Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK AHLI WARIS ATAS TANAH SENGKETA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor. 3/Pdt.G/2022/Pn.Mdl Lubis, Rizky AnandaPutri; Jamaluddin, Jamaluddin; Ramziati, Ramziati
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19480

Abstract

Pemberian atau penetapan hak-hak atas tanah termasuk dalam setiap penyelesaian masalah pertanahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk perlindungan hukum bagi pemegang haknya. Namun permasalahan sengketa tanah masih terus terjadi sebagaimana perkara sengketa tanah dalam Putusan Nomor.3/Pdt.G/2022/PN.Mdl. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap hak ahli waris atas tanah sengketa.Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan teori praktik hukum. Sumber data terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis data yaitu mengumpulkan dan mengolah bahan hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan.Hasil penelitian menunjukan bahwa majelis hakim memutuskan pokok perkara dengan memutuskan gugatan tidak dapat diterima, karena pertimbangan hakim bahwa barang bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pemeriksaan dilapangan, namun adanya pendapat hakim yang berbeda (dissenting opinion), pendapat tersebut tidak dapat dijadikan dasar bahwa putusan tersebut dibatalkan, sehingga dalam putusan ini tidak adanya kepastian hukum, berdampak pada implikasi dalam putusan di masa depan.Disarankan agar dapat mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi saksi, agar dalam sengketa ini dapat diputuskan hak dari masing masing penguggat sebab, putusan tersebut dapat berinplikasi terhadap putusan di masa depan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM KASUS PENJUALAN TANAH YANG TELAH DIGADAIKAN (Studi Penelitian di Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat) Sartika, Dila; Ramziati, Ramziati; Widya Kurniasari, Tri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli tanah yang objeknya masih dalam status gadai, namun tidak diketahui oleh pembeli, mencerminkan ketidaksesuaian antara kenyataan dengan ketentuan hukum yang belum secara tegas mengatur perlindungan bagi pihak ketiga beritikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik dalam kasus jual beli tanah bergadai serta upaya hukum yang dapat ditempuh. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, berlokasi di Desa Lama Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, dengan data diperoleh melalui wawancara dengan pembeli, penjual, penerima gadai, serta perangkat desa dan pihak bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPA dan UU No. 56 Prp Tahun 1960 belum mengatur perlindungan hukum secara rinci terhadap pihak ketiga, namun Pasal 1365 KUHPerdata dapat digunakan sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan mencakup gugatan perdata, pelaporan pidana jika ada unsur penipuan, serta pembatalan sertifikat. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada sorotan terhadap lemahnya perlindungan normatif bagi pembeli beritikad baik dan pentingnya regulasi khusus. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga belum optimal, dan disarankan agar pemerintah merumuskan aturan tegas serta mendorong pemerintah desa lebih aktif dalam pencatatan transaksi dan edukasi hukum masyarakat.
PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN BATAS USIA NIKAH PEREMPUAN (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam) Sudrajat, Raihan; Sulaiman, Sulaiman; Ramziati, Ramziati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The revision of the minimum legal age for marriage for females from 16 to 19 years, as stipulated in Law Number 16 of 2019 amending Law Number 1 of 1974 on Marriage, has resulted in a considerable increase in marriage dispensation requests at the Lubuk Pakam Religious Court. This situation highlights a gap between the normative goals of the legislative amendment and its practical application in society, where early marriage continues to be prevalent. This study seeks to examine and assess the rise in marriage dispensation applications and the underlying factors contributing to this trend, particularly in relation to the legal age of marriage for women within the jurisdiction of the Lubuk Pakam Religious Court. Utilizing an empirical juridical approach, this research draws on primary data gathered through interviews with informants and respondents, alongside secondary data derived from literature review. The data are analyzed qualitatively and presented in a descriptive format. The findings reveal that the increased number of marriage dispensation applications signifies the limited effectiveness of the age revision in curbing child marriage. Key contributing factors include limited legal literacy, economic challenges, religious considerations, and premarital pregnancy. Accordingly, there is a need for comprehensive preventive strategies and legal educational efforts to achieve the intended objective of child protection. It is recommended that legal awareness programs be reinforced, institutional roles be optimized, and community empowerment initiatives be expanded to mitigate the prevalence of underage marriage dispensations.
PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS (SHOWROOM RAKAN MOTOR CUNDA KOTA LHOKSEUMAWE) Br Sagala, Nurul Fadilah; Sulaiman, Sulaiman; Ramziati, Ramziati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan wanprestasi dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas di Showroom Rakan Motor Cunda Kota Lhokseumawe kerap terjadi, terutama akibat lemahnya dasar hukum perjanjian, seperti tidak adanya kontrak tertulis bermaterai dan sanksi tegas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui observasi dan wawancara dengan pihak showroom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi hanya didasarkan pada kepercayaan dan kwitansi, dengan jaminan berupa dokumen kendaraan. Penyelesaian wanprestasi umumnya dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan asas itikad baik sesuai Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Namun, pendekatan ini kurang efektif bagi pembeli yang ingkar berulang kali. Disarankan agar showroom menggunakan perjanjian bermaterai, pencatatan tertib, dan mempertimbangkan penyelesaian hukum melalui somasi atau mediasi.