Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.255
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UIR LAW REVIEW Jurnal Hukum Respublica JOURNAL EQUITABLE Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Academy of Education Journal jurnal hukum das sollen Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Journal of Islamic and Law Studies (JILS) AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Justicia Journal Indonesian Journal of Law and Justice
Andrie Irawan
Universitas Surakarta
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual Irawan, Andrie
Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v22i2.13868

Abstract

Perempuan penyandang disabilitas yang sering menjadi korban kekerasan seksual adalah perempuan penyandang disabilitas intelektual dikarenakan ketidakberdayaan dan kedisabilitasannya. Selain itu juga seringkali dikategorikan tidak cakap hukum. Sehingga dari permasalah tersebut maka penelitian ini ingin mengetahui wujud dari perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana IndonesiaPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta menggunakan pendekatan (metode) (statute approach) dan pendekatan kasus (Case approach). Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual menjadi perhatian khusus lebih dari perlindungan korban kekerasan seksual pada umumnya, karena selain stigma tentang victim blaming oleh masyarakat umum dan kondisi kedisabilitasannya karena memiliki perbedaan antara umur kalender dengan umur mental, sehingga ada perlakuan khusus dalam bentuk perlindungan hukumnya baik dari sisi sosiologis maupun aturan terkaitsudah harus dimulai sejak dari awal proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan serta peradilan dengan menempatkan aksesibilitas terhadap akomodasi yang layak baik dari sarana prasarana dan pemahaman tentang kedisabilitasannya oleh para Aparat Penegak Hukum, serta pentingnya peniliaian personal yang harus dilakukan pada tahap awal ketika perempuan penyandang disabilitas intelektual korban kekerasan seksual berhadapan dengan hukum.
OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA ILEGAL FISHING PADA PERAIRAN INDONESIA Irawan, Andrie; Arsetyo, Yulio Iqbal Cahyo
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i2.2985

Abstract

Ancaman perairan di Indonesia sudah selayaknya harus dilakukan pengamanan secara ekstra, perairan Indonesia kerap terjadi ilegal fishing atau pengambilan ikan secara ilegal. Sehingga hal ini menyebabkan melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan diperairan Indonesia dan menyebabkan beberapa sumber daya perikanan dibeberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia mengalami over fishing. Pencurian ikan secara ilegal, melanggar aturan dan tidak dilaporkan atau dalam istilah internasional dikenal dengan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing merupakan tindak pidana yang tidak hanya menjadi masalah nasional, Permasalahan tindak pidana perikanan di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru, sepanjang dan setiap era pemerintahan yang berganti selalu ada saja permasalahannya baik yang memang kabarnya tidak terlalu terdengar atauapun di era saat ini yang sangat terbuka sekali informasinya sehingga penegakan hukumnya sangat terlihat nyata dan tegas.
Upaya Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah) Rona Beanety Pujangga; Ashinta Sekar Bidari; Andrie Irawan
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan Detasemen Khusus (Densus) 88 dibentuk sebagai unit kontra terorisme yang mampu menangani ancaman teroris, mulai dari ancaman bom hingga situasi penyanderaan. Densus 88 pusat di Divisi Pusat (Mabes Polri) terdiri dari 400 unit penyerang, termasuk ahli investigasi, ahli bahan peledak (penjinak bom), dan ahli penembak jitu. Selain itu kepolisian daerah juga mempunyai satuan Densus 88, yang terdiri dari 45 hingga 75 orang, tetapi dengan fasilitas dan kemampuan yang lebih terbatas. Fungsi Departemen 88 Polda menyelidiki laporan kegiatan teroris di wilayah dan mengidentifikasi karyawan atau individu dan kelompok yang terbukti menjadi anggota jaringan teroris yang dapat mengancam keutuhan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk ditangkap. Upaya yang dilaksanakan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polda Jateng ialah memelihara keamanan dalam negeri merupakan upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, selaku alat negara yang dibantu masyarakat dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Seluruh upaya yang dilaksanakan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polda Jateng berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia Isroji, Isroji; Anam, Khoirul; Irawan, Andrie; MF, Moh Shofiyul Huda; Rahman, Ahmad Syafii; Fadzlurrahman, Fadzlurrahman
Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/awtjhpsa.v3i1.2226

Abstract

Regional regulations in Indonesia which are formed by regional heads of provinces and cities with regional representative councils in equivalent areas have been regulated in such a way that efforts for comprehensive harmonization and synchronization of all aspects must be carried out on an ongoing basis. This prescriptive normative research prioritizes careful literature searches, especially in terms of legislative documents. The formation of a region is not easy because it requires competent insight and expertise, especially regarding the techniques of its formation, so that the regional regulations that are formed do not conflict with the hierarchy of regulations and fulfill the interests of the community in the area of authority.
REVITALISASI JUDICIAL PARDON DALAM PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA Sutrisno, Umar Wiyogo; Irawan, Andrie; Pradana, Aditya Fajri Kurnia
AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics Vol. 03, No. 2 Agustus 2024
Publisher : Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54090/hukmu.560

Abstract

This study aims to determine and analyse the relevance of revitalising judicial pardon in the field of criminal procedure law reform in Indonesia. In general, judicial pardon, or the original legal term judicial clemency, is one of the legal instruments that considers judges in giving punishment to convicts who are legally found guilty according to criminal procedure law in consideration of justice and humanity. In Indonesia, legal management in the field of judicial pardon is still less than optimal. This research is conducted in a normative juridical manner with a qualitative approach, by analysing primary and secondary legal materials and in-depth literature. Thus, the results of this research can conclude that the revitalisation of judicial pardon can make a positive contribution to a fairer and more humanist criminal justice system. This revitalisation includes strengthening the legal foundation, increasing the capacity of judges, and establishing a more transparent and accountable oversight mechanism. As a result of better implementation, judicial pardons can reduce injustice in the criminal justice system, overcrowding of correctional institutions, and support the rehabilitation and reintegration of prisoners. Therefore, the reform of Indonesia's criminal procedure law could include judicial pardons as one of the necessary aspects to achieve closer protection of sub/iller justice.
Pentingnya Restoratif Justice dalam Hukum Pidana Indonesia Wibawa, Sholeh Nur; Irawan, Andrie; Fatmawati, Fifi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Law and Justice
Publisher : CV. Kurnia Grup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61476/2txkkm29

Abstract

The state of Indonesia is a state of law, an affirmation of this can be seen in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Settlement of cases through the judicial system which leads to a court verdict means an enforcement of the rules towards the slow lane. This is because law enforcement goes through a long distance, through various strata ranging from the Police, Prosecutors, District Courts, High Courts and even to the Supreme Court which ultimately has an impact on the accumulation of problems that are not small in number in the Court and not to mention other impacts. For this reason, it is necessary to continue with steps to draft laws concerning the rights and basic obligations of the state community in the context of practicing Pancasila and the 1945 Constitution. The reform of the Criminal Code which was drafted is positioned as laying the foundation for the building of the national criminal law system. Regarding the Politics of the Criminal Code, there is a concept known as the concept of Restorative Justice in the upcoming National Criminal Code. Restorative justice includes restoring the relationship between the victim and the perpetrator. The restoration of this correlation can be based on a common convention between the victim and the perpetrator. The victim can provide information about the loss suffered and the perpetrator is also given the opportunity to make amends, trough procedures for compensation, reconciliation, social work, as well as other conventions.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Kepolisian Resor Sukoharjo Ian Danarko Priambodo; Andrie Irawan
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Penyalahguaan Narkoba Oleh Anggota Kepolisian serta bagaimana penegakan Terhadap Tindak Pidana Penyalahguaan Narkoba Oleh Anggota Kepolisian yang dilakukan oleh kepolisian resor Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi wawancara dan studi kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawacara di lapangan, dan data sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Sukoharjo. Hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa : berbagai faktor memengaruhi anggota kepolisian dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Faktor-faktor seperti tekanan kehidupan, godaan di lingkungan kerja, serta pengaruh dari keluarga dan teman dapat mendorong anggota polisi untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Selain itu, lemahnya pengawasan dari atasan dan hukuman yang ringan juga turut memperkuat perilaku penyalahgunaan narkotika di kalangan anggota kepolisian. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik diperlukan, yang melibatkan penguatan pengawasan internal, penyuluhan dan pencegahan, serta penegakan hukum yang tegas guna mengatasi masalah ini. Diperlukan juga pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab dan motivasi di balik perilaku penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian untuk merumuskan strategi penanganan yang lebih efektif. Penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terlibat dalam tindak pidana narkotika harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku bagi masyarakat umum, yaitu melalui proses peradilan umum. Selain itu, anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan menjalani proses penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi
Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi Irawan, Andrie; Iranti, Vicella Kesya Galuh
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v9i1.16187

Abstract

Penelitian ini membahas kriminalisasi kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dari perspektif hak asasi manusia, proporsionalitas, dan nilai sosial budaya Indonesia. Tujuan utama adalah menganalisis pembenaran intervensi hukum pidana dalam kehidupan pribadi terkait kohabitasi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini mengkaji data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi. Hasilnya menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi berpotensi melanggar hak privasi dan kebebasan pribadi, melanggar prinsip proporsionalitas, serta kurang mempertimbangkan keberagaman nilai sosial budaya. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan hukum yang lebih restoratif dan berbasis perlindungan sosial untuk mengatur kohabitasi. Pendekatan hukum yang lebih inklusif dan dialogis diperlukan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mempertimbangkan keberagaman nilai yang ada dalam masyarakat.
Status Anak Pada Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Sragen) Melindasari, Dearahma; Irawan, Andrie; Sumarwoto, Sumarwoto
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14204

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan tehnologi sekarang ini, masyarakat lebih terbuka tentang kehamilan sebelum pernikahan. Hamil sebelum pernikahan tidak lagi di pandang sebagai kesalahan atau malu seperti sebelumnya. Namun dalam agama Islam sebaiknya, hukum tetap menjadi hukum tidak merubah dari masa ke masa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana status anak pada pernikahan wanita hamil menurut hukum islam studi kasus di Kabupaten Sragen. 2) Bagaimana solusi penghulu Kabupaten Sragen terkait status anak pada pernikahan wanita Hamil. Adapun jenis penelitian metode yuridis empiris dengan metode wawancara dan dkajian pustaka. Penelitian ini disimpulkan para penghulu di kabupaten Sragen memilik pandangan status anak di pengaruhi oleh Kompilasi Hukum Islam. Solusi penghulu Kabupaten Sragen terkait status anak pada pernikahan wanita Hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya sesuai Kompilasi Hukum Islam dan Penerapan tersebut termasuk dalam maslahah mursalah yang berada ditingkat maslahah daruriyah dikarenakan menyangkut kehidupan manusia.
Co-Authors Aditya Fajri Kurnia Pradana Ahmad Syafii Rahman Arsetyo, Yulio Iqbal Cahyo Ashinta Sekar Bidari, SH, MH., Ashinta Sekar Fadzlurrahman, Fadzlurrahman Fatmawati, Fifi Hartoyo Hartoyo Ian Danarko Priambodo Ihab Habudin Iin Suny Atmadja Iranti, Vicella Kesya Galuh Isroji, Isroji KHOIRUL ANAM M.N.K Al Amin Melindasari, Dearahma MF, Moh Shofiyul Huda Muhajir Muhajir Muhammad Afied Hambali Muhammad Sulkhan Zainuri Nur Mukhlis Zakaria Rona Beanety Pujangga Sulistyono, Dwi Sumarwoto Sumarwoto Sutrisno, Umar Wiyogo Syawal Rusmanto Wibawa, Sholeh Nur Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo Zainul Arifin