Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.386
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Renaissance Khairun Law Journal Jurnal Jatiswara Literatus Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) KHAIRUN LAW JOURNAL Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Interpretasi Hukum Journal Of Human And Education (JAHE) Safari : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Sri Indriyani Umra
Universitas Khairun
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Fatma Faisal; Sri Indriyani Umra
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3218

Abstract

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami tanggung jawab negara terhadap penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian normatif menyajikan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian yang berlandaskan pada ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian dikaitkan dengan permasalahan dikaji. Jenis pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM sebagaimana dimuat dalam UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 28I ayat (4)), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 71) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap pelanggaran hak asasi manusia baik itu berat ataupun tidak, senantiasa menerbitkan bagi negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut bukan hanya penting bagi warga negara tetapi juga bagi tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Pendirian pengadilan HAM di Indonesia merupakan salah satu wujud dari tanggung jawab negara dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Harapan besar lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam penegakan dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia dapat dimpelemtasikan secara maksimal.
Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi di Persimpangan Jalan: Studi Kasus Pemberhentian Hakim Aswanto Sri Indriyani Umra; Fatma Faisal
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3219

Abstract

Independensi dan imparsialitas hakim Mahkamah Konstitusi memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural, dan personal. Dimensi fungsional mengandung arti larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk memengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hakim konstitusi tidak mengenal mekanisme  recall layaknya anggota legislatif. Desain pengisian jabatan hakim konstitusi melalui pengusungan dari tiga lembaga negara dimaksudkan agar mencegah dominasi salah satu cabang kekuasaan negara dalam rekrutmen hakim, sehingga dapat menjauhi anggapan bahwa MK berada di bawah pengaruh salah satu cabang kekuasaan. Hakim Mahkamah Konstitusi terikat prinsip moral dan etik dan aturan yang terkait dengannya untuk menciptakan peradilan yang independen dan akuntabel.
Disintegration of Law and Morality in the Substance of Legislation: Between Legal Sovereignty and Popular Sovereignty in the Construction of Nation Law Andika Adhyaksa; Sudaryanto Sudaryanto; Sri Indriyani Umra
JATISWARA Vol. 41 No. 2 (2026): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v41i2.1365

Abstract

This research examines the relationship between law, morality, and power in Indonesia's democratic rule of law state, focusing on the practice of legislation formation and enforcement. Stemming from normative concerns over law's increasing instrumentalization as a political tool that distances itself from moral values and public needs, this study employs a juridical-normative method with conceptual and philosophical approaches. Guided by three research questions concerning the theoretical manifestation of law-morality-power relations, the tensions between formal legality and moral legitimacy in contemporary legal products, and strategic measures to reconstruct their interconnection this analysis critically examines the Job Creation Law, the new Criminal Code, and the amendment to the Indonesian National Armed Forces Law as concrete cases illustrating the gap between legal formality and moral substance. The findings reveal that weak interconnection between law and morality has eroded public trust in legal institutions. Legislation formation dominated by political interests and minimal public participation tends to produce unresponsive and inequitable regulations. This study recommends three strategic measures: transparent and participatory legislative processes based on social impact and human rights analysis, substantive legal balance between state interests and citizen protection, and strengthened oversight of power through independent institutions, press freedom, and civil society participation. These measures are essential for realizing meaningful law that serves social welfare within a democratic rule of law framework.
Pencegahan Penyebaran Hoax Di Media Sosial Pada Kalangan Siswa SMK Negeri 1 Kota Ternate: Preventing the Spread of Hoaxes on Social Media Among Students of State Vocational School 1, Ternate City Mahmud Hi. Umar; Fatma Faisal; Sri Indriyani Umra; Rasty Amalia Faroek
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.7938

Abstract

Tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan remaja menimbulkan tantangan serius berupa meningkatnya penyebaran informasi palsu (hoax), khususnya di lingkungan pelajar sekolah menengah kejuruan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi digital yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga pada kesadaran hukum dan etika bermedia sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa dalam mengenali, memverifikasi, serta mencegah penyebaran hoaks di media sosial. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif berupa penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan analisis studi aktual yang relevan dengan kehidupan remaja. Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kota Ternate dengan melibatkan siswa kelas X dan XI. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terkait karakteristik hoaks, dampak sosial dan hukum penyebaran informasi palsu, serta pentingnya sikap kritis dalam menggunakan media sosial. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan kemampuan verifikasi informasi dan belum optimalnya intergrasi literasi digital dalam pembelajaran sekolah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan untuk membentuk budaya bermedia sosial yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab di kalangan pelajar.
PROTECTION OF THE SPATIAL RIGHTS OF THE GURABUNGA CUSTOMARY LAW COMMUNITY THROUGH THE DETERMINATION OF CUSTOMARY VILLAGES Siti Barora Sinay; Sri Indriyani Umra
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 5 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.22005748

Abstract

This study analyzes in depth the urgency of establishing customary villages as an instrument for the protection of the spatial planning rights of Gurabunga customary law communities. This study will identify the legal and sociological implications of designation, as well as analyze the potential challenges and mitigation strategies needed to ensure the sustainability of the traditional rights of the Gurabunga people. Through a multidisciplinary approach, this research aims to present a comprehensive framework that can be adopted in efforts to protect and recognize the rights of indigenous peoples in Indonesia. This study will also highlight how overlapping regulations and conflicts of interest, especially related to land grabbing practices, often hinder the protection of indigenous peoples' rights despite existing regulations governing their existence in Indonesian law. The weakness of the implementation of recognition and respect for indigenous peoples is a fundamental problem that underlies discriminatory practices in government policies. Therefore, this study emphasizes the importance of establishing customary villages as a concrete step to strengthen the legal and cultural position of the Gurabunga community, in line with the constitutional mandate to respect their traditional identity and rights.
Co-Authors Ainurafiqa Pelupessy Andika Adhyaksa Faisal, Fatma Fathurrahim Fathurrahim Fathurrahim, Fathurrahim Fatma Faisal Grahadi Purna Putra Hi Umar, Mahmud Limatahu, Muhaimin Mahmud Hi. Umar muhaimin limatahu Rasty Amalia Faroek Salha Marasaoly Siti Barora Sinay Sudaryanto Sudaryanto Syawal Abdulajid Wiwik Handayani Yahya Yunus