Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.419
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Dinamika Pengabdian (JDP) Majalah Ilmiah UNIKOM Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) LEGAL BRIEF Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Golden Ratio of Data in Summary DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global JUDGE: Jurnal Hukum Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR)
Pane, Musa Darwin
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Sosialisasi Kesadaran Hukum Siber Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unikom Kepada Masyarakat Desa Cilame - Kabupaten Bandung Pane, Musa Darwin; Prawira, Arief Tegar; Della, Rainada
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi Januari - Maret
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin meluas dalam kehidupan masyarakat, termasuk di daerah pedesaan, menuntut pemahaman yang memadai terkait hukum siber guna mencegah potensi pelanggaran di dunia digital. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum Siber” di Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum siber melalui tiga pendekatan utama: penyuluhan kepada perangkat desa, edukasi kepada siswa sekolah dasar dan menengah, serta sosialisasi kepada masyarakat umum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman perangkat desa mengenai keamanan data, administrasi digital, dan etika dalam penggunaan teknologi informasi. Edukasi kepada siswa sekolah dasar dan menengah berhasil memberikan pemahaman dasar tentang literasi digital, risiko kejahatan siber, serta etika bermedia sosial. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat umum berhasil meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya memahami dan menerapkan hukum siber dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum siber di Desa Cilame. Selain menambah wawasan praktis, kegiatan ini juga memberdayakan masyarakat untuk lebih siap menghadapi tantangan di era digital. Disarankan agar kegiatan pendampingan berkelanjutan dan penguatan program edukasi hukum siber di tingkat desa terus dilakukan guna memastikan keberlanjutan hasil yang telah dicapai. The increasing use of information technology in everyday life, including in rural areas, requires adequate understanding of cyber law to prevent potential violations in the digital realm. The Student Executive Board (BEM) Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) conducted a community service program themed “Cyber Law Education and Outreach” in Cilame Village, Kutawaringin District. This program aimed to enhance cyber law literacy through three main approaches: training for village officials, education for elementary and secondary school students, and outreach to the general public. The program results showed improved understanding among village officials regarding data security, digital administration, and ethical use of information technology. Education provided to elementary and secondary school students successfully introduced basic knowledge of digital literacy, the dangers of cybercrime, and social media ethics. Additionally, outreach to the general public increased collective awareness of the importance of understanding and applying cyber law in daily life. Overall, the program had a positive impact on improving cyber law literacy in Cilame Village. In addition to providing practical knowledge, it also empowered the community to be better prepared for challenges in the digital era. It is recommended that continuous mentoring and strengthened cyber law education programs at the village level be carried out to ensure the sustainability of the results achieved.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMBANG ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA KASUS PELANGGARAN PRIVASI DAN DATA PRIBADI Pane, Musa Darwin; Permana, Moch Zein Surya
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1593

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has had a significant impact on various aspects of life, including the management of personal data. However, this progress also poses a risk of privacy violations and misuse of personal data by AI systems. This study aims to analyse criminal liability for AI developers in cases of privacy and personal data violations, focusing on applicable legal provisions and enforcement mechanisms. The research method used is normative juridical, by reviewing laws and regulations, court decisions, and related literature. The results showed that although the Personal Data Protection Act (UU PDP) and the Criminal Code (KUHP) have regulated the protection of personal data, there is a legal vacuum regarding the criminal liability of AI developers, especially when AI systems operate autonomously. This study recommends the need for specific regulations governing the responsibility of AI developers, including clear evidentiary mechanisms and sanctions, to ensure effective legal protection of privacy and personal data in the digital age.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENCURIAN PADA BIDANG OLAHRAGA BERDASARKAN UNDANG UNDANG DI INDONESIA Pane, Musa Darwin; Octavira, Ferisca Anggia
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 13 No 2 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum (IN PROGRESS)
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v13i2.1480

Abstract

This study examines cases of age theft, particularly in the field of sports in Indonesia. The research method uses a normative juridical approach, by analyzing relevant laws and regulations, including laws governing the crime of document or identity forgery. Age theft in early childhood sports in Indonesia is a complex problem that is eliminated due to weak moral awareness, a lack of holistic sports education, and weaknesses in the monitoring and sanction system. To overcome this problem, a multi-faceted approach is needed that involves character education from an early age, increased supervision and strict enforcement of regulations, and improving the quality of sports education in all regions, especially in areas that receive less attention. It is also important to instill the values ​​of sportsmanship and honesty as an integral part of sports culture in Indonesia.
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI EDUKASI DAN PENDAMPINGAN DI DESA MEKARSARI KABUPATEN BANDUNG BARAT Situmeang, Sahat Maruli Tua; Pane, Musa Darwin; Utomo, Subagyo Sri; Wuntu, Happy Ferovina; Sutarjo, Sutarjo; Pudjiastuti, Diah
Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 4 No. 3 (2025): Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/devote.v4i3.4537

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Desa Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat, dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui edukasi hukum dan pendampingan langsung. Permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat adalah rendahnya pemahaman terhadap implikasi dokumen pernyataan kepemilikan tanah, kurangnya pengetahuan tentang tahapan penyelesaian sengketa, serta munculnya dilema kewenangan Kepala Desa yang sering diminta memberikan keterangan sebagai saksi atas tindakan hukum RT atau RW dalam menandatangani dokumen pertanahan. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan hukum oleh narasumber akademisi, diskusi interaktif dengan perangkat desa dan masyarakat, serta simulasi penyusunan dokumen dan mekanisme mediasi sederhana. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan sah, prosedur administrasi pertanahan sesuai ketentuan hukum, serta alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi maupun formal. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan rekomendasi tentang tata kelola pertanahan yang lebih jelas dan berkeadilan. Dengan demikian, PKM ini tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan aktual di desa, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian hukum masyarakat dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. ABSTRACT This Community Service Program (PkM) was carried out in Mekarsari Village, West Bandung Regency, with the aim of enhancing community legal awareness in resolving land disputes through legal education and direct assistance. The main issues faced by the local community include limited understanding of the implications of land ownership declaration documents, lack of knowledge regarding the stages of dispute resolution, and the dilemma of the Village Head’s authority who is often requested to provide testimony as a witness in legal actions taken by neighborhood (RT) or community (RW) leaders when signing land ownership documents. The implementation methods involved legal counseling delivered by academic experts, interactive discussions with village officials and residents, as well as simulations on document drafting and simple mediation mechanisms. The results demonstrated a significant increase in the community’s understanding of the importance of land certificates as legitimate evidence of ownership, administrative procedures for land registration in accordance with legal provisions, and alternative dispute resolution through mediation and formal mechanisms. Furthermore, the program produced recommendations for clearer and fairer land governance. Thus, this PkM not only provided solutions to actual problems in the village but also contributed to fostering community legal independence and supporting sustainable village development.
Law Enforcement Against Police Officers as Perpetrators of Online Gambling Crimes Pane, Musa Darwin; Mendisa, Karlina; Putri, Latiffa Rojikin
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 4 (2024): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i4.1018

Abstract

Law enforcement against police officers involved in online gambling crimes is a serious issue in Indonesia. Several police officers are involved in online gambling practices, damaging the image of the police institution and reducing public trust. This research uses normative juridical methods with a conceptual approach to identify factors that influence the involvement of police officers in online gambling. These factors include financial stress, easy access to online gambling platforms, environmental influences, and lack of internal oversight. Law enforcement efforts are carried out through internal investigations, investigations, and penal action by implementing sanctions such as dishonorable discharge, transfers in the form of demotions, postponement of promotions, and postponement of education. However, law enforcement against online gambling is still difficult due to developments in information technology used by perpetrators. Increased internal monitoring, awareness and education, implementation of strict sanctions, cross-sector collaboration, and use of technology are needed to overcome this problem. Law enforcement against police officers involved in online gambling is important to maintain the integrity of the police institution and build public trust in law enforcement agencies
The Role of the Community in Strengthening the Functionsof Witness and Victim Protection Agencies in Indonesia Situmeang, Sahat Maruli Tua; Pane, Musa Darwin; Mile, Tiara; Rachim, Rizal Aulia
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 4 (2024): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i4.1084

Abstract

Active community engagement and participation in witness and victim protection programs in Indonesia remain low due to a lack of understanding of program benefits and difficulties accessing information. This study aims to identify the primary barriers and develop strategies to enhance community participation in the witness and victim protection programs managed by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). A descriptive-qualitative research method was employed, utilizing primary data collected through in-depth interviews and focus group discussions, along with secondary data from official documents and literature reviews. The findings indicate that reforming communication strategies, utilizing digital platforms, and strengthening partnerships with civil society organizations and higher education institutions can address these barriers. The implications of this research highlight the need for adapting informational materials to local contexts and improving information accessibility to bolster community participation. These recommendations aim to enhance program effectiveness and ensure the benefits are maximized for the community
POTENSI ANCAMAN PIDANA MELAKUKAN KERUMUNAN DI TENGAH PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA Pane, Musa Darwin
LITIGASI Vol. 22 No. 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v22i2.4119

Abstract

This study aims to determine the regulation of criminal threats for crowding in the midst of the COVID-19 pandemic according to positive law in Indonesia and to find out the criminal threats (prison or fines) against those who crowd in the midst of the COVID-19 pandemic according to the penal system. The approach method used in this research is normative juridical and the research specification uses descriptive analytical method. The results of the study show that in positive law there are administrative criminal sanctions that are threatened for perpetrators who gather in the in the time of COVID-19 pandemic, namely Article 14 paragraph (1) of Law No. 4, 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases, Article 93 of Law Number 6, 2018 concerning Quarantine, Article 212, Article 214, Article 216, and Article 218 of the Criminal Code. Meanwhile, the criminal threat for those attracting crowds amidst the COVID-19 pandemic can be subject to criminal penalties if the perpetrators resist as stipulated in the legislation, but this criminal sanction is a last resort or ultimum remedium. Thus, the author is of the view that it is necessary to have a functioning agency or institution that is concerned with prevention and supervision through massive approach and layered supervision. Keywords: Criminal, Crowd, COVID-19.
Co-Authors Arline, Lidya De Vega Azzahra, Salsabila Abhista Della, Rainada Diah Pudjiastuti Endang Renika Siahaan, Genesistha Febilita Wulan Sari Hanung Eka Atmaja Hetty Hassanah, Hetty Kurniawan, Rano Maruli, Sahat Mendisa, Karlina Mile, Tiara Octavira, Ferisca Anggia Permana, Moch Zein Surya Prawira, Arief Tegar Putri, Latiffa Rojikin Rachim, Rizal Aulia Sahat Maruli Tua Situmeang Sutarjo Sutarjo Tamba, Ucok Rolando Parulian Tatik Fidowaty Tua Situmeang, Sahat Maruli Utomo, Subagyo Sri Wahyudi Wahyudi Wuntu, Happy Ferovina