai dalam aturannya. Akan tetapi dalam pelaksanaan penerapan pertimbangan putusan yang diberikan oleh hakim kepada sdr Wendi Herdianto ini masih kurang relevan dengan dengan kasus yang terjadi karena hakim memutus perkara dengan pasal 374 tetapi menurut penulis tindak pidana penggelapan yang sesuai dengan kasus tersebut diatur dalam pasal 372 KUHP. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sdr Wendi Herdianto mendapatkan putusan perkara yang tidak relevan, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP ini disebut sebagai penggelapan dalam bentuk pokok. Dalam pasal tersebut juga berisi bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan adalah tindakan yang merugikan pihak korban dan terdakwa tidak ada hubungan yang sah atau pasti dengan pihak yang dirugikan, dalam artian tidak adanya hubungan kerja yang terikat kepada para terdakwa pada kasus tersebut Sebagaimana disebutkan ‘’namun terdakwa tidak dibuatkan Surat pengangkatan kerja atau Kontrak Kerja’’ Sehingga dapat dikatakan pasal 372 KUHP lebih tepat untuk menjatuhkan tuntutan dan hukuman kepada para terdakwa dibandingkan dengan pasal 374 KUHP. Dalam ini hakim sebaiknya harus lebih melakukan revisi terhadap tuntutan dan penjatuhan hukuman terhadap kasus diatas, agar lebih tepat Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan putusan kepada sdr Wendi Herdianto dalam kasus ini pasal yang tertera dalam putusannya belum relevan, hakim keliru dalam menjatuhkan pasal tuntutan dan hukuman terdahap para terdakwa, pasalnya terdakwa hanyalah seorang sales yang tidak memiliki kontrak/ikatan kerja dengan perusahaan

Tindak Pidana Aborsi ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Positif Indonesia Muhammad Raffi; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5055

Abstract. Every year in Indonesia, millions of women experience unplanned pregnancies, and most of these women choose to terminate their pregnancies, despite the fact that abortion is generally illegal. In this study, the normative juridical method was used using case study research. The data obtained in this study were analyzed using qualitative normative methods using secondary data obtained from document studies. 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr. Based on the research results it is known that the judge's considerations in imposing criminal decisions on the defendant. Application of Material Criminal Law in Decision Number: 482/Pid.Sus/2021/PNCkr, using the Lex specialis derogatlegi generalis principle, namely a principle of legal interpretation which states that special laws (lex specialis) overrule general laws (lex generalis). Then, in the decision it was considered that the abortionist had violated Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights because actually abortion or killing of a fetus in the womb is a violation of human rights because the fetus in the womb of a pregnant woman also has the right to life. Meanwhile, positive law allows abortion for certain reasons. Abstrak. Setiap tahunnya di Indonesia, berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataanya aborsi secara umum adalah ilegal. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan jenis penelitian case study research. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen.. Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif HAM dan hukum positif Indonesia terhadap pelaku tindak pidana aborsi serta mengetahui perspektif HAM dan hukum positif Indonesia terhadap Studi Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr. Bedasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Penerapan Hukum Pidana Materiil pada Putusan Nomor: 482/Pid.Sus/2021/PNCkr, menggunakan Asas Lex specialis derogatlegi generalis yaitu suatu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Kemudian, dalam putusan tersebut dianggap Pelaku aborsi telah melanggar UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM karena sesungguhnya abosi atau pembunuhan janin pada kandungan adalah suatu pelanggaran HAM karena janin yang ada di kandungan seorang ibu hamil jugamemiliki hak untuk hidup. Sedangkan dalam hukum positif membolehkan aborsi dengan alasan tertentu.

Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia Muhammad Raffi; Eka Juarsa
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v3i1.2130

Abstract. Every year in Indonesia, millions of women experience unplanned pregnancies, and most of these women choose to terminate their pregnancies, despite the fact that abortion is generally illegal. In this study, the normative juridical method was used using case study research. The data obtained in this study were analyzed using qualitative normative methods using secondary data obtained from document studies. 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr. Based on the research results it is known that the judge's considerations in imposing criminal decisions on the defendant. Application of Material Criminal Law in Decision Number: 482/Pid.Sus/2021/PNCkr, using the Lex specialis derogatlegi generalis principle, namely a principle of legal interpretation which states that special laws (lex specialis) overrule general laws (lex generalis). Then, in the decision it was considered that the abortionist had violated Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights because actually abortion or killing of a fetus in the womb is a violation of human rights because the fetus in the womb of a pregnant woman also has the right to life. Meanwhile, positive law allows abortion for certain reasons. Abstrak. Setiap tahunnya di Indonesia, berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataanya aborsi secara umum adalah ilegal. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan jenis penelitian case study research. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen.. Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif HAM dan hukum positif Indonesia terhadap pelaku tindak pidana aborsi serta mengetahui perspektif HAM dan hukum positif Indonesia terhadap Studi Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN.Ckr. Bedasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Penerapan Hukum Pidana Materiil pada Putusan Nomor: 482/Pid.Sus/2021/PNCkr, menggunakan Asas Lex specialis derogatlegi generalis yaitu suatu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Kemudian, dalam putusan tersebut dianggap Pelaku aborsi telah melanggar UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM karena sesungguhnya abosi atau pembunuhan janin pada kandungan adalah suatu pelanggaran HAM karena janin yang ada di kandungan seorang ibu hamil jugamemiliki hak untuk hidup. Sedangkan dalam hukum positif membolehkan aborsi dengan alasan tertentu.

Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang Gery Ibnu Wiratama; Eka Juarsa
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v2i2.1452

Abstract. The crime rate in Indonesia, especially the city of Padang is very high, especially since the number has soared after the Covid-19 pandemic. In its implementation, the Padang City regional police have done many things to reduce one type of crime that is currently rife among the public, namely extortion. With this research, of course, the aim is to find out about police law enforcement in dealing with illegal levies during a pandemic in the city of Padang. The research method used is normative juridical with analytical descriptive research specifications. Sources of primary and secondary legal data are based on statutory regulations and books relating to the protection of the right to wages. The tertiary legal material in this study relates to illegal levies being carried out by the community amid the Covid-19 pandemic. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that the law enforcement carried out by the Padang City Police in dealing with cases of illegal levies which are increasing in the midst of the Covid-19 Pandemic has been maximized, but there are also many obstacles. In practice, the community feels less cooperative in the police's efforts to reduce cases of extortion amid the Covid-19 pandemic. Abstrak. Angka kriminalitas di Indonesia khususnya Kota Padang sangat tinggi, apalagi angka tersebut melonjak setelah adanya Pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaannya, kepolisian daerah Kota Padang melakukan banyak hal untuk mengurangi salah satu jenis kriminal yang sedang marak terjadi di kalangan masyarakat yaitu pungutan liar. Dengan penelitian ini tentunya bertujuan untuk mengetahui mengenai penegakan hukum kepolisian dalam penanggulangan pungutan liar pada masa pandemi di kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hak upah. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berhubungan dengan pungutan liar yang di lakukan Masyarakat Ditengah pandemi Covid-19. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Kota Padang dalam menangani kasus pungutan liar yang semakin melonjak ditengah Pandemi Covid-19 sudah maksimal, namun kendala yang didapatkan juga sangat banyak. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dirasa kurang kooperatif dalam usaha kepolisian untuk mengurangi kasus pungutan liar ditengah Pandemi Covid-19.

Analisis Yuridis Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Penyedia Jasa Seks Komersial melalui Aplikasi Media Elektronik Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia Sahna Eka Putra Perkasa; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9780

Abstract. Prostitution or other forms of sexual exploitation, but also include other forms of exploitation, such as forced labor or forced service, slavery, or slavery like practices. As a form of repression/countermeasures against trafficking, the government created and enacted Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons. The defendant, a pimp named Fanny Wijaya alias Fanny, committed a trafficking crime in which the defendant participated in assisting or facilitating the trafficking business in the form of commercial sex / prostitution.. Based on this, this study aims to determine the factors that cause human trafficking in commercial sex providers based on the decision of Banjarmasin District Court Number 1128 / Pid.Sus / 2017 / PN. And To determine law enforcement for perpetrators of human trafficking in commercial sex service providers based on the decision of PN Banjarmasin Number 1128 / Pid.Sus / 2017 / PN in terms of human rights aspects. This research is Descriptive Analysis. While the data used in this study are secondary data obtained from the results of the literature and using the Qualitative Descriptive analysis method. Therefore, it was found that the factors causing trafficking in persons are opportunity, economic, educational, and socio-cultural factors. Economic and educational factors are the largest contributing factors to trafficking offenses. And the criminal act of trafficking in people must be considered an extraordinary crime, because it degrades the dignity and dignity of man as a creature of God Almighty which means a violation of human rights. Abstrak. Pemerintah menciptakan dan menetapkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Contoh kasus nyata dimana seorang germo, melakukan tindak pidana berupa menyediakan pelayanan jasa seks komersil melalui aplikasi media elektronik berupa Whatsapp dan Black Berry Messenger (BBM) di Banjarmasin. Terdakwa yang seorang germo bernama Fanny Wijaya alias Fanny melakukan tindak pidana perdagangan orang dimana terdakwa turut andil sebagai membantu atau pemulus usaha perdagangan orang berupa penyedia jasa seks komersil/prostitusi sebagai germo melalui aplikasi media elektronik whatsapp dan BBM. Berdasarkan hal tersebut, penilitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan melakukan tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) dalam Penyedia Seks Komersial berdasarkan putusan PN Banjarmasin Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN. Dan Untuk mengetahui penegakan Hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) dalam penyedia jasa seks komersial berdasarkan putusan PN Banjarmasin Nomor 1128/Pid.Sus/2017/PN ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif Maka diperoleh hasil bahwa Falktor penyebalb terjaldinyal tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng aldallalh falktor kesempaltaln, ekonomi, pendidikaln, daln sosiall budalyal. Falktor ekonomi daln pendidkaln aldallalh falktor terbesalr penyebalb terjaldinyal tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng. Dan Tindalk pidalnal perdalgalng oralng (tralfficking in persons) halrus dialnggalp sebalgali kejalhaltaln yalng lualr bialsal, kalrenal merendalhkaln halrkalt daln malrtalbalt malnusial sebalgali malkhluk Tuhaln Yalng Malhal Esal yalng beralrti pelalnggalraln HALM

Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Peretasan Data Pribadi Nasabah BPJS Kesehatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Putri Regina Andar Yogi Tuna; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9892

Abstract. The utilization of technological advancements aims to improve the effectiveness and efficiency of public services, educate the nation, and provide opportunities for everyone to advance their ideas and abilities through the use of technology. However, behind the increasingly advanced and developed technology, technology not only has a positive impact on society but also negative impacts that cannot be separated from the use of technology itself. In 2021, the government through the Ministry of Health created the e-HAC or Electronic Health Alert Card application and made it mandatory for all people traveling outside the city to register. However, on July 15, 2021, there was a leak of personal data originating from e-HAC that had been hacked. The leaked personal data ranged from National Identity Numbers (NIK), telephone numbers, as well as details regarding COVID-19 test results and a number of places visited. In Indonesia, there is Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection which regulates the protection of personal data, control of personal data, processing of personal data, sanctions, and procedures for resolving disputes and legal proceedings related to personal data protection. The perpetrators of hacking and dissemination of personal data of BPJS Kesehatan customers can be charged under Article 65 Paragraph (1) in conjunction with Paragraph (2) in conjunction with Paragraph (3) with the criminal provisions of each article being a maximum of 5 (five) years imprisonment and a maximum fine of IDR 5,000,000,000.00 (five billion rupiahs), a maximum of 4 (four) years imprisonment and a maximum fine of IDR 4,000,000,000.00 (four billion rupiahs), and a maximum of 5 (five) years imprisonment and a maximum fine of IDR 5,000,000,000.00 (five billion rupiahs). Therefore, the author is interested in conducting research with the aim of knowing and understanding law enforcement and criminal responsibility against perpetrators of personal data hacking of BPJS Kesehatan customers based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The research method used is a normative juridical approach, with a descriptive analysis research type, data collection techniques through library research, and qualitative analysis methods. Abstrak. Pemanfaatan kemajuan teknologi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, mencerdaskan kehidupan bangsa, membuka kesempatan yang luas bagi setiap orang memajukan pikiran dan kemampuan dengan pemanfaatan teknologi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, dibalik semakin maju dan berkembangnya teknologi ini, teknologi tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat melainkan juga dampak negatif yang tidak luput dari pemanfaatan teknologi itu sendiri. Pada Tahun 2021 pemerintah melalui kemenkes membuat aplikasi e-HAC atau Electronic Health Alert Card dan mewajibkan seluruh masyarakat yang bepergian ke luar kota wajib mendaftar. Namun pada tanggal 15 Juli 2021, terjadi kebocoran data-data pribadi yang berasal dari e-HAC yang telah diretas. Data-data pribadi yang bocor tersebut mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, serta detail mengenai hasil tes COVID-19 dan sejumlah tempat yang dikunjungi. Di Indonesia sendiri, berlaku Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, pengendalian data pribadi, pemrosesan data pribadi, sanksi-sanksi serta tata cara penyelesaian sengketa dan hukum acara yang berkenaan dengan perlindungan data pribadi. Pelaku peretasan dan penyebaran data pribadi nasabah BPJS Kesehatan dapat dijerat kedalam Pasal 65 Ayat (1) juncto Ayat (2) juncto Ayat (3) dengan ketentuan pidana masing-masing pasalnya adalah dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dengan denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dan pidana penjara paling lama 5 (lima) dengan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peretasan data pribadi nasabah BPJS Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian yang diterapkan deskriptif analisis, teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, metode analisis kualitatif.

Penerapan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Alat Bantu Seksual di E-Commerce ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia Syifa Fauzia Eriadi; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12455

Abstrak. Kebutuhan biologis manusia menjadi salah satu yang paling penting untuk dipenuhi. Khususnya ketika pandemi covid-19 melanda Indonesia yang dimana kondisi tersebut menyulitkan manusia untuk berkegiatan dan berinteraksi. Dalam keadaan mendesak tersebut, manusia tetap harus memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan biologis. Cara mereka memenuhi kebutuhan biologis mereka yaitu dengan membeli produk alat bantu seksual yang dikenal dengan sex toys melalui media e-commerce. Di Indonesia, kegiatan praktik jual beli alat bantu seksual sangat dilarang keras dan diatur dalam beberapa hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana seharusnya sistem hukum yang dapat diterapkan menurut peraturan perundangundangan, serta mengetahui apa bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan pada pihak yang menjalankan praktik ilegal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian termasuk kedalam penelitian doktrinal. Sedangkan pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui sistem wawancara dan dokumentasi dengan metode analisis nya berupa deskriptif analisis. Abstract. Human biological needs become one of the most important to fulfill. Especially when the COVID-19 pandemic hit Indonesia, where these conditions made it difficult for humans to move and interact. In these urgent circumstances, humans still have to meet their needs, including biological needs. The way they meet their biological needs is by buying sex toys products known as sex toys through e-commerce media. In Indonesia, the practice of buying and selling sexual aids is strictly prohibited and regulated in several positive laws. Therefore, this study was conducted to find out how the legal system should be applied according to laws and regulations, as well as find out what forms of legal liability can be applied to those who carry out these illegal practices. The method used in this study is a qualitative method with a normative juridical approach. This type of research is included in doctrinal research. While the data collection carried out is through an interview system and documentation with the analysis method in the form of descriptive analysis).

The Role of Central Banks in Inflation and Exchange Rate Stability Amidst Global Economic Challenges: Monetary Policy Approach Juarsa, Eka; Janwari, Yadi; Hasanuddin, Muhammad; Ridwan, Ahmad Hasan; Athoillah, Mohamad Anton
Strata International Journal of Social Issues Vol. 2 No. 1 (2025): February
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/sijosi.v2i1.303

The global economic landscape poses significant challenges for developing countries, including Indonesia, particularly in managing inflation and exchange rate stability. This study investigates the role of central banks, with a specific focus on Bank Indonesia (BI), in maintaining economic stability amidst global economic uncertainties. Inflation, characterized by sustained price level increases and exchange rate fluctuations driven by international market dynamics and monetary policies, is identified as the primary concern affecting economic stability, purchasing power, and trade balance. The study highlights the pivotal role of BI’s inflation-targeting framework and adaptive monetary policy approaches in addressing these challenges and enhancing economic resilience. Using a qualitative descriptive analysis, the research draws on scholarly literature, official reports, and relevant academic sources to explore the effectiveness of BI’s strategies. Findings indicate that BI’s multifaceted role in inflation control and exchange rate management supports sustainable economic growth while adapting to global economic complexities. Recommendations emphasize the need for enhanced policy transparency, strategic collaboration with government and international stakeholders, and the development of adaptive monetary innovations to address digital disruptions and structural economic shifts. This study contributes to academic literature and offers actionable insights for strengthening Indonesia’s economic stability.

The Policy Implementation of Taxes on Micro and Macro Economy in Indonesia Parhani, Fajrin Mubarokah; Juarsa, Eka; Garnasih, Titi Ratna; Mulyawan, Setia
International Journal of Humanities, Law, and Politics Vol. 3 No. 1 (2025): International Journal of Humanities, Law, and Politics
Publisher : Communication in Research and Publications (CRP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46336/ijhlp.v3i1.189

The implementation of taxes in Indonesia is often considered detrimental by the public, especially for microeconomic actors. Although the management of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) is more focused on macroeconomics to maintain long-term economic sustainability, its impact on the microeconomy is still not optimal. Taxes in Islamic governance not only function as a fiscal instrument but also as a mechanism for wealth distribution and addressing social inequality. The Islamic taxation system supports economic sustainability and social welfare in the Muslim community, which is the majority in Indonesia. Ideally, the implementation of taxes in Indonesia should be able to adopt the principles of Sharia economics to achieve the welfare of society. This paper discusses the application of taxes on micro and macroeconomics in Indonesia, using qualitative research methods through literature review. Secondary data comes from literature such as journals and related scientific works.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search