Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.687
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum EQIEN - JURNAL EKONOMI DAN BISNIS Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Riset Ilmu Hukum Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan Bandung Conference Series: Law Studies El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Strata International Journal of Social Issues International Journal of Humanities, Law, and Politics Pen of Social Science
Eka Juarsa
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Study of Indonesia's Economic Development Based on Sharia Economic Law Philosophy and MUI Fatwa Juarsa, Eka; Syarif, Nurrohman; Kania, Dede; Imaniyati, Neni Sri
Syiar Hukum Volume 23, No 1 (2025) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v23i1.14509

Abstract

This library research focuses on books and literature as primary sources. It provides an overview of Indonesia's economic development from the perspective of sharia economic law philosophy and its application in DSN-MUI fatwas. Islamic economic philosophy is rooted in the Qur'an and Sunnah, which also guide DSN-MUI in formulating fatwas addressing economic issues. DSN-MUI plays a strategic role in developing sharia economic law to meet society's need for legal fatwas on economic activities, particularly in response to evolving product innovations.
Law, Society and Tax Law Enforcement in a Sharia Context Fajrin Mubarokah Parhani; Dony Septriana Rosady; Titi Ratna Garnasih; Eka Juarsa; Siah Khosyi'ah
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 6 No. 8 (2025): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmal.v6i8.8455

Abstract

The paper "Law, Society, and Tax Law Enforcement in a Sharia Context" comprehensively explores the intersection between Islamic legal principles, the social structure of society, and tax law enforcement practices. The research focuses on how Islamic law views and regulates tax collection, highlighting the balance between the fiscal needs of the state and moral obligations towards society. With a multidisciplinary approach, this paper examines the impact of tax regulations on social and economic life, as well as how sharia principles can be applied to create a fair and efficient taxation system. The study provides insights into how tax law enforcement is regulated in Islamic sharia, as well as the challenges and opportunities that arise in its implementation in contemporary society.
Reformasi Hukum Dan Penguatan Keadilan Sosial Dalam Kerangka Sustainable Development Goals: Tinjauan Terhadap Sistem Hukum Indonesia Eka Juarsa
Pen of Social Science Vol. 1 No. 1 (2025): Pen of Social Science
Publisher : Pena Kreatif Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67793/pss.v1i1.3

Abstract

Reformasi hukum dan penguatan keadilan sosial merupakan elemen krusial dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Artikel ini mengkaji hubungan antara reformasi sistem hukum nasional dan upaya pencapaian keadilan sosial sebagai pilar utama SDGs, khususnya dalam konteks tujuan ke-16: perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis normatif, penelitian ini mengevaluasi peran legislasi, kelembagaan hukum, serta implementasi kebijakan dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif, transparan, dan adil. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan dalam reformasi hukum, tantangan seperti korupsi, ketimpangan akses terhadap keadilan, dan inkonsistensi penegakan hukum masih menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi holistik yang mencakup perbaikan kebijakan hukum, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pelibatan masyarakat dalam proses hukum. Reformasi hukum yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dapat memperkuat fondasi Indonesia dalam mencapai SDGs dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Peran Layanan Konseling Psikologi dalam Mendukung Kesehatan Mental Mahasiswa: Studi Kepustakaan pada Konteks Pendidikan Tinggi Islam Titi Ratna Garnasih; Tedi Priatna; Teti Ratnasih; Eka Juarsa
Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan Vol 5 No 2: Juni (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajpp.v5i2.3294

Abstract

Kesehatan mental mahasiswa menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan proses pendidikan tinggi. Berbagai tuntutan akademik, sosial, dan personal selama masa perkuliahan dapat meningkatkan risiko munculnya permasalahan psikologis seperti stres, kecemasan, dan kelelahan emosional. Oleh karena itu, keberadaan layanan konseling psikologi di perguruan tinggi menjadi salah satu bentuk dukungan institusional untuk membantu mahasiswa menghadapi berbagai tekanan selama masa studi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran layanan konseling psikologi dalam mendukung kesehatan mental mahasiswa pada konteks pendidikan tinggi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui kajian terhadap berbagai literatur yang relevan mengenai kesehatan mental mahasiswa, layanan konseling psikologi, dan pendidikan tinggi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa layanan konseling psikologi memiliki tiga peran utama, yaitu sebagai layanan preventif melalui edukasi kesehatan mental, layanan intervensi melalui pemberian bantuan psikologis, serta layanan pengembangan melalui penguatan kemampuan adaptasi mahasiswa. Dalam konteks pendidikan tinggi Islam, keberadaan unit layanan psikologi seperti Unit Layanan Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Pusat Layanan Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan layanan konseling pada perguruan tinggi Islam lainnya menunjukkan adanya perhatian institusi terhadap kesehatan mental mahasiswa. Dengan demikian, penguatan layanan konseling psikologi menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan akademik yang mendukung perkembangan mahasiswa secara menyeluruh.
Pelanggaran Data Pribadi oleh Perusahaan Tools for Humanity dan Jaminan Perlindungan Hukumnya Adinda Putri Mulya Pramaditha; Eka Juarsa
Bandung Conference Series: Law Studies 1287 - 1292
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.26350

Abstract

Abstract.  The development of biometric-based identity verification technology has raised new legal issues, as reflected in the case of iris data collection by Tools for Humanity through its World ID and Worldcoin services in Indonesia. Since early May 2025, thousands of citizens particularly in the Bekasi area urrendered their biometric data in exchange for cash incentives of up to IDR 800,000, before the Ministry of Communication and Digital Affairs suspended the service's operating license due to institutional legality violations and indications of personal data protection breaches. This research aims to identify the forms of personal data violations committed by Tools for Humanity and examine their conformity with personal data protection principles, while analyzing the effectiveness of legal protection available in Indonesia in responding to them. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. The results show that Tools for Humanity's biometric data collection practices in Indonesia violated the principles of consent, accountability, and institutional legality as an Electronic System Operator, as regulated under Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, following a pattern consistently found in other countries such as Kenya, Hong Kong, Spain, Portugal, Brazil, and South Korea. Legal protection in Indonesia proved responsive in its repressive dimension but weak in its preventive dimension, largely due to the absence of an independent personal data protection oversight body and jurisdictional constraints over foreign corporations.   Abstrak. Perkembangan teknologi verifikasi identitas berbasis biometrik memunculkan persoalan hukum baru, sebagaimana tercermin dari kasus pengumpulan data iris mata oleh perusahaan Tools for Humanity melalui layanan World ID dan Worldcoin di Indonesia. Sejak awal Mei 2025, ribuan warga terutama di wilayah Bekasi menyerahkan data biometriknya dengan imbalan uang tunai hingga Rp800.000, sebelum akhirnya Kementerian Komunikasi dan Digital membekukan izin operasional layanan tersebut karena ditemukan pelanggaran legalitas kelembagaan dan indikasi pelanggaran ketentuan pelindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk pelanggaran data pribadi yang dilakukan Tools for Humanity serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, sekaligus menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia dalam meresponsnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengumpulan data biometrik oleh Tools for Humanity di Indonesia melanggar prinsip persetujuan, prinsip akuntabilitas, dan kewajiban legalitas kelembagaan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dengan pola yang konsisten terjadi di berbagai negara lain seperti Kenya, Hong Kong, Spanyol, Portugal, Brasil, dan Korea Selatan. Perlindungan hukum di Indonesia terbukti responsif dari sisi represif namun lemah dari sisi preventif, terutama karena belum terbentuknya lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang independen serta kendala yurisdiksi terhadap korporasi asing.
Co-Authors Adinda Putri Mulya Pramaditha Agung Muhamad Zulfikar ananda siregar Andi Amri Athoillah, Mohamad Anton Dede Kania Garnasih, Titi Ratna Gery Ibnu Wiratama Ghina Alifah Hasna Halsya Sabrina Jaka Warsihna M. Audy Alphasa Moh. Haidar Ali Masjhoer Muhammad Frydo Athala Permadi Muhammad Hasanuddin, Muhammad Muhammad Raffi Muhammad Raffi Neni Sri Imaniyati Nurrohman Syarif, Nurrohman Parhani, Fajrin Mubarokah Putri Regina Andar Yogi Tuna Ratnasih, Teti Ridwan, Ahmad Hasan Rosady, Dony Septriana Sahna Eka Putra Perkasa Setia Mulyawan, Setia Siah Khosyi'ah Syifa Fauzia Eriadi Tedi Priatna Titi Ratna Garnasih Titi Ratna Garnasih Yadi Janwari Yosi Prianti Zulmi Ramdani