Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Transformasi Konsep Kafa’ah Perspektif Maqashid Al Syari’ah Dan Keadilan Sosial Fauzi Rahmat Pamula; Dede Rohayati; Eneng Juandini
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 2 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i2.31397

Abstract

Perkawinan dalam Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial seperti kafa’ah (kesetaraan pasangan). Dalam fiqh klasik, konsep kafa’ah cenderung bersifat hierarkis dengan menekankan kesetaraan nasab, status sosial, dan profesi. Namun perubahan struktur sosial modern yang ditandai oleh meningkatnya mobilitas sosial, kesetaraan gender, dan sistem meritokrasi menimbulkan ketegangan antara konsep kafa’ah klasik dan prinsip keadilan sosial kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi konsep kafa’ah dalam fiqh klasik, mengevaluasi relevansinya dalam masyarakat modern, serta mentransformasi konsep tersebut melalui perspektif maqashid al-syari’ah dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan ushul fiqh, maqashid al-syari’ah, dan sosiologis-kritis. Data diperoleh melalui studi pustaka dari kitab fiqh klasik, literatur akademik, serta regulasi hukum terkait, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitik dan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kafa’ah dalam fiqh klasik merupakan produk konstruksi sosial yang bertujuan menjaga stabilitas masyarakat, namun dalam konteks modern berpotensi melahirkan diskriminasi berbasis status sosial, etnis, dan profesi. Oleh karena itu, diperlukan transformasi konsep kafa’ah dari yang bersifat struktural menjadi substantif dengan menekankan aspek akhlak, tanggung jawab, dan kemaslahatan keluarga. Dengan pendekatan ini, kafa’ah tidak lagi dipahami sebagai syarat yang membatasi, melainkan sebagai instrumen etis untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan maqashid al-syari’ah dan keadilan sosial dalam mentransformasi konsep kafa’ah dari paradigma hierarkis menuju paradigma substantif yang lebih inklusif dan kontekstual. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kafa’ah dapat dijadikan sebagai nilai etis dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, sekaligus mendorong interpretasi hukum yang lebih progresif, adil, dan responsif terhadap dinamika sosial modern.   Kata Kunci: Kafa’ah, Maqashid Al-Syari’ah, Keadilan Sosial, Hukum Perkawinan Islam, Transformasi Hukum.
UNREGISTERED POLYGAMY (POLIGAMI SIRI) IN THE PERSPECTIVE OF MAQĀṢID AL-SHARĪ‘AH AND THE PROTECTION OF WOMEN’S AND CHILDREN’S RIGHTS IN INDONESIA Pamula, Fauzi Rahmat; Itang, Itang; Rohayati, Dede
JURNAL HAKAM Vol 10, No 3 (2026)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v10i3.15168

Abstract

The practice of unregistered polygamous marriage (poligami siri) in Indonesia reflects a persistent tension between religious legitimacy and state legal recognition, resulting in significant implications for the protection of women’s and children’s rights. This study aims to analyze the practice of poligami siri within the Indonesian legal context, evaluate its compatibility with maqāṣid al-syarī‘ah, and examine its implications for legal protection. This research employs a normative juridical method, utilizing statutory, conceptual (maqāṣid al-syarī‘ah), and case approaches, supported by primary and secondary legal materials. The findings reveal that although poligami siri may fulfill formal requirements of classical Islamic jurisprudence, it often contradicts the substantive objectives of maqāṣid, particularly in the protection of lineage, property, life, and dignity. The practice leads to legal uncertainty, limited access to justice, economic vulnerability, and structural discrimination against women and children. This study concludes that the permissibility of polygamy must be reinterpreted based on public welfare (maṣlaḥah), emphasizing substantive justice and the necessity of marriage registration as part of maqāṣid fulfillment. Strengthening the integration between Islamic legal values and state law is essential to ensure comprehensive legal protection. The main contribution of this article lies in offering a maqāṣid-based reconstruction of polygamy by shifting the analysis from formal legal validity toward substantive justice and public welfare (maṣlaḥah).Keywords : Poligami Siri; Maqāṣid al-Sharī‘ah; Marriage Registration; Women’s Rights; Children’s Rights.