Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : YUSTISI

ANALASIS KOMPARATIF PANDANGAN IMAM MADZHAB TENTANG STATUS PERNIKAHAN SUAMI MAFQUD DALAM HUKUM ISLAM Edi Susilo; Yahya Aziz; Miswanto
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.19002

Abstract

Penelitian ini mengkaji status pernikahan suami yang hilang (mafqud) menurut pandangan imam mazhab dalam hukum Islam. Suami mafqud adalah suami yang hilang tanpa jejak dan tanpa kabar, menyebabkan ketidakpastian bagi istri dan keluarganya mengenai status pernikahan dan masa depannya. Hal ini memunculkan berbagai implikasi hukum yang perlu dipertimbangkan secara seksama. Mazhab Hanafi cenderung menetapkan bahwa istri harus menunggu sampai ada kepastian mengenai keberadaan suami, ketika ada bukti yang cukup tentang kematian suami, maka hakim yang akan memutuskannya. Mazhab Maliki memberikan jangka waktu empat tahun untuk penantian sebelum istri bisa menikah lagi, sementara Mazhab Syafi'i dan Hanbali umumnya memperbolehkan istri untuk mengajukan pembatalan pernikahan setelah empat tahun penantian, dengan proses pengadilan yang memastikan bahwa suami tidak mungkin kembali. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, dengan menggali sumber-sumber klasik dan kontemporer dari masing-masing mazhab untuk memahami argumen dan dasar hukum yang digunakan. Fokus utama adalah solusi mengatasi masalah ketidakpastian yang dihadapi oleh istri suami mafqud, serta implikasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara imam mazhab mencerminkan kekayaan dan fleksibilitas hukum Islam dalam menyikapi masalah kompleks seperti suami mafqud. Pendekatan yang diambil oleh masing-masing mazhab menunjukkan upaya untuk mencapai keadilan dan perlindungan hak-hak istri, meskipun dengan jangka waktu dan prosedur yang berbeda. Pemahaman yang mendalam tentang pandangan-pandangan ini sangat penting bagi institusi hukum dan masyarakat dalam mengatasi kasus-kasus serupa di era modern. Kata Kunci: suami mafqud, hukum Islam, imam mazhab, status pernikahan
KRITIK KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (PERSPEKTIF TEORI MUBADALAH) Miswanto
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16676

Abstract

Nusyuz merupakan norma klasik yang terkandung dalam nash Al-Quran yakni QS. An-Nisa: 34 dan 128. Norma klasik tersebut kemudian diadopsi dalam hukum Negara, yakni pasal 80, 84 dan 152 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian konsep nusyuz dalam KHI tidak dijelaskan sebagaimana Al-Quran karena nusyuz hanya berlaku jika isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya namun tidak berlaku sebaliknya bagi seorang suami. Meskipun secara substansi Al-Quran dan KHI sama-sama “menyudutkan” hak-hak perempuan, akan tetapi KHI lebih tendensius dalam menjelaskan nusyuz. Konsep nusyuz dalam Al-Quran dan KHI menimbulkan ambivalensi, ambiguity dan ketidakadilan hukum bagi seorang isteri, hal ini menimbulkan potensi adanya sifat otoriter dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atas nama agama. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam? Dan Bagaimana konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif teori mubadalah?. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep nusyuz yang ada di dalam KHI sehingga lebih berkeadilan dengan menjadikan suami-isteri sebagai subyek kehidupan yang setara. Jenis penelitian adalah library research dengan pendekatan analisis teori mubadalah. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakadilan gender dalam KHI karena nusyuz hanya berlaku bagi seorang isteri dan tidak berlaku bagi suami, sehingga butuh penataan ulang dengan menambahkan konsep nusyuz suami pada pasal 84 KHI. Kata kunci: Kompilasi Hukum Islam, Nusyuz, Teori Mubadalah