Articles
<![CDATA[PROSEDUR QUALITY CONTROL PADA PT JST INDONESIA ]]>
Gunawan, Sahrul;
<![CDATA[Bakri, Bakri]]>;
<![CDATA[Wibowo, Edi Wahyu]]>;
<![CDATA[Wahjono, Dani Siswardhani]]>;
<![CDATA[Harahap, Subur]]>
<![CDATA[ ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis Vol. 26 Issue 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Bisnis Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur Quality Control pada PT. JST Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, yaitu mengamati langsung objek yang diteliti. Pelaksanaan prosedur quality control pada PT. JST Indonesia sudah memiliki prosedur yang efektif dan efisien karena tidak menghambat jalannya proses produksi meskipun ada beberapa kendala yang disebabkan oleh human error dan tidak dapat dihindari namun masih dapat diminimalisir.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN ARUS KAS PERUSAHAAN HELIKOPTER MELALUI PROGRAM SUPPORT BY HOURS (SBH) DENGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR MESIN HELIKOPTER ]]>
<![CDATA[Harahap, Subur]]>
<![CDATA[ ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis Vol. 26 Issue 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Bisnis Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ketersediaan suku cadang dan komponen mesin helikopter pada saat mesin helikopter mengalami kondisi AOG dan atau memasuki jadwal penggantian suku cadang mesin oleh karena jam terbang mesin sudah mencapai jam terbang yang ditentukan. Sejatinya pengadaan suku cadang dan komponen mesin helikopter, bukan masalah serius apabila perusahaan helikopter memiliki kas yang cukup untuk membayarnya keperluan AOG. Untuk mengatasi masalah AOG, perusahaan helikopter harus melakukan kerjasama dengan perusahaan manufaktur mesin helikopter agar menyediakan suku cadang dan komponen dalam hitungan 2 x 24 jam melalui program support by hours (SBH). SBH merupakan praktek kerjasama supply suku cadang dan komponen antara perusahaan manufaktur mesin helikopter dengan perusahaan helikopter. Dalam kerjasama SBH tersebut perusahaan helikopter membayar setiap produksi jam terbang dengan tariff tertentu kepada perusahaan manufaktur mesin helikopter, dan oleh karena adanya pembayaran dari perusahaan helikopter tersebut perusahaan manufaktur mesin helikopter wajib menyediakan seluruh suku cadang dan komponen yang dibutuhkan pada saat sebuah helikopter mengalami AOG. Keuntungan dari program SBH ini dinikmati oleh kedua belah pihak. Perusahaan manufaktur mesin helikopter memiliki informasi mutahir terkait dengan kondisi mesin helikopter mengikuti program SBH di seluruh dunia dan mengingat jumlah mesin helikopter yang mereka kelola secara global sangat banyak, sehingga sangat efisien bagi mereka untuk menyediakan persediaan suku cadang dan komponen dalam jumlah banyak dan menempatkan di gudang regional misalnya seperti di Hongkong untuk regional Asia selain China dan Jepang. Selanjutnya, keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan helikopter adalah tidak perlu melakukan investasi untuk membeli minimum persediaan suku cadang dan komponen mesin yang nilainya sangat besar.]]>
<![CDATA[PRAKTEK AKUNTANSI BIAYA DAN PENGHITUNGAN HARGA POKOK JASA PERUSAHAAN PENERBANGAN CHARTER HELICOPTER DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Harahap, Subur]]>
<![CDATA[ ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis Vol. 26 Issue 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Bisnis Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Akuntansi biaya memiliki peranan strategis dalam sebuah perusahaan mengingat fungsinya yang sangat penting dalam proses mementukan berapa harga jual. Ketika sebuah perusahaan tidak memiliki system akuntansi biaya yang reliable artinya system yang dapat menyajikan komponen beban pembentuk layanan jasa yang akan diberikan kepada pelanggan, besar kemungkinan perusahaan akan menghadapi masalah. Pada saat harga pokok penjualan jasa ditetapkan terlalu tinggi, akibatnya harga jual perusahaan tidak kompetitif dengan pesaing, sebaliknya pada saat harga jual ditetapkan terlalu rendah dari harga pokok, perusahaan akan menderita kerugian. Oleh karena itu, sangat penting sebuah perusahaan memiliki fungsi akuntan manajemen yang dapat menyajikan dan menjelaskan komponen pembentuk harga pokok penjualan jasa. Berdasarkan informasi tersebut, manajemen akan dapat menentukan kebijakan strategis perihal harga jual dan kaitannya dengan strategi perusahaan dalam mencapai visinya. Memperhatikan pentingnya peranan fungsi akuntansi biaya dalam sebuah organisasi bisnis dan dilapangan ditemukan adanya praktek penghitungan harga pokok penjualan jasa penerbangan yang belum proper merujuk kepada praktek akuntansi biaya. Bertolak dari temuan masalah di lapangan ini, artikel ini berhasil mengungkapkan praktek yang kurang tepat dan sekaligus memberikan usulan perbaikan dalam bentuk panduan dan langkah- langkah yang harus diterapkan dalam proses penghitungan harga pokok jasa yang akan dibeban kepada setiap jasa penerbangan. Dengan demikian, manajemen perusahaan memiliki landasan yang kuat dalam menentukan kebijakan strategis terkait dengan proses pencapaian visi perusahaan sebagaimana yang digariskan oleh pemengang saham.]]>
<![CDATA[KAJIAN KOMPARATIF MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN PER 16/PJ/2016 DAN PP 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ]]>
<![CDATA[Harahap, Subur]]>
<![CDATA[ ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis Vol. 26 Issue 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Bisnis Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56943/esensi.v26i3.22
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak perubahan peraturan perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), sejak lahirnya PP 58 Tahun 2023 untuk menggantikan Peraturan Dirjen Pajak No. PER/16/PJ/2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi komparasi. Variabel yang diteliti adalah variabel X yaitu perencanaan pajak, sedangkan variabel Y adalah pajak penghasilan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah dokumen yaitu menelaah laporan keuangan dari PT B NET INDONESIA. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah menghitung besar PPh Pasal 21 pegawai melalui perencanaan pajak PPh Pasal 21 dengan menggunakan pendekatan Peraturan Dirjen Pajak PER/16/PJ/2026 dan PP 58 Tahun 2023. Dengan penerapan penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan PP 58, ditemukan lebih praktis oleh karena tidak perlu mempertimbangkan adanya penghasilan yang harus disetahunkan sebagaimana metode perhitungan dengan menggunakan Peraturan Dirjen Pajak PER No.16/PJ/2016. Selanjutnya dari sudut pandang perencanaan pajak penghasilan lebih mudah dilakukan oleh karena tariff pajak (TER) sebagaimana ditentukan oleh PP 58 Tahun 2023 merupakan tariff pajak dengan metode single rate.]]>
<![CDATA[PENGARUH PENGGUNAAN BREAK-EVEN-POINT DALAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PT. DERAZONA AIR SERVICE ]]>
<![CDATA[Wibowo, Edi Wahyu]]>;
<![CDATA[Harahap, Subur]]>
<![CDATA[ ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis Vol. 26 Issue 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Bisnis Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56943/esensi.v26i3.23
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan break-even point (BEP) analysis dalam perencanaan, pengendalian, dan proses pengambilan keputusan, pada Derazona Air Service. Studi penelitian ini menyoroti realitas penggunaan BEP dalam perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan di Derazona Air Service. Sampel penelitian ini terdiri dari 20 karyawan dengan posisi supervisor ke atas di selurh departemen di Derazona Air Service. Studi ini menemukan bahwa, sebagian besar departemen di Derazona Air Service menggunakan BEP dalam perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan, dan terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara penggunaan BEP dan keberhasilan perencanaan, pengendalian. dan pengambilan keputusan di Derazona Air Service. Penelitian ini merekomendasikan bahwa, perusahaan lain sebaiknya menggunakan BEP sebagai alat utama pengambilan keputusan dan pengawasan perencanaan karena dampaknya, efisiensi dan akurasi dalam rasionalisasi dan pengendalian keputusan.]]>
<![CDATA[PRINSIP AKUNTANSI BERLAKU UMUM (PABU) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PAJAK, SUATU TINJAUAN KONSEKWENSI EKONOMIS ATAS BIAYA PEMASARAN MERUJUK KEPADA PMK NOMOR 02/PMK.03/2010 ]]>
<![CDATA[Harahap, Subur]]>
<![CDATA[ ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis Vol. 27 Issue 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Bisnis Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56943/esensi.v27i1.30
<![CDATA[Dalam praktik penerapan hukum berlaku prinsip “lex superior derogat legi inferiori”, dimana hukum dengan hirarki yang lebih tinggi dapat meniadakan konsekwensi hukum dari norma hukum di bawahnya. Demikian yang terjadi dalam laporan keuangan dan perpajakan, dimana aturan pajak lebih diutamakan dibandingkan dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 selanjutnya disebut dengan PMK adalah merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan khususnya dalam hal persyaratan untuk dapat mengakui biaya pemasaran sebagai pengurang yang diperkenankan. Adapun, Prinsip Akuntansi Berlaku Umum disusun oleh masyarakat praktisi dalam bidang keuangan dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Secara hukum, PABU diakui eksistensinya oleh hukum pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Analisis konsekwensi ekonomi atas penerapan kedua aturan (PMK dan PABU), menunjukkan bahwa keduanya memiliki konsekwensi ekonomi yang berdampak terhadap entitas. PMK memilliki konsekwensi ekonomi dalam bentuk menurunnya jumlah utang pajak apabila Wajib Pajak mematuhi ketentuan PMK. Selanjutnya, PABU memiliki konsekwensi ekonomi dalam bentuk tingginya apresiasi publik terhadap Wajib Pajak apabila laporan keuangan disusun sesuai PABU. Pengujian efektivitas biaya pemasaran atau promosi dilakukan melalui analisis trend pengaruh biaya pemasaran / promosi terhadap pendapatan Wajib Pajak. Dampak positif biaya pemasaran atau promosi digambarkan dengan adanya peningkatan pendapatan apabila biaya pemasaran atau promosi ditingkatkan, dan sebaliknya. Kesimpulan, PMK dan PABU harus diterapkan oleh Wajib Pajak untuk dapat memenuhi dua kepentingan kedua peraturan terkait. Kealfaan Wajib Pajak menerapkan PMK dan PABU diketahui sama-sama memiliki konsekwensi ekonomi yang signifikan terhadap kewajiban dan nilai entitas Wajib Pajak.]]>
<![CDATA[Analisis Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Laporan Keuangan, dan Efektivitas Pengambilan Keputusan terhadap Kinerja UMKM ]]>
<![CDATA[Hutabarat, Metyria Imelda]]>;
<![CDATA[Harahap, Subur]]>;
<![CDATA[Wulandari, Ika]]>;
<![CDATA[Ervina, Nelly]]>
<![CDATA[ El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 6 No. 1 (2025): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47467/elmal.v6i1.5477
<![CDATA[Analysis of accounting information systems, the quality of financial reports, and the effectiveness of decision making have a significant role in improving the performance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This research aims to analyze accounting information systems, the quality of financial reports, and the effectiveness of decision making on the performance of MSMEs in Medan City. This research is descriptive research. This research is classified as quantitative research using data obtained from 100 respondents consisting of MSME units. The data collection stage was carried out using an instrument in the form of a questionnaire. The partial results show that the accounting information system has a positive and significant effect on the performance of MSMEs in Medan City. The accounting information system has a positive and significant effect on the performance of MSMEs in Medan City. Apart from that, the effectiveness of decision making has a positive and significant effect on the performance of MSMEs in Medan City. The adjusted R Square value was proven to be 45.1%. Simultaneous results found that accounting information systems, financial report quality, and decision-making effectiveness have a positive and significant effect on the performance of MSMEs in Medan City.]]>
<![CDATA[THE INFLUENCE OF FINANCIAL DEVELOPMENT ON EMISSIONS IN INDONESIA WITH ECONOMIC GROWTH AS A MODERATING VARIABLE ]]>
<![CDATA[Tawil, Muhammad Risal]]>;
<![CDATA[Siska, Emi Yulia]]>;
<![CDATA[Lucky, Muhammad]]>;
<![CDATA[Harahap, Subur]]>;
<![CDATA[Melinda, Melinda]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol. 8 No. 2 (2024): EDUNOMIKA ]]>
Publisher : <![CDATA[ITB AAS Indonesia Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29040/jie.v8i2.13213
<![CDATA[Abstract This research aims to examine the influence of financial development on emissions in Indonesia in 2015-2023 by adding economic growth as a moderating variable. The data is panel data, which was tested with the help of SmartPLS software. The research results show that financial development has a significant and positive effect on emissions. Economic growth is able to moderate the relationship between economic growth and emissions disclosure. It is hoped that this research will become a basis for consideration for investors in making investment decisions, especially in companies. Keywords: Economic Growth, Emissions, Financial Development.]]>
<![CDATA[The Impact Of Tax Aviodance On The Value Of A Company ]]>
<![CDATA[Harahap, Subur]]>
<![CDATA[ Journal of Management Vol. 3 No. 1 (2024): January - June ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Belajar Berdikari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[One of a company's objectives is to maximize the value of its shares by raising their price. This research looks at how leverage, financial performance, and tax evasion affect company value in manufacturing businesses listed on the Indonesia Stock Exchange from 2021 to 2023. In this study, purposive sampling was utilized. The requirements were satisfied by a total of 218 firms as observation units. Multiple linear regression analysis is used. The study's findings demonstrate that financial success has an impact on firm value. Meanwhile, tax evasion and leverage do not influence the firm value]]>
<![CDATA[ANTARA PAJAK DAN HARGA TIKET : TANTANGAN FISKAL MASKAPAI INDONESIA DI TENGAH GEMPURAN MASKAPAI REGIONAL ASEAN ]]>
<![CDATA[Harahap, Subur]]>;
<![CDATA[Wibowo, Edi Wahyu]]>
<![CDATA[ JURNAL LENTERA BISNIS Vol. 15 No. 1 (2026): JURNAL LENTERA BISNIS, JANUARI 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK LP3I JAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34127/jrlab.v15i1.2098
<![CDATA[Indonesia’s aviation industry plays a crucial role in national connectivity but faces significant challenges from regional competitors offering lower ticket prices. Domestic airlines bear heavier fiscal burdens, including aviation fuel taxes, VAT on tickets, and non-tax state revenues, which increase operational costs and reduce competitiveness. Using a comparative qualitative approach, this paper examines Indonesia’s fiscal policies against those of neighboring countries such as Singapore and Malaysia. Findings show that higher taxation weakens domestic airlines’ market position, while regional carriers benefit from lighter fiscal regimes and subsidies. Policy recommendations include reducing aviation fuel taxes, providing VAT incentives, and subsidizing airport infrastructure to strengthen the competitiveness of Indonesian airlines.]]>
