Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.602
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community (LeECOM) Sapientia Et Virtus COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Journal Evidence Of Law SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Media Hukum Indonesia (MHI) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Harmonization
Rosando, Abraham Ferry
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Bisnis Internasional Rosando, Abraham Ferry; Berhitoe, Eunike Emmanuela
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring berkembangnya jaman maka hubungan lintas internasional pun terus bertambah. Melalui transaksi perdagangan atau bisnis modern yang terjadi antar negara menjadi kebutuhan setiap manusia. Transaksi perdagangan atau bisnis modern ini menimbulkan suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat ini didasarkan pada adanya kebutuhan yang sama dan tujuan untuk dapat mencapai sesuatu dengan cara perdagangan antar negara. Perjanjian ini merupakan hasil dari kesepakatan antara dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama mengikatkan diri untuk mencapai apa yang telah disetujui dalam perjanjian tersebut. Kemudian, Perjanjian yang dibuat karena adanya kesepakatan antara dua pihak sering kali menyebabkan terjadinya sengketa, terutama ketika salah satu pihak atau kedua pihak tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan isi perjanjian. Kewajiban yang tidak di lakukan ini disebut dengan wanprestasi. Ini berarti bahwa terkadang, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak memberikan prestasinya kepada pihak yang seharusnya menerima hak tersebut sesuai dengan perjanjian. Atau biasa dikenal dengan istilah cidera janji. Setiap sengketa yang terjadi ini untuk penyelesaiannya ada dua yakni, melalui jalur litigasi dan non litigasi. Dalam praktiknya, seringkali pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa memilih untuk menyelesaikannya melalui jalur non-litigasi karena dianggap lebih efisien dan efektif. Tetapi ada juga yang lebih memilih jalur litigasi karena dinilai putusannya lebih kuat dan lebih adil dalam menjadi penengah dalam permaslahan sengketa yang mereka hadapi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT HAPUSNYA HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN Firmansyah, Mochammad Alief Wahyu; Rosando, Abraham Ferry
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i6.1069

Abstract

Kehilangan kepemilikan atas tanah yang digunakan sebagai jaminan hipotek dapat menimbulkan masalah hukum tertentu. UUHT Pasal 18 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa suatu hipotek menjadi batal apabila hak milik yang dijaminkan atas barang itu hilang. Sekalipun hipoteknya hapus, perjanjian hutang atau tagihan antara kreditur dan debitur tetap sah. Karena jaminan perlindungan hukum yang diberikan bersifat umum dan tidak khusus, maka keadaan ini dapat merugikan penerima hipotek jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengacu pada berbagai peraturan hukum terkait dan studi pustaka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum mengatur situasi ini dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan perlindungan hukum bagi kreditur dalam kasus seperti ini. Dapat disimpulkan bahwa hilangnya hak milik atas tanah yang dijadikan jaminan hipotek juga mempengaruhi hilangnya hak tanggungan. Dalam situasi ini, kreditur mempunyai beberapa pilihan untuk menyelesaikan tuntutannya. Hal ini termasuk mengizinkan debitur untuk mengajukan permohonan ganti rugi atas hilangnya hak milik ke pengadilan negeri setempat, dan membuat adendum perjanjian pinjaman untuk perubahan agunan dan penegakan aset lainnya yang memerlukan persetujuan kedua belah pihak atau mengeksekusi harta kekayaan lain yang dimiliki oleh debitur. Apabila proses negosiasi tidak dapat tercapai, kreditur dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan melalui proses pengadilan.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK POLISI YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM TAHAP PENYELIDIKAN Abidin, Zainal; Rosando, Abraham Ferry
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i6.1096

Abstract

Proses penyidikan yang dilakukan polisi sering dilakukan dengan disertai kekerasan, sehingga hal ini perlu kejelasan pertanggungjawaban hukum. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban penyidik yang melakukan tindakan kekerasan dalam proses penyidikan dan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan. Penelitian yang dikembangkan menggunakan penelitian hukum normatif dengan menjawab pertanyaan hukum melalui kaidah dari hukum, asas hukum maupun doktrin hukum sehingga menghasilkan jawaban yang pasti setiap topik yang dibahas. Hasilnya menunjukkan pertanggungjawaban penyidik polisi yang melakukan tindakan kekerasan dalam proses penyidikan belum terlaksana sebagaimana mestinya karena kurangnya pengawasan dari divisi Propam Polri serta juga minimnya informasi tentang data. Pertanggungjawaban hukum diatur dalam Pasal 351 KUHP, dengan sanksi Pidana berupa hukuman pidana penjara 2 tahun 8 bulan dan jika luka berat dapat dipidana sampai paling lama 5 tahun. Selain sanksi pidana dapat juga dikenakan sanksi pelanggaran kode etik berupa teguran tertulis, Mutasi, hingga PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Bentuk Perlindungan hukum terhadap hak tersangka yang menjadi korban dalam tahap penyidikan adalah dengan tidak melakukan tindakan semena-mena yaitu kekerasan dan harus melindungi Hak Asasi nya.
Urgensi Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Dengan Kepribadian Ganda (Dissociative Identity Disorder) Nisa, Khoirun; Rosando, Abraham Ferry
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17847892

Abstract

This study discusses the urgency of analyzing criminal liability for perpetrators of crimes with multiple personalities or Dissociative Identity Disorder (DID), a mental disorder that causes an individual to have more than one identity that can take over consciousness. The presence of this disorder raises legal issues regarding the perpetrator's ability to understand and control their actions, which is an absolute requirement for criminal liability in Indonesian criminal law. This study aims to determine and understand the urgency of analyzing legal liability for perpetrators of crimes with DID and provide recommendations regarding the form of regulation that should be applied.The research method used is a juridicalnormative approach by analyzing the provisions of the Criminal Code, Criminal procedure Code, Health Law, as well as legal and forensic psychiatric literature. The study's findings show that DID may affect the degree of the offender's guilt,particularly if the criminal's personality is not under the main identity, so that the perpetrator loses the ability to take responsibility. Therefore, the involvement of forensic psychiatrists is very important in determining the perpetrator's mentalt Satus at the time of the occurrence. This research advises the introduction of Specific laws that control the examination mechanism and standards for assessing the ability to take responsibility for people with DID, including rehabilitation procedures and community protection. Thus, it is hoped that these regulations willr Create legal certainty, substantive justice, and balanced protection for perrpetrators, victims, and the community.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Produksi, Distribusi, dan Penjualan Set Top Box Ilegal yang menimbulkan Kerugian Konsumen di Indonesia Anugraini, Putri Amelia; Rosando, Abraham Ferry
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17927499

Abstract

The transition from analog to digital broadcasting in Indonesia has increased the public’s need for Set Top Boxes (STBs). However, this process has also raised legal concerns due to the widespread circulation of illegal STBs that fail to meet technical standards and certification requirements. This study analyzes the criminal elements involved in the distribution of illegal STBs and examines the criminal liability of business actors engaged in their production, distribution, or sale. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Findings indicate that the circulation of illegal STBs fulfills both actus reus and mens rea under the Telecommunications Law, Consumer Protection Law, and the Electronic Information and Transactions Law. Business actors knowingly trade uncertified devices and disseminate misleading information through digital platforms, posing safety risks, harming the electronics industry, and obstructing the digital broadcasting migration program. The study concludes that addressing illegal STB distribution requires stronger law enforcement, enhanced regulatory oversight, updated digital trade regulations, and improved consumer literacy to ensure a safe and equitable digital broadcasting ecosystem..
Relocation and Community Empowerment from the Perspective of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Rosando, Abraham Ferry
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 4 No. 2 (2025): January - June
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v4i2.2098

Abstract

The government often implements relocation policies to convert strategic areas into various development projects, purportedly for the common good. The implications of these policies often create tensions due to the dichotomy between the sovereignty of community living space over land and the state's authority to regulate land use. This study analyzes the alignment between the implementation of relocation policies and community empowerment efforts with the constitutional mandate outlined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study uses normative legal research methods with a conceptual and legislative approach to produce a prescriptive analysis. Based on this analysis, the study formulates policy principles that the government should consider. Furthermore, this study analyzes the legal relationships among land, buildings, and historical ownership, and their implications for relocation and empowerment policies.
Co-Authors Afandi, Zainal Anugraini, Putri Amelia Berhitoe, Eunike Emmanuela Binsneyder, Meike Djiwandana, Alif Djangkung Firmansyah, Mochamad Arsyi Firmansyah, Mochammad Alief Wahyu Hermawati, Galuh Dwi Herry Widhiarto, Herry Ingkeatubun, Yohanes Fendy Armando Khoirun Nisa Kusuma, Oktaria Wim Lumbantoruan, Simson Hasgelter Maharany, Rambu Maulana, Galih Putra Mahendra Muhammad Akbar Muning, Tunjung Nenabu, Prilly Rambu Puteri Noer, Razaki Dhafin Raissa, Amanda Ramadhan, Fuad Saragi, Bunga Patricia Simbolon, Fenny Angelina Uma, Febriyanti Zainal Abidin