Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.99
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Renaissance Khairun Law Journal Literatus KHAIRUN LAW JOURNAL Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Interpretasi Hukum Journal Of Human And Education (JAHE) Safari : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Sri Indriyani Umra
Universitas Khairun
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
FULFILLMENT OF WOMEN'S AND CHILDREN'S RIGHTS IN THE IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS CARE CITIES IN THE CITY OF TERNATE Muhaimin Limatahu; Fathurrahim Fathurrahim; Sri Indriyani Umra
Khairun Law Journal Volume 6 Issue 1, September 2022
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v6i1.5635

Abstract

Efforts to develop cities that care about human rights are a growing response from the movement to restore city sovereignty to its citizens. The state, including the government, supported by the National Human Rights Commission, is trying to apply this idea in Indonesia. The role of local government is very important in supporting efforts to develop cities that care about human rights. Of these problems, the focus of the research is whether the fulfillment of the rights of women and children in Ternate City meets the criteria of a city that cares about human rights and what is the role of the Government of Ternate City in fulfilling the rights of women and children in Ternate City. The human rights movement in Indonesia has begun to launch a new discourse, cities concerned with human rights (human rights cities). One of the interests in studying this issue is to widen the scope of state obligations that are not solely borne by the central government, but also local or regional governments. It is in this context that the role and position of regional leaders is very important. They have the discretion to organize and manage the city government as well as mobilize and invite city residents to be involved in human resource development programs through cities that care about human rights.
Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Fatma Faisal; Sri Indriyani Umra
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3218

Abstract

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami tanggung jawab negara terhadap penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian normatif menyajikan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian yang berlandaskan pada ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian dikaitkan dengan permasalahan dikaji. Jenis pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM sebagaimana dimuat dalam UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 28I ayat (4)), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 71) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap pelanggaran hak asasi manusia baik itu berat ataupun tidak, senantiasa menerbitkan bagi negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut bukan hanya penting bagi warga negara tetapi juga bagi tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Pendirian pengadilan HAM di Indonesia merupakan salah satu wujud dari tanggung jawab negara dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Harapan besar lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam penegakan dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia dapat dimpelemtasikan secara maksimal.
Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi di Persimpangan Jalan: Studi Kasus Pemberhentian Hakim Aswanto Sri Indriyani Umra; Fatma Faisal
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3219

Abstract

Independensi dan imparsialitas hakim Mahkamah Konstitusi memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural, dan personal. Dimensi fungsional mengandung arti larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk memengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hakim konstitusi tidak mengenal mekanisme  recall layaknya anggota legislatif. Desain pengisian jabatan hakim konstitusi melalui pengusungan dari tiga lembaga negara dimaksudkan agar mencegah dominasi salah satu cabang kekuasaan negara dalam rekrutmen hakim, sehingga dapat menjauhi anggapan bahwa MK berada di bawah pengaruh salah satu cabang kekuasaan. Hakim Mahkamah Konstitusi terikat prinsip moral dan etik dan aturan yang terkait dengannya untuk menciptakan peradilan yang independen dan akuntabel.
Co-Authors Ainurafiqa Pelupessy Andika Adhyaksa Faisal, Fatma Fathurrahim Fathurrahim Fathurrahim, Fathurrahim Fatma Faisal Grahadi Purna Putra Hi Umar, Mahmud Limatahu, Muhaimin Mahmud Hi. Umar muhaimin limatahu Salha Marasaoly Salha Marasaoly Syawal Abdulajid Wiwik Handayani Yahya Yunus